JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Pemadam Kebakaran Kota Depok Sandi Butar Butar menantang debat pejabat hingga staf sarana prasarana, buntut tak berfungsinya mesin power take-off (PTO) saat hendak digunakan memadamkan kebakaran.

Anggota damkar itu meminta debat terbuka yang disaksikan masyarakat dan calon wali dan wakil kota Depok, Imam-Ririn dan Supian-Chandra.

"Apabila terbukti bersalah itu pejabat, tolong di masa jabatan Bapak (wali kota baru), di-nonjob-kan Pak, selama lima tahun," ucap Sandi Butar Butar anggota Pemadam Kebakaran Kota Depok, saat dikonfirmasi Kompas.com, Jumat (8/11/2024).

Lebih lanjut, Sandi mengungkapkan, dirinya juga siap dipecat jika terbukti salah ketika debat publik berlangsung.

Sandi juga meminta Dinas Pemadam Kebakaran kota Depok untuk membuka dokumen pelaksanaan anggaran (DPA)

"Buka DPA, dari tahun 2022 aja buka DPA-nya, pasang di depan kantor Damkar. Biar duit rakyat tahu kemana aja. Berani enggak?" ungkapnya.

Diketahui sebelumnya, empat pegawai agen gas menjadi korban akibat kebakaran yang melanda tempat kerjanya di Perumahan Tirta Mandala, Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, Rabu (7/11/2024) malam.

Lambatnya penanganan kebakaran, karena mobil atau unit Pemadam yang diterjunkan ke tempat kejadian perkara (TKP) tidak berfungsi dengan baik.

"Jadi pada saat kita nyampe itu kondisi sudah terbakar tuh Agen gas Bang. Saat itu sudah ada tiga korban pegawainya. Kita berusaha lah memadamkan, pada saat kita berusaha memadamkan kita gunakan selang seadanya," ucap Sandi.

Lebih lanjut, Sandi menceritakan, ketika tim sudah bersiap untuk melakukan pemadaman ternyata mesin tidak bekerja.

"Sudah siap menyemprot, pada saat dinyalakan mesinnya, mesinnya tidak berfungsi, Warga semua nilai dan menyaksikan kejadian itu," ungkapnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Pemadam Kebakaran Kota Depok Sandi Butar Butar mengakui, mesin power take-off (PTO) pada unit mobil pemadam yang tidak berfungsi ketika digunakan, sempat diperbaiki di bengkel.

Namun, perbaikan tersebut tidak maksimal setelah dicoba oleh tim lapangan.

"Sudah (diperbaiki), tapi ya gitu, gimana ya? Masih bunyi gertak-gertak gitu, Tidak maksimal," ucap Sandi Butar Butar anggota Pemadam Kebakaran Kota Depok, saat dikonfirmasi Kompas.com, Jumat (8/11/2024).

Dengan adanya temuan tersebut, Sandi langsung melaporkan kepada pimpinan agar kembali diperbaiki sehingga tidak mengganggu operasional.

"Mereka cuma bilang gitu, pakai aja dulu, itu fakta lapangan, fakta lapangan yang terjadi tidak berfungsi," ungkapnya.

Sandi juga mengungkap, bahwa usai viral videonya yang protes tentang kondisi unit pemadaman tidak berfungsi, mobil langsung dibawa ke bengkel.

"Pada saat kejadian, itu enggak bisa kita gunakan, itu warga ngeliat. (Sehari setelah kejadian) Dibawalah sama mereka nih, dibenerin dulu sama mereka baru tuh dipanggil tuh media-media, 'ini bisa kok alatnya'," ungkapnya.

Selain itu, Sandi menjelaskan, ketika ada alat atau unit mobil pemadam yang mengalami kerusakan, cenderung tidak langsung diperbaiki.

"Kita ngomong dulu, kita ngoceh, kita marah-marah, baru dibawa ke bengkel," urainya.

Lebih lanjut, Sandi melihat, tidak ada peremajaan alat atau unit mobil pemadam yang seharusnya dilakukan setiap tahun.

