Reporter: Adrianus Octaviano | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah berencana menugaskan PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN) dan PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI) sebagai pemimpin pembiayaan sindikasi dalam program pembangunan tiga juta rumah.

Kedua bank tersebut akan bekerja sama untuk memberikan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi bagi masyarakat.

Pemilihan BTN sebagai salah satu pemimpin sindikasi didasarkan pada pengalaman panjang bank ini dalam penyaluran kredit di sektor properti. Sementara, BRI dipilih untuk mendukung BTN yang menghadapi keterbatasan likuiditas.

Corporate Secretary BTN, Ramon Armando, mengonfirmasi bahwa BTN telah mengusulkan kepada Satgas Perumahan untuk membagi penyaluran KPR subsidi dengan bank lain.

Ramon menyatakan bahwa BTN siap mendukung program ini karena memiliki pengalaman dalam Program Sejuta Rumah selama lima tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo.

"BTN telah menguasai sekitar 80% pangsa pasar dari 300.000-400.000 unit KPR subsidi per tahun," ujar Ramon kepada KONTAN, Jumat (1/11).

Ramon menambahkan, untuk mendukung program tersebut, BTN akan mencari pendanaan dari berbagai sumber, termasuk dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), serta dana dari dalam dan luar negeri. Hal ini dilakukan mengingat rasio likuiditas BTN yang ketat, dengan Loan to Deposit Ratio (LDR) mencapai 96% pada Juni 2024.

Salah satu metode yang akan digunakan BTN untuk mendapatkan dana adalah sekuritisasi aset, yang bisa menarik minat investor asing. Selain itu, pemerintah baru juga direncanakan akan mengalokasikan dana investasi, meskipun belum ada informasi resmi lebih lanjut.

Dari sisi pasokan, BTN juga akan mendukung pengembang dengan menyediakan kredit konstruksi, baik untuk rumah tapak maupun rumah vertikal. Ramon menyebutkan bahwa dengan adanya program pembangunan perumahan ini, permintaan kredit konstruksi akan meningkat.

Sementara itu, BRI belum memberikan tanggapan resmi terkait rencana penugasan ini. Senior Vice President Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI), Trioksa Siahaan, menyatakan bahwa penugasan baru ini bergantung pada aturan program pemerintah.

Menurutnya, yang perlu diperhatikan bank adalah risiko kredit. Apabila risiko tersebut dapat diminimalisasi, program ini akan lebih bermanfaat bagi perbankan, terutama di tengah penurunan daya beli.

"Harapannya, jika ada kredit bermasalah dari program ini, pemerintah dapat menyediakan solusi yang jelas untuk meminimalisasi risiko bagi bank," kata Trioksa.

Trioksa juga menyebutkan bahwa pemilihan BRI sebagai mitra BTN tepat, karena BRI memiliki rasio LDR yang lebih longgar, yakni 89% per September 2024, dibandingkan BTN yang mencapai 96%.

Kolaborasi antara BTN dan BRI diyakini akan membantu kelancaran program tiga juta rumah, karena BTN memiliki pengalaman panjang di sektor pembiayaan perumahan, sementara BRI memiliki jaringan luas hingga ke daerah terpencil.

Anggota Satgas Perumahan, Bonny Minang, juga mengisyaratkan bahwa kedua bank ini akan memimpin pembiayaan sindikasi program tiga juta rumah.

Awalnya, Satgas mengusulkan agar BTN memimpin sindikasi, namun setelah bertemu dengan Presiden, Direktur Utama BTN menyarankan agar tugas tersebut dibagi dengan BRI.

Reporter: Selvi Mayasari | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. PT Bank Tabungan Negara (BTN) mengakui, sejak 3 bulan terakhir terjadi fenomena makan tabungan yang dilakukan oleh nasabah BTN pada segmen menengah ke bawah.

"Untuk nasabah dengan total dana di bawah Rp 100 juta, terdapat penurunan jumlah saldo tabungan sebesar 5% dari periode Juli sampai dengan September 2024," ungkap Kepala Divisi Retail Funding BTN Frengky Rosadrian kepada kontan.co.id, Senin (14/10).

