Jakarta: Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) mengungkapkan Pemerintah resmi menyetujui penambahan kuota Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) pada 2024.

Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho mengatakan, pemerintah melalui Kementerian Keuangan secara resmi telah menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 380 Tahun 2024 tentang Perubahan atas KMK Nomor 338 Tahun 2024 tentang Penetapan Rincian Pembiayaan Anggaran pada Sub Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Investasi Pemerintah Tahun Anggaran 2024 pada 3 Oktober 2024.

“Kami sangat bersyukur, surat resmi ini sudah kami terima. Dengan penambahan kuota sebesar 34 ribu unit rumah, maka diharapkan dapat mengakomodasi kebutuhan Masyarakat berpenghasilan rendah dalam memenuhi rumah layak huni dan terjangkau,” ujar Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho di Jakarta, dikutip dari Antara, Rabu, 9 Oktober 2024.
Berdasarkan KMK tersebut, ditetapkan alokasi anggaran investasi pemerintah non-permanen untuk program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sebesar Rp17,02 triliun (sebelumnya sebesar Rp13,72 triliun).

Kemudian berdasarkan surat berisi penyampaian informasi penetapan alokasi anggaran investasi Pemerintah Non Permanen untuk program FLPP yang disampaikan Direktorat Sistem Manajemen Investasi Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan kepada BP Tapera disebutkan bahwa dengan keluarnya KMK ini maka terdapat penambahan target program FLPP tahun 2024 sebanyak 34.000 unit rumah. Sehingga target program FLPP 2024 berubah dari 166 ribu unit rumah menjadi 200 ribu unit rumah.

Baca juga: Anggarkan Rp4,3 Triliun, Kuota FLPP 2024 Ditambah 34 Ribu

Dengan terbitnya pemberitahuan resmi yang disampaikan melalui Direktur Sistem Manajemen Investasi, Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan kepada BP Tapera maka membuktikan komitmen pemerintah untuk menjawab keingintahuan para asosiasi pengembang perumahan dan bank penyalur terkait keberlanjutan program FLPP.

Tercatat dari database BP Tapera, sampai tanggal 2 Oktober 2024 telah disalurkan program pembiayaan FLPP sebanyak 161.277 unit rumah senilai Rp19,72 triliun, sehingga total penyaluran FLPP dari tahun 2010 – 2024 sebanyak 1.559.856 unit rumah senilai Rp146,37 triliun.

FLPP adalah dukungan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan kepada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang pengelolaannya dilaksanakan oleh BP Tapera.

Ketentuan FLPP yakni suku bunga 5 persen tetap selama jangka waktu, KPR sudah termasuk premi asuransi jiwa, asuransi kebakaran dan asuransi kredit. Kemudian cicilan KPR maksimal 20 tahun, uang muka mulai dari 1 persen, dan bebas PPN.

Adapun syarat penerima FLPP yakni berkewarganegaraan Indonesia, belum pernah menerima subsidi atau bantuan pembiayaan perumahan dari pemerintah berupa KPR atau kredit/pembiayaan pembangunan rumah swadaya.

Lalu orang atau perseorangan yang berstatus tidak kawin atau pasangan suami istri, tidak memiliki rumah, memiliki penghasilan tetap atau tidak tetap yang tidak melebihi batas penghasilan paling tinggi sebesar Rp8 juta per bulan merujuk keputusan Menteri PUPR No 242/KPTS/M/2020.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(KIE)

Jakarta: Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) mendukung kebijakan pembiayaan perumahan program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) 2025 untuk 220 ribu unit rumah.

“BP Tapera sangat berkomitmen penuh dalam menyalurkan pembiayaan perumahan kepada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Kami terus meningkatkan layanan dan sedang menyiapkan berbagai rancangan skema pembiayaan perumahan, agar semakin banyak masyarakat yang dapat menikmatinya,”ujar Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho, dikutip dari Antara, Sabtu, 7 September 2024.

