JAKARTA, KOMPAS.com - Asosiasi pelaku usaha di industri rokok elektronik menyayangkan keputusan Kementerian kesehatan menyusun kebijakan kemasan polos tanpa merek.

Pasalnya, aturan yang tertuang dalam Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) tentang Pengamanan Produk Tembakau dan Rokok Elektronik, ini terjadi di tengah sulitnya ekonomi nasional.

Produk turunan dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Undang-Undang (UU) Kesehatan 17/2023 itu dinilai akan menciptakan efek domino negatif yang berdampak besar terhadap kepastian nasib industri rokok elektronik.

SHUTTERSTOCK/DEDMITYAY Ilustrasi rokok elektrik, vape.

Padahal, industri ini baru berkembang dalam beberapa tahun terakhir sehingga masih butuh banyak dukungan.

Sekretaris Jenderal Asosiasi Ritel Vape Indonesia (Arvindo), Rifqi Habibie Putra, mengatakan kebijakan kemasan polos tanpa merek akan mendorong pertumbuhan produk-produk rokok elektronik ilegal di pasaran.

Kondisi tersebut akan menekan penjualan produk-produk legal milik industri rokok elektronik. Dengan mayoritas pelaku usaha tergolong Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), industri rokok elektrik dalam negeri tidak akan mampu bertahan jika kebijakan kemasan polos tanpa merek ini diimplementasikan pemerintah.

“Pada akhirnya, produk-produk ilegal yang diuntungkan karena tidak membayar cukai. Apalagi mereka yang menjual produk ilegal secara online tidak peduli nasib industri dan tidak melakukan verifikasi terhadap pembeli apakah sudah berusia 21 tahun atau belum. Hal ini akhirnya menjadi permasalahan baru,” ujar Rifqi, Senin (7/10/2024).

Padahal, Rifqi meneruskan, produk-produk ilegal masih menjamur dan belum tertangani dengan baik oleh pemerintah.

Dengan kondisi tersebut dan ditambah kebijakan kemasan polos tanpa merek, maka semakin memperbesar peluang migrasi pengguna rokok elektronik ke produk ilegal.

JAKARTA, KOMPAS.com - Asosiasi pelaku usaha di industri rokok elektronik menyayangkan keputusan Kementerian kesehatan menyusun kebijakan kemasan polos tanpa merek.

Pasalnya, aturan yang tertuang dalam Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) tentang Pengamanan Produk Tembakau dan Rokok Elektronik, ini terjadi di tengah sulitnya ekonomi nasional.

Produk turunan dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Undang-Undang (UU) Kesehatan 17/2023 itu dinilai akan menciptakan efek domino negatif yang berdampak besar terhadap kepastian nasib industri rokok elektronik.

SHUTTERSTOCK/DEDMITYAY Ilustrasi rokok elektrik, vape.

Padahal, industri ini baru berkembang dalam beberapa tahun terakhir sehingga masih butuh banyak dukungan.

Sekretaris Jenderal Asosiasi Ritel Vape Indonesia (Arvindo), Rifqi Habibie Putra, mengatakan kebijakan kemasan polos tanpa merek akan mendorong pertumbuhan produk-produk rokok elektronik ilegal di pasaran.

Kondisi tersebut akan menekan penjualan produk-produk legal milik industri rokok elektronik. Dengan mayoritas pelaku usaha tergolong Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), industri rokok elektrik dalam negeri tidak akan mampu bertahan jika kebijakan kemasan polos tanpa merek ini diimplementasikan pemerintah.

“Pada akhirnya, produk-produk ilegal yang diuntungkan karena tidak membayar cukai. Apalagi mereka yang menjual produk ilegal secara online tidak peduli nasib industri dan tidak melakukan verifikasi terhadap pembeli apakah sudah berusia 21 tahun atau belum. Hal ini akhirnya menjadi permasalahan baru,” ujar Rifqi, Senin (7/10/2024).

Padahal, Rifqi meneruskan, produk-produk ilegal masih menjamur dan belum tertangani dengan baik oleh pemerintah.

Dengan kondisi tersebut dan ditambah kebijakan kemasan polos tanpa merek, maka semakin memperbesar peluang migrasi pengguna rokok elektronik ke produk ilegal.

SHUTTERSTOCK/RISTOFORESCAN Ilustrasi rokok, iklan rokok di media sosial.

“Efek jangka panjangnya adalah banyak toko-toko yang bisa jadi tutup. Sebagai pelaku usaha yang taat aturan, kami tidak mau jualan produk-produk ilegal non-cukai,” kata Rifqi.

“Pendapatan negara ujung-ujungnya jadi berkurang, karena user-user yang biasanya beli liquid dengan adanya pita cukai dan resmi, akhirnya mereka beralih ke black market,” Rifqi menambahkan.

