JAKARTA, investor.id – Kejaksaan Agung (Kejagung) menangkap Gregorius Ronald Tannur, anak dari anggota DPR yang menganiaya pacarnya, Dini Sera Afrianti (29) hingga tewas.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Harli Siregar mengatakan, penangkapan tersebut dilakukan di kediaman Ronald Tannur di Surabaya pada Minggu (27/10/2024) sore.

“Iya benar Ronald Tannur tadi diamankan sekira pukul 14.40 di perumahan Victoria Regency Surabaya,” kata Harli saat dikonfirmasi.

Harli tak membeberkan secara detail alasan penangkapan tersebut. Dia hanya mengatakan bahwa penangkapan berkaitan dengan perkara di Mahkamah Agung (MA).

Dia mengungkapkan bahwa seusai ditangkap, Ronald Tannur dibawa ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur.

“Saat ini yang bersangkutan sudah dibawa ke Kejati Jatim. (Penangkapan) terkait pelaksanaan atau eksekusi putusan MA RI dalam perkara tindak pidana pembunuhan atau penganiayaan,” kata Harli.

Editor: Prisma Ardianto (ardiantoprisma@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, investor.id – Kuasa hukum Ronald Tannur, Lisa Rahman mencoba menyuap pejabat Mahkamah Agung (MA) Zarof Ricar senilai Rp 5 Miliar. Uang tersebut dipakai untuk meloloskan kasus Ronald Tannur di tingkat kasasi.

“Ternyata uang itu masih di amplop di rumah ZR,” kata Direktur Penyidikan (Dirdik) Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Abdul Qohar kepada wartawan Jumat (25/10/2024).

“Sehingga dalam menjerat kasus ini terjadi permufakatan jahat untuk menyuap hakim supaya perkaranya bebas,” sambung Qohar.

Menurut Qohar, Zarof telah bersepakat dengan Lisa untuk mengurus kasus tersebut di tingkat banding Kasasi.

Ia menambahkan, Zarof juga telah berkomunikasi dengan Erintuah Damanik, Mangapul, dan Heru Hanindyo.

“Sudah ada komunikasi memang ZR pernah kesana,” ungkap Qohar.

Editor: Prisma Ardianto (ardiantoprisma@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Jakarta: Mahkamah Agung (MA) dan Komisi Yudisial (KY) didesak segera memeriksa para hakim yang memutus bebas terdakwa Gregorius Ronald Tannur atas kasus pembunuhan kekasihnya, Dini Sera Afriyanti. Pasalnya, ada keanehan dalam putusan itu.

“Saya berangkat dari hal yang berhubungan dengan pernyataan hakim, hakim menilai Ronald Tannur itu tidak terbukti dengan sah dan meyakinkan telah melakukan pembunuhan terhadap Dini Sera. Ini menarik ya, karena jelas dalam KUHP secara tegas dinyatakan di Pasal 138 bahwa alat bukti yang sah itu ada empat, kalau dua saja sudah terpenuhi, itu sudah bisa menjadi alat bukti yang sah,” ujar anggota Komisi III Adang Daradjatun, Jakarta, Kamis, 1 Agustus 2024.

Dia menyampaikan putusan hakim yang menyebut terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak kejahatan, bertolak belakang dengan hasil visum. Dari hasil visum justru jelas ada tindak kekerasan yang dialami Dini Sera.
“Sedangkan kalau kita bicara soal kesalahan daripada bukti tersebut itu sudah jelas dalam laporan visum yang pada dasarnya, sebab kematian karena luka robek majemuk pada organ hati akibat kekerasan tumpul. Jelas itu terpenuhi. Dan mau gimana pun, saksi-saksi itu ada, dan petunjuk ada rekaman,” tegas dia.

Baca Juga: Komisi III Bakal Panggil MA dan KY

Menurut dia, putusan hakim Pengadilan Negeri (PN) Surabaya sangat mencurigakan dari berbagai proses. “Kita lihat juga saat proses pengadilan, tertunda harinya, ada beberapa pertanyaan yang tak terjawab. Jadi seolah-olah proses itu disengaja untuk tidak memperjelas bahwa bukti itu sah,” ungkap politikus PKS itu.

Atas kisruh kasus vonis bebas Ronald Tannur, Adang mendesak Jaksa Agung segera menaikkan kasasi. Dia juga meminta Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) betul-betul memberikan perlindungan kepada keluarga korban dan para saksi.

“Secara pribadi ya, kita harus aktif. Kalau kita lihat di Surabaya kan sudah terjadi banyak demo yang begitu besar dan keras, ini kan berbahaya perkembangan selanjutnya. Jadi saya rasa, baik itu KY dan MA, kita mengharapkan keseriusannya karena kita ini sama-sama mitra di Komisi III,” ujar dia.