"Jadi, itu bohong bang mereka, Itu unit, itu enggak dibawa ke Dishub, enggak uji kir, Itu cuma stiker doang, mereka melepas stiker, terus dipasang stiker baru, enggak ada namanya peremajaan seperti itu," jelasnya

Diketahui sebelumnya, Empat pegawai menjadi korban akibat kebakaran yang melanda agen gas di Perumahan Tirta Mandala, Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, Rabu (7/11/2024) malam.

Lambatnya penanganan kebakaran, karena mobil atau unit Pemadam yang diterjunkan ke tempat kejadian perkara (TKP) tidak berfungsi dengan baik.

"Jadi pada saat kita nyampe itu kondisi sudah terbakar tuh Agen gas Bang. Saat itu sudah ada tiga korban pegawainya. Kita berusaha lah memadamkan, pada saat kita berusaha memadamkan kita gunakan selang seadanya," ucap Sandi.

Lebih lanjut, Sandi menceritakan, ketika tim sudah bersiap untuk melakukan pemadaman ternyata mesin tidak bekerja.

"Sudah siap menyemprot, pada saat dinyalakan mesinnya, mesinnya tidak berfungsi, Warga semua nilai dan menyaksikan kejadian itu," ungkapnya.

SUKABUMI, iNews.id - Banjir di Kota Sukabumi, Jawa Barat tersebar di 69 titik. Banjir tersebut disebabkan hujan deras dengan intensitas tinggi pada Selasa (5/11/2024). 

Kepala Pelaksana (Kalak) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Sukabumi, Novian Rahmat menyampaikan, hujan deras terjadi sejak pukul 14.45 WIB hingga pukul 22.00 WIB disertai angin kencang dan gemuruh petir. Sedikitnya, 66 rumah rusak dan 118 warga mengungsi.

"69 titik bencana itu terdiri dari 47 titik banjir limpasan, 10 titik longsor, 2 pohon tumbang, 1 titik rumah roboh, 3 titik dinding jebol serta 5 titik TPT jebol," ujar Novian, Rabu (6/11/2024).

Sementara 66 rumah yang rusak, kata dia terdiri 6 rusak berat, 30 rusak sedang dan 30 rusak ringan. Sebanyak 118 warga, lanjut dia mengungsi di tenda darurat dan masjid.

"Tidak ada korban luka maupun jiwa, namun selain rumah, ada fasilitas umum yang terdampak berupa 2 unit pondok pesantren, 2 unit madrasah ibtidayah dan 3 unit masjid. Pemicu terjadinya banjir banyaknya saluran air tersumbat sampah," ucapnya.

Sementara itu Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat (Jabar) Bey Machmudin mengatakan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) telah mengingatkan adanya hujan ekstrem dari Oktober 2024 hingga April 2025 dan menyatakan status bencana siaga darurat.

"Dan ke depan kami menyampaikan untuk berhati-hati juga karena perkiraan BMKG hujan ekstrem ini justru puncaknya hingga akhir November hingga Februari. Untuk kerusakan sedang diassesmen oleh BPBD Kota Sukabumi," katanya.

Editor: Kurnia Illahi

KOMPAS.com – Bepergian ke luar negeri membutuhkan paspor yang sah dan dalam kondisi baik.

Meskipun kerusakan kecil mungkin tampak sepele, nyatanya, paspor yang rusak dapat membuat perjalanan Anda tertunda atau bahkan batal.

Maskapai atau imigrasi di berbagai negara memiliki aturan ketat mengenai kondisi paspor, dan tidak ada standar pasti yang berlaku universal. Sebelum bepergian, pastikan paspor Anda dalam kondisi layak agar perjalanan berjalan lancar.

Berikut ini hal yang harus kamu ketahui terkait kerusakan paspor dan apa yang sebaiknya dilakukan untuk menghindari masalah saat bepergian yang dilansir dari laman travelandleisure dan Kompas.com.

Jenis Kerusakan paspor

Berikut ini adalah jenis kerusakan paspor yang sebaiknya Anda ketahui:

Lihat postingan ini di Instagram

Sebuah kiriman dibagikan oleh Kompas.com (@kompascom)

Keausan normal

Keausan normal meliputi kerusakan ringan seperti halaman yang sedikit terlipat, sedikit tertekuk, atau memudar karena sering digunakan.