Berdasarkan hasil studi Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), penerapan PP 28/2024 dan RPMK tentang Pengamanan Produk Tembakau dan Rokok Elektronik yang mencakup aturan kemasan polos tanpa merek, jarak larangan penjualan, dan pembatasan Iklan, akan berdampak negatif pada kinerja industri, penerimaan negara, dan tenaga kerja.

Ekonom Senior Tauhid Ahmad mengatakan, jika ketiga skenario itu diterapkan secara bersamaan, maka dampak ekonomi yang hilang diperkirakan mencapai Rp 308 triliun atau setara dengan 1,5 persen dari PDB.

Pertama, penerapan kemasan polos rokok yang menyebabkan downtrading sehingga memicu peralihan ke rokok ilegal lebih cepat. Kondisi ini bisa menurunkan permintaan produk rokok legal yang berpotensi kerugian sebesar Rp 182,2 triliun.

Kemudian, penerapan larangan berjualan rokok di sekitar fasilitas pendidikan yang akan berdampak kepada 33 persen pelaku ritel. Sehingga potensi kerugian yang dihitung sebesar Rp 84 triliun.

Ketiga, pembatasan iklan rokok yang bisa menurunkan permintaan jasa periklanan. Kondisi ini berpotensi menyumbang kerugian sebesar Rp 41,8 triliun.

Selain itu, dari sisi penerimaan negara, pemerintah berisiko kehilangan pendapatan pajak Rp 160,6 triliun atau sekitar 7 persen dari total penerimaan perpajakan nasional.

Rinciannya yakni, pertama, Rp 95,6 triliun akibat penerapan kebijakan kemasan polos. Kedua, Rp 43,5 triliun dari penerapan larangan berjualan di sekitar lingkungan pendidikan. Ketiga, Rp 21,5 triliun dari pembatasan iklan rokok.

Sehingga menurut Tauhid kondisi itu bisa mempengaruhi capaian pertumbuhan ekonomi sebesar lebih dari 5 persen seperti yang sudah ditargetkan pemerintah.

Menurut dia, target itu bisa saja sulit dicapai.

"Berat kalau misalnya secara agregat kita ingin tumbuh di atas 5 persen. Tapi kita sudah berkurang totalnya hampir Rp 308 triliun," ucapnya.

Tauhid kembali menyinggung soal kerugian pajak sebesar 7 persen yang disebutnya bukan angka kecil. Terlebih jika dibandingkan dengan rasio pajak (tax ratio) Indonesia sebesar 10 sampai 11 persen.

Dengan demikian, kebijakan kemasan polos tanpa merek yang tengah didorong Kemenkes untuk diimplementasikan bagi rokok elektronik dan produk tembakau seperti rokok ini akan berdampak sangat besar bagi seluruh aspek industri rokok elektronik, yang secara kolektif telah menyerap tenaga kerja dari sisi produksi hingga ritel. (Penulis: Malvyandie Haryadi | Editor: Seno Tri Sulistiyono)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul: Aturan Kemasan Rokok Polos Tanpa Merek Disebut Bisa Sebabkan Efek Domino Negatif

JAKARTA, KOMPAS.com - Asosiasi pelaku usaha di industri rokok elektronik menyayangkan keputusan Kementerian kesehatan menyusun kebijakan kemasan polos tanpa merek.

Pasalnya, aturan yang tertuang dalam Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) tentang Pengamanan Produk Tembakau dan Rokok Elektronik, ini terjadi di tengah sulitnya ekonomi nasional.

Produk turunan dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Undang-Undang (UU) Kesehatan 17/2023 itu dinilai akan menciptakan efek domino negatif yang berdampak besar terhadap kepastian nasib industri rokok elektronik.

SHUTTERSTOCK/DEDMITYAY Ilustrasi rokok elektrik, vape.

Padahal, industri ini baru berkembang dalam beberapa tahun terakhir sehingga masih butuh banyak dukungan.

Sekretaris Jenderal Asosiasi Ritel Vape Indonesia (Arvindo), Rifqi Habibie Putra, mengatakan kebijakan kemasan polos tanpa merek akan mendorong pertumbuhan produk-produk rokok elektronik ilegal di pasaran.

Kondisi tersebut akan menekan penjualan produk-produk legal milik industri rokok elektronik. Dengan mayoritas pelaku usaha tergolong Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), industri rokok elektrik dalam negeri tidak akan mampu bertahan jika kebijakan kemasan polos tanpa merek ini diimplementasikan pemerintah.

“Pada akhirnya, produk-produk ilegal yang diuntungkan karena tidak membayar cukai. Apalagi mereka yang menjual produk ilegal secara online tidak peduli nasib industri dan tidak melakukan verifikasi terhadap pembeli apakah sudah berusia 21 tahun atau belum. Hal ini akhirnya menjadi permasalahan baru,” ujar Rifqi, Senin (7/10/2024).

Padahal, Rifqi meneruskan, produk-produk ilegal masih menjamur dan belum tertangani dengan baik oleh pemerintah.

