REPUBLIKA.CO.ID, NUSANTARA – Pembangunan rumah dinas menteri di Ibu Kota Nusantara (IKN) dikebut. Jumlahnya masih sesuai dengan anggota kabinet terkini, yang bisa jadi kendala jika presiden terpilih nantinya menambah nomenklatur kementerian.

Ketua Satgas Pembangunan IKN dari Kementerian PUPR Danis Sumadilaga menyampaikan, saat ini telah disiapkan bangunan rumah untuk 36 menteri. Selain itu, ada 16 bangunan kementerian dan empat kementerian koordinasi.

Sementara ada 47 tower hunian untuk aparatur sipil negara (ASN). Satu tower akan terdiri dari 12 lantai yang mana satu lantainya terdiri dari lima unit apartemen. “Untuk 17 Agustusan sekitar 12 tower bisa digunakan,” ujarnya di sela acara “Dialog Bersama Menko Polhukam, Menkominfo, Pemimpin Redaksi Media Nasional” di IKN, Rabu (7/8/2024).

Menko Polhukam Hadi Tjahjanto mengatakan, Istana Negara yang baru dan lapangannya sudah siap digunakan sebagai lokasi upacara. Menko Polhukam juga menyampaikan bahwa akses ke IKN saat ini sudah siap. “Akses Balikpapan via Samarinda ke IKN butuh 2,5 jam. Nantinya Balikpapan-Pulobalang-IKN bisa ditempuh 1,5 jam. Ia juga mengeklaim bahwa bangunan kantor ASN dan fasilitas-fasilitas lainnya sudah mengalami kemajuan pembangunan yang signifikan.

Saat ini terdapat 34 kementerian yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Jumlah ini bertambah jika para pejabat Kesekretariatan Negara ditambahkan dalam daftar kabinet.

Kendati demikian, sempat muncul wacana bahwa presiden terpilih Prabowo Subianto akan menunjuk 40 menteri negara. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburokhman sebelumnya mengatakan hal tersebut baik, mengingat Indonesia adalah negara besar.

"Dalam konteks negara jumlah yang banyak itu artinya besar, buat saya bagus. Negara kita kan negara besar, tantangan kita besar, target-target kita besar," ujar Habiburokhman di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (6/5/2024). "Wajar kalau kita perlu mengumpulkan banyak orang, berkumpul dalam pemerintahan sehingga jadi besar," sambungnya.

Ia menegaskan, banyaknya kementerian bukanlah untuk mengakomodasi dukungan politik yang ditujukan kepada Prabowo-Gibran. Sebab, partai politik tentu menyerap aspirasi masyarakat terkait kabinet periode 2024-2029. "Apakah besar, efektif, tidak efektif, dan lain sebagainya, kan tentu pertimbangan beliau. Karena yang akan terima rapor dari rakyat itu beliau ya, kita serahkan kepada beliau, melaksanakan dan mengeksekusi hak-haknya tersebut," ujar Habiburokhman.

Kendati demikian, ia belum mau mengkonfirmasi benar atau tidaknya wacana pembentukan 40 kementerian di Koalisi Indonesia Maju. Sebab urusan kabinet merupakan hak prerogatif Prabowo sebagai presiden terpilih. "Kita bernegara ini berdialektika, mungkin praktik-praktik yang kemarin perlu disempurnakan, kita akan sempurnakan lagi. Konsekuensinya ya, ya itu dia bisa ada pengembangan jumlah kementerian dan lembaga," ujar Habiburokhman.

"Saya nggak punya kewenangan menjawab (benar atau tidaknya wacana pembentukan 40 kementerian), tapi kalau toh seperti itu, saya sampaikan alasannya tadi barusan," sambung Wakil Ketua Komisi III DPR itu.

Wakil Presiden RI, KH Ma’ruf Amin, mengatakan, pada 2019, pemerintahan Joko Widodo-Ma’ruf Amin, pernah melakukan kajian terhadap jumlah kementerian. Jumlah 34 kementerian, kata Ma'ruf, sudah merupakan jumlah yang pas dan cukup.

