Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Presiden RI Prabowo Subianto dijadwalkan melakukan lawatan atau kunjungan ke luar negeri mulai pekan ini.

Prabowo akan dijadwalkan ke beberapa negara seperti China, Amerika Serikat, Peru, Brasil hingga Inggris.

Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Periode 2024-2029, Anindya Bakrie menilai lawatan perdana Kepala Negara itu menjadi penting karena berpeluang mendatangkan investasi asing ke Indonesia.

"Selain itu ini dapat membuka membuka pasar perdagangan dan industrialisasi berbasis ekspor, juga berpotensi menjalin kerja sama perindustrian," kata Anindya dalam keterangan tertulisnya, Rabu (6/11).

Ia menekankan bahwa perluasan akses pasar sangat dibutuhkan bagi UMKM domestik dalam merambah ekspor. Untuk itu, pihaknya, turut mendorong kegiatan ini sebagai salah satu penunjang UMKM meningkatkan daya saing melalui ekspansi ke pasar global.

Lebih lanjut, Anindya mengaku, akan turut mendampingi Prabowo langsung dalam kunjungan kerja perdananya ke 5 negara tersebut.

Pihaknya akan hadir sebagai Ketua APEC Business Advisory Council Indonesia sekaligus perwakilan dari dunia usaha di Indonesia.

"Kadin mendampingi Presiden dan juga para Menteri untuk memastikan bahwa dunia usaha hadir bersama upaya G2G (kerja sama antar-pemerintah) dari pemerintah," ungkap Anindya.

Sebelumnya, Prabowo dijadwalkan sekurang-kurangnya selama setengah bulan untuk giat perdana keluar negeri ini.

Untuk kunjungan pertama, Prabowo akan mengunjungi China pada 8-10 November 2024.

"Pada lawatan ke Beijing, Presiden Prabowo akan bertemu dengan Presiden Xi Jinping dan pimpinan tinggi RRT [Republik Rakyat Tiongkok] lain," demikian rilis resmi, Kementerian Luar Negeri (Kemlu), Selasa (5/11).

Prabowo sendiri berkunjung ke Negeri Tirai Bambu itu atas undangan pemerintah China.

Kunjungan ini memberi makna penting bagi komitmen penguatan kerja sama Indonesia dan China di berbagai bidang.

Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Presiden Terpilih Prabowo Subianto berencana membangun 3 juta rumah di pedesaan dan perkotaan dalam lima tahun ke depan.

Program ini tidak hanya mencakup pembangunan rumah baru, tetapi juga perbaikan atau renovasi rumah tidak layak huni (RTLH) bagi masyarakat.

Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Hashim Djojohadikusumo, menjelaskan bahwa program ini bertujuan untuk membantu masyarakat yang belum memiliki rumah atau memiliki rumah yang tidak layak huni.

"Kami ingin memberikan pembiayaan bagi rakyat yang belum punya rumah atau memiliki rumah yang tidak layak," kata Hashim dalam diskusi bersama Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia di Jakarta, Senin (7/10).

Menurut Hashim, pemerintahan Prabowo nantinya akan mendukung petani dan nelayan dengan menyediakan kredit atau biaya rendah untuk renovasi RTLH. Setiap tahun, Prabowo berencana membiayai pembangunan atau renovasi 20 hingga 30 rumah.

Dengan target pembangunan atau renovasi 70.000 rumah setiap tahun, total yang akan dicapai selama lima tahun adalah sekitar 1,5 hingga 2,25 juta rumah.

Hashim mengungkapkan bahwa program ini muncul berdasarkan data yang menunjukkan bahwa masih ada 10,7 juta keluarga yang belum memiliki rumah, serta 27 juta keluarga yang tinggal di rumah tidak layak huni.

"Artinya, ada 37 juta keluarga yang masih menunggu untuk tinggal di rumah layak huni," ujarnya.

Hashim juga menekankan bahwa program ini memiliki potensi besar untuk mendongkrak ekonomi nasional.

Ia memperkirakan bahwa program perumahan ini bisa mendorong pertumbuhan ekonomi hingga 9%, lebih tinggi dari target pemerintahan Prabowo yang sebesar 8%.

Sebelumnya, pemerintah pada tahun 2015 telah menetapkan target pembangunan 1 juta unit rumah setiap tahun, namun tidak berhasil mencapainya.

"Program perumahan ini belum maksimal, kita harus akui," tambah Hashim.

Untuk mendukung program ini, Hashim menyebut bahwa mereka telah bertemu dengan beberapa perusahaan, termasuk PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) atau SMF, serta Perum Pembangunan Perumahan Nasional (Perumnas).

