Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 serta Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) tentang Pengamanan Produk Tembakau dan Rokok Elektronik dinilai mengancam roda perekonomian negara.

Sebab hingga saat ini Industri Hasil Tembakau (IHT) merupakan salah satu penyumbang pemasukan negara terbesar, khususnya melalui cukai hasil tembakau (CHT). Di mana besaran CHT ini bisa mencapai ratusan triliun tiap tahunnya.

Dalam catatan detikcom, hingga Juli 2024 realisasi CHT mencapai Rp 111,4 triliun. Sayang jumlah ini masih 48% dari target sebesar Rp 230,4 triliun, meskipun pemerintah telah menaikkan tarif CHT sebesar 10% di tahun 2023 dan 2024.

Sedangkan penerimaan pemerintah dari CHT pada tahun 2023 mencapai Rp 213,5 triliun. Namun jumlah ini hanya 91,8% dari target 2023, meski di tahun itu pemerintah juga menaikkan besaran tarif CHT rata-rata 10% dibandingkan tahun sebelumnya (2022).

Meski memberikan dampak yang cukup besar terhadap penerimaan negara, realisasi CHT diprediksi akan semakin turun jika sejumlah aturan 'bermasalah' dalam PP 28/2024 dan RPMK benar diberlakukan.

"Adanya kebijakan kemasan polos membuat downtrading akan terjadi. Tidak ada perbedaan, pemisahan rokok satu dengan lainnya, orang akan cari yang harganya murah saja. Di sini ada celah bagi rokok ilegal karena mudah meniru kemasan rokok legal. Saya sampaikan dampaknya secara general, yaitu kehilangan sebesar Rp 213 triliun. Tanya ke Pak Prabowo, apakah mau kehilangan Rp 213 triliun?" ujar Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Andry Satrio Nugroho, Selasa (8/10/2024).

Hasil penelitian INDEF menunjukkan, dampak ekonomi yang hilang bila penerapan ketiga pasal bermasalah tersebut mencapai Rp 308 triliun atau setara 1,5 persen dari PDB.

Negara juga berpotensi kehilangan sampai Rp160,6 triliun penerimaan perpajakan, termasuk potensi tenaga kerja terdampak yang mencapai 2.293.957 penduduk bekerja. Untuk itu, ia mendorong aturan-aturan tersebut untuk ditelaah kembali dengan memastikan pelibatan seluruh pihak, termasuk pemangku kepentingan yang terdampak.

Lebih jauh, situasi ini akan berdampak pada turunnya permintaan produk legal sebesar 42,09 persen. Hal ini pun akan membawa efek domino terjadinya penurunan produksi, yang dapat berujung pada penurunan cukai negara hingga terkikisnya peluang lapangan kerja.

"Berdasarkan kalkulasi kami, kalau kemasan polos diterapkan, penerimaan cukai akan hilang sebesar Rp 96 triliun. Pita cukai yang dilekatkan sebagai pembeda legal dan ilegal juga akan berubah menjadi memutar karena tidak boleh menutupi gambar akan menjadi celah terhadap produsen rokok ilegal. Penerimaan negara bisa hilang dari sana. Rokok ilegal murah, menjadi pilihan," kata Andry.

Situasi ketenagakerjaan di masa ini juga perlu menjadi perhatian pemerintah. Data Kementerian Ketenagakerjaan menunjukkan, jumlah masyarakat yang mengalami pemutusan hubungan kerja hingga September 2024 mencapai hampir 59.000.

Jumlah ini jauh lebih tinggi dari angka tenaga kerja yang mengalami PHK pada Januari hingga November 2023, yakni sebesar 57.923 pekerja. Melihat situasi ini, dia menekankan pentingnya perumusan regulasi yang tetap mempertimbangkan aspek ekonomi.

JAKARTA, KOMPAS.com - Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Kesehatan (PP Kesehatan) serta wacana pengesahan Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan mengenai Pengamanan Produk Tembakau dan Rokok Elektronik (RPMK Tembakau) oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dinilai mengancam perekonomian negara.

