JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja (Dirjen Binapenta) Kementerian Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Kemenakertrans), Reyna Usman, divonis 4 tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat.

Dalam putusannya, majelis hakim menyatakan bahwa Reyna terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dalam pengadaan sistem proteksi Tenaga Kerja Indonesia (TKI), sesuai dengan dakwaan alternatif kedua Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Reyna Usman oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 tahun,” kata Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Teguh Santoso, saat membacakan amar putusannya di ruang sidang pada Selasa (22/10/2024).

Reyna juga dijatuhi hukuman untuk membayar denda sebesar Rp 250 juta dengan subsider 3 bulan kurungan.

Selain itu, majelis hakim menambahkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebesar Rp 3 miliar.

Uang ini merupakan jatah yang diterima Reyna sebagai fee untuk memenangkan PT Adi Inti Mandiri (AIM) dalam proyek pengadaan tersebut.

Apabila dalam waktu 1 bulan setelah keputusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, Reyna tidak membayar uang pengganti, maka harta miliknya akan dirampas oleh Jaksa KPK dan dilelang.

Hasil dari lelang tersebut akan digunakan untuk menutupi uang pengganti yang harus dibayar.

“Dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 tahun,” ujar Teguh.

Sebelumnya, Reyna dituntut dengan hukuman 4 tahun dan 8 bulan penjara, serta denda Rp 250 juta subsider 3 bulan kurungan.

Ia juga dituntut untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 3 miliar.

Dengan demikian, vonis yang dijatuhkan oleh majelis hakim sudah sesuai dengan tuntutan jaksa, kecuali dalam hal lamanya pidana badan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuntut Direktur PT Adi Inti Mandiri (AIM) Karunia membayar uang pengganti sebesar Rp 8.449.290.910 atau sekitar Rp 8,4 miliar.

Karunia menjadi satu-satunya terdakwa dari pihak swasta dalam kasus dugaan korupsi pengadaan sistem proteksi Tenaga Kerja Indonesia (TKI).

Jaksa KPK Eko Wahyu meminta Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat untuk menjatuhkan uang pengganti ini sebagai pidana tambahan dari pidana pokok.

"Menjatuhkan pidana tambahan berupa uang pengganti yang harus dibayar oleh terdakwa Karunia sejumlah Rp 8.449.290.910," kata Eko saat membacakan amar tuntutannya di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Selasa (1/10/2024).

Dalam persidangan yang sama, Jaksa KPK juga menuntut mantan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja (Dirjen Binapenta), Kementerian Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Kemenakertrans), Reyna Usman, untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 3 miliar dengan subsidair 1 tahun penjara.

Dalam surat tuntutannya, jaksa menyebutkan bahwa uang Rp 3 miliar tersebut merupakan fee yang diterima Reyna dari Karunia dalam korupsi pengadaan sistem proteksi TKI.

"Reyna Usman telah menerima uang fee sebesar Rp 3.000.000.000 dari Karunia," ujar Eko.

Jaksa menyatakan bahwa para terdakwa memiliki waktu satu bulan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap untuk membayar uang pengganti tersebut.

Jika dalam waktu yang ditentukan belum dibayar, maka harta benda mereka akan disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti.

"Dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana penjara selama 1 (satu) tahun," kata Eko.

Sementara itu, satu terdakwa lainnya, pejabat pembuat komitmen (PPK) pengadaan sistem proteksi TKI, I Nyoman Darmanta, tidak dituntut untuk membayar uang pengganti.

Jaksa KPK Muhammad Albar Hanafi menjelaskan bahwa I Nyoman tidak menikmati keuntungan dari korupsi tersebut.

"Karena terdakwa I Nyoman Darmanta tidak menikmati keuntungan yang tidak sah tersebut, maka terhadap terdakwa I Nyoman Darmanta tidak dibebankan untuk membayar uang pengganti," tutur Albar.

Kerugian Negara Ditetapkan Mencapai Rp 17,6 Miliar

Dalam surat tuntutannya, Jaksa KPK menyebutkan bahwa negara mengalami kerugian mencapai Rp 17.682.445.455 akibat proyek pengadaan di Kemenakertrans.

Jumlah kerugian tersebut tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.