Menurut Departemen Luar Negeri AS, keausan semacam ini biasanya tidak menjadi masalah besar. Meski begitu, negara tujuan atau maskapai penerbangan mungkin memiliki kebijakan yang berbeda.

Beberapa petugas imigrasi bisa lebih ketat dan mungkin menolak paspor dengan keausan yang tampak lebih dari sekadar normal.

Jika Anda ragu dengan kondisi paspor, lebih baik segera menggantinya untuk menghindari masalah di perbatasan.

Kerusakan signifikan

Kerusakan signifikan adalah kondisi saat paspor mengalami kerusakan yang membuatnya tidak sah atau berpotensi ditolak di perbatasan.

Contoh kerusakan signifikan mencakup noda cairan yang membuat halaman data sulit dibaca, halaman yang robek parah, tanda atau coretan di halaman data, serta hilangnya halaman visa atau lubang paspor.

Selain itu, halaman data yang berisi foto adalah bagian yang paling diperhatikan. Jika halaman ini rusak, paspor mungkin langsung dianggap tidak berlaku.

Bahkan beberapa tambahan stempel atau tulisan tidak resmi, seperti dari tempat wisata tertentu, bisa dianggap merusak paspor.

Ciri-ciri paspor rusak

Dilaporkan oleh Kompas.com, Minggu (12/2/2023), Kerusakan pada paspor yang dapat menimbulkan masalah, antara lain halaman robek, berlubang, tercoret, basah, atau terlipat parah.

Kerusakan ini bisa mengakibatkan penolakan oleh maskapai atau imigrasi di negara tujuan.

Apa yang harus dilakukan jika paspor rusak

Jika Anda mengetahui paspor Anda rusak sebelum perjalanan, segera ganti paspor di kantor imigrasi.

KOMPAS.com/NABILLA TASHANDRA Syarat dan prosedur mengurus paspor sehari jadi.

Penggantian paspor rusak di Indonesia bisa dikenai denda, kecuali jika kerusakan disebabkan oleh kondisi darurat seperti bencana alam.

Paspor darurat di luar negeri

Jika paspor rusak saat berada di luar negeri, segera kunjungi kedutaan atau konsulat terdekat untuk mengajukan paspor darurat.

Ini akan memungkinkan Anda untuk kembali ke negara asal, meskipun mungkin tidak memberikan akses ke negara lain.

Stempel non-resmi di paspor

Stempel dari tempat wisata, seperti Machu Picchu atau Antartika bisa dianggap sebagai kerusakan karena aturan resmi yang melarang tambahan stempel atau catatan selain dari pejabat negara. Lebih aman menyimpan stempel di buku catatan terpisah.

Risiko bepergian dengan paspor rusak

Bepergian dengan paspor yang mengalami kerusakan ringan sebenarnya mungkin, tetapi risikonya tetap ada.

Maskapai penerbangan atau petugas imigrasi bisa menolak naik pesawat atau memasuki negara tujuan jika kerusakan dianggap signifikan.

FLORES TIMUR, iNews.id – ErupsiGunung Lewotobi Laki-laki menyebabkan kerusakan parah di Desa Klatanlo, Kecamatan Wulanggitang, Kabupaten Flores Timur. Ratusan rumah warga terdampak terkena material vulkanik.

Salah seorang warga Desa Klatanlo, Elisabeth menyampaikan, letusan gunung sangat dahsyat. Bukan hanya rumah warga, kata dia dampak erupsi juga merusak bangunan sekolah.

"Sekolah kami terbakar dan puluhan rumah warga juga rusak parah," ujar Elisabeth di lokasi, Senin (4/11/2024).

Dampak bencana ini, ribuan warga dari dua kecamatan, yaitu Wulanggitang dan Ile Bura terpaksa mengungsi ke Kecamatan Titihena. 

Saat ini, status Gunung Lewotobi masih berada pada level Awas atau level 4, yang menandakan potensi bahaya erupsi masih sangat tinggi.

Editor: Kurnia Illahi

TULUNGAGUNG, iNews.id – Hujan deras disertai angin kencang yang melanda Desa Waung, Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung mengakibatkan puluhan rumah warga rusak, Senin (4/11/2024) sore. Kerusakan paling parah terjadi pada bagian atap rumah akibat terempas angin kencang dan tertimpa pohon tumbang.

Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Tulungagung, Gilang Zela Kusuma mengatakan, kejadian ini berlangsung pukul 15.00 WIB. Data BPBD Tulungagung menyebutkan, sedikitnya 27 rumah warga terdampak. 

"Kerusakan paling parah menimpa rumah milik Mujiono. Seluruh atap bangunan bagian dapur rumahnya rusak akibat tertimpa pohon sengon yang roboh," ujar Gilang, Senin (4/11/2024).

Dalam kejadian itu, kata dia tidak ada korban jiwa. Saat ini, lanjut dia petugas BPBD tengah melakukan pendataan dan membantu evakuasi serta membersihkan puing-puing bangunan yang rusak. 

Selain itu, pihaknya juga akan mendistribusikan bantuan material untuk memperbaiki rumah warga yang terdampak.

Editor: Kurnia Illahi

Bisnis.com, SITUBONDO - Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo, Jawa Timur, catat ada ratusan lembar surat suara untuk pemilihan bupati dan wakil bupati Situbondo rusak setelah dilakukan penyortiran dan pelipatan.

Ketua KPU Kabupaten Situbondo Hadi Prayitno di Situbondo, Senin (4/11/2024), mengemukakan bahwa surat suara pemilihan bupati itu ditemukan rusak karena robek, terpotong, bernoda tinta serta warna kusam.

"Jadi, selama dua hari sejak Jumat (1/11) hingga Sabtu (2/11) dilaksanakan penyortiran dan pelipatan surat suara untuk pemilihan bupati, ada 389 lembar surat suara yang kami catat rusak," ujarnya.

Sejak Minggu (3/11) kemarin, lanjut Hadi, emak-emak atau ibu rumah tangga dan juga penyandang disabilitas juga langsung melakukan penyortiran dan pelipatan surat suara untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur.

Ia menyebutkan, KPU Situbondo menerima logistik tahap kedua berupa surat suara untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur pada Pilkada Serentak Jatim 2024.

Surat suara untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur yang diterima pada Sabtu (2/11) sebanyak 522.693 lembar, termasuk tambahan 2,5% dan tambahan 2.000 lembar untuk antisipasi pemungutan suara ulang atau PSU.

"Logistik surat suara pemilihan bupati dan pemilihan gubernur Jawa Timur jumlahnya sama, yakni 522.693 lembar (tambahan 2,5 persen dan 2.000 lembar antisipasi PSU, sesuai jumlah daftar pemilih tetap (DPT) 507.507 orang pemilih," kata Hadi Prayitno.

Ia menambahkan, pelipatan dan sortir surat suara peserta Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2024 ditargetkan rampung pada hari ini (pemilihan bupati dan pemilihan gubernur).

"Nantinya surat suara yang rusak baik pemilihan bupati maupun pemilihan gubernur akan direkap dan dilaporkan ke KPU RI," kata Hadi.

Data KPU Kabupaten Situbondo menyebutkan untuk DPT Pilkada Serentak 2024 sebanyak 507.507 orang pemilih, terdiri atas pemilih laki-laki 244.799 orang dan pemilih perempuan 262.708 orang.

Berdasarkan jadwal, pelaksanaan pemungutan suara Pilkada Serentak 2024 berlangsung pada 27 November dan penghitungan suara serta rekapitulasi hasil penghitungan suara pada 27 November hingga 16 Desember 2024.

KULONPROGO, iNews.id - Puluhan warga Gayam, Donomulyo, Nanggulan, Kabupaten Kulonprogo, DIY menanam pohon pisang di tengah jalan. Aksi protes dilakukan lantaran jalan rusak sejak 2013 atau sudah 10 tahun lebih tak kunjung diperbaiki hingga saat ini.

“Semoga pemerintah yang berwenang segera memperbaiki jalan ini,” ujar Isdianto, warga setempat, Senin (4/11/2024).

Dia menjelaskan, Jalan Gayam merupakan jalur alternatif yang menghubungkan Kapanewon Nanggulan dengan Pengasih, Girimulyo dan kapanewon lainnya. Jalan ini juga menjadi akses utama warga menuju ke pasar, sekolah dan pusat pemerintahan.