Selain itu, pihaknya juga menjajaki kerja sama dengan perusahaan asing seperti Housing & Development Board (HBD) dari Singapura, yang akan bertindak sebagai penasihat dalam proyek ini.

Surbana Jurong Pte Ltd, anak usaha Temasek Holdings dari Singapura, juga akan menjadi konsultan pengembangan perkotaan dan infrastruktur.

Meskipun target ini ambisius, Hashim optimis program ini akan tercapai secara bertahap, terutama di tahun ketiga.

Dia juga menyebut telah bertemu dengan investor asing dari Qatar dan Singapura untuk mendukung program tersebut.

Namun, Direktur Eksekutif Indonesia Property Watch (IPW), Ali Tranghanda, mengingatkan bahwa untuk mencapai target 3 juta rumah, permasalahan fundamental seperti bank tanah, BP3 (Badan Percepatan Penyelenggaraan Perumahan), dan dana abadi perumahan harus diselesaikan.

"Agak sulit, tapi bukan tidak mungkin," katanya.

Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Presiden Terpilih Prabowo Subianto berencana membangun 3 juta rumah di pedesaan dan perkotaan dalam lima tahun ke depan.

Program ini tidak hanya mencakup pembangunan rumah baru, tetapi juga perbaikan atau renovasi rumah tidak layak huni (RTLH) bagi masyarakat.

Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Hashim Djojohadikusumo, menjelaskan bahwa program ini bertujuan untuk membantu masyarakat yang belum memiliki rumah atau memiliki rumah yang tidak layak huni.

"Kami ingin memberikan pembiayaan bagi rakyat yang belum punya rumah atau memiliki rumah yang tidak layak," kata Hashim dalam diskusi bersama Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia di Jakarta, Senin (7/10).

Menurut Hashim, pemerintahan Prabowo nantinya akan mendukung petani dan nelayan dengan menyediakan kredit atau biaya rendah untuk renovasi RTLH. Setiap tahun, Prabowo berencana membiayai pembangunan atau renovasi 20 hingga 30 rumah.

Dengan target pembangunan atau renovasi 70.000 rumah setiap tahun, total yang akan dicapai selama lima tahun adalah sekitar 1,5 hingga 2,25 juta rumah.

Hashim mengungkapkan bahwa program ini muncul berdasarkan data yang menunjukkan bahwa masih ada 10,7 juta keluarga yang belum memiliki rumah, serta 27 juta keluarga yang tinggal di rumah tidak layak huni.

"Artinya, ada 37 juta keluarga yang masih menunggu untuk tinggal di rumah layak huni," ujarnya.

Hashim juga menekankan bahwa program ini memiliki potensi besar untuk mendongkrak ekonomi nasional.

Ia memperkirakan bahwa program perumahan ini bisa mendorong pertumbuhan ekonomi hingga 9%, lebih tinggi dari target pemerintahan Prabowo yang sebesar 8%.

Sebelumnya, pemerintah pada tahun 2015 telah menetapkan target pembangunan 1 juta unit rumah setiap tahun, namun tidak berhasil mencapainya.

"Program perumahan ini belum maksimal, kita harus akui," tambah Hashim.

Untuk mendukung program ini, Hashim menyebut bahwa mereka telah bertemu dengan beberapa perusahaan, termasuk PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) atau SMF, serta Perum Pembangunan Perumahan Nasional (Perumnas).

Selain itu, pihaknya juga menjajaki kerja sama dengan perusahaan asing seperti Housing & Development Board (HBD) dari Singapura, yang akan bertindak sebagai penasihat dalam proyek ini.

Surbana Jurong Pte Ltd, anak usaha Temasek Holdings dari Singapura, juga akan menjadi konsultan pengembangan perkotaan dan infrastruktur.

Meskipun target ini ambisius, Hashim optimis program ini akan tercapai secara bertahap, terutama di tahun ketiga.

Dia juga menyebut telah bertemu dengan investor asing dari Qatar dan Singapura untuk mendukung program tersebut.

Namun, Direktur Eksekutif Indonesia Property Watch (IPW), Ali Tranghanda, mengingatkan bahwa untuk mencapai target 3 juta rumah, permasalahan fundamental seperti bank tanah, BP3 (Badan Percepatan Penyelenggaraan Perumahan), dan dana abadi perumahan harus diselesaikan.

"Agak sulit, tapi bukan tidak mungkin," katanya.

JAKARTA, investor.id – Anindya Bakrie menyampaikan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia ingin bekerja sama lebih baik dengan pemerintah. Anindya Bakrie, yang baru ditunjuk sebagai ketua umum (ketum) organisasi tersebut, mengatakan kerja sama ini berlaku baik dengan pemerintahan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) maupun dengan pemerintahan Prabowo-Gibran di masa mendatang.

