Bisnis.com, JAKARTA - Komisi II DPR menggelar rapat dengar pendapat umum (RDPU) bersama dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) serta Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri (Ditjen Polpum Kemendagri), Senin (26/8/2024).

Rapat tersebut membahas tiga rancangan Peraturan KPU (PKPU) dan tiga rancangan Peraturan Bawaslu (Perbawaslu). Pembahasan dilakukan sehari jelang pembukaan pendaftaran calon kepala daerah, Selasa (27/8/2024).

Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia menjelaskan bahwa tiga rancangan PKPU yang dibahas oleh pihak DPR dan pemerintah hari ini yaitu tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dala Pilkada; Kampanye Pemilihan Kepala Daerah; serta Dana Kampanye Peserta Pilkada.

Kemudian, tiga rancangan Perbawaslu yang dibahas yakni mengenai Pelanggaran Pilkada; Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota; serta Pengawasan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

"Karena kita sudah konsinyering, bahannya juga sudah sama kita, paling lama [selesai] jam 12.00," ujar Doli selaku pimpinan sidang di ruang rapat Komisi II, Jakarta, Senin (26/8/2024).

Pria yang juga Wakil Ketua Umum Golkar itu menjelaskan, rapat antara Komisi II serta KPU, Bawaslu, DKPP dan Kemendagri itu sudah dijadwalkan sekitar dua pekan lalu.

Adapun pada hari sebelumnya, Minggu (25/8/2024), Komisi II DPR telah mengesahkan revisi PKPU yang memuat putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No.60/PUU-XXII/2024 dan No.70/PUU-XXII/2024.

PKPU tersebut telah memuat putusan MK yang mengubah aturan soal ambang batas pencalonan kepala daerah, serta syarat usia calon kepala daerah.

Revisi PKPU tersebut langsung dilakukan setelah DPR gagal mengesahkan revisi UU Pilkada, yang isinya tidak mengakomodasi putusan MK secara keseluruhan. Setelah gagal memenuhi kuorum, Kamis (22/8/2024), paripurna pengesahan revisi UU Pilkada itu batal.

Oleh sebab itu, DPR dan KPU langsung mengesahkan PKPU yang memuat dua putusan MK itu. Doli, pada keterangan sebelumnya, menyampaikan bahwa seharusnya revisi PKPU itu disahkan pada Senin (26/8/2024).

Akan tetapi, untuk memberikan kepastian kepada seluruh pihak dan menghindari konflik internal, maka aturan tersebut disahkan pada akhir pekan.

"Ada yang khawatir bahwa nanti kalau tidak segera diputuskan nanti ada dikhawatirkan ada penyimpangan-penyimpangan, dan itu kan membuat kita menjadi pro kontra di antara kita," ujar Doli di DPR RI, Minggu (25/8/2024).

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Komisioner KPU Hadar Nafis Gumay mengatakan, DPR tetap dianggap mengangkangi konsitusi meski telah menyetujui revisi Peraturan KPU (PKPU) Nomor 8 tahun 2024 tentang pencalonan kepala daerah Pilkada 2024 yang memuat putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Pasalnya, revisi PKPU harus melalui persetujuan DPR dan pemerintah terlebih dahulu.

Dia menyebut KPU memiliki kewenangan untuk menetapkan PKPU sendiri sebagai lembaga mandiri.

"Kalau proses ini adalah sebagai hal yang dimaksudkan DPR, maka dapat disimpulkan mereka pun mengangkangi konstitusi. Ada putusan MK Nomor 92/PUU - XIV/ 2016 yang mengatakan bahwa konsultasi penyusunan PKPU kesimpulan hasil konsultasi tidak mengikat," ujar Hadar saat dimintai konfirmasi Kompas.com, Minggu (25/8/2024).

"Iya (mengangkangi). Kan ada putusan MK yang terkait dengan hasil konsultasi yang tidak mengikat KPU. Yang Nomor 92 di atas, ini saya yang judicial review dulu ke MK, saat saya masih di KPU, putusan ini yang tidak dipatuhi DPR," sambung dia.

Hadar menyebut tidak ada yang istimewa dengan disetujuinya revisi PKPU Pilkada 2024 yang memuat putusan MK.

Sebab, kata dia, semua pihak, termasuk DPR dan pemerintah yang berwenang membuat UU, memang harus mematuhi putusan MK.

