Bisnis.com, JAKARTA – Keputusan Presiden Prabowo Subianto agar Indonesia bergabung ke dalam BRICS di tengah upaya akses ke dalam kelompok Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) dinilai positif oleh pengamat dan kalangan usaha.

Sebagai informasi, Indonesia di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto telah menyatakan minatnya masuk kelompok Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan atau BRICS. Adapun, Indonesia juga sedang mengurus aksesi untuk masuk ke OECD, proses yang telah dimulai sejak masa pemerintahan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi).

Ketua Umum Apindo Shinta W. Kamdani menilai pemerintah Indonesia memiliki tendensi dan pertimbangan dari segi geopolitik dalam berpartisipasi lewat dua organisasi dunia tersebut. Keputusan Presiden Prabowo, katanya, menjadi langkah yang baik bagi Indonesia.

"Mungkin perlu dilihat benefit-nya apa persisinya, tapi yang pasti supaya kita berimbang mungkin dari OECD tendensi nya kita sudah lihat seperti apa, kemudian BRICS itu seperti apa. Ini yang saya rasa perlu dianalisa lebih jauh," kata Shinta, Rabu (30/10/2024).

Shinta menerangkan keanggotan Indonesia di OECD dan BRICS cenderung kepada keterlibatan dalam standar-standar yang ditetapkan organisasi tersebut. Sementara itu, dia mengatakan kedua nya tidak langsung berdampak pada akses pasar, perdagangan maupun investasi.

"Ini maksudnya tidak ada kaitan langsung terhadap akses pasar dan lain-lain. Ini hanya kelompok yang kemudian mencoba untuk bersama, saya lihat salah satu aspek yang lagi didorong emngenai keuangan, dari segi swap [currency] dan segala macam," ujarnya

Sementara itu, ekonom senior Universitas Paramadina Wijayanto Samirin menilai upaya RI masuk ke dalam BRICS dan OECD merupakan opsi terbaik seiring dengan potensi positif yang akan didapat dari kerja sama dengan kedua kelompok tersebut.

Wijayanto juga mengatakan, tidak ada larangan formal yang mengatakan bahhwa sebuah negara tidak boleh bergabung dengan BRICS dan OECD. Menurutnya, praktik serupa juga telah dilakukan oleh negara-negara lain seperti Brasil, Thailand, dan lainnya.

"Ini (bergabung ke BRICS dan OECD) mungkin dilakukan, karena tidak ada larangan formal. Thailand approachnya begitu, Turki sudah menjadi anggota OECD tapi sedang apply (ke BRICS), Brasil sebagai pemrakarsa BRICS juga sedang apply ke OECD," jelas WIjayanto dalam diskusi daring 'BRICS vs OECD: Indonesia Pilih Mana?'pada Rabu (30/10/2014).

Keuntungan Gabung BRICS dan OECD

Wijayanto memaparkan, salah satu keuntungan Indonesia bergabung dengan BRICS adalah meningkatkan kerja sama antara negara berkembang atau global south. Menurutnya, kerja sama global south belum secara maksimal dikembangkan oleh OECD. Padahal, Wijayanto mengatakan secara ekonomi potensi kerja sama ini sangat besar.

Selain itu, bergabungnya Indonesia ke BRICS bermanfaat untuk mempromosikan multilateralisme yang bersifat lebih egaliter. Hal tersebut berbeda dengan OECD yang beranggotakan 38 negara yang memiliki beberapa pihak lebih dominan, sehingga berpotensi meminimalkan peran Indonesia jika bergabung pada kelompok tersebut.

Selain itu, keuntungan Indonesia gabung BRICS dinilai akan mendorong pemanfaatan mata uang lokal dalam transaksi ekspor dan impor. BRICS juga memiliki porsi pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) dan populasi yang besar terhadap global.

"Kemudian, proses untuk menjadi anggota BRICS relatif sederhana, tidak seperti OECD yang membutuhkan waktu bertahun-tahun," lanjutnya.

Sementara itu, salah satu keuntungan Indonesia bergabung OECD adalah adanya potensi transfer teknologi. Hal tersebut mengingat posisi OECD sebagai organisasi beranggotakan negara-negara maju. Transfer teknologi tersebut dapat dimanfaatkan Indonesia dalam upaya pengembangan dan pembangunan negara.

