REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Retno Lestari Priansari Marsudi menyambut baik fatwa hukum yang diterbitkan Mahkamah Internasional (ICJ) terkait pendudukan Israel di Palestina. Dia menilai, fatwa ICJ tersebut menunjukkan bahwa hukum internasional berpihak pada perjuangan Palestina.

"Fatwa hukum (ICJ) ini menunjukkan bahwa hukum internasional berpihak pada perjuangan bangsa Palestina," ujar Menlu Retno dalam keterangan yang dirilis Kementerian Luar Negeri RI di Jakarta, Ahad (21/7/2024).

Dalam fatwa hukum tersebut, lanjut Retno, ICJ telah menegakkan rules based international order dengan menetapkan status ilegal keberadaan Israel di Wilayah Pendudukan Palestina. ⁠"Karenanya, Indonesia mendukung pandangan Mahkamah agar semua negara dan PBB tidak mengakui situasi yang ditimbulkan dari keberadaan ilegal Israel."

Sejalan dengan fatwa ICJ, Menlu RI mendesak Israel segera mengakhiri pendudukannya di wilayah Palestina. "Indonesia mendorong agar Majelis Umum dan Dewan Keamanan PBB memenuhi permintaan Mahkamah untuk mengambil langkah yang tepat guna mengakhiri keberadaan ilegal Israel di Palestina," ujar Retno.

Dia pun menyerukan agar Israel menghentikan penjajahan di tanah Palestina. "Indonesia kembali menyerukan agar Israel tetap memiliki kewajiban sebagai occupying power untuk memenuhi hak-hak dasar warga Palestina yang mendiami wilayah pendudukan Palestina, sejalan dengan penetapan fatwa Mahkamah," ujar Retno.

Pada Jumat (19/7/2014), panel hakim ICJ telah membacakan opini legal mereka tentang pendudukan Israel di Palestina. Mereka menyatakan menemukan berbagai pelanggaran, termasuk aktivitas apartheid.

ICJ mengatakan Israel harus mengakhiri pembangunan permukiman ilegal di wilayah Palestina yang diduduki, termasuk Tepi Barat dan Yerusalem Timur. ICJ pun memerintahkan Israel untuk secepatnya mengevakuasi seluruh pemukim Yahudi dari wilayah-wilayah terkait.

Selain itu, Israel juga wajib melakukan reparasi dalam bentuk restitusi dan kompensasi, termasuk mengembalikan tanah-tanah yang diambil sejak 1967 dan memperbolehkan seluruh warga Palestina yang diusir dari rumahnya untuk kembali.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Uni Emirat Arab (UEA) Mohamed bin Zayed (MBZ) di Istana Al Watan, Abu Dhabi, Rabu (17/7/2024). Pada kesempatan tersebut, Jokowi dan MBZ membahas sejumlah isu, termasuk rencana kerja sama pembangunan pusat keuangan di Ibu Kota Nusantara (IKN).

Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Retno Lestari Priansari Marsudi menyampaikan, pertemuan Jokowi dengan MBZ dilakukan dalam dua bentuk, yakni plenary dan bentuk tete-a-tete atau terbatas. Dalam pertemuan plenary, terdapat empat hal yang disampaikan Jokowi. Pertama soal Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) antara Indonesia dan UEA yang sudah berlaku mulai September 2023.

"Guna mendukung kegiatan ekonomi, termasuk perdagangan, telah ditandatangani pula kerja sama antara Bank Indonesia dan Bank Sentral PEA (Persatuan Emirat Arab) terkait sistem pembayaran," kata Menlu Retno dalam siaran pers.

Isu kedua yang dibahas dalam pertemuan bilateral pleno terkait kerja sama investasi. "Investasi PEA ke Indonesia semakin kuat, dan salah satunya yang jadi fokus Indonesia saat ini pembangunan IKN dan hilirasasi industri," kata Retno.

Hal ketiga yang dibahas Jokowi dan MBZ adalah terkait kerja sama iklim serta energi bersih. "Presiden menyampaikan apresiasi dukungan investasi UEA, antara lain pengembangan PLTS terapung di Cirata yang dikembangkan hingga 500 MW. Presiden juga menyambut baik groundbreaking Mangrove Research Center di Bali dan kerja sama PLTN antara BRIN dan ENEC," ucap Retno.

Isu keempat yang dibahas adalah terkait kerja sama sosial-budaya. Jokowi menyambut pemberian Zayed Award for Human Fraternity 2024 kepada Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah untuk mendukung toleransi serta moderasi Islam.

Retno mengungkapkan, dalam pertemuan terbatas antara Jokowi dan MBZ terdapat dua isu yang dibahas. Pertama adalah rencana pembangunan pusat keuangan di IKN. Rencana kerja sama tersebut diwadahi dalam nota kesepahaman yang ditandatangani Menteri PUPR dan Dubai International Financial Center.

"Dan setelah penandatanganan MoU (memorandum of understanding) ini tentunya akan diikuti oleh kunjungan delegasi teknis yang akan mulai membahas persiapan kerja sama," ungkap Retno.

Sementara isu kedua yang dibahas adalah pengembangan industri bahan baku nikel. Retno mengatakan, Indonesia memiliki stok nikel sangat besar dan telah mengembangkan ekosistem hilirisasi nikel, terutama baterai serta kendaraan listrik.

"Dalam kaitan inilah, Presiden Jokowi mengajak PEA untuk melakukan investasi di bidang EV (electric vehicle) dari hulu ke hilir," ujar Retno.