Merujuk kepada Buku II Nota Keuangan RAPBN 2025, Pemerintah kembali akan mengalokasikan investasi untuk program FLPP sebesar Rp18,77 triliun yang bersumber dari APBN. Alokasi ini nantinya akan digunakan untuk penyaluran FLPP kepada 220.000 unit rumah dan diharapkan memberi kontribusi sebesar 2,8 persen terhadap backlog kepemilikan rumah MBR.
Menurut Heru badan yang dipimpinnya sangat mendukung kebijakan program pembiayaan perumahan yang diusung oleh pemerintah.

Mengutip dari Buku II Nota Keuangan RAPBN 2025, dalam rangka mengurangi backlog kepemilikan rumah, terdapat beberapa alternatif kebijakan terkait program pembiayaan perumahan, antara lain skema tiering suku bunga/marjin KPR FLPP dan pembatasan waktu masa subsidi, skema FLPP dana abadi, pembentukan dana perumahan yang dikelola secara investasi dan meningkatkan pembiayaan perumahan yang berasal dari non APBN blended financing dalam Indonesia Green Affordable Housing Programme (IGAHP) untuk menarik dana donor untuk pembiayaan perumahan hijau dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan adaptif terhadap perubahan iklim.

Baca juga: Per Juni 2024, BP Tapera Salurkan FLPP untuk 107.070 Rumah

Kebijakan program pembiayaan perumahan yang akan diusung oleh pemerintah ini adalah sebagai terobosan pembiayaan mengatasi backlog perumahan, meningkatkan daya ungkit fiskal pemerintah dan mengaktifkan sumber-sumber dana lainnya di luar APBN.

“BP Tapera saat ini tengah menggodok skema creative financing guna mengembangkan proses bisnisnya lebih luas. Kami bersama dengan komite dan para pemangku kepentingan secara intens terus merumuskan dan mempersiapkan regulasinya,” kata Heru Pudyo Nugroho.

BP Tapera saat ini dalam proses menyempurnakan tata kelola menuju badan single housing financing, dengan nantinya seluruh pembiayaan perumahan akan dikelola oleh BP Tapera.

“Jadi ke depan tidak hanya sekadar mengelola tabungan perumahan saja, tetapi juga pembiayaan perumahan kreatif lainnya,” ujar Heru.

Sektor perumahan memegang peranan yang sangat penting terhadap perkembangan sosial dan ekonomi di suatu negara, karena merupakan salah satu sektor yang mempunyai efek pengganda (multiplier effect) sangat besar terhadap sektor-sektor lainnya.

Dalam rangka keberlanjutan program pemberian fasilitas pembiayaan perumahan bagi MBR sebagai bagian pemenuhan kebutuhan papan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, untuk itu, pemerintah harus memastikan kehadirannya.

BP Tapera terhitung per Agustus 2024 telah menyalurkan 119.100 unit rumah bagi MBR senilai Rp14,699 triliun yang terdiri dari pembiayaan perumahan FLPP sebanyak 115.065 unit rumah senilai Rp14,028 triliun, dan pembiayaan Tapera sebanyak 4.035 unit rumah senilai Rp671,45 miliar.

Penyaluran FLPP untuk tahun 2024 ini telah tersebar di 33 provinsi di 387 kabupaten/kota yang terdiri dari 9.830 perumahan yang dibangun oleh 6.635 pengembang yang telah bekerja sama dengan 37 bank penyalur.

(KIE)

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menambah kuota rumah subsidi dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) tahun ini dari 166.000 unit menjadi 200.000 unit.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, pihaknya mengalokasikan Rp 4,3 triliun untuk penambahan 34.000 unit kuota rumah subsidi FLPP.

Sementara anggaran yang telah dialokasikan untuk 166.000 unit kuota sebelumnya sebesar Rp 13,72 triliun sehingga kini total subsidi rumah FLPP menjadi sebesar Rp 18 triliun.

"Dari 166.000 unit ditambah 34.000 unit, Rp 4,3 triliun tambahannya," ujarnya saat ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (28/8/2024).

Dia mengungkapkan, penambahan kuota rumah subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) ini dilakukan lantaran kuota 166.000 unit telah habis digunakan per Juli lalu.

"Ini peminatnya masih banyak. Kenapa ditambah? Karena yang 166.000 habis," kata dia.