Industri Hasil Tembakau (IHT) yang menyumbang hingga Rp 213 triliun dari cukai hasil tembakau (CHT) berpotensi mengalami penurunan pendapatan.

Ini merupakan dampak dari pasal-pasal yang tercantum di dalam regulasi tersebut, seperti standardisasi kemasan polos, pelarangan penjualan produk tembakau dalam radius 200 meter, hingga pembatasan iklan produk tembakau.

WIKIMEDIA COMMONS/SANTERI VIINAMAKI Ilustrasi rokok, cukai rokok.

“Adanya kebijakan kemasan polos membuat downtrading akan terjadi. Tidak ada perbedaan, pemisahan rokok satu dengan lainnya, orang akan cari yang harganya murah saja. Di sini ada celah bagi rokok ilegal karena mudah meniru kemasan rokok legal. Saya sampaikan dampaknya secara general, yaitu kehilangan sebesar Rp 213 triliun. Tanya ke Pak Prabowo, apakah mau kehilangan Rp 213 triliun?” ujar ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Andry Satrio Nugroho dalam keterangannya, Selasa (1/10/2024).

Hasil penelitian Indef menunjukkan, dampak ekonomi yang hilang bila penerapan ketiga pasal bermasalah tersebut mencapai Rp 308 triliun atau setara 1,5 persen dari PDB. Negara juga berpotensi kehilangan sampai Rp 160,6 triliun penerimaan perpajakan, termasuk potensi tenaga kerja terdampak yang mencapai 2.293.957 penduduk bekerja.

Untuk itu, ia mendorong aturan-aturan tersebut untuk ditelaah kembali dengan memastikan pelibatan seluruh pihak, termasuk pemangku kepentingan yang terdampak.

Lebih jauh, situasi ini akan berdampak pada turunnya permintaan produk legal sebesar 42,09 persen.

SHUTTERSTOCK/RISTOFORESCAN Ilustrasi rokok, iklan rokok di media sosial.

Hal ini pun akan membawa efek domino terjadinya penurunan produksi, yang dapat berujung pada penurunan cukai negara hingga terkikisnya peluang lapangan kerja.

“Berdasarkan kalkulasi kami, kalau kemasan polos diterapkan, penerimaan cukai akan hilang sebesar Rp 96 triliun. Pelengkapan pita cukai yang dilekatkan sebagai pembeda legal dan ilegal juga akan berubah menjadi memutar karena tidak boleh menutupi gambar akan menjadi celah terhadap produsen rokok ilegal. Penerimaan negara bisa hilang dari sana. Rokok ilegal murah, menjadi pilihan,” papar Andry.

Situasi ketenagakerjaan di masa ini juga perlu menjadi perhatian pemerintah. Data Kementerian Ketenagakerjaan menunjukkan, jumlah masyarakat yang mengalami pemutusan hubungan kerja hingga September 2024 mencapai hampir 59.000.

Jumlah ini jauh lebih tinggi dari angka tenaga kerja yang mengalami PHK pada Januari hingga November 2023, yakni sebesar 57.923 pekerja.

Melihat situasi ini, dia menekankan pentingnya perumusan regulasi yang tetap mempertimbangkan aspek ekonomi.

Pemerintah saat ini sedang berfokus pada upaya pencarian pendapatan dan penerimaan negara.

Pendapatan negara, baik dari cukai maupun pajak diharapkan bisa mencapai target Rp 3.005,1 triliun pada 2025 mendatang.

Pemerintah juga perlu mempertimbangkan warisan utang dari pemerintahan sebelumnya yang mencapai Rp 1.350 triliun, sehingga bentuk-bentuk penarikan pajak dari berbagai sektor dan penerimaan cukai akan menjadi sumber pendapatan negara yang diutamakan.

Optimalisasi pendapatan negara menjadi fokus ke depan, sehingga pemerintah perlu memberi perhatian lebih terhadap industri yang menyumbang porsi besar ke dalam penerimaan, termasuk dalam perumusan regulasinya.