“Sebelumnya warga sudah memasang spanduk berisi keluhan tapi tidak ada respons,” katanya.

Warga lainnya Yulianto mengatakan, Jalan Gayam ini memiliki panjang 10 kilometer. Akses ini menghubungkan Nanggulan dengan Kapanewon Girimulyo. Lantaran rusak, aksesibilitas warga menjadi terganggu.

Dulu akses ini merupakan jalan kabupaten. Namun belakangan status jalan diturunkan menjadi jalan lingkungan atau jalan desa. Warga juga tidak pernah tahu menahu dan tak pernah dilibatkan dalam penurunan status jalan tersebut.

"Jadi dulu ini dari kabupaten dialihkan ke jalan desa," ucapnya.

Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan (LMPK) Banyuroto Bambang Nurcahyo mengatakan, kerusakan jalan ini sudah cukup parah. Namun upaya perbaikan tak kunjung dilakukan, apalagi dengan status jalan diturunkan.   

“Ini puncak kekesalan warga, karena jalan sudah lama rusak tak kunjung diperbaiki. Kami akan fasilitasi warga yang akan audiensi ke Pemkab Kulonprogo,” ujarnya.

Editor: Donald Karouw

JAKARTA, iNews.id - Sejumlah bangunan rusak akibat erupsiGunung Lewotobi Laki-laki di Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT), Minggu (3/11/2024) malam. Letusan terjadi pukul 23.57 WITA.

Dalam video yang diterima iNews, beberapa rumah tampak hancur. Atap-atap terlihat ambruk hingga rata dengan tanah.

Beberapa bangunan permanen juga terlihat hancur pada bagian tembok dan atap. Bahkan sejumlah korban terlihat tertimpa reruntuhan itu.

Letusan yang berlangsung selama 1.450 detik itu juga mengakibatkan rumah-rumah warga terselimuti abu tebal.

Berdasarkan data terkini Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) NTT, sudah 10 orang yang dilaporkan meninggal dunia akibat letusan gunung api aktif tersebut hingga Senin (4/11/2024) siang.

Letusan ini memuntahkan material vulkanis berupa lava panas, batu dan kerikil yang menghantam permukiman warga lereng gunung.

Situasi sempat mencekam di tengah malam. Warga panik berhamburan keluar rumah untuk menyelamatkan diri.

Pemerintah Kabupaten Flores Timur telah memperpanjang status siaga darurat bencana Gunung Lewotobi Laki-laki hingga 96 hari, terhitung pada 27 September hingga 31 Desember 2024. Keputusan tersebut tertuang melalui Keputusan Bupati Flores Timur Nomor: BPBD.300.2.2.5/020/BID.KL/IX/2024.

Bencana ini melanda dua kecamatan yaitu  Wulanggitang yang terdiri dari Desa Pululera, Nawokote, Hokeng Jaya, Klatanlo, Boru dan Boru Kedang. 

Sementara, di kecamatan Ile Bura melanda Desa Dulipali, Nobo, Nurabelen dan Riang Rita, sedangkan di Kecamatan Titehena berpengaruh pada empat desa, yaitu Desa Konga, Kobasoma, Bokang Wolomatang dan Watowara.

Editor: Rizky Agustian

TEMPO.CO, Jakarta - Kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang dilengkapi dengan cip.

Dokumen yang juga dikenal dengan istilah KTP-el tersebut diterbitkan oleh perangkat pemerintah kabupaten (pemkab) atau pemerintah kota (pemkot) yang bertanggung jawab dalam urusan administrasi kependudukan.

e-KTPwajib dimiliki oleh warga negara Indonesia (WNI) yang telah berusia 17 tahun, sudah menikah, atau pernah menikah, serta warga negara asing (WNA) yang tinggal di Indonesia dengan persyaratan tertentu.

KTP-el diperlukan untuk berbagai kegiatan pelayanan publik, termasuk mendaftar seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) hingga membuka rekening bank.

