Kami meminta perhatian serius dengan mengirimkan surat resmi kepada Presiden RI terhadap salah satu sektor strategis di Jatim yaitu industri hasil tembakau (IHT) yang dihadapkan pada tekanan regulasi yang mencekik,

Surabaya (ANTARA) - Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Jawa Timur berharap Presiden Prabowo Subianto mengkaji ulang rencana penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek pada Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 (PP 28/2024).

“Kami meminta perhatian serius dengan mengirimkan surat resmi kepada Presiden RI terhadap salah satu sektor strategis di Jatim yaitu industri hasil tembakau (IHT) yang dihadapkan pada tekanan regulasi yang mencekik,” kata Ketua Umum Kadin Jatim Adik Dwi Putranto di Surabaya, Rabu.

Adik mengatakan, pihaknya mengirim surat kepada Presiden RI Prabowo Subianto yang di dalamnya menekankan pentingnya IHT sebagai salah satu pilar ekonomi di Jawa Timur karena mampu berkontribusi sekitar 60 persen terhadap total penerimaan nasional pada 2024.

Tak hanya itu, IHT Jatim turut mampu menyerap sekitar 85.000 tenaga kerja dan 1,5 juta buruh tani sehingga setiap regulasi yang diputuskan pemerintah harus mempertimbangkan berbagai pihak yang menggantungkan hidupnya dalam industri ini.

Adik menjelaskan, beberapa pasal yang perlu dikaji ulang dalam PP 28/2024 di antaranya terkait larangan berjualan rokok dalam radius 200 meter dari satuan pendidikan dan tempat bermain anak serta larangan penempatan iklan di media luar ruang dalam radius 500 meter dari satuan pendidikan dan tempat bermain anak.

Selain itu, Kadin turut meminta Presiden Prabowo agar mengkaji ulang aturan penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek pada Rancangan Permenkes.

Menurutnya, aturan-aturan itu akan berpotensi merugikan pelaku industri tembakau legal mengingat identitas merek dan logo telah mendapatkan sertifikasi Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI) serta dilindungi hak intelektualnya oleh perundang-undangan.

Penerapan kebijakan penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek juga berpotensi menurunkan daya saing IHT yang akan berpengaruh terhadap hilangnya dampak ekonomi, menurunnya penerimaan perpajakan, hingga ancaman PHK bagi tenaga kerja.

Bahkan kajian Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) menyebutkan, kebijakan penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek berpotensi menghilangkan dampak ekonomi sebesar Rp182,2 triliun dan menurunkan penerimaan perpajakan hingga Rp95,6 triliun.

Dari sisi lapangan pekerjaan pun diprediksi terdapat lebih dari 1,2 juta tenaga kerja yang akan terdampak dari aturan ini.

“Aturan penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek turut berpotensi mendorong menjamurnya rokok ilegal,” katanya.

Pewarta: Astrid Faidlatul Habibah
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2024

IDXChannel - Rencana aturan kemasan rokok polos tanpa merek yang tertera pada Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) sebagai aturan turunan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 tentang Kesehatan dinilai bisa berdampak negatif bagi industri rokok legal dan sektor terkait lainnya.

"Kemasan (rokok polos) tanpa merek dapat mengurangi daya saing produk dan menghilangkan identitas visual," kata Ekonom Universitas Brawijaya Malang Chandra Fajri Ananda kepada awak media, Jakarta, Selasa (8/10/2024).

Lebih lanjut dia menerangkan, tanpa identitas merek yang jelas, konsumen akan lebih sulit membedakan antara produk legal dan ilegal. Alhasil, dapat merugikan produsen resmi serta mengancam penerimaan negara.

"Kebijakan tersebut juga dapat berdampak pada industri terkait lainnya, seperti industri kemasan, percetakan, dan logistik, yang juga akan terkena dampaknya. Mereka akan kehilangan permintaan dari industri rokok, yang berujung pada menurunnya pendapatan dan potensi pemutusan hubungan kerja (PHK),” kata dia.

Diketahui, aturan itu tertuang dalam Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) tentang Pengamanan Produk Tembakau dan Rokok Elektronik yang merupakan turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Kesehatan.

Terpisah, hasil studi Institute For Development of Economics and Finance (Indef) mengungkapkan, peraturan tersebut berpotensi menghilangkan dampak ekonomi sebesar Rp308 triliun.