Pendapatan negara baik dari cukai maupun pajak diharapkan bisa mencapai target Rp 3.005,1 triliun pada 2025, dengan warisan utang dari pemerintahan sebelumnya yang jatuh tempo di tahun depan mencapai Rp 1.350 triliun menunjukkan sehingga bentuk-bentuk penarikan pajak dari berbagai sektor dan penerimaan dari cukai akan menjadi sumber pendapatan negara yang diutamakan.

Optimalisasi pendapatan negara menjadi fokus ke depan, sehingga pemerintah perlu memberi perhatian lebih terhadap industri yang menyumbang porsi besar ke dalam penerimaan, termasuk dalam perumusan regulasinya

JAKARTA, KOMPAS.com - Pelaku usaha di industri rokok elektronik memprotes Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) tentang Pengamanan Produk Tembakau dan Rokok Elektronik yang secara tegas mengatur ketentuan kemasan polos tanpa merek.

Aturan tersebut dinilai akan semakin melemahkan kinerja industri rokok elektronik dan mengancam hilangnya pendapatan negara hingga serapan tenaga kerja di industri yang mayoritas usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) ini.

Ketua Asosiasi Personal Vaporizer Indonesia (APVI) Budiyanto menyatakan, semua lini di industri rokok elektronik akan sangat terdampak RPMK.

KOMPAS.com/ Sabrina Mutiara Fitri Ilustrasi vape (Pixabay).

Sebab, kebijakan itu berpotensi besar mendorong tumbuhnya peredaran rokok elektronik ilegal, yang tidak berpita cukai, di pasaran.

Kelangsungan industri rokok elektronik (REL) kian tertekan dan pemerintah bakal kehilangan penerimaan cukai. Industri rokok elektrik juga menyerap tenaga kerja langsung dan berkontribusi pada pendapatan industri terkait, seperti industri kreatif yang juga akan terdampak dari aturan ini.

"Kita tidak sepakat dengan aturan ini, mengingat industri rokok elektronik bukan hanya sebagai solusi alternatif menurunkan risiko terhadap adiksi. Ada banyak faktor yang turut serta dalam industri rokok elektronik seperti industri kreatif, content creator, bahan baku, dan lainnya. Pengaturan kemasan yang terlalu ketat akan membatasi inovasi dalam industri kreatif," ujar Budiyanto dalam keterangannya, Senin (30/9/2024).

Budiyanto menegaskan pemerintah seharusnya melihat kebijakan tersebut secara komprehensif, bukan hanya melihat dari sisi preventif. Pasalnya, industri rokok elektronik cukup memberikan kontribusi dalam membuka lapangan pekerjaan baru dan pemasukan bagi pemerintah.

Dengan misi besar pemerintahan baru untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi sekitar 8 persen, industri rokok elektronik dapat berpartisipasi asal didukung regulasi yang melindungi kelangsungan usaha.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pelaku usaha di industri rokok elektronik memprotes Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) tentang Pengamanan Produk Tembakau dan Rokok Elektronik yang secara tegas mengatur ketentuan kemasan polos tanpa merek.

Aturan tersebut dinilai akan semakin melemahkan kinerja industri rokok elektronik dan mengancam hilangnya pendapatan negara hingga serapan tenaga kerja di industri yang mayoritas usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) ini.

Ketua Asosiasi Personal Vaporizer Indonesia (APVI) Budiyanto menyatakan, semua lini di industri rokok elektronik akan sangat terdampak RPMK.

KOMPAS.com/ Sabrina Mutiara Fitri Ilustrasi vape (Pixabay).

Sebab, kebijakan itu berpotensi besar mendorong tumbuhnya peredaran rokok elektronik ilegal, yang tidak berpita cukai, di pasaran.

Kelangsungan industri rokok elektronik (REL) kian tertekan dan pemerintah bakal kehilangan penerimaan cukai. Industri rokok elektrik juga menyerap tenaga kerja langsung dan berkontribusi pada pendapatan industri terkait, seperti industri kreatif yang juga akan terdampak dari aturan ini.

