Jakarta -

Presiden Terpilih Prabowo Subianto berencana untuk merombak Kementerian Keuangan dan Kementerian BUMN. Hal ini diungkapkan Dewan Penasihat Presiden Terpilih Prabowo Subianto, Burhanuddin Abdullah.

Dia mengatakan hal itu dibutuhkan untuk kepentingan program-program strategis pada masa pemerintahan Prabowo.

"Maka perlu ada semacam perubahan kelembagaan. Yang pertama diubah ke Lembaga Penerima Negara. Insyaallah ada Menteri Penerimaan Negara yang mengurus pajak, cukai, dan PNBP jadi pisahan dari Kementerian Keuangan," kata dia dalam UOB Economic Outlook 2025, Rabu (25/9/2024).

Selain itu, menurutnya harus ada tranformasi untuk Kementerian BUMN. Menurutnya nilai BUMN Indonesia itu mencapai US$ 1 triliun, namun sumbangsinya terhadap negara harus diperbaiki.

Burhanuddin mengatakan perbahan dari Kementerian/Lembaga untuk pemerintahan Prabowo akan dilakukan mulai Januari 2025.

"Harus ada transformasi kelembagaan transformasi bisnis, transformasi kultural, transformasi manajemen. Jadi itu ya nanti barang kali kita akan lakukan sejak Januari 2025 yang akan datang," pungkasnya.

Simak juga Video: Video Puan soal Peluang PDIP Merapat ke Pemerintahan Prabowo: Insyaallah

[Gambas:Video 20detik]

(ada/rrd)

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Isu reshuffle kabinet kembali terdengar nyaring. Beredar kabar sejumlah menteri saat ini, bakal dicopot dari jabatannya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi mengatakan bahwa tidak ada perombakan atau reshuffle kabinet yang dilakukan Presiden Joko Widodo dalam waktu dekat.

"Tidak, paling tidak sampai saat ini, dalam waktu dekat tidak ada," ungkap Budi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu.

Namun, kata Budi, jika ada keperluan khusus dari Presiden, kemungkinan adanya reshuffle bisa saja terjadi.

"Ya paling tidak dalam waktu beberapa minggu ke depan, beberapa bulan ke depan tidak ada, kecuali ada keperluan khusus ya," ujar Budi tanpa merinci lebih lanjut keperluan khusus yang dimaksudnya itu.

Budi pun mengatakan bahwa reshuffle merupakan hak prerogatif Presiden. "Kita tunggu saja, itu kan hak prerogatif Pak Presiden," katanya.

Sebelumnya, Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana membantah Presiden Jokowi akan melantik sejumlah menteri di Ibu Kota Nusantara (IKN) dalam waktu dekat.

"Tidak ada agenda pelantikan menteri baru di IKN seperti isu-isu yang beredar," kata Ari dalam pesan tertulis kepada media yang diterima di Jakarta, Selasa (30/7).

Pernyataan Ari menanggapi kabar yang beredar bahwa Bahlil Lahadalia yang saat ini menjabat sebagai Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) akan dirotasi sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Ia kembali menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada rencana agenda reshuffle kabinet. "Tidak betul. Sampai saat ini belum ada rencana/agenda reshuffle kabinet," kata Ari.

Jakarta: Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif merespons soal isu perombakan kabinet atau reshuffle. Arifin tak mengelak namun juga tak mengiyakan bakal ada reshuffle, dalam waktu dekat.

"Ya tunggu saja," kata Arifin, singkat, di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu, 31 Juli 2024.

Hal tersebut diungkap Arifin usai menghadiri rapat terbatas di Istana Kepresidenan. Rapat terbatas diinisiasi Presiden Joko Widodo (Jokowi) bersama menteri bidang ekonomi dan badan usaha milik negara (BUMN).

Pernyataan Arifin merespons isu perombakan kabinet yang bergulir. Jokowi dikabarkan akan mengganti sejumlah menteri. Isunya, Arifin digantikan Bahlil Lahadalia.
Sementara itu, posisi Bahlil di Kementerian Investasi disebut-sebut bakal diisi oleh Rosan Roeslani. Rosan merupakan Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran.

(ADN)