(AZF)

Jakarta: Vonis bebas Gregorius Ronald Tannur menuai kontroversi. Pakar Hukum Pidana, Abdul Fickar Hadjar, mengatakan, vonis yang diberikan Pengadilan Negeri (PN) Surabaya tidak memenuhi unsur keadilan, padahal dalam kasus ini terdapat bukti bahwa Ronald melakukan penganiayaan terhadap korban Dini Sera Afrianti, 29.

“Saya kira ini vonis yang tidak memenuhi rasa keadilan, karena ada vonis sebelumua yang menyatakan tersangka melakukan penganiayaan tehadap korban, dan harusnya ini menjadi pegangan hakim,” kata Abdul dalam tayangan Metro TV, Rabu 31 November 2024.

Abdul menjelaskan saat kejadian hanya ada pelaku dan korban, sehingga tidak mungkin tubuh korban meninggalkan bekas penganiayaan. Abdul menilai seharusnya pelaku tidak dibebaskan, meski ada upaya dari pelaku untuk membawa korban ke rumah sakit.
"Meskipun dakwaan pembunuhan itu tidak terbukti, tetapi bisa dijerat dengan pasal lain yang akibat perbuatannya mengakibatkan kematian, umpamanya penganiayaan," ucap Abdul.
Abdul melihat ada kelemahan yang dilakukan hakim, yaitu hakim tidak konprehensif melihat persidangan, Kemudian, jaksa juga dinilai teledor karena tidak memasukan semua aturan-aturan yang dapat menjerat terdakwa.

Abdul menyebut seharusnya Ronald tidak dibebaskan, karena sebelumnya juga ada peristiwa yang sama, di mana pelaku menganiaya korban. Lebih lanjut, Abdul menilai kasasi yang diajukan Kejaksaan Negeri yang dilakukan sudahlah tepat.

“Menurut saya sudah tepat, tapi mungkin jaksa ini kurang lengkap mengajukan alat-alat bukti, sehingga hakim tidak melihat sama sekali(meninggal karena penganiayaan),“ ujar Abdul.

(LDS)

Jakarta: Keluarga Dini Sera Afriyanti mengadu ke DPR terkait vonis bebas terhadap terdakwa kasus pembunuhan Ronald Tanur. Mereka meminta Ronald dan hakim diberikan hukuman setimpal.

"Saya mohon kepada bapak pimpinan Komisi III untuk membantu terus kasus ini hingga selesai, agar keluarga saya mendapatkan keadilan dan tersangka mendapat hukuman setimpal, dan hakim segera ditindak juga dengan seadil-adilnya," kata adik kandung korban Dini, Alfika Risma, di Ruang Rapat Komisi III DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 29 Juli 2024.

Alfika akan memperjuangkan untuk mendapat keadilan. Tujuannya mengadu ke DPR juga agar perjuangannya didengar lebih luas.
"Saya datang kesini bersama bapak saya didampingi kuasa hukum saya untuk menyuarakan aspirasi saya agar didengar oleh rekan-rekan media sekalian juga. Saya memperjuangkan ini terutama untuk kakak kandung saya Almarhum Dini," ujar Alfika.

Baca juga: Rekomendasi DPR: Minta Hakim Diperiksa hingga Cekal Ronald Tannur

Merespons permintaan tersebut, Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni meminta agar Alfika dan keluarga tak khawatir. Para wakil rakyat dipastikan bakal ikut memperjuangkan kasus ini demi mendapat keadilan.

"Jangan khawatir, disini sudah muka singa semua. Karena melihat apa yang disampaikan hakim, saya pertama kali baca berita itu, orang tolol manapun kalau melihat kejadian terkait yang sudah terjadi dan dinyatakan vonis bebas, itu yang sampai hari ini saya bilang 3 hakim yang memutuskan vonis bebas sakit semua," kata Sahroni.

Komisi III DPR juga telah memberikan rekomendasi. Mulai dari pemeriksaan terhadap hakim hingga pencekalan untuk Ronald.

"Komisi III meminta Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial segera memeriksa para hakim (Ketua Majelis, Erintuah Damanik; Anggota, Mangapul, Heru Hanindyo) yang termasuk dalam Majelis Hakim terkait perkara Alm. Dini Sera Afriyanti (No.454/PID.B/2024/PN SBY) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan," kata anggota Komisi III DPR Heru Widodo.

