Jakarta -

Menteri BUMN Erick Thohir baru saja merombak susunan direksi-komisaris PT Pertamina (Persero). Dalam perombakan ini, Erick Thohir menunjuk Simon Aloysius Mantiri sebagai Direktur Utama menggantikan Nicke Widyawati.

Gaji yang bakal diterima Simon sebagai bos Pertamina pun menimbulkan rasa penasaran. Lantas, berapa gaji yang akan diterima?

Mengutip Laporan Tahunan Pertamina Tahun 2023, Selasa (5/11/2024), dijelaskan, kebijakan beserta formulasi remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi diatur dalam Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-3/ MBU/03/2023 Tahun 2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara. Penghasilan Dewan Komisaris dan Direksi Pertamina ditetapkan oleh RUPS yang memuat jenis dan jumlah remunerasi.

"Penetapan remunerasi yang berupa gaji atau honorarium, tunjangan, dan fasilitas yang bersifat tetap dilakukan dengan mempertimbangkan faktor skala usaha, faktor kompleksitas usaha, tingkat inflasi, kondisi dan kemampuan keuangan Pertamina, dan faktor lain yang relevan, serta tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan," bunyi laporan tersebut.

Kemudian disebutkan, penetapan remunerasi yang berupa tantiem/insentif kinerja/insentif khusus/insentif jangka panjang yang bersifat variabel (merit rating) dilakukan dengan mempertimbangkan faktor kinerja dan kemampuan keuangan perusahaan, serta faktor lain yang relevan. Faktor lain yang relevan di antaranya tingkat penghasilan yang berlaku umum dalam industri yang sejenis.

Berdasarkan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-3/ MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara, penghasilan anggota direksi dan dewan komisaris Pertamina meliputi gaji (untuk anggota direksi) atau honorarium (untuk anggota dewan komisaris), tunjangan, fasilitas, tantiem/insentif kinerja/insentif khusus, insentif jangka panjang.

Masih berdasarkan peraturan tersebut, adapun remunerasi Direktur Utama Pertamina di antaranya gaji dengan besaran 100%. Kemudian, tunjangan yang terdiri dari tunjangan hari raya, tunjangan perumahan dan asuransi purna jabatan. Berikutnya, fasilitas yang mencakup fasilitas kendaraan, fasilitas kesehatan dan fasilitas bantuan hukum.

Disebutkan, untuk tantiem/insentif kinerja/insentif khusus diberikan berdasarkan penetapan RUPS dalam pengesahan laporan tahunan di mana untuk Direktur Utama komposisinya 100%. Lalu, untuk insentif jangka panjang dengan persetujuan RUPS diberikan dalam bentuk saham dan/atau tunai.

Lebih lanjut, dalam laporan tersebut juga memuat kompensasi manajemen kunci dan dewan komisaris. Disebutkan, manajemen kunci adalah direksi dan personil lain yang mempunyai peranan kunci dalam perusahaan.

Selanjutnya tertulis, kompensasi yang dibayar dan terutang manajemen kunci dan dewan komisaris pada periode yang berakhir 31 Desember 2023 masing-masing sebesar US$ 21,79 juta atau sekitar Rp 342,10 miliar (asumsi kurs Rp 15.700) dan US$ 51,28 juta.

Jika dalam laporan tersebut direksi yang tercatat 6 direksi dan total kompensasinya pada tahun 2023 sebesar Rp 342,10 miliar, maka masing-masing direksi setidaknya menerima sekitar Rp 57,01 miliar.

Patut dicatat, jika pendapatan direksi itu merupakan hitungan kasar. Sebab, komposisi penghasilan antara Direktur Utama dan direksi berbeda.

(acd/hns)

Jakarta -

Menteri BUMN Erick Thohir baru saja merombak susunan direksi-komisaris PT Pertamina (Persero). Dalam perombakan ini, Erick Thohir menunjuk Simon Aloysius Mantiri sebagai Direktur Utama menggantikan Nicke Widyawati.

Gaji yang bakal diterima Simon sebagai bos Pertamina pun menimbulkan rasa penasaran. Lantas, berapa gaji yang akan diterima?