Wijayanto menambahkan, OECD juga memiliki keunggulan dari sisi jumlah anggota yang telah mencapai 38 negara. Melalui organisasi ini, Indonesia juga dapat mempromosikan nilai-nilai demokrasi, hak asasi manusia, serta good governance dengan lebih optimal.

Selain itu, Indonesia juga dapat mempercepat dan mempermudah proses penyelesaian perjanjian kerja sama dengan Uni Eropa atau Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA). Pasalnya, hingga saat ini, proses perundingan terkait kerja sama tersebut sudah berjalan selama 10 tahun.

Tak Ganggu Aksesi OECD

Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan bahwa keputusan bergabung dengan BRICS tidak akan mengganggu langkah Indonesia yang sejak tahun lalu telah memulai aksesi menjadi anggota OECD.

“Tidak, jadi kita kan negara nonblok dan itu sudah dipahami seluruh anggota OECD,” ujarnya kepada media massa di JCC, Rabu (30/10/2024).

Bersama BRICS, dapat memberikan Indonesia akses ke pendanaan alternatif dan kerja sama Selatan-Selatan yang lebih setara.

Sementara keterlibatan aktif Indonesia dengan OECD– yang beranggotakan 38 negara, termasuk di dalamnya Australia, Amerika Serikat, dan Inggris– dapat mendorong reformasi dan meningkatkan daya saing Indonesia di kancah global.

Bisnis.com, JAKARTA - Indonesia disarankan untuk masuk ke dua organisasi, yakni BRICS dan Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) seiring dengan potensi positif yang akan didapat dari kerja sama dengan kedua kelompok tersebut.

Sebagai informasi, Indonesia di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto telah menyatakan minatnya masuk kelompok Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan atau BRICS. Adapun, Indonesia juga sedang mengurus aksesi untuk masuk ke OECD, proses yang telah dimulai sejak masa pemerintahan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi).

Ekonom Senior Universitas Paramadina Wijayanto Samirin menilai, opsi terbaik untuk Indonesia adalah untuk bergabung dengan kedua organisasi tersebut. Hal tersebut seiring dengan potensi manfaat yang akan didapatkan Indonesia dengan langkah tersebut.

Wijayanto juga mengatakan, tidak ada larangan formal yang mengatakan bahhwa sebuah negara tidak boleh bergabung dengan BRICS dan OECD. Menurutnya, praktik serupa juga telah dilakukan oleh negara-negara lain seperti Brasil, Thailand, dan lainnya.

"Ini (bergabung ke BRICS dan OECD) mungkin dilakukan, karena tidak ada larangan formal. Thailand approachnya begitu, Turki sudah menjadi anggota OECD tapi sedang apply (ke BRICS), Brasil sebagai pemrakarsa BRICS juga sedang apply ke OECD," jelas WIjayanto dalam diskusi daring 'BRICS vs OECD: Indonesia Pilih Mana?'pada Rabu (30/10/2014).

Wijayanto memaparkan, salah satu keuntungan Indonesia bergabung dengan BRICS adalah meningkatkan kerja sama antara negara berkembang atau global south. Menurutnya, kerja sama global south belum secara maksimal dikembangkan oleh OECD. Padahal, Wijayanto mengatakan secara ekonomi potensi kerja sama ini sangat besar.

Selain itu, bergabungnya Indonesia ke BRICS bermanfaat untuk mempromosikan multilateralisme yang bersifat lebih egaliter. Hal tersebut berbeda dengan OECD yang beranggotakan 38 negara yang memiliki beberapa pihak lebih dominan, sehingga berpotensi meminimalkan peran Indonesia jika bergabung pada kelompok tersebut.

Selain itu, keuntungan Indonesia gabung BRICS dinilai akan mendorong pemanfaatan mata uang lokal dalam transaksi ekspor dan impor. BRICS juga memiliki porsi pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) dan populasi yang besar terhadap global.

"Kemudian, proses untuk menjadi anggota BRICS relatif sederhana, tidak seperti OECD yang membutuhkan waktu bertahun-tahun," lanjutnya.

Sementara itu, salah satu keuntungan Indonesia bergabung OECD adalah adanya potensi transfer teknologi. Hal tersebut mengingat posisi OECD sebagai organisasi beranggotakan negara-negara maju. Transfer teknologi tersebut dapat dimanfaatkan Indonesia dalam upaya pengembangan dan pembangunan negara.