Selain itu, hasil keuangan BPK RI juga menyebutkan bahwa kerugian negara tersebut merupakan total loss.

Namun, dalam tuntutan ini, Jaksa KPK menuntut uang pengganti dari Karunia dan Reyna dengan total sebesar Rp 11,4 miliar.

Ditemui usai persidangan, Albar membenarkan bahwa kerugian negara dalam kasus ini sekitar Rp 17,6 miliar.

Pihaknya tidak menuntut pembayaran uang pengganti dengan jumlah yang sama karena Reyna telah mengembalikan Rp 6 miliar kepada negara setelah ditemukan adanya fraud oleh BPK pada 2013.

"Jadi kalau misalnya di total loss ditambah itu, nambah dong kerugiannya, kan enggak mungkin. Kan 17 (miliar) terus ada ditambah lagi 6,2 miliar, melebihi pagu anggaran kan enggak mungkin," tutur Albar.

Dalam tuntutan pokoknya, Jaksa KPK meminta Reyna Usman dihukum 4 tahun dan 8 bulan penjara serta denda Rp 250 juta.

Jaksa juga menuntut Karunia dengan pidana penjara 5 tahun dan 3 bulan serta denda Rp 250 juta subsidair 3 bulan kurungan.

Sementara itu, I Nyoman dituntut 2 tahun dan 10 bulan penjara serta denda Rp 250 juta subsidair 3 bulan kurungan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam proyek pengadaan sistem proteksi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Kementerian Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Kemenakertrans) I Nyoman Darmanta dituntut 2 tahun dan 10 bulan penjara.

I Nyoman yang menjabat sebagai Kasubdit Kerjasama Internasional Direktorat Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri pada Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja (Ditjen Binapenta) ini didakwa bersama Direktur Jenderal (Dirjen) Binapenta, Reyna Usman.

Jaksa Penuntut Umum KPK, Muhammad Albar Hanafi, meminta Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat untuk menyatakan I Nyoman bersalah atas tindak pidana korupsi.

"Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Nyoman Darmanta dengan pidana penjara selama 2 tahun dan 10 bulan serta pidana denda sejumlah Rp 250.000.000," kata Albar di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Selasa (1/10/2024).

Albar menjelaskan bahwa I Nyoman terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang tentang Pemberantasan Tipikor juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Selain pidana penjara, Albar juga meminta hakim untuk menjatuhkan pidana denda sebesar Rp 250 juta dengan ketentuan subsidiair 3 bulan kurungan.

Sementara itu, Direktur PT Adi Inti Mandiri (AIM) Karunia dituntut 5 tahun dan 3 bulan penjara serta denda Rp 250 juta dengan ketentuan subsidiair 3 bulan kurungan.

Jaksa KPK Eko Wahyu juga meminta agar Karunia membayar uang pengganti sebesar Rp 8.449.290.910 dengan ketentuan subsidiair 1 tahun kurungan.

"Apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut dalam waktu satu bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya akan disita oleh Jaksa," ungkap Eko.

Usai persidangan, Reyna Usman enggan memberikan komentar terkait tuntutan Jaksa KPK dan meminta wartawan untuk mengajukan pertanyaan tersebut kepada pengacaranya.

Dalam perkara ini, Jaksa KPK mendakwa Reyna melakukan korupsi bersama I Nyoman dan Karunia.

Dalam proses pembuktian, Jaksa KPK menghadirkan Ahli Keuangan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Abdur Rohman, yang menyatakan bahwa kerugian negara dalam pengadaan sistem proteksi TKI adalah total loss.

"Terkait dengan kerugian negara, kami berpendapat bahwa kerugian negara tersebut adalah total loss Rp 17 miliar," kata Abdur di ruang sidang Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Selasa (3/9/2024).

Jaksa mengungkapkan dalam surat dakwaannya bahwa Reyna dan para pelaku lainnya telah menyepakati pembagian fee sebelum lelang, dan tender yang dilakukan tidak sesuai dengan aturan.

"Setelah dilakukan serah terima hasil pekerjaan, ternyata sistem pengawasan dan pengelolaan data proteksi TKI yang dibangun oleh PT AIM tidak dapat digunakan," tegas Jaksa KPK.