Karena memiliki ukuran yang ringkas, yaitu sekitar 85,6 mm x 53,98 mm dan umumnya dibawa kemana-mana saat bepergian, kualitas e-KTP berisiko menurun, seperti lapisan plastik laminasi yang terkelupas atau foto buram. Lantas, bagaimana cara mengurus e-KTP yang rusak?

Syarat Mengurus e-KTP yang Rusak

Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dirjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Teguh Setyabudi mengatakan prosedur pengurusan e-KTP rusak sangat sederhana, karena tidak memerlukan laporan kehilangan dari kepolisian. Dia menyebut bahwa masyarakat hanya perlu datang ke kantor Dukcapil setempat.

“Mengurus KTP-el yang hilang atau rusak tidak dipungut biaya, sehingga masyarakat dapat secara langsung datang ke kantor Dukcapil setempat untuk mencetak ulang,” kata Teguh di Jakarta, Senin, 7 Oktober 2024, seperti dikutip dari laman Direktorat Jenderal (Ditjen) Dukcapil Kemendagri.

Dia menjelaskan, masyarakat yang ingin mengurus e-KTP rusak hanya perlu membawa e-KTP yang rusak dan fotokopi kartu keluarga (KK). Ketentuan tersebut, menurut dia, telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

“Cukup bawa KTP-el yang rusak bersama denganfotokopiKK. Dukcapil akan cetak KTP-el baru dengan data yang sudah ada di sistem,” ucap Teguh. Selain itu, menurut dia, e-KTP yang rusak bisa diurus di Dinas Dukcapil mana saja di seluruh Indonesia, tanpa harus pulang ke alamat asal.

Dengan demikian, syarat-syarat dokumen yang harus disiapkan untuk mengurus e-KTP rusak adalah:

-e-KTP yang rusak dan akan diganti.

-Fotokopi KK.

Tak hanya itu, pemohon juga wajib melapor kepada perangkat pemerintah kabupaten/kota melalui camat, lurah, atau kepala desa terkait e-KTP rusak. Pelaporan dilakukan paling lambat 14 hari sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013.

“Dalam hal KTP-el rusak atau hilang, penduduk pemilik KTP-el wajib melapor kepada instansi pelaksana melalui camat atau lurah/kepala desa paling lambat 14 hari dan melengkapi surat pernyataan penyebab terjadinya rusak atau hilang,” bunyi Pasal 64 ayat (9) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013.

Cara Mengurus e-KTP yang Rusak

Berikut langkah-langkah untuk mengurus e-KTP yang rusak secara mudah:

Offline

-Siapkan dokumen-dokumen yang dipersyaratkan.

-Datang ke kantor Dinas Dukcapil setempat.

-Ajukan permohonan cetak e-KTP pengganti.

-Selanjutnya, pemohon akan diminta mengisi formulir peristiwa kependudukan atau F-1.02.

-Apabila diperlukan, maka pemohon akan menjalani pengambilan foto, data sidik jari, dan perekaman retina mata.

-Tunggu proses pencetakan e-KTP baru

Online

Selain datang langsung ke kantor Dinas Dukcapil, masyarakat dapat mengajukan permohonan penggantian e-KTP karena rusak secara daring (online).

Namun, metode secara daring tersebut bergantung pada kebijakan di masing-masing daerah, misalnya Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta yang menyediakan portal Akses Langsung Pelayanan Dokumen Kependudukan Cepat dan Akurat atau Alpukat Betawi alpukat-dukcapil.jakarta.go.id.

Kemudian, ada Pemkot Cimahi, Jawa Barat dengan Layanan Publik Kecamatan-Kelurahan Kota Cimahi (Lapakami)lapakami.cimahi.kota.go.id/layanan/cetak-ktp.

Kabupaten Badung, Bali dengan laman akudicari.badungkab.go.id; Pemkot Pekanbaru, Riau dengan situs appdukcapil.pekanbaru.go.id; serta sebagainya.

Bisnis.com, BATAM - Dua ruas jalan inpres telah rampung dibangun di Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau (Kepri). Kedua jalan tersebut menghubungkan Tanjungbatu-Sawang dan Simpang Batu 14-Pelabuhan Tanjung Berlian.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepri Rodi Yantari mengatakan pembangunan dua jalan tersebut merupakan bagian dari Program Inpres Jalan Daerah (IJD) Pemerintah Pusat tahun 2023 melalui Balai Pelaksanaan Jalan Kepri, yang juga merupakan perwakilan Kementerian PUPR di Kepri.