Dengan kondisi tersebut dan ditambah kebijakan kemasan polos tanpa merek, maka semakin memperbesar peluang migrasi pengguna rokok elektronik ke produk ilegal.

JAKARTA, KOMPAS.com - Asosiasi pelaku usaha di industri rokok elektronik menyayangkan keputusan Kementerian kesehatan menyusun kebijakan kemasan polos tanpa merek.

Pasalnya, aturan yang tertuang dalam Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) tentang Pengamanan Produk Tembakau dan Rokok Elektronik, ini terjadi di tengah sulitnya ekonomi nasional.

Produk turunan dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Undang-Undang (UU) Kesehatan 17/2023 itu dinilai akan menciptakan efek domino negatif yang berdampak besar terhadap kepastian nasib industri rokok elektronik.

SHUTTERSTOCK/DEDMITYAY Ilustrasi rokok elektrik, vape.

Padahal, industri ini baru berkembang dalam beberapa tahun terakhir sehingga masih butuh banyak dukungan.

Sekretaris Jenderal Asosiasi Ritel Vape Indonesia (Arvindo), Rifqi Habibie Putra, mengatakan kebijakan kemasan polos tanpa merek akan mendorong pertumbuhan produk-produk rokok elektronik ilegal di pasaran.

Kondisi tersebut akan menekan penjualan produk-produk legal milik industri rokok elektronik. Dengan mayoritas pelaku usaha tergolong Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), industri rokok elektrik dalam negeri tidak akan mampu bertahan jika kebijakan kemasan polos tanpa merek ini diimplementasikan pemerintah.

“Pada akhirnya, produk-produk ilegal yang diuntungkan karena tidak membayar cukai. Apalagi mereka yang menjual produk ilegal secara online tidak peduli nasib industri dan tidak melakukan verifikasi terhadap pembeli apakah sudah berusia 21 tahun atau belum. Hal ini akhirnya menjadi permasalahan baru,” ujar Rifqi, Senin (7/10/2024).

Padahal, Rifqi meneruskan, produk-produk ilegal masih menjamur dan belum tertangani dengan baik oleh pemerintah.

Dengan kondisi tersebut dan ditambah kebijakan kemasan polos tanpa merek, maka semakin memperbesar peluang migrasi pengguna rokok elektronik ke produk ilegal.

SHUTTERSTOCK/RISTOFORESCAN Ilustrasi rokok, iklan rokok di media sosial.

“Efek jangka panjangnya adalah banyak toko-toko yang bisa jadi tutup. Sebagai pelaku usaha yang taat aturan, kami tidak mau jualan produk-produk ilegal non-cukai,” kata Rifqi.

“Pendapatan negara ujung-ujungnya jadi berkurang, karena user-user yang biasanya beli liquid dengan adanya pita cukai dan resmi, akhirnya mereka beralih ke black market,” Rifqi menambahkan.

Berdasarkan hasil studi Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), penerapan PP 28/2024 dan RPMK tentang Pengamanan Produk Tembakau dan Rokok Elektronik yang mencakup aturan kemasan polos tanpa merek, jarak larangan penjualan, dan pembatasan Iklan, akan berdampak negatif pada kinerja industri, penerimaan negara, dan tenaga kerja.

Ekonom Senior Tauhid Ahmad mengatakan, jika ketiga skenario itu diterapkan secara bersamaan, maka dampak ekonomi yang hilang diperkirakan mencapai Rp 308 triliun atau setara dengan 1,5 persen dari PDB.

Pertama, penerapan kemasan polos rokok yang menyebabkan downtrading sehingga memicu peralihan ke rokok ilegal lebih cepat. Kondisi ini bisa menurunkan permintaan produk rokok legal yang berpotensi kerugian sebesar Rp 182,2 triliun.

Kemudian, penerapan larangan berjualan rokok di sekitar fasilitas pendidikan yang akan berdampak kepada 33 persen pelaku ritel. Sehingga potensi kerugian yang dihitung sebesar Rp 84 triliun.

Ketiga, pembatasan iklan rokok yang bisa menurunkan permintaan jasa periklanan. Kondisi ini berpotensi menyumbang kerugian sebesar Rp 41,8 triliun.

Selain itu, dari sisi penerimaan negara, pemerintah berisiko kehilangan pendapatan pajak Rp 160,6 triliun atau sekitar 7 persen dari total penerimaan perpajakan nasional.

Rinciannya yakni, pertama, Rp 95,6 triliun akibat penerapan kebijakan kemasan polos. Kedua, Rp 43,5 triliun dari penerapan larangan berjualan di sekitar lingkungan pendidikan. Ketiga, Rp 21,5 triliun dari pembatasan iklan rokok.

Sehingga menurut Tauhid kondisi itu bisa mempengaruhi capaian pertumbuhan ekonomi sebesar lebih dari 5 persen seperti yang sudah ditargetkan pemerintah.