Wijayanto menambahkan, OECD juga memiliki keunggulan dari sisi jumlah anggota yang telah mencapai 38 negara. Melalui organisasi ini, Indonesia juga dapat mempromosikan nilai-nilai demokrasi, hak asasi manusia, serta good governance dengan lebih optimal.

Selain itu, Indonesia juga dapat mempercepat dan mempermudah proses penyelesaian perjanjian kerja sama dengan Uni Eropa atau Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA). Pasalnya, hingga saat ini, proses perundingan terkait kerja sama tersebut sudah berjalan selama 10 tahun.

Kekurangan BRICS dan OECD

Di sisi lain, Wijayanto juga menyebut baik BRICS maupun OECD sama-sama memiliki kekurangan pada beberapa aspek. Dia mengatakan, BRICS belum memiliki tujuan akhir yang jelas sebagai sebuah organisasi baru.

Hal tersebut juga mengingat BRICS merupakan organisasi yang relatif baru dibandingkan dengan OECD.

"Bahkan juga ada anggapan bahhwa mereka bersatu karena punya problem yang sama, tetapi belum ada goal (tujuan) yang sama," jelas WIjayanto.

Bergabungnya Indonesia ke BRICS juga berpotensi menimbulkan masalah dengan AS mengingat hubungan Negeri Paman Sam dengan negara anggota BRICS seperti Rusia dan China yang cenderung memanas selama beberapa waktu belakangan.

Di sisi lain, Wijayanto mengatakan OECD juga terbagi atas kelompok-kelompok lain di dalam organisasinya. Menurutnya, ada kelompok negara yang cenderung lebih dominan dibandingkan anggota lain, sehingga peran Indonesia dinilai akan minimal jika nantinya resmi bergabung dengan OECD.

Selain itu, proses menjadi anggota OECD terbilang lebih lama, yakni sekitar 3 hingga 4 tahun. Hal tersebut juga ditambah dengan persyaratan masuk yang lebih rumit.

"Selain itu, negara-negara utama anggota OECD saat ini juga cenderung sedang bermasalah," tambahnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menyatakan Indonesia berminat untuk masuk ke dalam blok kerja sama negara-negara yang tergabung dalam BRICS. Lantas, bagaimana nasib proses aksesi Ri ke OECD?

BRICS sendiri merupakan akronim dari Brasil, Rusia, India, China, dan South Afrika (Afrika Selatan). Kelimanya merupakan negara-negara awal yang tergabung dalam blok ini.

Adapun, BRICS awalnya terdiri dari Brasil, Rusia, India, dan China. Afrika Selatan bergabung pada tahun 2010, sementara Mesir, Ethiopia, Iran dan Uni Emirat Arab (UEA) menjadi anggota BRICS tahun ini.

Prabowo mengungkapkan alasan Indonesia ingin bergabung dalam blok ini. Menurutnya, negara-negara anggota BRICS merupakan negara-negara besar. Terlebih lagi, dia juga melihat bahwa banyak beberapa negara tetangga juga sudah menyatakan minat pada blok tersebut.

“Dan BRICS kita lihat ekonomi-ekonomi besar, India, Brazil, Tiongkok, Afrika Selatan sudah di situ dan negara-negara tetangga kita banyak yang sudah ke situ. Thailand, Malaysia nyatakan minat, Emirat Arab, Mesir,” terang Prabowo dalam wawancara Eksklusif yang diunggah di YouTube Liputan 6 SCTV, dikutip Senin (28/10/2024).

Prabowo menilai, Indonesia perlu memiliki kehadiran dalam kelompok tersebut, sehingga dia memutuskan Indonesia bergabung dengan BRICS.

“Jadi kita ambil keputusan atau kita melihat bahwa saya kira Indonesia perlu juga punya kehadiran di tempat itu. Supaya kita baik di semua tempat lah,” terangnya.

Dia juga mengatakan bahwa alasan Indonesia bergabung BRICS karena ingin berada dalam berbagai blok.

“Indonesia ini kan tidak boleh ikut blok-blokan, tapi kita mau berada di mana-mana,” ungkap Prabowo.

Sebelumnya, Indonesia menyampaikan keinginan untuk bergabung dalam BRICS dalam pertemuan KTT BRICS Plus di Kazan, Rusia (24/10/2024).

Dengan pengumuman tersebut, proses Indonesia untuk bergabung menjadi anggota BRICS telah dimulai.