"Ada 16 ruas jalan di seluruh kabupaten dan kota se-Kepri. Total anggaran IJD tahun 2023 itu sebesar Rp589,91 miliar," terang Rodi, Senin (28/10/2024).

Ruas-ruas jalan yang ditangani melalui program ini merupakan hasil usulan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepri beserta pemerintah daerah.

Untuk Kabupaten Karimun, salah satu ruas yang ditangani adalah Jalan Tanjungbatu–Sawang yang berstatus jalan provinsi.

Pekerjaan penanganan jalan tersebut dilaksanakan oleh Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kepri dengan anggaran sebesar Rp45,7 miliar pada tahun 2023.

Ruas jalan Tanjungbatu-Sawang yang dibangun berupa jalan aspal memiliki panjang 18,20 kilometer dengan lebar 6 meter.

Selain itu, Pemprov Kepri juga telah membangun ruas jalan Simpang Batu 14-Pelabuhan Tanjung Berlian Karimun.

Dana pekerjaan bersumber dari Dana Bagi Hasil (DBH) Sawit pada APBD Provinsi Kepri tahun anggaran 2023 senilai Rp1,85 miliar. "Pelaksanaan pekerjaan pada ruas tersebut berlanjut pada tahun ini," katanya lagi.

Jalan yang dibangun pada tahun 2023 sepanjang 250 meter dan lebar 6 meter dengan konstruksi jalan beton bertulang dan aspal AC-WC.

"Untuk tahun ini, dananya masih bersumber dari dari DBH Sawit Tahun 2024 senilai Rp1,64 miliar sepanjang 200 meter dan lebar 6 meter berkontruksi beton bertulang aspal AC-WC," pungkasnya.(K65)

DEPOK, KOMPAS.com - Upaya petugas pemadam kebakaran (damkar) di Kota Depok dalam memadamkan kobaran api rupanya tidak dilengkapi dengan peralatan yang memadai.

Hal tersebut pada akhirnya berdampak buruk kepada keselamatan petugas damkar maupun proses pemadaman api.

Terbaru, seorang petugas damkar Depok bernama Martinnius Reja Panjaitan (31) gugur usai memadamkan kebakaran rumah potong ayam di Pasar Cisalak, Cimanggis, Kota Depok, pada Jumat (18/10/2024).

Martinnius diduga meninggal karena keracunan karbon monoksida lantaran ia dan petugas damkar lainnya tak menggunakan masker saat memadamkan api di Pasar Cisalak.

"Enggak pakai masker (semua petugas), karena enggak ada barangnya. Peralatannya enggak ada, akhirnya ya celaka. Orang kalau enggak ada peralatan kerja kan ya celaka," kata pengacara Deolipa selaku kuasa hukum petugas damkar Depok kepada Kompas.com, Selasa (22/10/2024).

Peralatan tidak memadai dan rusak

Deolipa menegaskan bahwa peralatan petugas damkar di Kota Depok tidak memadai dan rusak.

"Memang enggak ada masker, kan peralatannya pada rusak di Damkar itu. Masker juga enggak ada, jadi enggak ada alat pelindung sama sekali," kata Deolipa.

Menurut Deolipa, para petugas damkar Depok selalu berada dalam bayang-bayang bahaya. Sebab, mereka harus bekerja tanpa perlengkapan yang memadai.

"Jadi kayak kita mau perang tapi enggak dikasih senjata atau peluru, cuma tangan kosong," tegasnya.

Ia pun mengkritik anggaran untuk damkar yang setiap tahunnya terus cair, tetapi tidak diimbangi dengan penyediaan peralatan yang memadai.

"Anggarannya ada untuk beli-beli, tapi barangnya enggak ada, sudah lama kan. Jadi sudah hampir setahun kita ributin itu, tapi Pemkot Depok cuek-cuek saja," jelasnya.