Menurut dia, target itu bisa saja sulit dicapai.

"Berat kalau misalnya secara agregat kita ingin tumbuh di atas 5 persen. Tapi kita sudah berkurang totalnya hampir Rp 308 triliun," ucapnya.

Tauhid kembali menyinggung soal kerugian pajak sebesar 7 persen yang disebutnya bukan angka kecil. Terlebih jika dibandingkan dengan rasio pajak (tax ratio) Indonesia sebesar 10 sampai 11 persen.

Dengan demikian, kebijakan kemasan polos tanpa merek yang tengah didorong Kemenkes untuk diimplementasikan bagi rokok elektronik dan produk tembakau seperti rokok ini akan berdampak sangat besar bagi seluruh aspek industri rokok elektronik, yang secara kolektif telah menyerap tenaga kerja dari sisi produksi hingga ritel. (Penulis: Malvyandie Haryadi | Editor: Seno Tri Sulistiyono)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul: Aturan Kemasan Rokok Polos Tanpa Merek Disebut Bisa Sebabkan Efek Domino Negatif

JAKARTA, KOMPAS.com - Asosiasi pelaku usaha di industri rokok elektronik menyayangkan keputusan Kementerian kesehatan menyusun kebijakan kemasan polos tanpa merek.

Pasalnya, aturan yang tertuang dalam Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) tentang Pengamanan Produk Tembakau dan Rokok Elektronik, ini terjadi di tengah sulitnya ekonomi nasional.

Produk turunan dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Undang-Undang (UU) Kesehatan 17/2023 itu dinilai akan menciptakan efek domino negatif yang berdampak besar terhadap kepastian nasib industri rokok elektronik.

SHUTTERSTOCK/DEDMITYAY Ilustrasi rokok elektrik, vape.

Padahal, industri ini baru berkembang dalam beberapa tahun terakhir sehingga masih butuh banyak dukungan.

Sekretaris Jenderal Asosiasi Ritel Vape Indonesia (Arvindo), Rifqi Habibie Putra, mengatakan kebijakan kemasan polos tanpa merek akan mendorong pertumbuhan produk-produk rokok elektronik ilegal di pasaran.

Kondisi tersebut akan menekan penjualan produk-produk legal milik industri rokok elektronik. Dengan mayoritas pelaku usaha tergolong Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), industri rokok elektrik dalam negeri tidak akan mampu bertahan jika kebijakan kemasan polos tanpa merek ini diimplementasikan pemerintah.

“Pada akhirnya, produk-produk ilegal yang diuntungkan karena tidak membayar cukai. Apalagi mereka yang menjual produk ilegal secara online tidak peduli nasib industri dan tidak melakukan verifikasi terhadap pembeli apakah sudah berusia 21 tahun atau belum. Hal ini akhirnya menjadi permasalahan baru,” ujar Rifqi, Senin (7/10/2024).

Padahal, Rifqi meneruskan, produk-produk ilegal masih menjamur dan belum tertangani dengan baik oleh pemerintah.

Dengan kondisi tersebut dan ditambah kebijakan kemasan polos tanpa merek, maka semakin memperbesar peluang migrasi pengguna rokok elektronik ke produk ilegal.

SHUTTERSTOCK/RISTOFORESCAN Ilustrasi rokok, iklan rokok di media sosial.

“Efek jangka panjangnya adalah banyak toko-toko yang bisa jadi tutup. Sebagai pelaku usaha yang taat aturan, kami tidak mau jualan produk-produk ilegal non-cukai,” kata Rifqi.

“Pendapatan negara ujung-ujungnya jadi berkurang, karena user-user yang biasanya beli liquid dengan adanya pita cukai dan resmi, akhirnya mereka beralih ke black market,” Rifqi menambahkan.

Berdasarkan hasil studi Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), penerapan PP 28/2024 dan RPMK tentang Pengamanan Produk Tembakau dan Rokok Elektronik yang mencakup aturan kemasan polos tanpa merek, jarak larangan penjualan, dan pembatasan Iklan, akan berdampak negatif pada kinerja industri, penerimaan negara, dan tenaga kerja.

Ekonom Senior Tauhid Ahmad mengatakan, jika ketiga skenario itu diterapkan secara bersamaan, maka dampak ekonomi yang hilang diperkirakan mencapai Rp 308 triliun atau setara dengan 1,5 persen dari PDB.

Pertama, penerapan kemasan polos rokok yang menyebabkan downtrading sehingga memicu peralihan ke rokok ilegal lebih cepat. Kondisi ini bisa menurunkan permintaan produk rokok legal yang berpotensi kerugian sebesar Rp 182,2 triliun.

Kemudian, penerapan larangan berjualan rokok di sekitar fasilitas pendidikan yang akan berdampak kepada 33 persen pelaku ritel. Sehingga potensi kerugian yang dihitung sebesar Rp 84 triliun.

