Bisnis.com, JAKARTA - Koalisi Indonesia Maju (KIM) diklaim masih solid usai terbitnya putusanMahkamah Konstitusi (MK) tentang ambang batas pencalonan dan syarat usia calon kepala daerah.

Partai Golkar, salah satu anggota KIM, menyatakan komitmennya untuk menghadapi Pilkada Serentak 2024 bersama dengan koalisi pendukung Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Partai dengan suara terbanyak kedua di Pemilihan Umum Legislatif (Pileg) 2024 itu memastikan belum ada perubahan peta koalisi di internal KIM.

Salah satunya yakni di Jakarta, di mana 12 partai KIM mendukung bakal pasangan calon Ridwan Kamil-Suswono.

"Insyaallah tetap solid ya. Sampai sejauh ini kita terus melakukan konsolidasi. Kita kan punya energi baru ya dengan 12 [partai]," kata Politisi Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (26/8/2024).

Doli menegaskan KIM masih solid, termasuk KIM plus yang juga meliputi sejumlah partai politik pendukung pasangan calon presiden-wakil presiden di luar Prabowo-Gibran. Dia mengatakan perubahan yang ada pun tidak signifikan.

Contoh teranyar di Pilkada Jawa Barat 2024. PKS dan Partai Nasdem mengusung Ahmad Syaikhu-Ilham Habibie sebagai bakal calon gubernur dan wakil gubernur. PKS dan Nasdem sebelumnya telah menyatakan dukungannya kepada KIM.

Di sisi lain, KIM yang beranggotakan Gerindra, Golkar, PAN, Demokrat dan PSI telah mendeklarasikan dukungan kepada bakal pasangan calon Dedi Mulyadi-Erwan Setiawan di Pilkada Jawa Barat. Menurut Doli, perbedaan yang ada itu merupakan hal yang biasa dilakukan sebelumnya.

"Bahwa kompetisi ini harus dijalankan. Kadang-kadang di satu daerah kita bisa sama-sama, tapi di daerah lain kita bisa [berbeda]. Itu yang saya katakan berlomba-lomba dalam kebaikan, fastabiqul khoirot. Apalagi kalau di satu daerah bisa muncul ada dua calon dari KIM, kan bagus aja," lanjut pria yang juga Ketua Komisi II DPR itu.

Meski demikian, khusus Jakarta, Doli mengatakan proses untuk mencalonkan Ridwan Kamil-Suswono menempuh jalan yang panjang. Dia meyakini partai-partai yang baru bergabung ke KIM seperti Nasdem, PKS dan PKB akan tetap mendukung Ridwan Kamil-Suswono.

"Kami juga membangun komunikasi intensif dengan Nasdem, dengan PKB dan PKS itu kan setidaknya hampir tiga minggu lebih lah waktu itu. Sampai pada akhirnya kita sepakat duduk mendukung pak Ridwan Kamil dan pak Suswono," tuturnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA --Rancangan perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 8 Tahun 2024 diketok oleh Komisi II DPR RI pada Ahad (25/8/2024). Dengan demikian, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terbaru akhirnya jadi rujukan dalam Pilkada 2024.

Keputusan itu menjadi hasil dari Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPR RI bersama KPU RI guna membicarakan perubahan Peraturan KPU (KPU) Nomor 8 tentang syarat pencalonan dalam Pilkada Serentak 2024.

Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia menyampaikan konsultasi perubahan PKPU itu dalam rangka memenuhi syarat formil saja. Pasalnya, materi perubahan PKPU mengenai pencalonan di Pilkada serentak 2024 mengadopsi putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

“Rapat konsultasi tentang PKPU, revisi PKPU Nomor 8 ini adalah proses formil saja,” kata Doli di Senayan pada Ahad (25/8/2024).

Doli menyebut DPR RI dan KPU RI sudah meninjau ulang materi perubahan PKPU setelah putusan MK. Selanjutnya, KPU menyiapkan draf yang disusun dengan mencantumkan semua isi putusan MK nomor 60/PUU-XXII/2024 dan 70/PUU-XXII/2024.

