Bisnis.com, MALANG — Sebanyak 2.058 narapidana di Malang mendapatkan remisi pada peringatan HUT ke-79 RI, Sabtu (17/8/2024).

Pj. Wali Kota Malang, Iwan Kurniawan, menyerahkan sebanyak 2.058 remisi kepada narapidana dan pengurangan masa pidana umum bagi anak binaan di Hari Ulang Tahun ke-79 Republik Indonesia di Lapangan Lapas Kelas I A Malang, 16 narapidana di antaranya langsung menghirup udara bebas.

Remisi ini diberikan oleh Presiden RI melalui pimpinan daerah sebagai apresiasi dan penghargaan dari Pemerintah RI bagi warga binaan pemasyarakatan yang telah berkomitmen mengikuti program-program pembinaan unit pelaksana teknis pemasyarakatan dengan baik dan terukur, serta telah memenuhi syarat substantif dan administratif sesuai ketentuan perundang-undangan.

"Diharapkan momentum ini menjadikan sebuah motivasi untuk selalu berperilaku baik, mematuhi aturan dan mengikuti program pembinaan dengan giat dan bersungguh-sungguh. Program pembinaan yang saudara jalani saat ini merupakan sebuah sarana untuk mendekatkan saudara kepada kehidupan masyarakat," ucap Iwan.

Kepada warga binaan yang mendapat remisi langsung bebas, dia berpesan agar aturan hukum dan norma-norma yang berlaku di masyarakat dapat menjadi bekal untuk kembali bermasyarakat.

"Saya harap saat kembali ke masyarakat, mereka dapat turut berkontribusi untuk pembangunan di Kota Malang pada segala lini kehidupan" tutur Iwan.

Dia juga menitipkan pesan pada warga binaan yang telah memperoleh remisi maupun pengurangan masa pidana agar senantiasa menunjukkan sikap dan perilaku yang lebih baik lagi dalam mengikuti seluruh tahapan, proses, kegiatan program pembinaan di masa yang akan dating, maupun setelah kembali ke tengah masyarakat, keluarga dan sanak saudara.

Dia menyampaikan pula ucapan selamat dari Menteri Hukum dan HAM RI kepada warga binaan yang mendapat remisi.

Selain itu, sejumlah pesan lainnya antara lain terkait apresiasi jajaran pemasyarakatan di tingkat pusat maupun daerah yang senantiasa selalu bekerja keras, memegang teguh integritas, dan berdedikasi tinggi dalam menjalankan tugas dan fungsi organisasi walau dengan berbagai keterbatasan demi mewujudkan pelayanan yang optimal.

Juga, ajakan kepada jajaran pemasyarakatan untuk memaknai peringatan kemerdekaan ke-79 RI ini sebagai momentum untuk lebih meningkatkan kualitas pelayanan secara berkala sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat karena peningkatan kualitas pelayanan publik dilakukan untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara pelayanan publik dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Hukum dan Keamanan (Kemenkumham) memberikan remisi terhadap 176.984 narapidana dalam peringatan HUT ke-79 Kemerdekaan RI.

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Yasonna H. Laoly, menjelaskan bahwa pemberian remisi ini bukan sekadar hadiah dari pemerintah, melainkan bentuk apresiasi bagi warga binaan yang telah berkomitmen mengikuti program pembinaan dengan baik.

Pemberian remisi umum dalam rangka HUT Ke-79 Kemerdekaan RI ini diumumkan Yasonna pada Sabtu (17/8/2024) di kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jakarta.

Pada 2024, penerima remisi umum terdiri atas 172.678 narapidana yang mendapatkan RU I (pengurangan sebagian masa pidana) dan 3.050 narapidana yang mendapatkan RU II (langsung bebas).

Sementara itu, 1.256 Anak Binaan diusulkan menerima PMPU, dengan rincian 1.215 anak mendapatkan PMPU I (pengurangan sebagian masa pidana) dan 41 anak menerima PMPU II (langsung bebas).

Besaran remisi dan pengurangan masa pidana yang diberikan pun bervariasi antara 1 hingga 6 bulan.