Ketiga, pembatasan iklan rokok yang bisa menurunkan permintaan jasa periklanan. Kondisi ini berpotensi menyumbang kerugian sebesar Rp 41,8 triliun.

Selain itu, dari sisi penerimaan negara, pemerintah berisiko kehilangan pendapatan pajak Rp 160,6 triliun atau sekitar 7 persen dari total penerimaan perpajakan nasional.

Rinciannya yakni, pertama, Rp 95,6 triliun akibat penerapan kebijakan kemasan polos. Kedua, Rp 43,5 triliun dari penerapan larangan berjualan di sekitar lingkungan pendidikan. Ketiga, Rp 21,5 triliun dari pembatasan iklan rokok.

Sehingga menurut Tauhid kondisi itu bisa mempengaruhi capaian pertumbuhan ekonomi sebesar lebih dari 5 persen seperti yang sudah ditargetkan pemerintah.

Menurut dia, target itu bisa saja sulit dicapai.

"Berat kalau misalnya secara agregat kita ingin tumbuh di atas 5 persen. Tapi kita sudah berkurang totalnya hampir Rp 308 triliun," ucapnya.

Tauhid kembali menyinggung soal kerugian pajak sebesar 7 persen yang disebutnya bukan angka kecil. Terlebih jika dibandingkan dengan rasio pajak (tax ratio) Indonesia sebesar 10 sampai 11 persen.

Dengan demikian, kebijakan kemasan polos tanpa merek yang tengah didorong Kemenkes untuk diimplementasikan bagi rokok elektronik dan produk tembakau seperti rokok ini akan berdampak sangat besar bagi seluruh aspek industri rokok elektronik, yang secara kolektif telah menyerap tenaga kerja dari sisi produksi hingga ritel. (Penulis: Malvyandie Haryadi | Editor: Seno Tri Sulistiyono)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul: Aturan Kemasan Rokok Polos Tanpa Merek Disebut Bisa Sebabkan Efek Domino Negatif

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perdagangan (Kemendag) mengakui bahwa barang impor ilegal masih membanjiri Indonesia. Angka barang impor ilegal yang masuk ke Indonesia menyentuh 35%. Artinya, pemberantasan produk impor ilegall harus menjadi prioritas pemerintah.

Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan (Zulhas) mengatakan bahwa berdasarkan temuan dari Kementerian UMKM, terdapat 35% produk-produk yang menguasai pasar Indonesia yang tidak terdata dengan baik.

“35% [produk impor ilegal] itu besar,” kata Zulhas dalam acara CNBC Indonesia: Trade Corner Special Dialogue bertajuk ‘Strategi & Optimisme Kebijakan Perdagangan Luar Negeri hingga tantangan di WTO’ di Auditorium Gedung Kementerian Perdagangan, Jakarta, Kamis (29/8/2024).

Dalam kesempatan yang sama, Staf Ahli Menteri Perdagangan Bidang Perdagangan Internasional Kemendag, Bara Khrisna Hasibuan, menuturkan bahwa pihaknya telah melakukan riset penelitian lapangan untuk mengukur seberapa jauh dominasi dari barang impor ilegal di Indonesia.

Dia mengklaim bahwa Kemendag telah melakukan pemeriksaan silang (cross-check) terhadap temuan dari data Kementerian UMKM. Dia pun mengaku bahwa pasar Indonesia dibanjiri barang impor ilegal.

“Memang kenyataannya, memang pasar Indonesia itu dipenuhi oleh barang-barang import ilegal,” ujar Bara.

Adapun, sejak dua bulan lalu, Bara menuturkan bahwa Kemendag telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) khusus untuk menangani barang-barang impor ilegal.

Nantinya, Satgas ini akan bekerja hingga Desember mendatang yang diharapkan bisa mengurangi dominasi market share dari barang impor ilegal.

Pasalnya, Bara menekankan bahwa pemerintah tidak mau Indoensia menjadi surga bagi barang impor ilegal. Terlebih, barang impor ilegal memberikan dampak buruk bagi industri domestik, salah satunya karena harganya yang murah dibandingkan harga di pasar.

“Karena barang-barang impor ilegal yang berada di situ, yang dijual itu harganya sangat murah di bawah harga pasar, sehingga barang-barang industri lokal kita yang diproduksi oleh industri lokal tidak bisa compete dengan barang-barang tersebut,” ungkapnya.

Terpisah, Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag, Moga Simatupang, mengatakan pihaknya masih mendalami kasus impor ilegal, mulai dari persentase impor ilegal di pasar hingga aktor atau dalang di baliknya.

“Kita akan melihat persentase berapa banyak sebetulnya barang impor ilegal dan legal yang dijual di pasar hingga aktor dan negara asal impor tersebut,” kata Moga dalam keterangan resmi di laman resmi Kemendang, dikutip pada Kamis (29/8/2024).