“Kajian waktu itu sudah cukup, tapi bisa saja lebih daripada itu kalau dalam bahasa kiainya lil hajah, ada keperluan, mungkin bisa lebih dari itu,” kata Ma’ruf, ketika menghadiri Halal Bihalal MUI di Hotel Grand Sahid, Jakarta, Selasa (7/5/2034).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sekaligus Plt Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono mengungkapkan 14 Rumah Tapak Jabatan Menteri siap untuk dimanfaatkan oleh para menteri yang menghadiri sidang kabinet perdana di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur. Dia juga mengatakan bahwa terkait penempatan dan pengaturan rumah jabatan tersebut bagi para menteri akan diatur oleh Kementerian Sekretariat Negara.

"Sebanyak 14 Rumah Tapak Jabatan Menteri siap untuk dimanfaatkan," ujar Basuki di Jakarta, Jumat (2/8/2024).

Sebagai informasi, Presiden Joko Widodo akan mengadakan sidang kabinet bersama para menteri Kabinet Indonesia Maju di Ibu Kota Nusantara (IKN) Kalimantan Timur pada Senin, 12 Agustus 2024. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melaporkan sebanyak 14 unit rumah menteri dari total 36 unit sudah siap furnished.

Rumah tapak jabatan menteri berlokasi di area Persil 105, meliputi kavling 1 hingga 10 yang dilaporkan PUPR rampung 99,75 - 100 persen.

Sebanyak 36 unit rumah menteri ini terdiri atas bangunan di downslope sebanyak 11 unit dan bangunan upslope sebanyak 25 unit di atas lahan seluas 20,4 hektare.

Sebanyak 14 unit rumah menteri yang telah terisi perabot, di antaranya akan ditempati Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi.

Perabotan tersebut berupa kursi dan meja di ruang makan, kerja dan ruang tamu, dipan dan kasur, lemari pakaian, hingga perlengkapan dapur. Seluruh perabotan merupakan produksi dalam negeri," katanya.

Rumah Tapak Jabatan Menteri (RTJM) berlokasi di Jalan Sumbu Barat berjarak sekitar 1 kilometer dari Istana Negara IKN.

Kawasan Rumah Tapak Jabatan Menteri juga telah ditunjang prasarana fungsional, yaitu jalan kawasan di persil 105, persil 105, pedestrian persil 105. Fasilitas pendukung fungsional yaitu pool sampah hingga rumah genset.

Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengungkap kemungkinan bakal menambah unit rumah tapak jabatan menteri (RTJM) di Ibu Kota Nusantara (IKN).

Juru Bicara Kementerian PUPR, Endra S. Atmawidjaja menjelaskan kemungkinan penambahan unit rumah tapak jabatan menteri itu dilakukan apabila pemerintahan Prabowo Subianto jadi merealisasikan rencana pemecahan sejumlah Kementerian.

“Kalau misalnya ada pemecahan kementerian. Oh iya nanti ditambah lagi rumahnya,” kata Endra saat ditemui di Kantor Kementerian PUPR, umat (12/7/2024).

Endra memastikan, pasokan lahan untuk kemungkinan penambahan rumah dinas menteri di IKN juga telah tersedia.

Sebagai informasi, Kementerian PUPR saat ini tengah membangun sebanyak 36 unit RTJM di IKN. Di mana, hingga Agustus 2024 total rumah menteri yang telah rampung dilaporkan baru 14 unit.

Dari total 14 unit rumah yang siap dihuni, sebanyak 4 rumah di antaranya sudah dilengkapi dengan perabotan

"Empat [rumah menteri] sudah siap fungsional termasuk furniturnya. Sedangkan yang 10, minggu ini perangkat dalamnya kita isi," jelas Ketua Satgas Perencanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Kementerian PUPR Imam Santoso Ernawi Konferensi Pers Kesiapan Infrastruktur PUPR Menjelang Pelaksanaan Upacara Bendera HUT ke-79 Kemerdekaan RI di IKN, Kamis (11/7/2024).

Lebih terperinci, Imam menjelaskan bahwa saat ini progres konstruksi rumah tapak jabatan menteri berjalan sesuai target yang ditetapkan, yakni sebesar 94,65%.

Adapun, sejumlah nama menteri yang dilaporkan bakal mulai pindah pada Agustus di antaranya, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dan Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi yang akan menempati rumah nomor 08 dan 09 di persil 105.