Menteri Luar Negeri Sugiono memaparkan bergabungnya Indonesia ke BRICS merupakan pengejawantahan politik luar negeri bebas aktif. Namun, dia juga menegaskan hal ini bukan berarti Indonesia akan memihak satu kubu tertentu.

"Bukan berarti kita ikut kubu tertentu, melainkan kita berpartisipasi aktif di semua forum," kata Sugiono dalam keterangan resminya, Jumat (25/10/2024).

Negara Mitra BRICS

Indonesia beserta tiga negara Asia Tenggara lain yakni Malaysia, Vietnam dan Thailand juga telah resmi menjadi negara mitra (partner countries) kelompok BRICS.

Dalam postingan di X, yang sebelumnya bernama Twitter, pada Jumat (25/10/2024), akun @BRICSInfo menyebutkan 13 negara telah ditambahkan ke dalam aliansi sebagai negara mitra. Sembilan negara lainnya adalah Aljazair, Belarusia, Bolivia, Kuba, Kazakhstan, Nigeria, Turki, Uganda, dan Uzbekistan.

Mengutip Channel News Asia, ke-13 negara itu bukan anggota penuh kelompok yang didirikan pada 2006 tersebut.

Nasib Aksesi OECD

Upaya Prabowo agar Indonesia bergabung dengan BRICS berbeda arah dengan rencana Presiden Jokowi sebelumnya

Pada masa pemerintahannya, Jokowi memastikan bahwa Indonesia terus berkomitmen menjadi anggota Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) dalam waktu tiga tahun mendatang.

Peneliti Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Yeta Purnama menilai langkah Indonesia untuk bergabung dalam BRICS berisiko memperkecil peluang RI untuk bermitra dengan OECD. Hal ini mengingat energi dan fokus pemerintahan yang akan sangat mahal apabila harus bergabung dalam banyak kerja sama multilateral.

Menurutnya, dibandingkan BRICS, urgensi Indonesia untuk bergabung dengan OECD jauh lebih tinggi. Hal ini sejalan dengan upaya Indonesia menuju negara maju.

”Selain itu mengingat grup OECD memiliki anggota yang lebih besar sehingga dirasa lebih penting karena Indonesia perlu mendiversifikasi mitra yang lebih luas selain dari China," kata Yeta seperti dilansir Antara, Sabtu (26/10).

Sebelumnya, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan Indonesia berupaya menggenjot aksesi ke OECD. Hal ini disampaikan usai mendampingi Kepala Negara menerima Sekjen OECD Mathias Cormann di Istana Kepresidenan Bogor, Selasa (28/5/2024).

Airlangga mengaku bahwa upaya bergabung dengan OECD menyandang peranan penting dalam mendorong transformasi ekonomi menuju tercapainya Visi Indonesia Emas 2045.

Dia mengatakan upaya penguatan kerja sama internasional yang dilakukan Pemerintah melalui penyampaian intensi untuk bergabung dalam keanggotaan OECD kian menunjukkan kepastian dengan berbagai tahapan yang berlangsung dengan optimal.

"Ini merupakan pertemuan kedua antara Presiden Joko Widodo dan Sekjen Cormann terkait dengan Proses Aksesi Indonesia," ujar Ketua Pelaksana Tim Nasional Persiapan dan Percepatan Keanggotaan Indonesia dalam OECD (Tim Nasional OECD) dalam sesi konferensi pers di Istana Bogor, Selasa (28/5/2024).

Menjelang akhir masa jabatan Jokowi, pemerintah mengungkapkan sedang mengerjakan sederet tugas sebagai syarat untuk aksesi menjadi anggota OECD

Airlangga yang juga menjadi Ketua Tim Nasional OECD menyampaikan tugas berupa perbaikan-perbaikan public service tersebut sebagai upaya agar standar pelayanan dapat setara dengan negara maju, sesuai dengan standar OECD.

“Kami berharap bahwa proses ini yang akan kita kerja sama antar-Kementerian/Lembaga, kita kerja sama juga dengan masyarakat, dengan institusi termasuk di sini dari KPK,” tuturnya dalam usai Rapat Koordinasi Tim Nasional OECD dan Peluncuran Portal Aksesi OECD, Kamis (3/10/2024).

Pemerintah pun terus melakukan benchmarking atau tolok ukur dengan negara-negara yang telah menjadi anggota OECD.

IDXChannel - Indonesia dinilai belum ada urgensi untuk bergabung dengan grup ekonomi Brasil, Rusia, India, China dan Afrika Selatan (BRICS) untuk saat ini.