Di sisi lain, Frengky menyebut, terdapat peningkatan saldo sebesar 8% untuk nasabah dengan total dana Rp 100 juta-Rp500 juta di periode Juli-September 2024.

Adapun hingga September 2024, jumlah simpanan nasabah dengan saldo di bawah Rp 100 juta mencapai 28% dari total saldo tabungan nasabah BTN.

Secara keseluruhan, BTN menargetkan pertumbuhan tabungan sebesar 13% dari posisi Desember 2023. Pertumbuhan ini didapatkan baik dari segmen ritel, BTN Prospera, maupun BTN Prioritas.

Frengky menerangkan, peningkatan tabungan didorong dari 2 (dua) strategi utama, yaitu akuisisi melalui kerja sama payroll dan akuisisi melalui BTN Mobile.

BTN pun terus melakukan pengembangan digital untuk memberikan customer experience yang optimal terutama dalam proses pembukaan produk online dan transaksi digital nasabah.

Di saat yang sama, BTN menguatkan posisi sebagai bank yang menyediakan one stop solution untuk kebutuhan finansial perusahaan.

Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Presiden Terpilih Prabowo Subianto berencana membangun 3 juta rumah di pedesaan dan perkotaan dalam lima tahun ke depan.

Program ini tidak hanya mencakup pembangunan rumah baru, tetapi juga perbaikan atau renovasi rumah tidak layak huni (RTLH) bagi masyarakat.

Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Hashim Djojohadikusumo, menjelaskan bahwa program ini bertujuan untuk membantu masyarakat yang belum memiliki rumah atau memiliki rumah yang tidak layak huni.

"Kami ingin memberikan pembiayaan bagi rakyat yang belum punya rumah atau memiliki rumah yang tidak layak," kata Hashim dalam diskusi bersama Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia di Jakarta, Senin (7/10).

Menurut Hashim, pemerintahan Prabowo nantinya akan mendukung petani dan nelayan dengan menyediakan kredit atau biaya rendah untuk renovasi RTLH. Setiap tahun, Prabowo berencana membiayai pembangunan atau renovasi 20 hingga 30 rumah.

Dengan target pembangunan atau renovasi 70.000 rumah setiap tahun, total yang akan dicapai selama lima tahun adalah sekitar 1,5 hingga 2,25 juta rumah.

Hashim mengungkapkan bahwa program ini muncul berdasarkan data yang menunjukkan bahwa masih ada 10,7 juta keluarga yang belum memiliki rumah, serta 27 juta keluarga yang tinggal di rumah tidak layak huni.

"Artinya, ada 37 juta keluarga yang masih menunggu untuk tinggal di rumah layak huni," ujarnya.

Hashim juga menekankan bahwa program ini memiliki potensi besar untuk mendongkrak ekonomi nasional.

Ia memperkirakan bahwa program perumahan ini bisa mendorong pertumbuhan ekonomi hingga 9%, lebih tinggi dari target pemerintahan Prabowo yang sebesar 8%.

Sebelumnya, pemerintah pada tahun 2015 telah menetapkan target pembangunan 1 juta unit rumah setiap tahun, namun tidak berhasil mencapainya.

"Program perumahan ini belum maksimal, kita harus akui," tambah Hashim.

Untuk mendukung program ini, Hashim menyebut bahwa mereka telah bertemu dengan beberapa perusahaan, termasuk PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) atau SMF, serta Perum Pembangunan Perumahan Nasional (Perumnas).

Selain itu, pihaknya juga menjajaki kerja sama dengan perusahaan asing seperti Housing & Development Board (HBD) dari Singapura, yang akan bertindak sebagai penasihat dalam proyek ini.

Surbana Jurong Pte Ltd, anak usaha Temasek Holdings dari Singapura, juga akan menjadi konsultan pengembangan perkotaan dan infrastruktur.