Wilayah dengan penerima remisi umum terbanyak adalah Sumatra Utara sebanyak 20.346 orang, Jawa Barat 16.772 orang, dan Jawa Timur 16.274 orang.

Untuk PMPU, wilayah dengan penerima terbanyak adalah Sumatra Utara 126 Anak Binaan, Jawa Barat 119 Anak Binaan, serta Jawa Tengah dan Sulawesi Tenggara masing-masing sebanyak 74 Anak Binaan.

Dengan pemberian remisi dan pengurangan masa pidana ini, pemerintah menghemat anggaran negara sebesar Rp274,35 miliar dalam pemberian makan kepada narapidana dan Anak Binaan.

Pemberian remisi umum dan pengurangan sebagian masa pidana telah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Sebagai bentuk apresiasi, negara memberikan remisi kepada narapidana yang menunjukkan prestasi, dedikasi, dan disiplin tinggi dalam mengikuti program pembinaan.

Yasonna berpesan kepada Warga Binaan yang menerima remisi untuk menjadikan momentum ini sebagai motivasi untuk selalu berperilaku baik, mematuhi aturan yang berlaku, dan giat mengikuti program pembinaan. Program pembinaan ini merupakan sarana untuk mendekatkan Warga Binaan kepada kehidupan masyarakat.

“Program pembinaan yang Saudara jalani saat ini merupakan sebuah sarana untuk mendekatkan Saudara kepada kehidupan masyarakat. Diharapkan aturan hukum dan norma yang berlaku di masyarakat dapat terinternalisasi dalam diri Saudara dan menjadi bekal saat Saudara kembali ke masyarakat di kemudian hari,” tutur Yasonna.

KemenkumHAM memberikan resmisi kepada 176.984 narapidana dalam rangka memperingati HUT ke-79 RI pada Sabtu (17/8).

Narapidana penerima remisi ini meliputi warga binaan di lembaga pemasyarakatan, rumah tahanan negara, dan lembaga pembinaan khusus anak.

MenkumHAM Yasonna H. Laoly, menjelaskan pemberian remisi ini bukan sekadar hadiah dari pemerintah. Akan tetapi bentuk apresiasi bagi warga binaan yang telah berkomitmen mengikuti program pembinaan dengan baik.

"Pada tahun 2024, penerima RU terdiri dari 172.678 narapidana yang mendapatkan RU I (pengurangan sebagian masa pidana) dan 3.050 narapidana yang mendapatkan RU II (langsung bebas)," jelas Yasonna dalam keterangannya.

"Sementara itu, 1.256 anak binaan diusulkan menerima PMPU, dengan rincian 1.215 anak mendapatkan PMPU I (pengurangan sebagian masa pidana) dan 41 anak menerima PMPU II (langsung bebas). Besaran remisi dan pengurangan masa pidana yang diberikan pun bervariasi antara 1 hingga 6 bulan," tutur dia.

KemenkumHAM menjelaskan, wilayah dengan penerima RU terbanyak adalah Sumatra Utara (20.346 orang), Jawa Barat (16.772 orang), dan Jawa Timur (16.274 orang).

Sementara PMPU wilayah dengan penerima terbanyak adalah Sumatra Utara (126 Anak Binaan), Jawa Barat (119 Anak Binaan), serta Jawa Tengah dan Sulawesi Tenggara masing-masing sebanyak 74 Anak Binaan.

"Dengan pemberian remisi dan pengurangan masa pidana ini, pemerintah menghemat anggaran negara sebesar Rp 274.359.090.000,- dalam pemberian makan kepada narapidana dan anak binaan," ucap dia.

Pemberian RU dan PMPU telah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Yasonna berpesan kepada warga binaan yang menerima remisi untuk menjadikan momentum ini sebagai motivasi untuk selalu berperilaku baik, mematuhi aturan yang berlaku, dan giat mengikuti program pembinaan. Program pembinaan ini merupakan sarana untuk mendekatkan warga binaan kepada kehidupan masyarakat.