Hadar pun menyayangkan keterlibatan DPR dan pemerintah di dalam revisi PKPU ini.

"Sebetulnya KPU dapat menetapkan sendiri PKPU, karena itu wewenang mereka sebagai lembaga mandiri. Yang terlihat dan terjadi bahwa pembentukan PKPU merupakan wewenang bersama, harus ada persetujuan DPR dan pemerintah," jelas Hadar.

Sementara itu, terkait PKPU Pilkada 2024 yang berlaku saat ini, PKPU itu sudah memuat substansi dua putusan MK, yakni berkaitan ambang batas dan batas usia calon kepala daerah.

Dengan demikian, menurut Hadar, siapapun calon kepala daerah yang mendaftarkan diri tapi tidak memenuhi syarat, maka tidak akan ditetapkan sebagai peserta pemilu.

"Siapapun yang mendaftar namun usianya belum mencukupi batas minimal pada saat penetapan paslon peserta pilkada (22/9/2024), maka tidak akan ditetapkan sebagai peserta pilkada," imbuh dia.

Komisi II DPR RI secara resmi menyetujui revisi Peraturan KPU (PKPU) Nomor 8 tahun 2024 tentang pencalonan kepala daerah Pilkada 2024, Minggu (25/8/2024).

Keputusan itu dibacakan Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama KPU RI, yang membahas perubahan PKPU untuk mengakomodasi putusan Mahkamah Konstitusi.

“Kita sudah sama-sama tahu bahwa draf PKPU tentang perubahan atas Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 ini sudah mengakomodir. Tidak ada kurang, tidak ada lebih dari putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60 dan 70,” ujar Doli di ruang rapat, Minggu (25/8/2024).

Doli kemudian meminta persetujuan seluruh fraksi yang hadir dalam forum, dan langsung mengetuk palu sebagai tanda persetujuan.

“Apakah bisa kita setujui?” tanya Doli.

“Setuju,” jawab peserta rapat sambil diikuti pengetukan palu.

Sebagai informasi, MK memutuskan mengubah ambang batas pencalonan kepala daerah melalui Putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024, yang diajukan oleh Partai Buruh dan Gelora, Selasa (20/8/2024).

MK memutuskan bahwa ambang batas pencalonan kepala daerah tidak lagi sebesar 25 persen perolehan suara partai politik atau gabungan partai politik hasil Pileg DPRD sebelumnya, atau 20 persen kursi DPRD.

Dalam putusannya, Mahkamah menyatakan bahwa ambang batas pencalonan kepala daerah oleh partai politik disamakan dengan ambang batas pencalonan kepala daerah dari jalur independen/nonpartai/perseorangan.

Selain itu, MK menegaskan bahwa syarat usia calon kepala daerah dihitung sejak penetapan yang bersangkutan sebagai calon kepala daerah oleh KPU.

Hal ini menjadi pertimbangan MK dalam Putusan Nomor 70/PUU-XXII/2024 yang dimohonkan Anthony Lee dan Fahrur Rozi, Selasa (20/8/2024).

"Persyaratan usia minimum, harus dipenuhi calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah ketika mendaftarkan diri sebagai calon," ujar Wakil Ketua MK Saldi Isra dalam sidang pembacaan putusan.

"Titik atau batas untuk menentukan usia minimum dimaksud dilakukan pada proses pencalonan yang bermuara pada penetapan calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah," ucap dia.

Bisnis.com, JAKARTA -- Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyampaikan revisi PKPU berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 60/PUU-XXII/2024 dan Putusan MK Nomor 70/PUU-XXII/2024 telah disahkan hari ini, Minggu (25/8/2024).

Ketua KPU Mochamad Afifuddin mengatakan pihaknya telah melakukan berbagai pertimbangan dan berdialog dengan sejumlah pihak untuk akhirnya memasukuan Putusan 60 dan 70 ke PKPU.

"InsyaAllah hari ini seluruh usulan dan masukan PKPU setelah Putusan MK Nomor 60 dan 70 yang semalam sudah kita bahas karena pertimbangan kebutuhan mendesak dan seterusnya," ujarnya di kompleks Senayan, Minggu (25/8/2024).

Dia menambahkan, pertimbangan revisi PKPU segera disahkan yaitu terkait efektivitas waktu agar pihaknya lebih siap dalam menerima pendaftaran calon kepala daerah di Pilkada 2024.