"Secara materil kita sepakat bahwa revisi PKPU Nomor 8 itu rujukannya, alas hukumnya adalah putusan MK bulat-bulat," ujar Doli.

Doli menjamin PKPU itu tak melenceng dari putusan MK. "Tidak ada yang kurang, tidak ada yang ditambah," ujar politikus Golkar itu.

Diketahui, RDP itu dihadiri Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin, Ketua Bawaslu Rahmat Bagja, dan Ketua DKPP Heddy Lugito.

Adapun kubu pemerintah diwakili oleh Menkumham Supratman Andi Agtas, Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri (Ditjen Polpum Kemendagri) Togap Simangunsong.

Sebelumnya, MK memutuskan mengubah ambang batas pencalonan kepala daerah lewat Putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024, yang dimohonkan Partai Buruh dan Gelora, Selasa (20/8/2024). MK menetapkan ambang batas pencalonan kepala daerah tidak lagi sebesar 25 persen perolehan suara partai politik atau gabungan partai politik hasil Pileg DPRD sebelumnya, atau 20 persen kursi DPRD.

MK memutuskan ambang batas pencalonan kepala daerah oleh partai politik disamakan dengan ambang batas pencalonan kepala daerah dari jalur independen/nonpartai/perseorangan. MK juga menyatakan syarat usia calon kepala daerah dihitung sejak penetapan yang bersangkutan sebagai calon kepala daerah oleh KPU.

Bisnis.com, JAKARTA - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) khawatir putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait dengan ambang batas dan syarat usia pencalonan di Pilkada bakal diotak-atik oleh pihak tertentu.

Kekhawatiran tersebut disampaikan PDIP untuk merespons informasi adanya Rapat Badan Legislasi (Baleg) DPR yang akan digelar pada Rabu (21/8/2024) untuk membahas revisi Undang-Undang Pilkada.

Ketua DPP PDIP Bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional, Ronny Talapessy, mengaku khawatir jika putusan MK untuk ambang batas dan syarat batas usia pencalonan kepala daerah yang baru saja disahkan bakal diotak-atik oleh pihak tertentu.

“Di sini perlu kami sampaikan bahwa jangan coba ada yang mempermainkan kedaulatan rakyat," kata Ronny, Selasa (20/8/2024).

Ronny Talapessy mengungkapkan bahwa pihaknya menerima informasi mengenai adanya rapat Baleg DPR yang akan membahas revisi Undang-Undang Pilkada.

"Apa yang sudah diputuskan MK harus kita hargai dan hormati. Karena di sinilah kedaulatan rakyat untuk menjaga demokrasi yang ada,” ungkap Ronny.

Ronny menilai Rapat Baleg DPR itu bakal menghambat atau membalikkannya ke aturan yang lama.

"Kami menduga seperti itu. Kok tiba-tiba ada agenda RUU Pilkada. Tolong kawal semua dan kami mengajak seluruh rakyat untuk mengawal demokrasi yang kita cintai," ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, MK mengabulkan sebagian gugatan yang dilayangkan oleh Partai Buruh dan Partai Gelora terkait dengan syarat pengajuan kepala daerah pada Pilkada 2024.

Khusus DKI Jakarta ambang batas pengajuan calon gubernur minimal 7,5% dari semula 20%. Dalam putusan sidang di Gedung MK, Jakarta Pusat, Selasa (20/8/2024).

Hakim MK menyetujui sebagian gugatan yang diajukan oleh Partai Buruh dan Partai Gelora terhadap UU Pilkada khususnya pada Pasal 40 ayat (3) UU Pilkada.

Adapun syarat untuk mengusulkan calon gubernur dan calon wakil gubernur:

a. Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap sampai dengan 2 juta jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 10% di provinsi tersebut

b. Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 2 juta jiwa sampai 6 juta jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 8,5% di provinsi tersebut

c. Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 6 juta jiwa sampai 12 juta jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 7,5% di provinsi tersebut

d. Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 12 juta jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 6,5% di provinsi tersebut.