"Kita tidak sepakat dengan aturan ini, mengingat industri rokok elektronik bukan hanya sebagai solusi alternatif menurunkan risiko terhadap adiksi. Ada banyak faktor yang turut serta dalam industri rokok elektronik seperti industri kreatif, content creator, bahan baku, dan lainnya. Pengaturan kemasan yang terlalu ketat akan membatasi inovasi dalam industri kreatif," ujar Budiyanto dalam keterangannya, Senin (30/9/2024).

Budiyanto menegaskan pemerintah seharusnya melihat kebijakan tersebut secara komprehensif, bukan hanya melihat dari sisi preventif. Pasalnya, industri rokok elektronik cukup memberikan kontribusi dalam membuka lapangan pekerjaan baru dan pemasukan bagi pemerintah.

Dengan misi besar pemerintahan baru untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi sekitar 8 persen, industri rokok elektronik dapat berpartisipasi asal didukung regulasi yang melindungi kelangsungan usaha.

SHUTTERSTOCK/GRUNGEELFZ Ilustrasi produk tembakau alternatif.

“Industri rokok elektronik memiliki potensi besar untuk berkontribusi secara signifikan. Namun, regulasi yang ada saat ini justru mengancam pertumbuhan industri ini. Kami berharap pemerintah dapat bekerja sama untuk meninjau kembali regulasi ini, demi mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan," papar Budiyanto.

Pada kesempatan berbeda, praktisi hukum administrasi negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI) Hari Prasetiyo menjelaskan, kehadiran RPMK seharusnya memperkuat aturan yang ada di dalam UU Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 dan PP 28/2024, bukan membuat pengaturan yang bertentangan dengan keduanya.

"Wacana kemasan polos tanpa merek berpotensi menimbulkan permasalahan baru seperti persaingan usaha, isu perlindungan konsumen, isu Hak Kekayaan Intelektual (HKI), dan pengendalian tembakau tanpa ratifikasi," ucapnya, Minggu (29/9/2024).

Menurut Hari, aturan mengenai kemasan polos tanpa merek terkesan dipaksakan Kemenkes untuk dimasukkan dalam beleid RPMK, yang merupakan aturan turunan dari PP 28/2024. Alih-alih mempertimbangkan profil risiko, pemerintah hanya fokus kepada aturan kemasan polos saja.

"Ini tidak bijak dilakukan pemerintah. Harus ada usaha lebih untuk memastikan bahwa edukasi itu sudah cukup disampaikan kepada masyarakat," tambahnya.

Lebih lanjut, Hari juga mempertegas pentingnya seluruh pemangku kepentingan ikut andil dalam perumusan aturan yang berdampak langsung bagi pelaku usaha.

Tujuannya untuk menghindari kerugian pada salah satu pihak, padahal mereka sudah berkontribusi dalam penyerapan tenaga kerja dan penerimaan cukai bagi negara.

Dengan demikian, aturan ini tidak berpihak pada masyarakat luas terutama para tenaga kerja yang bergantung pada keberlangsungan industri REL dalam negeri.

SERANG, investor.id – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menargetkan penerimaan dari cukai minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK) sebesar Rp 3,8 triliun dalam APBN 2025. Target ini ditetapkan meskipun belum ada Peraturan Pemerintah (PP) terkait yang menjadi landasan pemberlakukan cukai MBDK.

Sebelumnya cukai MBDK juga belum bisa diterapkan tahun 2024, tetapi pemerintah telah sudah menargetkan realisasi penerimaan dari cukai MBDK tahun 2024 sebesar Rp 4,3 triliun. Penerapan cukai MBDK baru bisa dijalankan saat ada kesiapan semua pihak, termasuk aturan turunannya.

“Cukai MBDK tahun ini sebesar Rp 4,3 triliun dan di tahun 2025 dicantumkan Rp 3,8 triliun. Kenapa, Kok lebih rendah? Itu kemarin kami telah diskusi dengan DPR dan melihat bahwa untuk penerapan cukai MBDK ini tentunya harus dikaji sesuai perkembangan ekonomi,” ucap Direktur Penerimaan dan Perencanaan Strategis (DJBC) M. Aflah Farobi dalam Media Briefing APBN 2025 di Anyer pada Kamis (26/9/2024).