“Pemerintah perlu melihat dampak ekonominya (secara komprehensif). Ini bukan hanya (memberikan dampak bagi) industri rokok, tapi juga industri kemasan untuk kertas, tembakau, cengkeh, termasuk ritel, periklanan dan lainnya yang terdampak,” ujar Ekonom Senior Indef Tauhid Ahmad dalam diskusi publik Indef bertajuk 'Industri Tembakau Suram, Penerimaan Negara Muram' di Jakarta, Senin (30/9/2024).

Berdasarkan hasil perhitungan dampak yang dilakukan oleh Indef dengan penerapan tiga skenario kebijakan terkait industri rokok, yaitu kemasan rokok polos tanpa merek, larangan penjualan dalam radius 200 meter, serta pembatasan iklan, kebijakan tersebut berpotensi memberikan dampak ekonomi yang signifikan.

Jika ketiga skenario ini diterapkan secara bersamaan, kata dia, dampak ekonomi yang hilang diperkirakan mencapai Rp308 triliun atau setara dengan 1,5 persen dari PDB.

Selain itu, penerimaan perpajakan diperkirakan menurun hingga Rp160,6 triliun yang setara dengan 7 persen dari total penerimaan perpajakan nasional. Kebijakan ini juga berpotensi memengaruhi sekitar 2,3 juta tenaga kerja di sektor industri tembakau dan produk turunannya.

(Dhera Arizona)

Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) terkait kemasan rokok polos mendapat perhatian dan penolakan dari berbagai pihak. Aturan tersebut bisa berdampak terhadap penjualan rokok di masyarakat.

Dr. Listia Natadjaja, Dosen sekaligus Ketua Program Studi Desain Komunikasi Visual (DKV) Universitas Kristen Petra Surabaya, mengatakan masyarakat nantinya akan kesulitan membedakan antara rokok yang legal dan ilegal jika semua kemasan diseragamkan.

"Dengan kemasan yang seragam, rokok legal dan ilegal akan semakin sulit dibedakan karena tidak ada lagi identitas visual yang bisa digunakan konsumen untuk mengenali merek dan kualitas produk," papar Dr. Listia, Rabu (25/9/2024).

Ia juga menekankan dari sudut pandang desain, kemasan rokok memiliki peran penting dalam memberikan informasi dan identitas produk. "Jika semua kemasan diseragamkan, maka nilai kompetitif di pasar akan hilang, dan ini akan merugikan perusahaan rokok legal karena mereka sudah mendaftarkan merek dan HAKI untuk desain kemasan dan lain sebagainya," tambahnya.

Desain dalam kemasan produk menurut Dr Listia sangat berpengaruh dalam keputusan konsumen untuk membeli sebuah produk, khususnya produk yang baru masuk ke pasar. Desain kemasan yang baik dan menarik, tentu saja bisa menarik minat beli konsumen.

Di sisi lain, asosiasi rokok juga menolak keras rencana penerapan kemasan polos pada rokok. Forum Masyarakat Industri Rokok Seluruh Indonesia (Formasi), asosiasi yang mewakili perusahaan rokok kecil dan menengah, mencurigai adanya rencana "pembunuhan sistematik" terhadap industri mereka jika Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) terkait kemasan rokok polos diberlakukan.

Wakil Sekjen Formasi, Abdul Gafur, menyatakan bahwa penerapan RPMK yang menjadi turunan dari Peraturan Pemerintah (PP) No 28/2024 tentang Pelaksanaan UU No 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan akan berdampak sangat buruk bagi industri rokok skala kecil dan menengah.

"Kami tidak bisa membayangkan dampaknya. Peredaran rokok ilegal pasti akan semakin marak, daya beli menurun, dan ujung-ujungnya terjadi PHK besar-besaran. Negara juga akan kehilangan pemasukan ratusan triliun jika RPMK ini disahkan," ujar Abdul Gafur, Senin (23/9/2024), di kantornya.

Menurutnya, kebijakan penyeragaman kemasan rokok akan merugikan pengusaha kecil karena konsumen tidak bisa membedakan merek rokok yang mereka beli. Semua produk akan tampak sama, hanya dibedakan oleh gambar dan warna seragam.

Dampak Ekonomi yang Meluas

Abdul Gafur juga menyoroti potensi peningkatan rokok ilegal. Saat ini, peredaran rokok ilegal mencapai 10 miliar batang per tahun, sementara produksi rokok oleh pengusaha skala menengah hanya 3 miliar batang per tahun. Ini menunjukkan tingginya risiko yang dihadapi industri rokok legal jika RPMK diberlakukan.