Moga menyampaikan bahwa pembahasan terkait barang impor ilegal masih dikaji secara internal. Namun dalam waktu dekat, dia akan membawa kajian itu kepada pihak terkait, seperti Kepolisian, Kejaksaan Agung, dan para ahli dari perguruan tinggi.

Kemendag pun menargetkan kajian pendalaman terkait kasus impor ilegal diterbitkan sebelum Oktober 2024. “Tadi pagi baru dibahas internal di Kemendag, mungkin dalam waktu dekat sama stakeholder lainnya, sebelum Oktober mudah-mudahan terbit,” ungkapnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop UKM) membeberkan sederet kerugian yang harus ditanggung negara dari maraknya produk impor ilegal.

Plt. Deputi Bidang UKM KemenKopUKM, Temmy Setya Permana, mengatakan, serbuan produk impor khususnya produk jadi atau consumer good telah menyebabkan pasar di dalam negeri terdistorsi. Bahkan, serbuan produk impor bukan hanya memukul UMKM, tapi juga industri besar di sektor tekstil dan produk tesktil (TPT).

"Pasar kita sedang tidak baik-baik saja, jangankan UMKM, usaha besarpun sekarang merasakan dampaknya dengan masifnya produk impor," kata Temmy di KemenKopUKM, Selasa (6/8/2024).

Bahkan, Temmy menduga kuat banyak impor TPT HS 60-63 (pakaian jadi) yang ilegal seiring adanya selisih data ekspor dari China dengan data impor dari Badan Pusat Statistik (BPS) hingga 50%.

"Ada 50% nilai impor yang tidak tercatat, artinya kita menduga ini adalah produk yang masuk secara ilegal. Ini kita sinyalir akan mendistorsi pasar," ujarnya.

Temmy mengungkapkan besarnya peredaran produk impor ilegal telah menimbulkan kerugian ekonomi yang besar bagi Indonesia. Di antaranya, kehilangan potensi serapan tenaga kerja hingga 67.000, dengan total pendapatan karyawan sebesar Rp2 triliun.

Selain itu, Indonesia juga kehilangan potensi PDB di sektor TPT sebesar Rp11,83 triliun per tahun. Alhasil, kerugian pajak atas produk impor ilegal itu ditaksir mencapai Rp6,2 triliun.

"Ini yang hitung-hitungan sederhana yang kita simulasikan tentu kita akan perdalam lagi angka-angkanya," ucapnya.

Oleh karena itu, Temmy menegaskan bahwa pihaknya mengusulkan sejumlah solusi dalam mengendalikan gempuran produk impor ilegal. Di antaranya dengan pengenaan bea masuk anti dumping (BMAD) yang tinggi terhadap impor produk jadi.

Selain itu, Kemenkop UKM juga mendukung adanya insentif untuk retrukturisasi mesin dalam bentuk pembebasan bea impor. Di sisi lain, revisi UU Anti Monopoli juga perlu dilakukan seiring berkembangnya pasar digital saat ini.

"Kami mendorong terkait dengan penyusunan regulasi persaingan usaha tidak sehat baik di pasar offline maupun online, UU kita kan tahun 1999 waktu itu belum ada belanja online, kita mendorong agar ada penyegaran regulasi," ucap Temmy.

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Perdagangan (Kemendag) membeberkan nasib barang-barang impor ilegal yang berhasil diamankan oleh satuan tugas (Satgas).

Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga, Moga Simatupang, mengatakan, barang-barang impor ilegal khususnya bal pakaian bekas dan produk tekstil rencananya bakal digunakan sebagai bahan bakar industri. Menurutnya, hal tersebut menjadi salah satu opsi untuk pemusnahan barang impor ilegal.

"Ini kan bisa jadi bahan bakar industri. Dimusnahin," kata Moga di Tempat Penimbunan Pabean Bea Cukai Cikarang, Selasa (6/8/2024).

Moga pun mengakui bahwa untuk memusnahkan produk impor ilegal itu membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Di sisi lain, pembentukan satgas impor juga bersifat Ad hoc alias dadakan untuk suatu tujuan sehingga tidak memiliki alokasi anggaran dalam kerjanya.

Oleh karena itu, nantinya kalangan industri, kata dia, bisa mengakses bal pakaian bekas impor yang disita tersebut sebagai bahan bakar melalui pengawasan Bea Cukai dan Polri secara cuma-cuma.

"Jadi kita tidak tersedia dana untuk mobilisasi, untuk pemusnahan, untuk itu kita kerjasama dengan industri untuk pemusnahannya," jelasnya.

Dia pun meyakini bahwa penggunaan bal pakaian bekas hingga rol tekstil tidak akan berdampak pada masalah baru yang berakitan dengan lingkungan. Menurutnya, penggunaan sampah tekstil sebagai tambahan bakar bakar industri sudah menjadi hal biasa.

Sebelumnya, Satgas impor telah berhasil kembali mengamankan beragam produk impor ilegal senilai Rp46 miliar.