Adapun penambahan kuota rumah subsidi FLPP ini mulai berlaku pada 1 September 2024.

Sebagai informasi, FLPP adalah salah satu program di sektor perumahan yang memungkinkan MBR untuk dapat memiliki rumah dengan bunga yang lebih ringan, yaitu suku bunga 5 persen tetap selama tenor berjalan, dengan cicilan KPR maksimal 20 tahun.

Syarat penerima KPR FLPP antara lain belum pernah menerima subsidi atau bantuan pembiayaan perumahan dari pemerintah, tidak memiliki rumah, dan memiliki penghasilan maksimal Rp 8 juta per bulan

Harga rumah KPR subsidi FLPP dibanderol mulai dari Rp 166 juta sampai Rp 240 juta per unit sesuai dengan zonasi.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menambah kuota rumah subsidi dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) tahun ini dari 166.000 unit menjadi 200.000 unit.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, pihaknya mengalokasikan Rp 4,3 triliun untuk penambahan 34.000 unit kuota rumah subsidi FLPP.

Sementara anggaran yang telah dialokasikan untuk 166.000 unit kuota sebelumnya sebesar Rp 13,72 triliun sehingga kini total subsidi rumah FLPP menjadi sebesar Rp 18 triliun.

"Dari 166.000 unit ditambah 34.000 unit, Rp 4,3 triliun tambahannya," ujarnya saat ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (28/8/2024).

Dia mengungkapkan, penambahan kuota rumah subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) ini dilakukan lantaran kuota 166.000 unit telah habis digunakan per Juli lalu.

"Ini peminatnya masih banyak. Kenapa ditambah? Karena yang 166.000 habis," kata dia.

Adapun penambahan kuota rumah subsidi FLPP ini mulai berlaku pada 1 September 2024.

Sebagai informasi, FLPP adalah salah satu program di sektor perumahan yang memungkinkan MBR untuk dapat memiliki rumah dengan bunga yang lebih ringan, yaitu suku bunga 5 persen tetap selama tenor berjalan, dengan cicilan KPR maksimal 20 tahun.

Syarat penerima KPR FLPP antara lain belum pernah menerima subsidi atau bantuan pembiayaan perumahan dari pemerintah, tidak memiliki rumah, dan memiliki penghasilan maksimal Rp 8 juta per bulan

Harga rumah KPR subsidi FLPP dibanderol mulai dari Rp 166 juta sampai Rp 240 juta per unit sesuai dengan zonasi.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menambah kuota rumah subsidi dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) tahun ini dari 166.000 unit menjadi 200.000 unit.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, pihaknya mengalokasikan Rp 4,3 triliun untuk penambahan 34.000 unit kuota rumah subsidi FLPP.

Sementara anggaran yang telah dialokasikan untuk 166.000 unit kuota sebelumnya sebesar Rp 13,72 triliun sehingga kini total subsidi rumah FLPP menjadi sebesar Rp 18 triliun.

"Dari 166.000 unit ditambah 34.000 unit, Rp 4,3 triliun tambahannya," ujarnya saat ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (28/8/2024).

Dia mengungkapkan, penambahan kuota rumah subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) ini dilakukan lantaran kuota 166.000 unit telah habis digunakan per Juli lalu.

"Ini peminatnya masih banyak. Kenapa ditambah? Karena yang 166.000 habis," kata dia.

Adapun penambahan kuota rumah subsidi FLPP ini mulai berlaku pada 1 September 2024.

Sebagai informasi, FLPP adalah salah satu program di sektor perumahan yang memungkinkan MBR untuk dapat memiliki rumah dengan bunga yang lebih ringan, yaitu suku bunga 5 persen tetap selama tenor berjalan, dengan cicilan KPR maksimal 20 tahun.

Syarat penerima KPR FLPP antara lain belum pernah menerima subsidi atau bantuan pembiayaan perumahan dari pemerintah, tidak memiliki rumah, dan memiliki penghasilan maksimal Rp 8 juta per bulan

Harga rumah KPR subsidi FLPP dibanderol mulai dari Rp 166 juta sampai Rp 240 juta per unit sesuai dengan zonasi.