Aflah mengatakan, kajian penerapan cukai MBDK dilakukan terkait besaran cukai hingga produk yang akan dikenakan cukai MBDK. Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR mengusulkan pemerintah agar menetapkan tarif cukai MBDK sebesar 2,5% pada tahun 2025. Namun, Aflah mengatakan pemerintah harus melakukan pertimbangan secara mendalam bila kebijakan pungutan cukai MDBK dijalankan.

“Harus dikaji, kemarin ada masukan tarif 2,5%. Karena masih proses pengkajian, 2,5% masuk ke kajian kita jadi blm kita putuskan. Ini pengaruh nantinya bagaimana policy pemerintah baru. Jadi mengenai tarif apa yang akan dikenakan masih intensif dikaji,” tutur Aflah.

Sebelumnya Ketua BAKN DPR Wahyu Sanjaya mengatakan untuk mengendalikan dan mengurangi dampak negatif konsumsi yang sangat tinggi BAKN mendorong agar pemerintah mulai menerapkan cukai MBDK untuk mengurangi dampak negatif tersebut. Dengan adanya penerapan cukai juga akan meningkatkan penerimaan negara dari cukai dan mengurangi ketergantungan dari cukai hasil tembakau.

“BAKN merekomendasikan pemerintah untuk menerapkan cukai minuman berpemanis dalam kemasan sebesar 2,5% pada tahun 2025 dan secara bertahap sampai dengan 20%,” kata Wahyu.

Dalam buku II Nota Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2025 disebutkan bahwa pengenaan cukai terhadap MBDK tersebut dimaksudkan untuk mengendalikan konsumsi gula dan/atau pemanis yang berlebihan, serta untuk mendorong industri untuk mereformulasi produk MBDK yang rendah gula, sehingga akhirnya diharapkan dapat mengurangi eksternalitas negatif bagi kesehatan masyarakat bagi kesehatan masyarakat yaitu dengan menurunnya prevalensi Penyakit Tidak Menular= (PTM) pada masyarakat.

Editor: Prisma Ardianto (ardiantoprisma@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Reporter: Shifa Nur Fadila | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian keuangan mencatat penerimaan negara dari kepabeanan dan cukai mencapai Rp 183,2 triliun pada Agustus 2024. Penerimaan bea cukai tersebut tumbuh 6,8% secara year on year (YoY) dan setara dengan 57,1% dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024.

Wakil Menteri Keuangan II Thomas Djiwandono mengatakan seluruh komponen kepabeanan dan cukai bertumbuh. Penerimaan bea masuk hingga Agustus 2024 tercatat sebesar Rp 39,9 triliun atau setara 59,1% dari target APBN thaun 2024. Angka tersebut tumbuh sebesar 3,1% secara YoY.

"Hal itu didorong kenaikan nilai impor sebesar 3,3% yoy meskipun tarif menurun disebabkan penurunan penerimaan dari komodtas utama seperti kendaraan bermotor roda empat atau lebih, suku cadang kendaraan dan produk baja. Selain itu juga adanya faktor dari penguatan nilai tukar rupiah," jelas Thomas dalam Konferensi Pers APBN KiTa, Senin (23/9).

Kemudian, penerimaan bea keluar juga meningkat 59,3% yoy menjadi Rp 10,9 triliuhn. Angka tersebut setara 62,2% dari target APBN 2024.

Penerimaan keluar pada Agustus 2024 ini dipengaruhi kebijakan relaksasi ekspor komoditas tembaga meskipun disisi lain terjadi penrunan bea keluar dari produk sawit dampak dari turunnya harga dan uiran volume ekspor.

Selanjutnya untuk penerimaan cukai mencapai Rp 138,4 triliun pada Agustus 2024 atau setara 56,2% dari target APBN 2024. Angka tersebut tumbuh sebesar 5,0% yoy.

