JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Perumahan (PKP) Maruarar Sirait mengungkapkan banyak rumah susun (rusun) yang dibangun Pemerintah tak dihuni.

Sebagai contoh, rusun di Kawasan Industri Terpadu (KIT) Batang, Jawa Tengah yang masih sepi.

"Lihat, rumah susun yang sudah jadi, tapi yang nempatin masih sedikit," ungkap Ara di Kantor Kementerian PU, Selasa (28/10/2024).

Untuk ke depannya, dia ingin agar masalah tersebut cepat diselesaikan.

Misalnya, dengan mengalokasikan sejumlah tertentu unit rusun yang akan dijadikan komersial. Sebab, itu merupakan kewenangan Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg).

Ara menyebutkan, setidaknya ada dua tower rusun di Rancaekek maupun KIT Batang yang tak berpenghuni.

Berangkat dari hal itulah dirinya akan mengunjungi beberapa rusun seperti Wisma Atlet Kemayoran, dan Pasar Rumput, Jakarta.

"Saya hari Jumat lusa dengan Mensesneg ke sana jam empat sore, jam 2 saya ke (rusun) Pasar Rumput. Jam 4 ke situ (Wisma Atlet)," tambah dia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Persatuan Perhimpunan Penghuni Rumah Susun Indonesia (P3RSI) ramai-ramai menolak pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 11 persen-12 persen atas Iuran Pengelolaan Lingkungan (IPL) rumah susun (rusun) atau apartemen.

Hal tersebut ditegaskan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) P3RSI Adjit Lauhatta dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (23/9/2024).

"Kasarannya kalau saya bilang, saya tinggal di rumah sendiri, kenapa harus bayar PPN? Tapi, kan itu bukan buat saya saja. Dengan punya penghuni-penghuni satu apartemen kan sama, masa dia di unitnya sendiri, bayar pajak sendiri, di rumahnya dia itu harus bayar pajak juga. Nah, inilah yang perlu kita sikapi," tegas Adjit.

Untuk itu, P3RSI tidak setuju dengan kebijakan Pemerintah dengan menarik PPN atas rusun maupun apartemen.

Adjit mengungkapkan fenomena outstanding (penunggakan) pembayaran IPL atas rusun maupun apartemen saja banyak atau jumlahnya mencapai 5 persen hingga 6 persen.

"Misalnya dalam 1.000 unit, yang bayarnya enggak sampai 100 persen. Kalau kita tagih mereka lagi dengan PPN, waduh lalu siapa yang mau bayar PPN kalau mereka enggak bayar, taruhlah 5 persen enggak bayar, siapa yang mau tanggung?," tambahnya lagi.

Bahkan, Adjit akan melakukan demonstrasi di depan Kantor Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) karena merasa imbauannya tersebut tak direspon.

Untuk diketahui, IPL adalah suatu kegiatan atau jasa di bidang pelayanan sosial mengenai pengelolaan lingkungan bagian bersama yang dilakukan pada suatu kawasan rumah susun yang dilakukan oleh Perkumpulan Penghuni.

Sehingga, kegiatan tersebut sama dengan kegiatan pengelolaan dan pemeliharaan di dalam unit.

Untuk di dalam unit dapat dilakukan secara internal oleh pemilik unit. Sedang untuk bagian bersama perlu dikelola secara bersama dalam bentuk Perhimpunan Penghuni.

JAKARTA, KOMPAS.com - Sebanyak 112 orang pekerja kontruksi pada proyek pembangunan rumah susun (Rusun) Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) di Jawa Tengah (Jateng) mengikuti SertifikasionsitePekerja Konstruksi dan Ahli Muda Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3).

Adanya sertifikasi ini merupakan bagian dari standarisasi kompetensi pekerja kontruksi agar mampu bersaing dan memudahkan mereka mendapatkan pekerjaan serta meningkatkan kesejahteraan.

Direktur Jenderal (Dirjen) Perumahan Kementerian PUPR Iwan Suprijanto mengatakan, pihaknya menginginkan agar para pekerja konstruksi yang bekerja membangun infrastruktur perumahan di Indonesia bisa mengikuti Sertifikasi K3 ini dengan baik.

"Adanya Sertifikasi K3 ini akan mampu meningkatkan kompetensi dan memudahkan pekerja mendapatkan pekerjaan dan bersaing dengan pekerja-pekerja konstruksi lainnya," ucapnya dalam rilis, Senin (29/7/2024).

Menurut Iwan, Sertifikasi Pekerja Konstruksi merupakan pengakuan terhadap individu yang memenuhi standar kompetensi kerja tingkat tinggi yang diperlukan dalam bidang konstruksi.

Ini juga menjadi standar kompetensi tenaga kerja, baik tukang ahli, madya maupun yang terampil.

Sertifikat ketrampilan ini harus dimiliki pekerja konstruksi untuk bersaing dengan pekerja dari negara-negara lain.

Sebagai informasi, Sertifikasi Pekerja Konstruksi Indonesia telah dicanangkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 19 Oktober 2017 di Gelora Bung Karno (GBK) Senayan, Jakarta.

Kepemilikan sertifikat kompetensi kerja merupakan kewajiban bagi para pekerja konstruksi sebagaimana diatur dalam Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi dan para pengguna jasa dan/atau penyedia jasa juga wajib mempekerjakan tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi kerja.

“Bisa dikatakan bahwa sertifikasi K3 ini juga menjadi reward bagi para tenaga kerja di industri konstruksi. Selain mendapatkan pengalaman dan pelatihan K3, para pekerja konstruksi juga bisa meningkatkan kesejahteraannya,” tutup dia.