Direktur China-Indonesia Desk Center of Economic and Law Studies (Celios) Muhammad Zulfikar Rakhmat mengatakan, keberadaan China dalam grup tersebut dikhawatirkan akan semakin memengaruhi independensi Indonesia dalam bersikap di berbagai isu krusial.

"Salah satunya merespons manuver China di kawasan Laut China Selatan," ujar Zulfikar kepada awak media, Jakarta, Sabtu (26/10/2024).

Senada, Peneliti Celios Yeta Purnama juga menegaskan, pada saat Indonesia tengah merayakan pelantikan Presiden, kapal China justru membuat heboh karena masuk ke wilayah yurisdiksi di Natuna Utara. Hal ini pun belum ditanggapi secara langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.

"Ini menjadi sebuah bukti bahwa pemerintah tengah bimbang bersikap di tengah keinginan bergabung ke BRICS," kata Yeta.

Di lain sisi, lanjut Yeta, negara anggota BRICS seperti China dan India memiliki konfrontasi yang intens di tiga wilayah perbatasan kedua negara meliputi, Himachal Pradesh, Uttarakhand, dan Arunachal Pradesh.

Zulfikar pun menilai, konflik tersebut berpotensi mengganggu stabilitas hubungan China dan India, dan secara bersamaan juga akan mempengaruhi kemitraan dalam aliansi BRICS.

Dikatakan Yeta, keputusan bergabungnya Indonesia kedalam BRICS juga akan berpotensi mempengaruhi aksesi Indonesia ke OECD (Organization for Economic Cooperation and Development). Peluang Indonesia untuk mendorong pertumbuhan berkelanjutan bermitra dengan grup tersebut akan semakin mengecil.

Menurut Yeta, dibandingkan BRICS, urgensi Indonesia untuk bergabung dengan OECD jauh lebih tinggi, sejalan dengan upaya Indonesia menuju negara maju. Selain itu mengingat grup OECD memiliki anggota yang lebih besar sehingga dirasa lebih penting karena Indonesia perlu mendiversifikasi mitra yang lebih luas selain dari China.

"Energi dan fokus pemerintahan baru jika harus bergabung dalam banyak kerja sama multilateral akan sangat mahal termasuk soal biaya keanggotaan. Jauh lebih efektif fokus ke kemitraan yang sudah ada," katanya.

Sebagai informasi, minat Indonesia bergabung BRICS ini terungkap dari penyampaian surat ketertarikan atau expression of interest oleh Menteri Luar Negeri Sugiono dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS Plus di Kazan, Rusia pada Kamis (24/10/2024).

Perlu diketahui, sejatinya pada 2023 lalu, Indonesia memang telah mendapatkan tawaran dari BRICS untuk bergabung. Namun, saat itu, Presiden RI ke-7 Joko Widodo mengaku akan mengkaji lebih dahulu manfaatnya dan menyatakan tidak ingin tergesa-gesa dengan tawaran tersebut.

(Dhera Arizona)

IDXChannel - Pernyataan keinginan Indonesia bergabung ke dalam forum Brazil, Russia, India, China, dan South Africa (BRICS) dinilai semakin menegaskan ketergantungan Indonesia pada China.

Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengatakan, tanpa BRICS pun, porsi sisi investasi dan perdagangan China di Indonesia sudah sangat besar. Bahkan, impor Indonesia dari China melonjak 112,6 persen dalam sembilan tahun terakhir, dari USD29,2 miliar di 2015 menjadi USD62,1 miliar pada 2023.

"Sementara investasi dari China melonjak 11 kali di periode yang sama. Indonesia juga tercatat sebagai penerima pinjaman Belt and Road Initiative terbesar dibanding negara lainnya pada 2023," ujar Bhima dalam keterangan resminya, Jakarta, Sabtu (26/10/2024).

Bhima menerangkan, selain kekhawatiran terjadi duplikasi pada kerja sama bilateral dengan China, proyek-proyek yang didanai pemerintah dan swasta China di Indonesia juga dikhawatirkan akan menimbulkan berbagai persoalan terutama segi lingkungan hidup dan tenaga kerja. Sehingga, ini masih menjadi pekerjaan rumah yang belum diselesaikan.