Penerimaan cukai didorong dari cukai komoditas CHT tumbuh 4,7% year on year dipengaruhi kenaikan produksi terutama hasil tembakau golongan II dan III. Penerimaaan cukai minuman mengandung etil alkohol juga tumbuh 11,9% dampak dari kebijakan kenaikan tarif dan kenaikan poduksi dalam negeri.

"Selain itu Bea Cukai juga terus melakukan penindakan secara konsisten untuk mencegah peredaran rokok ilegal, dimana Bea Cukai berhasil menindak sebanyak 157,5 juta batang rokok ilegal dalam operasi gempur yang dilakukan pada Juli hingga Agustus," kata Thomas.

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID-JAKARTA Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan penerimaan cukai hingga Juli 2024 mengalami peningkatan.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, penerimaan cukai telah mencapai Rp 116,1 triliun atau tumbuh tipis 0,5% secara tahunan atau year on year (YoY). Hanya saja, realisasi ini baru setara 47,2% dari target APBN 2024.

"Untuk cukai ada sedikit positif yaitu sesudah mengalami negative growth terus," ujar Sri Mulyani dalam Konferensi Pers APBN Kita, Selasa (13/8).

Sri Mulyani memerinci, penerimaan cukai hasil tembakau (CHT) atau cukai rokok hingga Juli 2024 sebesar Rp 111,3 triliun atau tumbuh tipis 0,1% yoy dipengaruhi kenaikan produksi utamanya golongan II dan III.

Kemudian, penerimaan cukai minuman mengandung etil alkohol (MMEA) mencapai Rp 4,6 triliun atau tumbuh 10,6% yoy didorong kenaikan tarif dan produksi MMEA dalam negeri.

Dan terakhir, cukai etil alkohol (EA) tercapat sebesar Rp 80,4 miliar atau tumbuh 21,8% sejalan dengan kenaikan produksi.

"Ini waktu zaman covid begitu sangat penting, namun sekarang sudah gak ada yang pakai hand sanitizer banyak-banyak," pungkas Menkeu.

Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah mengatur pelarangan penjualan produk tembakau atau rokok secara eceran. Hal ini diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 28/2024 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 17/2023 tentang Kesehatan.

Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Nirwala Dwi Heryanto menyampaikan bahwa pengetatan penjualan rokok tersebut tidak akan berdampak pada penerimaan cukai.

“Untuk penjualan rokok eceran, itu bagi penerimaan negara enggak [berdampak], karena penjualannya kan dari pabrik, itu sudah perpak,” katanya saat ditemui di Kantor Pusat Bea Cukai, Rabu (31/7/2024).

Nirwala menjelaskan pengaturan pelarangan penjualan eceran rokok tersebut merupakan pembatasan yang bersifat non-fiskal. Menurutnya, kebijakan tersebut tepat dalam mendukung kebijakan fiskal yang mengenakan cukai pada produk tembakau.

Hal ini, kata dia, dalam rangka mengendalikan konsumsi dalam menurunkan prevalensi perokok aktif di dalam negeri.

“Ini contoh bauran kebijakan yang pas banget. Cukainya dapat, non-fiskalnya yaitu enggak boleh jualan rokok eceran,” jelasnya.

Untuk diketahui, berdasarkan PP No. 28/2024, dalam pasal 434 ayat (1) huruf c disebutkan bahwa setiap orang dilarang menjual produk tembakau dan rokok elektronik secara eceran satuan per batang, kecuali bagi produk tembakau berupa cerutu dan rokok elektronik.

Selain aturan terkait penjualan eceran, pemerintah juga melarang penjualan rokok dalam radius 200 meter dari satuan pendidikan dan tempat bermain anak, yang tertuang pada huruf e dalam pasal yang sama.

Lebih lanjut, pemerintah juga menetapkan bahwa setiap orang yang memproduksi dan atau mengimpor produk tembakau berupa rokok putih mesin dilarang mengemas kurang dari 20 batang dalam setiap kemasan.

Setiap orang yang memproduksi, mengimpor, dan/atau mengedarkan produk tembakau dan rokok elektronik juga dilarang mengiklankan di media sosial berbasis digital.