Kemudian, Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin juga dilaporkan bakal menjadi menteri pionir yang pindah ke IKN. Dia bakal menghuni rumah nomor 9 persil 105.

Selanjutnya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Abdullah Azwar Anas akan menempati rumah menteri nomor 10.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat memastikan 14 Rumah Tapak Jabatan Menteri siap dihuni saat perayaan 17 Agustus di Nusantara, Kalimantan Timur. Total terdapat 36 unit rumah tapak untuk para menteri dan pemimpin lembaga yang disiapkan di ibu kota baru.

"Sebanyak 14 unit Rumah Tapak Menteri tersebut yang disiapkan tersebut berada di Persil 105," ujar Ketua Satgas Perencanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Imam Santoso Ernawi dalam konferensi pers daring di Jakarta, Kamis.

Imam menjelasakan, pihaknya telah menyiapkan seluruh kebutuhan rumah tapak tersebut, termasuk furniture. Sebanyak empat rumah saat ini telah siap, sedangka 10 rumah tapak menteri lainnya ditargetkan siap pada bulan ini. "Ini semuanya tentunya kita siapkan, termasuk furnitur yang ada di dalamnya," kata Imam.

Ia menjelaskan, progres pembangunan Rumah Tapak Jabatan Menteri di IKN secara keseluruhan per 4 Juli telah mencapai 94,65 persen.pembangunan rumah jabatan menteri di Ibu Kota Nusantara (IKN) telah sesuai dengan konsep compact city.

Rumah dengan konsep compact city umumnya menekankan pada perencanaan lingkungan tempat tinggal yang terintegrasi dengan beberapa prinsip, seperti efisiensi lahan, aksesibilitas, dan gaya hidup berkelanjutan.

Rumah menteri di IKN memiliki luas tanah sekitar 1.000 meter persegi dengan luas bangunan sekitar 500 meter persegi, dan terdiri atas dua lantai. Kementerian PUPR hingga saat ini sedang menyelesaikan 36 rumah jabatan menteri di IKN yang terbagi di dua kawasan, yakni 24 unit rumah di persil 104 dan 12 unit di persil 105.

Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR) mengungkap hanya terdapat 14 rumah tapak jabatan menteri (RTJM) yang siap dihuni pada Agustus 2024 dari total 36 unit rumah yang saat ini sedang dibangun di Ibu Kota Nusantara (IKN).

Ketua Satuan Tugas (Satgas) Pelaksana Pembangunan Infrastruktur IKN Kementerian PUPR, Danis H. Sumadilaga menuturkan 14 unit hunian menteri itu akan rampung bulan ini dan dapat mulai ditempati pada Agustus 2024.

“Rumah tapak jabatan menteri itu 14 [ditarget rampung pada akhir Juli], fully furnish sudah dengan segala perlengkapan seperti piring dan sebagainya,” jelas Danis saat ditemui di Kantor Kementerian PUPR, Jumat (7/7/2024).

Sementara sisanya, yakni sebanyak 22 unit rumah tapak jabatan menteri ditargetkan bakal rampung pada Oktober 2024.

“Kemudian nanti tambah lagi menjadi 20 unit pada September dan Oktober 36 unit sudah selesai,” pungkas Danis.

Sebelumnya, seluruh rumah tapak jabatan menteri ditargetkan akan rampung pada Juni 2024. Pasalnya, rumah tersebut bakal digunakan oleh menteri kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 17 Agustus 2024.

Adapun, rumah dinas menteri di IKN mengusung konsep open space dengan luas bangunan 580 meter persegi dengan lahan seluas 1.000 meter persegi. Ukuran rumah tersebut disebut tak sebesar perumahan dinas menteri di Widya Chandra, Jakarta Selatan.

Berdasarkan catatan Bisnis, Rabu (25/1/2023) dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi V DPR RI dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) disebutkan pembangunan 36 rumah dinas menteri di IKN memakan biaya sebesar Rp519,05 miliar melalui skema Multi Years Contract (MYC) 2022-2024.

Artinya, biaya konstruksi rumah menteri memakan anggaran mencapai Rp14,4 miliar per unit. Rumah itu terdiri dari 2 lantai dan 1 lantai semi-basement.