"Biaya produksi rokok ilegal tanpa cukai hanya Rp5.000 per 20 batang, sementara rokok legal mencapai Rp22.000 per 20 batang. Dari harga rokok legal, 70 persen masuk ke kas negara melalui cukai, dan kami hanya mendapat 30 persen yang harus mencakup biaya produksi. Dengan aturan baru ini, margin keuntungan semakin kecil," katanya.

Sementara itu, Sekjen Formasi, JP Suhardjo, menegaskan bahwa asosiasi tidak pernah dilibatkan dalam proses penyusunan RPMK ini. Ia merasa bahwa pelaku industri rokok selalu disudutkan dengan narasi dampak negatif rokok terhadap kesehatan, seperti serangan jantung dan kanker.

"Kami seharusnya dilibatkan dalam diskusi soal kebijakan ini. Rokok selalu dianggap penyebab utama berbagai penyakit, tetapi mengapa produk lain seperti gula, yang juga bisa menyebabkan kematian, tidak dikenakan cukai?" protes Suhardjo.

Ia berharap Kementerian Kesehatan bisa lebih bijaksana dalam membuat kebijakan terkait rokok, mengingat dampaknya tidak hanya pada kesehatan, tetapi juga menyangkut mata pencaharian banyak orang dari petani tembakau, buruh pabrik, hingga pedagang kecil.

"Industri rokok bukan hanya soal kesehatan, tetapi juga menyangkut hajat hidup orang banyak. Jika aturan ini diterapkan, itu sama saja dengan pembunuhan sistematis terhadap industri kami," tutupnya.

IDXChannel - Asosiasi Pasar Rakyat Seluruh Indonesia (Aparsi) ikut angkat bicara terkait Peraturan Pemerintah (PP) Kesehatan Nomor 28 Tahun 2024 dan Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) soal penjualan produk tembakau.

Para pedagang pasar menyoroti wacana kebijakan penjualan kemasan rokok polos tanpa merek.

Ketua Aparsi, Suhendro, menjelaskan pihaknya memang sudah memprotes kebijakan aturan pengetatan penjualan produk tembakau melalui aturan PP Kesehatan (28/2024) sejak dari tahap rancangan. Kini pihaknya pun memprotes wacana kemasan rokok polos tanpa kemasan.

"Kami menyoroti kebijakan kemasan rokok polos tanpa merek yang akan menyulitkan konsumen dalam membedakan rokok legal dan ilegal. Perubahan ini dapat merugikan merek-merek tertentu yang memiliki konsumen loyal," kata Suhendro dalam keterangannya, Jumat (20/9/2024).

Suhendro melanjutkan, adanya RPMK tersebut juga menimbulkan keprihatinan atas keberlangsungan pedagang rokok di pasar. Selain wacana penjualan rokok polos tanpa kemasan, Aparsi juga konsisten menolak larangan penjualan rokok dalam radius 200 meter dari sekolah dan tempat bermain anak.

"Ini akan membebani pedagang, terutama di pasar tradisional yang sudah tertekan oleh perdagangan online," kata Suhendro.

Meski demikian, Suhendro mengatakan Aparsi tetap mengikuti aturan yang ada perihal penjualan produk tembakau tersebut. Namun dengan kenyataan aturan tersebut, ia menilai keberlangsungan pedagang rokok jelas-jelas terancam.

"Kami mengikuti standar yang ada, tetapi jika larangan itu diterapkan, keberlangsungan hidup pedagang akan terancam," ujarnya.

Lebih lanjut, Kementerian Perdagangan (Kemendag) melalui Negosiator Perdagangan Ahli Madya Kemendag, Angga Handian Putra mengatakan pihaknya belum dilibatkan secara resmi dalam perumusan kebijakan kontroversial tersebut. Dia mengatakan wacana kebijakan penjualan kemasan rokok polos tanpa merek tersebut diperlukan penelitian yang solid dalam mengimplementasikannya.

"Kemasan rokok polos tanpa merek ini dapat menyinggung perdagangan dan mengganggu hak-hak pedagang," kata Angga.

Lebih lanjut, Angga berpandangan kemasan rokok polos tanpa merek tidak hanya mengatur tampilan produk, tetapi juga dapat berdampak pada hak-hak pengusaha, pedagang dan perdagangan internasional.

Dia pun menanggapi, landasan kebijakan penjualan tersebut ditengarai mengikuti kebijakan Australia. Walau Angga menilai pemerintah tetap perlu kajian khusus menimbang situasi Indonesia yang berbeda dari negeri Kangguru tersebut.

"Kami membutuhkan studi ilmiah untuk mendukung efektivitas kebijakan ini. Struktur perdagangan Indonesia berbeda dengan negara lain," kata Angga.

(NIA DEVIYANA)