Mengutip Laporan Tahunan Pertamina Tahun 2023, Selasa (5/11/2024), dijelaskan, kebijakan beserta formulasi remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi diatur dalam Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-3/ MBU/03/2023 Tahun 2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara. Penghasilan Dewan Komisaris dan Direksi Pertamina ditetapkan oleh RUPS yang memuat jenis dan jumlah remunerasi.

"Penetapan remunerasi yang berupa gaji atau honorarium, tunjangan, dan fasilitas yang bersifat tetap dilakukan dengan mempertimbangkan faktor skala usaha, faktor kompleksitas usaha, tingkat inflasi, kondisi dan kemampuan keuangan Pertamina, dan faktor lain yang relevan, serta tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan," bunyi laporan tersebut.

Kemudian disebutkan, penetapan remunerasi yang berupa tantiem/insentif kinerja/insentif khusus/insentif jangka panjang yang bersifat variabel (merit rating) dilakukan dengan mempertimbangkan faktor kinerja dan kemampuan keuangan perusahaan, serta faktor lain yang relevan. Faktor lain yang relevan di antaranya tingkat penghasilan yang berlaku umum dalam industri yang sejenis.

Berdasarkan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-3/ MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara, penghasilan anggota direksi dan dewan komisaris Pertamina meliputi gaji (untuk anggota direksi) atau honorarium (untuk anggota dewan komisaris), tunjangan, fasilitas, tantiem/insentif kinerja/insentif khusus, insentif jangka panjang.

Masih berdasarkan peraturan tersebut, adapun remunerasi Direktur Utama Pertamina di antaranya gaji dengan besaran 100%. Kemudian, tunjangan yang terdiri dari tunjangan hari raya, tunjangan perumahan dan asuransi purna jabatan. Berikutnya, fasilitas yang mencakup fasilitas kendaraan, fasilitas kesehatan dan fasilitas bantuan hukum.

Disebutkan, untuk tantiem/insentif kinerja/insentif khusus diberikan berdasarkan penetapan RUPS dalam pengesahan laporan tahunan di mana untuk Direktur Utama komposisinya 100%. Lalu, untuk insentif jangka panjang dengan persetujuan RUPS diberikan dalam bentuk saham dan/atau tunai.

Lebih lanjut, dalam laporan tersebut juga memuat kompensasi manajemen kunci dan dewan komisaris. Disebutkan, manajemen kunci adalah direksi dan personil lain yang mempunyai peranan kunci dalam perusahaan.

Selanjutnya tertulis, kompensasi yang dibayar dan terutang manajemen kunci dan dewan komisaris pada periode yang berakhir 31 Desember 2023 masing-masing sebesar US$ 21,79 juta atau sekitar Rp 342,10 miliar (asumsi kurs Rp 15.700) dan US$ 51,28 juta.

Jika dalam laporan tersebut direksi yang tercatat 6 direksi dan total kompensasinya pada tahun 2023 sebesar Rp 342,10 miliar, maka masing-masing direksi setidaknya menerima sekitar Rp 57,01 miliar.

Patut dicatat, jika pendapatan direksi itu merupakan hitungan kasar. Sebab, komposisi penghasilan antara Direktur Utama dan direksi berbeda.

(acd/hns)

Reporter: Adrianus Octaviano | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Bank Mestika Dharma Tbk (BBMD) telah melaksanakan pembagian remunerasi dalam bentuk saham kepada jajaran direksi dan komisarisnya pada tanggal 9 September 2024. Langkah ini merupakan bagian dari kebijakan perusahaan untuk menghargai kontribusi dan kinerja para pemimpin perusahaan.

Menurut keterbukaan informasi yang dirilis pada tanggal 12 September 2024, Direktur Bank Mestika, Yusri Hadi, menjelaskan bahwa pemberian remunerasi ini telah mendapat persetujuan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) 2024. Remunerasi yang diberikan mencakup periode tahun 2020 hingga 2022 dan disalurkan secara proporsional.

Yusri Hadi juga menegaskan bahwa tidak terdapat dampak operasional, hukum, maupun kondisi keuangan dari pemberian remunerasi saham tersebut. Total saham yang dibagikan sebanyak 405.800 lembar.