Reporter: Rashif Usman | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) merespons isu yang beredar di tengah masyarakat akan adanya ekstensifikasi cukai, yaitu perluasan atau penambahan jenis barang yang akan dikenakan cukai sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa Bea Cukai, Nirwala Dwi Heriyanto mengatakan isu kebijakan ekstensifikasi cukai tersebut awalnya disampaikan dalam kuliah umum di ruang lingkup akademik.

Nirwala menyebutkan, bahasan kebijakan ekstensifikasi cukai itu mengemuka di acara kuliah umum PKN STAN yang mengangkat tema Menggali Potensi Cukai: Hadapi Tantangan, Wujudkan Masa Depan Berkelanjutan.

"Jadi, sifat kebijakan ekstensifikasi tersebut masih usulan-usulan dari berbagai pihak, belum masuk kajian, dan juga dalam rangka untuk mendapatkan masukan dari kalangan akademisi," kata Nirwala dalam keterangan resminya, Rabu (24/7).

Nirwala menjelaskan pada dasarnya kriteria barang yang dikenakan cukai ialah barang yang mempunyai sifat atau karakteristik konsumsinya perlu dikendalikan, peredarannya perlu diawasi, pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup atau pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan.

Hal ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai. Hingga saat ini, barang yang dikenakan cukai baru ada tiga jenis, yaitu etil alkohol atau etanol, minuman yang mengandung etil alkohol, dan hasil tembakau.

Adapun terkait wacana optimalisasi penerimaan negara melalui ekstensifikasi objek cukai, Nirwala menjelaskan bahwa proses suatu barang yang akan ditetapkan menjadi barang kena cukai itu sangat panjang dan melalui banyak tahap, termasuk mendengarkan aspirasi masyarakat.

"Prosesnya dimulai dari penyampaian rencana ekstensifikasi cukai ke DPR, penentuan target penerimaan dalam RAPBN bersama DPR, dan penyusunan peraturan pemerintah sebagai payung hukum pengaturan ekstensifikasi tersebut," terangnya.

Pemerintah juga sangat hati-hati dalam menetapkan suatu barang sebagai barang kena cukai. Sebagai contoh, pengenaan cukai terhadap minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK) dan plastik, yang penerimaannya sudah dicantumkan dalam APBN, belum diimplementasikan.

"Karena, pemerintah sangat prudent dan betul-betul mempertimbangkan berbagai aspek, seperti kondisi ekonomi masyarakat, nasional, industri, aspek kesehatan, lingkungan, dan lainnya. Kami akan mendengarkan aspirasi stakeholders, dalam hal ini DPR dan masyarakat luas," kata Nirwala.

Reporter: Dendi Siswanto, Rashif Usman | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah perlu melakukan upaya ekstra untuk meningkatkan penerimaan perpajakan pada tahun depan. Pasalnya, dengan proyeksi shortfall pada tahun ini, target penerimaan pajak 2025 menjadi lebih menantang.

Kesepakatan antara pemerintah dan Badan Anggaran (Banggar) DPR menetapkan rasio penerimaan perpajakan 2025 berkisar 10,09% hingga 10,29% dari produk domestik bruto (PDB). Namun, pemerintah belum mengungkapkan nominalnya.

Dalam APBN 2024, pemerintah menargetkan penerimaan perpajakan sebesar Rp 2.309,9 triliun. Namun, diperkirakan ada shortfall sekitar Rp 91,5 triliun, sehingga penerimaan pajak tahun ini hanya mencapai Rp 2.218,4 triliun.

Co-Founder Botax Consulting, Raden Agus Suparman, menyarankan beberapa langkah untuk meningkatkan penerimaan pajak, salah satunya adalah menghapus insentif pajak. "Jika insentif dihapus, penerimaan pajak akan meningkat secara otomatis," kata Raden kepada KONTAN, Senin (22/7).

Namun, hal ini akan berdampak pada perekonomian nasional. "Daripada menaikkan tarif PPN, lebih baik menghapus insentif PPN, kecuali untuk produk bahan pokok rakyat," tambahnya.

Pengamat Pajak dari Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA), Fajry Akbar, menekankan pentingnya ekstensifikasi cukai untuk meningkatkan penerimaan negara dan tax ratio.