“Program pembinaan yang Saudara jalani saat ini merupakan sebuah sarana untuk mendekatkan Saudara kepada kehidupan masyarakat. Diharapkan aturan hukum dan norma yang berlaku di masyarakat dapat terinternalisasi dalam diri Saudara dan menjadi bekal saat Saudara kembali ke masyarakat di kemudian hari,” kata Yasonna.

Yasonna mengucapkan selamat kepada warga binaan yang menerima remisi, terutama bagi mereka yang mendapatkan kebebasan untuk kembali ke tengah masyarakat dan keluarga.

“Selamat merajut tali persaudaraan di tengah keluarga dan menjalin kebersamaan dengan lingkungan masyarakat. Jadilah pribadi yang baik, hidup dalam tata nilai kemasyarakatan yang baik, dan taat hukum,” pesan Yasonna.

Bisnis.com, JAKARTA - Total 176.984 narapidana dan anak binaan mendapat remisi dari Kemenkumhampada perayaan HUT RI ke-79.

Indonesia memeringati HUT RI ke-79 pada 17 Agustus 2024. Berbagai perayaan dilakukan oleh hampir seluruh masyarakat Indonesia.

Bahkan pada tahun ini, RI untuk pertama kalinya menggelar upacara bendera di IKN.

Namun, perayaan bukan hanya bisa dirayakan oleh masyarakat yang bebes dan merdeka. Narapidana dan anak bidaan begara pun mendapat remisi hukuman.

Dilansir dari Antaranews, Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) memberikan remisi umum dan pengurangan masa pidana kepada 176.984 narapidana dan anak binaan dalam rangka memperingati HUT Ke-79 RI.

Pemberian remisi itu diberikan secara simbolis kepada empat perwakilan WBP (Warga Binaan Pemasyarakatan) yang berasal dari Rutan Kelas 1 Jakarta Pusat dan Rutan Kelas 1 Pondok Bambu, Jakarta Timur.

Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mengatakan bahwa dirinya sejak awal memimpin Kemenkumham, memiliki keyakinan bahwa setiap warga binaan memiliki hak atas pengurangan hukuman.

“Itu sebabnya dalam perjuangan panjang beberapa waktu yang lalu, diskriminasi dalam pemberian remisi bukanlah alasan yang tepat,” kata dia.

Yogyakarta: Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum HAM) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) memberikan remisi kepada 7 anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Yogyakarta. Remisi ini diberikan pada momen Hari Anak Nasional pada Selasa, 23 Juli 2024.

Kepala LPKA Kelas II Yogyakarta, Sigit Sudarmono mengatakan pemberian remisi untuk anak berusia 14 tahun namun belum mencapai 18 tahun dan sedang menjalani masa pembinaan di LPKA. Hal itu sesuai UU Nomor 22 tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

"Sebanyak 7 anak binaan yang mendapatkan remisi itu, 3 di antaranya langsung bebas. Kasusnya pidana umum semua," kata Sigit di Yogyakarta.
Sementara itu, Kepala Divisi Administrasi Kanwil Kemenkum HAM DIY, Topan Sopuan, mengatakan pemberian pengurangan masa pidana pada Hari Anak Nasional merupakan wujud nyata dari sikap negara.

Baca juga: Hari Anak Nasional, Momentum Tingkatkan Kualitas Pendidikan di Papua

Menurutnya, hal itu sebagai reward kepada anak binaan yang selalu berusaha berbuat baik, memperbaiki diri dan nantinya dapat kembali kepada keluarga menjadi anggota masyarakat yang berguna.

"Jadikanlah momentum menjalani pidana hilang kemerdekaan di LPKA ini, sebagai sarana introspeksi diri atas segala bentuk kesalahan yang telah dilakukan di masa lalu," kata dia.

Ia mengatakan para anak binaan di dalam LPKA diberikan berbagai program pembinaan baik secara kepribadian hingga keterampilan. Secara kepribadian, para anak binaan telah dibuatkan program acara keagamaan yang terjadwal.

"Jangan lupakan juga bahwa LPKA ini juga sinergi dengan Dinas Pendidikan untuk membantu para anak binaan ini bisa mendapat ijazah melalui mekanisme sekolah di dalam atau ujian kejar paket," ujarnya.

(MEL)