Direktur Utama Bank Mestika, Achmad S. Kartasasmita, menerima alokasi saham terbanyak dengan jumlah 96.400 lembar. Posisi kedua ditempati oleh Hendra Halim yang mendapatkan 93.800 lembar saham. Dengan tambahan saham ini, Hendra Halim kini menjadi pemegang saham terbesar di BBMD dengan total kepemilikan sebanyak 683.200 lembar saham.

Sebagai tambahan informasi, hingga penutupan perdagangan sesi I pada tanggal 12 September 2024, saham BBMD tercatat pada level Rp 2.050 per lembar, mengalami penurunan sebesar 1,91% dibandingkan hari sebelumnya.

Jakarta: Biro Keuangan dan Barang Milik Negara pada Setjen Kementerian Agama menggodok rancangan Peraturan Menteri Keuangan (RPMK) tentang Tarif dan Remunerasi Kolektif pada Satuan Kerja Badan Layanan Umum (BLU) Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN). RPMK dibahas bersama dalam Rapat Pimpinan Satker BLU PTKIN Kementerian Agama Tahun 2024 di kantor pusat Kementerian Agama, Jakarta.

Sekjen Kemenag M Ali Ramdhani mengatakan pembahasan RPMK penting mengingat regulasi ini akan menjadi pedoman bersama dalam pengelolaan tarif dan remunerasi pada BLU PTKIN.

“Untuk memaksimalkan peran BLU dalam memberikan layanan kepada masyarakat/mahasiswa, BLU harus memanfaatkan konsep fleksibilitas terutama dalam kewenangannya mengelola PNBP dan Aset,” kata Dhani dikutip dari laman kemenag.go.id, Jumat, 26 Juli 2024.
Dhani menuturkan saat ini tarif layanan BLU PTKIN BLU masih mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan tentang Tarif Layanan BLU pada masing-masing Satker BLU. Hal tersebut dinilai tidak efektif karena beragamnya Tarif Layanan Akademik dan Layanan Penunjang Akademik yang belum diakomodir dalam PMK Tarif tersebut.

Dia menyebut untuk penyeragaman tarif akademik diperlukan PMK Tarif Layanan Kolektif pada BLU PTKIN. Apalagi, saat ini ada sembilan Satuan Kerja BLU yang belum memiliki PMK Tarif Layanan.

"Sehingga dalam proses penerapan tarfinya mengacu pada PP Nomor 59 Tahun 2018 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Agama,” tutur dia.

Dhani mengatakan sebagai pendukung dalam proses penyusunan PMK Tarif Layanan Kolektif, Ditjen Pendis telah menerbitkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 7141 Tahun 2023 tentang Klasifikasi Rumpun Ilmu dan Nama Program Studi pada Jenis Pendidikan Akademik dan Pendidikan Profesi pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam.

Beberapa PTKIN juga telah menerapkan skema pemberian gaji atau reward dengan remunerasi
untuk meningkatkan kinerja Pegawai BLU. Namun, karena banyak Satuan Kerja dalam menerapkan remunerasi sudah di atas 10 tahun, perlu penyesuaian tarif remunerasi.

“Untuk itu perlu juga pembahasan terkait RPMK tentang Tarif Remunerasi Kolektif untuk BLU PTKIN,” papar Dhani.

Perumusan Rancangan Keputusan Menteri Keuangan tentang Tarif Remunerasi Kolektif ini harus mempertimbangkan beberapa hal, yaitu:

1. Simplifikasi penetapan KMK secara kolektif sehingga aspek proporsionalitas, kesetaraan, kepatutan, dan kinerja dapat diukur secara akurat
2. Adanya klasterisasi PTKIN BLU yang terdiri dari indikator besaran Pendapatan dan Belanja, Total Aset, Data SDM, Jumlah Maahasiswa, Akreditasi, Jumlah Prodi, Jumlah Pengabdian kepada masyarakat dan Jumlah Penelitian serta Publikasi yang menggambarkan size BLU yang semakin besar
3. Standarisasi Nilai Jabatan (Job Value) dan Kelas Jabatan (Corporate Grading) berdasarkan hasil evaluasi jabatan
4. Penilaian kinerja pegawai Badan Layanan Umum PTKIN.

Baca juga: Kemenag Dorong Guru Jadi Duta Numerik Madrasah

(REN)