"Negara ASEAN seperti Kamboja dan Thailand memiliki tax ratio di atas 15% berkat penerimaan cukai yang signifikan," ujarnya.

Fajry menyarankan pemerintahan mendatang, yang diperkirakan dipimpin oleh Prabowo Subianto, untuk segera mengeksekusi ekstensifikasi cukai seperti cukai minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK) dan cukai plastik yang masuk dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF 2025).

Dengan langkah-langkah ini, diharapkan target penerimaan perpajakan pada tahun depan dapat tercapai, meskipun tantangan yang dihadapi cukup berat.

Reporter: Rashif Usman | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Penerimaan cukai diperkirakan akan terus melorot hingga akhir tahun ini, termasuk penerimaan cukai hasil tembakau (CHT).

Pengamat Pajak Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Fajry Akbar menerangkan bahwa realisasi penerimaan cukai turun 12,6% per Mei 2024. Penerimaan yang turun tersebut juga disebabkan terkontraksinya penerimaan dari cukai hasil tembakau.

Menurutnya, kinerja penerimaan cukai tersebut memperlihatkan penurunan yang luar biasa, meski pada bulan-bulan sebelumnya penerimaan cukai tumbuh negatif.

"Padahal setahu saya tidak ada kebijakan forestalling di akhir tahun 2023, yang mana seharusnya penerimaan cukai di awal tahun 2024 terdorong meski pada kenyataannya masih terkontraksi. Artinya, jika ada kebijakan pada forestalling akhir 2023 lalu, penerimaan awal 2024 ini akan lebih rendah dari yang sekarang," kata Fajry kepada Kontan, Jumat (5/7).

Fajry menjelaskan bahwa penurunan penerimaan cukai bukan hal yang mengejutkan dan sudah sesuai prediksi sejak tahun lalu. Ia menghitung melalui ukuran tax buoyancy, yang menunjukkan kebijakan tarif sudah tidak mampu mendorong penerimaan cukai semenjak tahun 2016.

"Semakin turun hingga negatif pada tahun lalu," ujarnya.

Selain itu, dalam perhitungannya menggunakan tax elasticity juga menunjukkan kalau kenaikan tarif berdampak negatif pada penerimaan pada tahun lalu.

"Ini semua akibat beban tarif yang terlalu berat. Mudahnya, bisa lihat harga saham perusahaan rokok yang terdaftar di bursa saham, hancur semua itu. Mengapa? karena kondisinya sudah dalam fase menurun. Dan penurunan basis penerimaan (industri) pastinya akan menurunkan penerimaan cukai. Ini tidak perlu rocket science," ucapnya.

Hingga akhir tahun, ia memprediksi penerimaan cukai akan tetap tumbuh negatif atau lebih rendah dibandingkan tahun lalu. Ini tentunya menjadi tantangan fiskal bagi pemerintah, mengingat penerimaan pajak tahun ini juga ikut terkontraksi.

"Tahun lalu, penerimaan pajak bisa meng-offset penurunan cukai. Kalau sekarang? sudah tidak bisa," tutupnya.

Perlu diketahui, Kementerian keuangan melaporkan pendapatan dari Cukai Hasil Tembakau mencapai Rp 77,94 triliun per Mei 2024. Angka ini turun 13,35% dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp 89,95 triliun. Realisasi penerimaan CHT itu setara 33,83% dari target.

Kemenkeu menyebutkan, penurunan tersebut dipengaruhi oleh relaksasi penundaan pelunasan dalam Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor PER-2/ BC/2024.

"Pada dasarnya peraturan tersebut memperpanjang penundaan pelunasan dari 60 hari menjadi 90 hari, sehingga sebagian penerimaan Mei 2024 bergeser ke Juni 2024," tulis laporan Kemenkeu dalam dokumen APBN KiTa edisi Juni 2024, dikutip Jumat (5/7).

Adapun penerimaan dari CHT memiliki kontribusi sebesar 71,43% terhadap total penerimaan kepabeanan dan cukai.