Meskipun target ini ambisius, Hashim optimis program ini akan tercapai secara bertahap, terutama di tahun ketiga.

Dia juga menyebut telah bertemu dengan investor asing dari Qatar dan Singapura untuk mendukung program tersebut.

Namun, Direktur Eksekutif Indonesia Property Watch (IPW), Ali Tranghanda, mengingatkan bahwa untuk mencapai target 3 juta rumah, permasalahan fundamental seperti bank tanah, BP3 (Badan Percepatan Penyelenggaraan Perumahan), dan dana abadi perumahan harus diselesaikan.

"Agak sulit, tapi bukan tidak mungkin," katanya.

Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Presiden Terpilih Prabowo Subianto berencana membangun 3 juta rumah di pedesaan dan perkotaan dalam lima tahun ke depan.

Program ini tidak hanya mencakup pembangunan rumah baru, tetapi juga perbaikan atau renovasi rumah tidak layak huni (RTLH) bagi masyarakat.

Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Hashim Djojohadikusumo, menjelaskan bahwa program ini bertujuan untuk membantu masyarakat yang belum memiliki rumah atau memiliki rumah yang tidak layak huni.

"Kami ingin memberikan pembiayaan bagi rakyat yang belum punya rumah atau memiliki rumah yang tidak layak," kata Hashim dalam diskusi bersama Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia di Jakarta, Senin (7/10).

Menurut Hashim, pemerintahan Prabowo nantinya akan mendukung petani dan nelayan dengan menyediakan kredit atau biaya rendah untuk renovasi RTLH. Setiap tahun, Prabowo berencana membiayai pembangunan atau renovasi 20 hingga 30 rumah.

Dengan target pembangunan atau renovasi 70.000 rumah setiap tahun, total yang akan dicapai selama lima tahun adalah sekitar 1,5 hingga 2,25 juta rumah.

Hashim mengungkapkan bahwa program ini muncul berdasarkan data yang menunjukkan bahwa masih ada 10,7 juta keluarga yang belum memiliki rumah, serta 27 juta keluarga yang tinggal di rumah tidak layak huni.

"Artinya, ada 37 juta keluarga yang masih menunggu untuk tinggal di rumah layak huni," ujarnya.

Hashim juga menekankan bahwa program ini memiliki potensi besar untuk mendongkrak ekonomi nasional.

Ia memperkirakan bahwa program perumahan ini bisa mendorong pertumbuhan ekonomi hingga 9%, lebih tinggi dari target pemerintahan Prabowo yang sebesar 8%.

Sebelumnya, pemerintah pada tahun 2015 telah menetapkan target pembangunan 1 juta unit rumah setiap tahun, namun tidak berhasil mencapainya.

"Program perumahan ini belum maksimal, kita harus akui," tambah Hashim.

Untuk mendukung program ini, Hashim menyebut bahwa mereka telah bertemu dengan beberapa perusahaan, termasuk PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) atau SMF, serta Perum Pembangunan Perumahan Nasional (Perumnas).

Selain itu, pihaknya juga menjajaki kerja sama dengan perusahaan asing seperti Housing & Development Board (HBD) dari Singapura, yang akan bertindak sebagai penasihat dalam proyek ini.

Surbana Jurong Pte Ltd, anak usaha Temasek Holdings dari Singapura, juga akan menjadi konsultan pengembangan perkotaan dan infrastruktur.

Meskipun target ini ambisius, Hashim optimis program ini akan tercapai secara bertahap, terutama di tahun ketiga.

Dia juga menyebut telah bertemu dengan investor asing dari Qatar dan Singapura untuk mendukung program tersebut.

Namun, Direktur Eksekutif Indonesia Property Watch (IPW), Ali Tranghanda, mengingatkan bahwa untuk mencapai target 3 juta rumah, permasalahan fundamental seperti bank tanah, BP3 (Badan Percepatan Penyelenggaraan Perumahan), dan dana abadi perumahan harus diselesaikan.

"Agak sulit, tapi bukan tidak mungkin," katanya.