Lebih lanjut, kata Afif, apabila revisi PKPU ditetapkan hari ini maka tindaklanjutnya yaitu berkoordinasi dengan pihak terkait agar bisa segera diundangkan.

"Kami akan melakukan Harmonisasi dan sudah terkonsolidasi dengan teman teman kemenkumham, insyaallah sangat cepat untuk bisa di segerakan," pungkasnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkum HAM) Supratman Andi Agtas berkomitmen menindaklanjuti revisi Peraturan KPU (PKPU) Nomor 8 tahun 2024 terkait Pencalonan Kepala Daerah. Supratman menyebut Kemenkumham segera mengharmonisasi Rancangan PKPU itu sebelum diundangkan.

Hal itu disampaikan Supratman merespons hasil dari Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPR RI bersama KPU RI terkait perubahan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 8 tentang syarat pencalonan dalam Pilkada Serentak 2024 yang diputuskan sesuai putusan Mahkamah Konstitusi (MK), Ahad (25/8/2024). "Sesegera mungkin kita undangkan," kata Supratman kepada wartawan, Ahad (25/8/2024).

Supratman menyebut harmonisasi PKPU itu bisa saja tuntas pada hari ini. Sebab hal ini sudah dinantikan publik. "Kalau memungkinkan hari ini, kita undangkan hari ini," ujar Supratman.

Supratman menjamin Kemenkumham bakal secepatnya mengundangkan PKPU terkait Pencalonan Kepala Daerah. Sebagai bentuk keseriusan, Kemenkumham mengadakan rapat pada hari ini

"Hari ini juga saya berharap tadi saya sudah hubungi dirjen dan staf untuk sesegera mungkin melakukan pengundangan hari ini," ucap Supratman.

Diketahui, Komisi II DPR RI baru saja menyetujui revisi PKPU Nomor 8 tentang Pencalonan Kepala Daerah. Kesepakatan tersebut diketok dalam RDP pada hari ini.

Revisi PKPU ini guna menindaklanjuti putusan MK nomor 60/PUU-XXII/2024 dan 70/PUU-XXII/2024. Isi putusan MK nomor 60 yaitu memutuskan bahwa partai politik atau gabungan partai politik bisa mengajukan calon kepala daerah (gubernur, bupati, atau wali kota) meskipun tidak memiliki kursi di DPRD. Kemudian ambang batas suara sah partai atau koalisi mengusulkan pasangan calon berkisar 6,5-10 persen sesuai jumlah pendudukA

Sedangkan putusan MK 70 menetapkan calon gubernur dan wakil gubernur harus berumur minimal 30 tahun ketika penetapan calon kepala daerah.

Bisnis.com, JAKARTA - Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menyampaikan bahwa revisi Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) soal persyaratan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) akan dituntaskan sebelum pembukaan pendaftaran, Selasa (27/8/2024).

DPR pun sudah menjadwalkan rapat konsultasi dengan KPU dan perwakilan pemerintah untuk membahas rancangan revisi PKPU yang sudah dibuat penyelenggara pemilu. Rancangan PKPU itu disebut sudah sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan akan dibahas, Senin (26/8/2024).

"Ya kalau kita melihat tahapan rapat konsultasi harusnya tidak terlalu lama. Bisa hari itu juga karena seharusnya, ya kan kalau pendaftaran itu seharusnya sudah di PKPU-nya sudah jalan, sudah selesai," terang Dasco di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (23/8/2024).

Dasco menyebut putusan MK berisi hasil uji materi UU Pilkada itu akan dituangkan dalam PKPU. Dia memastikan DPR dan KPU tidak akan mengubah lagi isi PKPU tersebut.

"Karena kita sudah sepakat, bahwa putusan MK itu harus dijalankan, sehingga rapat konsultasi di Senin itu tidak akan mengubah apapun," ujar Ketua Harian Partai Gerindra itu.

Dasco juga mengatakan bahwa pihak pemerintah sudah sepakat untuk menjalankan putusan MK. Pihak eksekutif seperti Menteri Dalam Negeri juga disebut akan ikut dalam rapat Senin pekan depan.