Menteri Perdagangan (Mendag), Zulkifli Hasan alias Zulhas mengatakan bahwa sejumlah barang ilegal yang berhasil diamankan tersebut berasal dari hasil penindakan oleh beberapa instansi anggota Satgas.

Zulhas yang juga merupakan Ketua Penasihat Satgas Impor merinci, Bareskrim Polri telah melakukan penindakan terhadap 1.883 bal pakaian bekas impor. Sementara Ditjen Bea Cukai melalui KPBC Tanjung Priok telah mengamankan pakaian bekas hingga 3.044 bal.

Selain itu, Bea Cukai Cikarang juga telah mengamankan 695 produk jadi seperti karpet dan handuk; 322 pak tekstil nylon, polyester dan sintetik leather; 371 alas kaki; 6.578 unit elektronik seperti laptop, handphone, mesin fotokopi; dan 5.896 pak garmen yang terdiri dari pakaian jadi dan aksesrois.

Zulhas menyebut, Kemendag melalui Ditjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN) juga turut mengamankan 20.000 rol kain gulungan yang diduga ilegal karena tidak dilengkapi dokumen persetujuan impor dan laporan surveyor.

"Artinya barang itu masuk enggak jelas isinya, serta dokumen terkait asal barang. Dari hasil penindakan tersebut, keseluruhan diperkirakan nilai barang Rp46.188.205.400," ujar Zulhas di KPBC Cikarang, Selasa (6/8/2024).

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita menyatakan bahwa pemerintah akan fokus pada industri padat karya seiring dibentuknya Satuan Tugas (Satgas) Pengawasan Barang Impor Ilegal.

Politisi Golkar itu menyampaikan, negara harus hadir dalam melindungi industri dalam negeri dari gempuran produk-produk impor, baik itu legal maupun ilegal.

“Kita fokus ke padat karya, makanya saya kembali kepada jobs, jobs, jobs,” kata Agus saat ditemui di Kantor Kementerian Perindustrian (Kemenperin), Jumat (19/7/2024).

Bukan tanpa alasan. Agus, mengutip laporan Reuters, menyampaikan bahwa Thailand tengah menghadapi dampak dari gempuran produk-produk impor murah dari China lantaran pemerintah setempat kurang tanggap untuk melakukan berbagai upaya yang dapat melindungi industri di negaranya.

Kondisi ini kata Agus, telah membuat daya saing industri Negeri Gajah Putih itu menurun dan diikuti tutupnya pabrik produsen mobil besar seperti Suzuki di Thailand, membuat ribuan pekerja kehilangan pekerjaan.

“Jadi kata kuncinya adalah negara harus hadir dalam melindungi industri dalam negeri,” ujarnya.

Pada hari ini, Jumat (19/7/2024), pemerintah melalui Kementerian Perdagangan (Kemendag) resmi membentuk Satgas Pengawasan Impor Ilegal, melalui Keputusan Menteri Perdagangan No.932/2024. Keputusan ini mulai berlaku sejak 18 Juli hingga Desember 2024.

Pembentukan Satgas ini menjadi salah satu upaya pemerintah untuk memberantas impor ilegal yang memengaruhi ketahanan industri dalam negeri dan stabilitas perdagangan dalam negeri.

Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan menyampaikan, hadirnya Satgas ini bertujuan untuk menciptakan langkah strategis dalam pengawasan dan penanganan masalah impor, menciptakan koordinasi.

antar instansi yang efektif dalam pengawasan barang tertentu yang diberlakukan tata niaga impor, dan menjalin komunikasi serta informasi antar instansi terkait dalam pengawasan dan penanganan permasalahan impor.

Terdapat tujuh komoditas yang akan diawasi oleh Satgas Pengawasan Impor Ilegal yaitu tekstil dan produk tekstil, pakaian jadi dan aksesori pakaian jadi, keramik, elektronik, alas kaki, kosmetik, dan barang tekstil sudah jadi lainnya.

“Sementara itu, pengawasannya akan difokuskan pada gudang distributor dan importir,” kata Zulhas saat konferensi pers pembentukan Satgas di Kantor Kemendag, Jumat (19/7/2024).

Pengawasan yang akan dilakukan Satgas meliputi pengawasan berkala dalam rentang waktu tertentu, pengawasan khusus yang dapat dilaksanakan sewaktu-waktu berdasarkan pengaduan masyarakat, dan pengawasan terpadu jika butuh penanganan yang melibatkan instansi lainnya.

Adapun Satgas mulai beroperasi pekan depan, usai pemerintah merampungkan petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis) pada Senin (22/7/2024).

“Kepmendag tentang Satgas kami umumkan baru hari ini. Setelah merampungkan Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) dan Petunjuk Teknis (Juknis) pada Senin depan, satgas paling cepat mulai bekerja pada Selasa,” pungkasnya.