Menurutnya, kecelakaan kerja yang terjadi di IMIP berulang kali menunjukkan standarisasi dan pengawasan proyek investasi China masih lemah. Padahal Indonesia ingin meningkatkanya nilai tambah komoditas secara berkualitas, yang berarti wajib selaras dengan investasi yang lebih berkualitas.

Oleh sebab itu Bhima beranggapan, diversifikasi asal investasi yang bisa membantu Indonesia naik kelas merupakan strategi utama. Tak hanya itu, ketergantungan pada China juga membuat perekonomian lebih rapuh.

Di saat ekonomi China diproyeksikan menurun 3,4 persen dalam empat tahun ke depan berdasarkan World Economic Outlook IMF, terdapat kekhawatiran dengan bergabungnya Indonesia ke BRICS justru melemahkan kinerja perekonomian.

"Kondisi ini idealnya direspons dengan penguatan diversifikasi negara mitra diluar China bukan malah masuk menjadi anggota BRICS," ujar Bhima.

Sebagaimana diketahui, belum genap satu minggu pelantikan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka beserta Kabinet Merah Putih, langsung menjadi sorotan publik dalam maupun luar negeri.

Apalagi soal pernyataan Menteri Luar Negeri Indonesia Sugiono dalam forum BRICS Plus Summit di Kazan, Kamis (24/10/2024) lalu.

Sugiono menyampaikan, Indonesia telah resmi mendaftar keanggotan dalam aliansi yang beranggotakan lima negara besar di antaranya Brasil, Russia, India, China, dan South Africa (BRICS), yang terungkap dari penyampaian surat expression of interest.

Untuk diketahui, ketertarikan ini belum pernah disampaikan secara eksplisit pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) karena beberapa pertimbangan. Mulai dari kurangnya urgensi, perbedaan sistem politik, instabilitas hubungan antar negara anggota BRICS hingga upaya untuk mengimbangi hubungan Indonesia dengan negara barat.

"Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa dinamika politik di kepemimpinan yang baru ini telah menempatkan Indonesia pada posisi yang kurang strategis jika harus bergabung dengan aliansi BRICS," kata Bhima.

(Dhera Arizona)

Bisnis.com,JAKARTA — Menteri Koordinator bidang PerekonomianAirlangga Hartartomengungkapkan Indonesia terbuka dalam menjajaki keanggotaan bersama kelompok Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan atau dikenal denganBRICS.

Airlangga menuturkan bahwa Prabowo Subianto telah memberikan arahan terkait hal tersebut. Di mana akan menjajaki semua blok yang ada.

“BRICS kan salah satu dari arahan bapak presiden, karena jelas dalam pidatonya, kita non blok, maka semua blok kita monitor dan kita jajaki,” ujarnya di kantor Kemenko Perekonomian, dikutip Rabu (22/10/2024).

Dirinya tidak dapat memastikan kehadiran Prabowo dalam BRICS. Namun, akan ada perwakilan Indonesia yang terbang menuju Kota Kazan, Rusia, yang menjadi tuan rumah Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS. KTT tersebut digelar pada 22—24 Oktober 2024.

Terbukti pada pagi hari ini, Menteri Luar Negeri Sugiono telah berangkat ke Kaza, Rusia untuk menghadiri KTT BRICS Plus 2024 yang dibuka oleh Presiden Rusia Vladimir Putin.

Dalam keterangan resmi Kementerian Luar Negeri, kehadiran menteri yang baru beberapa hari sejak dilantik tersebut, merupakan komitmen Indonesia untuk terus berperan aktif dalam forum internasional dan memperkuat hubungan dengan seluruh negara termasuk anggota BRICS.

"Indonesia menyuarakan pesan penting perdamaian serta menyerukan pentingnya negara-negara berkembang dan Global South untuk bersatu, [hingga] meningkatkan solidaritas," tulis Kemenlu.

Dari mulanya 4 negara, kini puluhan negara berbondong-bondong mendaftar untuk bergabung dengan BRICS.

Pada awal tahun 2024, sejumlah negara seperti UAE, Iran, Mesir, Ethiopia telah bergabung menjadikan keanggotaannya kini 9 negara.

Adapun pada pertengahan tahun lalu, Indonesia merupakan salah satu negara yang menjadi kandidat kuat untuk masuk organisasi tersebut.

Meski demikian, pemerintah Indonesia lebih memilih melakukan aksesi keanggotaan dengan anggota Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (Organization for Economic Cooperation and Development/OECD).