"Sehingga bahwa ada kekhwatiran dan lain-lain, saya tegaskan sekali lagi pemerintah maupun DPR akan sama-sama menaati putusan dari KPU dan akan dituangkan dalam PKPU setelah Komisi Pemilihan Umum pada Senin nanti melaksnakan rapat konsultasi dengan DPR melalui Komisi II DPR," tuturnya.

Sebelumnya, DPR gagal mengesahkan revisi UU Pilkada pada sidang paripurna karena tidak memenuhi kuorum, Kamis (22/8/2024). Sementara itu, jadwal sidang paripurna terdekat sudah jatuh pada 27 Agustus atau pada hari yang sama pendaftaran calon kepala daerah.

Alhasil, putusan MK yang sebelumnya sudah final dan mengikat akhirnya disepakati menjadi rujukan untuk syarat calon kepala daerah.

Dua putusan MK itu yakni No.60/PUU-XXII/2024 tentang ambang batas pencalonan kepala daerah, dan No.70/PUU-XXII/2024 tentang usia calon kepala daerah.

Bisnis.com, JAKARTA - Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia menyebut pihaknya akan menggelar rapat bersama dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Senin (26/8/2024), guna membahas Peraturan KPU (PKPU) persyaratan Pilkada sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Seperti diketahui, DPR telah menyatakan bakal mengikuti keseluruhan putusan MK No.60/PUU-XXII/2024 dan No.70/PUU-XXII/2024 setelah revisi UU Pilkada batal disahkan dalam rapat paripurna, Kamis (22/8/2024). KPU juga telah menyatakan bakal mengikuti putusan MK tersebut.

Doli menyebut pihaknya telah menerima surat dari KPU terhadap rancangan PKPU soal pencalonan kepala daerah yang sudah berdasarkan dua putusan MK itu. Dia mengatakan bahwa rapat konsultasi tersebut sudah direncanakan Senin depan, bahkan sebelum adanya dua putusan MK dimaksud.

"Insyaallah besok hari Senin, kita akan tinggal putuskan saja, secara resmi, apa yang sudah disampaikan drafnya oleh KPU. DPR bersama pemerintah setuju terhadap draf yang disampaikan oleh KPU. Tinggal nanti formalnya di Senin kita menggelar dalam rapat konsultasi di rapat dengar pendapat Komisi II dengan pemerintah, dan penyelenggara pemilu," jelasnya kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (23/8/2024).

Politisi dari daerah pemilihan Sumatra Utara III itu menyebut juga sudah berkomunikasi dengan pihak pemerintah, dalam hal ini Menteri Dalam Negeri serta Menteri Sekretaris Negara.

"Nah kita bersepakat bahwa KPU akan mengajukan dan sudah diajukan per 21 kemarin rancangan PKPU yang baru, terkait dengan PKPU pencalonan yang sudah mencantumkan bulat-bulat secara penuh hasil putusan mahkamah konstitusi itu," tuturnya.

Wakil Ketua Umum Golkar itu juga memastikan bahwa masyarakat tidak perlu khawatir atas kepatuhan DPR, pemerintah dan KPU atas putusan MK. Dia menyampaikan bahwa rapat Senin depan hanya akan membahas masalah teknis saja.

Sebagai informasi, MK melalui putusan No.70/PUU-XII/2024 menolak gugatan soal syarat usai calon kepala daerah atau gubernur dan wakil gubernur. Dalam putusannya, MK menyatakan syarat usia calon kepala daerah harus terpenuhi saat penetapan pasangan calon peserta Pilkada oleh KPU.

Hal itu berbeda dengan putusan Mahkamah Agung (MA) No.23 P/HUM/2024 sebelumnya yang membatalkan ketentuan syarat usia calon gubernur dan wakilnya minimal 30 tahun, dan bupati/wali kota serta wakilnya minimal 25 tahun, ketika pendaftaran.

Melalui putusan MA, syarat usia minimal calon gubernur dan wakil gubernur serta bupati/wali kota dan wakilnya berlaku ketika dilantik, bukan saat pendaftaran.

Tidak hanya itu, MK turut menerbitkan putusan No.60/PUU-XXII/2024 tentang ambang batas pencalonan kepala daerah oleh partai politik (parpol) maupun gabungan parpol. Melalui putusan itu, MK menyatakan suara sah parpol maupun gabungan parpol yang diperoleh di Pemilu menjadi syarat untuk mencalon kepala daerah, bukan kepemilikan kursi di DPRD.