Untuk diketahui, Thailand mencatat adanya peningkatan jumlah penutupan pabrik antara Juli 2023 dan Juni 2024. Menurut data terbaru Departemen Pekerjaan Industri Thailand, penutupan pabrik antara Juli 2023 dan Juni 2024 meningkat 40% dari 12 bulan sebelumnya. Demikian melansir Reuters, Jumat (19/7/2024).

Akibatnya, tingkat kehilangan pekerjaan melonjak hingga 80% selama periode yang sama, dengan lebih dari 51.500 pekerja kehilangan pekerjaan.

Jumlah pembukaan pabrik baru juga melambat, dengan ditutupnya pabrik-pabrik besar dan dibukanya pabrik-pabrik kecil sebagai gantinya, divisi penelitian Kiatnakin Phatra Bank mengatakan dalam catatan bulan Juni.

“Dampaknya telah menyebar ke industri-industri yang menjadi penggerak utama perekonomian, termasuk industri otomotif,” katanya.

Sementara itu, Ketua Federasi UKM Thailand Sangchai Theerakulwanich mengatakan bahwa produsen yang lebih kecil bergulat dengan kenaikan biaya produksi akibat naiknya harga energi dan upah yang relatif tinggi.

“Kami bersaing dengan perusahaan multinasional,” katanya. “Produsen yang tidak mampu beradaptasi dengan cepat terpaksa menutup bisnis atau beralih ke bisnis lain,” imbuhnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Himpunan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) mengusulkan agar pemerintah membentuk satuan tugas (satgas) yang fokus mengurangi imporproduk ilegal.

Sekretaris Jenderal Hippindo, Haryanto Pratantara, menyampaikan, adanya satgas tersebut dapat membantu menutup pintu masuk barang-barang ilegal secara maksimal dari dua jalur yakni pelabuhan tikus dan pelabuhan resmi.

“Jadi pemerintah harus benar-benar memberikan solusi yang tepat,” kata Haryanto dalam konferensi pers di Sarinah, Jumat (5/7/2024).

Selain membentuk satgas, Haryanto mengharapkan agar peraturan yang dibuat pemerintah diiringi dengan penegakkan hukum. Mengingat peraturan apapun tidak akan berjalan dengan baik tanpa adanya penegakkan hukum.

Misalnya, kata dia, dengan menyita barang beredar ilegal dan menutup toko yang ketahuan menjual produk tersebut. Selain itu, penjual, distributor, dan importir produk ilegal harus ditangkap dan diproses hukum.

Jika hal tersebut dilakukan, dia meyakini impor ilegal dapat berkurang secara signifikan lantaran tidak ada lagi oknum yang berani menjual barang impor ilegal secara terang-terangan termasuk di marketplace.

“Itu bisa signifikan kurangi impor ilegal yang membuat industri ritel dalam negeri bertumbuh. Pabrik juga sama, pabrik lokalnya semua bisa jalan,” ujarnya.

Baru-baru ini, pemerintah berencana menetapkan bea masuk tindakan pengamanan (BMTD) dan bea masuk antidumping (BMAD) untuk tujuh komoditas impor.

Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan menyebut, keputusan ini diambil untuk mengendalikan perdagangan domestik terhadap produk impor yang mengancam industri dalam negeri. Pasalnya, banyak pabrik tutup dalam beberapa tahun terakhir dan memicu terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK) massal.

Untuk itu, pemerintah tengah menunggu hasil perhitungan BMTD oleh Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI) dan BMAD oleh Komite Anti Dumping Indonesia (KADI) untuk menetapkan besaran bea masuk ketujuh komoditas tersebut.

“Lagi dihitung [bea masuk],” kata Zulhas kepada awak media di Kantor Kementerian Perdagangan (Kemendag), Jumat (5/7/2024).

Adapun pernyataan itu disampaikan Zulhas sekaligus untuk meluruskan wacana penerapan bea masuk barang impor yang sempat dilontarkannya beberapa waktu lalu. Kala itu, dia menyebut bahwa pemerintah akan mengenakan bea masuk barang impor 100%-200%.

Menurut catatan Bisnis, Rabu (3/7/2024), Wakil Ketua Umum Bidang Perdagangan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Juan Permata Adoe, meminta pemerintah untuk meninjau lebih dalam terhadap HS Code atau barang impor yang bakal dikenakan bea masuk 200%.

Kadin meminta agar rencana tersebut tidak menyertakan produk yang belum dapat diproduksi dalam negeri dan produk dengan spesifikasi yang berbeda.

Selain itu, pemerintah juga diminta untuk berkoordinasi dengan pelaku usaha sebelum mengeluarkan kebijakan agar penerapan bea masuk dapat tepat sasaran dan dapat mendukung peningkatan kinerja ekspor.

“Ini guna penyempurnaan kebijakan dan agar semua dampak yang mungkin timbul dapat dihindari,” ujarnya.