Sebelumnya, Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Kadin Indonesia 2024 pada Sabtu (14/9/2024) menyepakati Anindya Bakrie menjadi ketua umum periode selanjutnya.

"Teman-teman di Kadin provinsi dan juga kabupaten itu mempunyai jaringan yang sangat luas, sehingga kami berharap dapat juga dilibatkan," tuturnya Anindya di Hotel St Regis, Jakarta, Sabtu.

Kadin, kata dia, adalah mitra strategis pemerintah sehingga diharapkan keputusan ini membuat hubungan Kadin dengan pemerintah semakin lebih baik.

"Baik pemerintahan Pak Jokowi yang telah memerintah selama 10 tahun dengan baik, maupun juga pemerintahan nantinya Pak Prabowo dan Mas Gibran. Jadi, sebagai mitra strategis," ucapnya.

Anindya Bakrie berharap ada kerja sama yang baik antara pemerintah dan pengusaha. Menurutnya, hal ini akan menolong Indonesia mengejar target pertumbuhan ekonomi sebesar 8% secara tahunan (year on year/ YoY) di masa mendatang.

"Tentunya, untuk mencapai 8% (YoY) dan kita melihat juga dari segala macam lini, baik konsumsi, domestik, dan juga belanja modal pemerintah, sampai kepada program-program investasi," sebutnya.

Sejumlah pejabat dan pengusaha menghadiri Munaslub Kadin. Kegiatan juga dihadiri oleh sebanyak 21 pengurus provinsi dam 25 Anggota Luar Biasa (ALB).

Adapun beberapa petinggi yang hadir dalam Munaslub ini, di antaranya Kepala Badan Penegakan Hukum, Pertahanan, dan Keamanan Kadin Bambang Soesatyo bersama Presiden Komisaris PT Blue Bird Tbk Bayu Priawan yang juga menjabat sebagai Ketua Pelaksana Munaslub Kadin 2024.

Hadir pula Menteri Investasi/ Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan P. Roeslani, Wakil Ketum Kadin Indonesia Erwin Aksa, bersama Ketua Kadin Bangka Belitung Thomas.

Editor: Grace El Dora (graceldora@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Jakarta - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menyebut saat ini investasi di proyek berkelanjutan terus berjalan. Ketua umum Kadin Indonesia Arsjad Rasjid mengungkapkan Indonesia menargetkan pengurangan emisi menjadi 31,89% pada 2030 dan menyentuh nol emisi karbon pada 2060 atau lebih awal.

Menurutnya perlu ada langkah yang ambisius dalam upaya pencapaian target iklim tersebut. "Akan tetapi ada risiko terkait upaya transisi mencapai ekonomi hijau dan berkelanjutan. Salah satu contoh adalah banyaknya kemungkinan investasi dengan tingkat ketidakpastian yang tinggi. Risiko-risiko tersebut lebih sulit diprediksi karena kurangnya data secara historis," katanya dalam Indonesia Re International Conference di The Westin, Jakarta, Rabu (23/7/2024).

Menurut Arsjad hal ini menjadikan industri reasuransi seperti Indonesia Re punya peran untuk ambil bagian dalam risiko tersebut. Dengan begitu investasi di sektor yang ramah lingkungan dapat semakin didorong.

"Hal ini menjadikan industri perasuransian, termasuk perusahaan reasuransi memiliki peran untuk mengambil bagian dari risiko tersebut, dan membuat usaha investasi yang ramah lingkungan dapat lebih diupayakan dan aman untuk para investor," bebernya.

Ia menyebut Kadin melihat peran penting perusahaan reasuransi dalam mempromosikan keberlanjutan dan mempercepat transisi energi terbarukan. Peran perusahaan reasuransi juga memungkinkan perusahaan asuransi memperluas cakupannya untuk mendorong investasi hijau.

"Kadin mengakui peran penting industri reasuransi dalam mempromosikan keberlanjutan dan mempercepat transisi energi terbarukan dengan memberikan stabilitas finansial dan mitigasi risiko, juga memungkinkan para perusahaan asuransi menawarkan cakupan coverage yang lebih luas untuk mendorong investasi ekonomi hijau," sebut dia.

"Dengan semangat gotong royong, Kadin percaya kolaborasi di antara berbagai industri, baik pemerintah atau swasta, juga pihak internasional dibutuhkan untuk membangun Indonesia hijau, resilience dan future-ready," jelas dia. (kil/kil)