Rekomendasi berikutnya yakni meminta Jaksa Agung segera mengajukan kasasi. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) diminta menerbitkan surat pencekalan untuk Ronald.

"Serta mengajukan pencekalan terhadap Saudara Gregorius Ronald Tannur kepada Kemenkumhan sesuai ketentuan perundang-undangan," ujar Heru.

Rekomendasi selanjutnya yakni agar Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) melindungi saksi dan korban. "Komisi III DPR RI mewajibkan LPSK untuk memberikan perlindungan terhadap keluarga korban dan saksi sesuai ketentuan perundang-undangan," jelas Heru.

Ketua Majelis Hakim, Erintuah Damanik, memvonis bebas terhadap terdakwa Gregorius Ronald Tannur atas dakwaan pembunuhan Dini Sera Afriyanti. Amar putusan ini dibacakan Damanik dalam sidang vonis di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Rabu, 24 Juli 2024.

Damanik menegaskan putra dari politisi PKB itu tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, telah melakukan pembunuhan maupun penganiayaan yang menyebabkan tewasnya korban.

"Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan sebagaimana dalam dakwaan pertama pasal 338 KUHP atau kedua Pasal 351 ayat (3) KUHP Atau ketiga Pasal 359 KUHP dan 351 ayat (1) KUHP," kata Damanik.

Selain itu Damanik meminta Jaksa Penuntut Umum (JPU) membebaskan terdakwa dari tahanan, segera setelah putusan dibacakan. "Memerintahkan untuk membebaskan terdakwa segera setelah putusan ini dibacakan," ujarnya.

Sebelumnya Jaksa Penuntut Umum (JPU) Ahmad Muzzaki menuntut tedakwa selama 12 tahun penjara lantaran dianggap terbukti dalam dakwaan pertama yakni pasal 338 KUHP tentang pembunuhan.

(ABK)

Jakarta: Komisi III DPR akan memanggil Mahkamah Agung (MA) dan Komisi Yudisial (KY) pada masa sidang berikutnya. Pemanggilan ini terkait vonis bebas Ronald Tannur yang merupakan terdakwa kasus pembunuhan Dini Sera Afriyanti.

"Masa sidang nanti kami agendakan rapat khusus dengan KY dan kami juga akan mengundang Mahkamah Agung untuk membahas masalah ini," kata Wakil Ketua Komisi III DPR Habiburokhman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 29 Juli 2024.

Habiburokhman juga mendorong pencekalan Ronald ke luar negeri oleh pihak imigrasi dan aparat penegak hukum. Terlebih, perkara tersebut belum berkekuatan hukum tetap atau inkrah.
"Karena memang belum inkrah masih dalam proses hukum, akan percuma proses hukum, akan sia-sia proses hukum, kalau ketika diputus si terdakwanya sudah tidak ada di Indonesia," ucap Habiburokhman.

Baca juga: Ronald Tannur Divonis Bebas, Sahroni Murka ke Hakim

Ketua Majelis Hakim, Erintuah Damanik, memvonis bebas terhadap terdakwa Gregorius Ronald Tannur atas dakwaan pembunuhan Dini Sera Afriyanti. Amar putusan ini dibacakan Damanik dalam sidang vonis di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Rabu, 24 Juli 2024.

Damanik menegaskan putra dari politisi PKB itu tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, telah melakukan pembunuhan maupun penganiayaan yang menyebabkan tewasnya korban.

"Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan sebagaimana dalam dakwaan pertama pasal 338 KUHP atau kedua Pasal 351 ayat (3) KUHP Atau ketiga Pasal 359 KUHP dan 351 ayat (1) KUHP," kata Damanik.

Selain itu Damanik meminta Jaksa Penuntut Umum (JPU) membebaskan terdakwa dari tahanan, segera setelah putusan dibacakan. "Memerintahkan untuk membebaskan terdakwa segera setelah putusan ini dibacakan," ujarnya.

Sebelumnya Jaksa Penuntut Umum (JPU) Ahmad Muzzaki menuntut tedakwa selama 12 tahun penjara lantaran dianggap terbukti dalam dakwaan pertama yakni pasal 338 KUHP tentang pembunuhan.

(ABK)

Bisnis.com, JAKARTA -- Komisi Yudisial (KY) akan menerjunkan tim investigasi untuk memeriksa putusan Pengadilan Negeri Surabaya (PN Surabaya) soal vonis bebas Gregorius Ronald Tannur.

Juru Bicara KY, Mukti Fajar Nur Dewata mengatakan peluang tim investigasi dibentuk untuk membuat terang dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim (KEPPH) pada vonis PN Surabaya itu.

"Walau KY tidak bisa menilai suatu putusan, tetapi sangat memungkinkan bagi KY untuk menurunkan tim investigasi, serta mendalami putusan tersebut guna melihat apakah ada dugaan pelanggaran KEPPH," ujarnya dalam keterangan, Kamis (25/7/2024).

Dia juga menyebutkan vonis bebas terhadap anak anggota non-aktif DPR RI fraksi PKB, Edward Tannur itu telah menimbulkan gejolak ditengah masyarakat. Pasalnya, dari yang awalnya dituntut 12 tahun oleh JPU, kini telah dibebaskan dari segala tuntutan.

Oleh sebab itu, Mukti mempersilakan kepada publik agar membuat laporan terkait dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Hakim PN Surabaya yang memutus perkara Ronald Tannur.

"KY juga mempersilakan kepada publik untuk melaporkan dugaan pelanggaran kode etik hakim jika ada bukti-bukti pendukung agar kasus tersebut dapat ditindaklanjuti sesuai prosedur berlaku," pungkasnya.

Sebelumnya, Ketua Majelis Hakim PN Surabaya Erintuah Damanik menyatakan, Ronald dianggap tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan pembunuhan maupun penganiayaan yang menyebabkan tewasnya korban.

"Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan sebagaimana dalam dakwaan pertama pasal 338 KUHP atau kedua Pasal 351 ayat (3) KUHP Atau ketiga Pasal 359 KUHP dan 351 ayat (1) KUHP," ujarnya di Surabaya, Rabu (24/7/2024).

Hakim juga menganggap terdakwa masih ada upaya melakukan pertolongan terhadap korban di saat masa-masa kritis yang dibuktikan dengan upaya terdakwa yang sempat membawa korban ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan.

Bisnis.com, JAKARTA -- Kejaksaan Agung (Kejagung) akan mengajukan kasasi terkait vonis Pengadilan Negeri Surabaya yang memutus bebas terdakwa Gregorius Ronald Tannur dari dakwaan terkait pembunuhan korban Dini Sera Afriyanti (29).

Kapuspenkum Kejagung RI, Harli Siregar menyampaikan pengajuan kasasi dari pihaknya itu lantaran putusan hakim PN Surabaya dinilai tidak tepat. Sebab, bukti yang diajukan penuntut umum tidak dilihat secara utuh oleh hakim.

"Jadi memang kita harus kasasi itu, karena melihat fakta-fakta persidangan dan pertimbangan hakim itu nampaknya tidak tepat," ujarnya kepada wartawan, Kamis (25/7/2024).

Lebih lanjut, kata Harli, barang bukti seperti CCTV yang telah diajukan oleh penuntut umum terkesan dikesampingkan oleh hakim PN Surabaya. Pasalnya, pertimbangan hakim lebih menekankan pada tidak adanya saksi.

"Semua fakta yang sudah diajukan misalnya CCTV, bahwa bukti melindas korban, sementara hakim lebih melihat lebih kepada tidak ada saksi. Padahal ada yang meninggal. Jadi pertimbangannya itu terlalu sumir," tambahnya.

Adapun, menurutnya, pertimbangan vonis bebas soal terdakwa yang melakukan upaya pertolongan kepada korban dinilai janggal. Seharusnya, kata Harli, terdakwa sudah melakukan pembunuhan.

"Bahwa pelaku misalnya pada akhirnya dia mencoba menolong ya itu hal yang meringankan kalaupun itu bisa menjadi pertimbangan. Tapi niatnya, mens rea sudah melakukan pembunuhan dimana actus reus ya dia melindas, dia menampar dahulu," pungkasnya.

Vonis Pengadilan

Sebelumnya, Ketua Majelis Hakim PN Surabaya Erintuah Damanik menyatakan, Ronald yang merupakan putra dari anggota DPR RI Fraksi PKB Edward Tannur dianggap tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan pembunuhan maupun penganiayaan yang menyebabkan tewasnya korban.

"Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan sebagaimana dalam dakwaan pertama pasal 338 KUHP atau kedua Pasal 351 ayat (3) KUHP Atau ketiga Pasal 359 KUHP dan 351 ayat (1) KUHP," ujarnya di Surabaya, Rabu (24/7/2024).

Hakim juga menganggap terdakwa masih ada upaya melakukan pertolongan terhadap korban di saat masa-masa kritis yang dibuktikan dengan upaya terdakwa yang sempat membawa korban ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan.

Sebagai informasi, putusan itu jauh dengan tuntutan JPU yang menuntut terdakwa selama 12 tahun penjara karena dianggap terbukti dalam dakwaan pertama yakni pasal 338 KUHP tentang pembunuhan.