Bekerja tak sesuai SOP

Petugas UPT Damkar dan Penyelamatan Cimanggis, Sandi Butar Butar, menyebutkan, proses pemadaman kebakaran di Pasar Cisalak tak sesuai prosedur operasional standar (standard operating procedure/SOP) lantaran para petugas damkar yang bertugas, termasuk Martinnius, tidak memakai masker Self-Contained Breathing Apparatus (SCBA).

Masker tersebut merupakan alat pernapasan bertekanan udara yang harus digunakan petugas damkar saat memadamkan api agar tidak menghirup asap kebakaran.

"Selama ini (saat memadamkan kebakaran) kita memang enggak pernah pakai masker itu (SCBA)," ungkap Sandi saat dihubungi Kompas.com, Selasa.

Sandi menyampaikan, UPT Damkar dan Penyelamatan Cimanggis hanya punya dua masker SCBA. Jumlah ini jauh dari cukup untuk digunakan oleh para petugas damkar saat memadamkan kebakaran.

Mirisnya, kedua masker SCBA yang ada malah tak bisa digunakan sehingga hanya terpajang begitu saja di kantor UPT Damkar dan Penyelamatan Cimanggis.

"Maskernya itu kadang bisa, kadang enggak gitu. Selang buat mengalirkan oksigennya itu memang sudah terkendala, sudah rusak, sudah bertahun-tahun. Jadi pas dipakai malah kita enggak bisa napas," jelas Sandi.

Sandi mengungkapkan, kedua masker SCBA itu sudah rusak sejak lama, sekitar delapan tahunan.

Dalam kurun waktu tersebut, Dinas Damkar Kota Depok tak memedulikan soal masker SCBA untuk para petugas damkar.

"(Soal masker SCBA) enggak pernah diperhatikan. Dulu pernah ada pengadaan masker untuk bomber (masker respirator), masker itu dibagikan sama mereka (Dinas Damkar Kota Depok) untuk satu tim, itu delapan (petugas). Tapi masker yang dibagikan cuma tiga, jadi makainya bergantian, itu juga (pembagian masker) udah lama, sebelum Covid-19," ujar Sandi.

"Tapi karena maskernya sudah dipakai bergantian, sudah lama, ya udah rusak, sudah enggak layak, sebenarnya sudah enggak dipakai lagi sama anak-anak (petugas damkar)," sambungnya.

Karena sudah rusak, Sandi dan petugas damkar lainnya sempat meminta masker respirator yang baru ke Dinas Damkar Kota Depok.

Namun, permintaan masker respirator yang diajukan tidak pernah ditanggapi oleh pihak terkait.

Warga bakal gugat Pemkot Depok

Belasan warga Kota Depok bakal melayangkan gugatan masyarakat (citizen lawsuit) terhadap Pemerintah Kota (Pemkot) Depok karena dianggap lalai dan tidak memprioritaskan kebutuhan rakyatnya.

Gugatan ini salah satunya berangkat dari kasus gugurnya Martinnius usai bertugas tanpa peralatan yang memadai.

"Kita gugat karena akhirnya menimbulkan korban jiwa kan?" tutur Deolipa.

Deolipa menyebut, setahun terakhir, sejumlah pihak telah melayangkan kritik terhadap Pemkot Depok terkait bobroknya peralatan dan kesejahteraan petugas damkar.

Namun, belum ada upaya nyata yang dilakukan pemkot untuk memperbaiki situasi tersebut.

"Sudah ada hampir setahun kita ributin itu (peralatan damkar rusak), tapi juga kan Pemkot Depok cuek-cuek saja itu kan, malah pencitraan kan," katanya.

Akibat pengabaian itu, kata Deolipa, masyarakat banyak dirugikan, bukan hanya kalangan petugas damkar.

"Ini kan persoalan bukan persoalannya almarhum Martin dengan Pemkot Depok atau damkar, ini sudah jadi persoalan masyarakat. Jadi masyarakat kan dirugikan gara-gara begini," lanjutnya.

Adapun citizen lawsuit adalah mekanisme yang bisa dilakukan masyarakat untuk meminta pertanggungjawaban penyelenggara negara atas kelalaian dalam memenuhi hak warga.

Deolipa mengatakan, gugatan itu akan dilayangkan oleh belasan warga Depok dari wilayah yang berbeda-beda.

"Mungkin ada sekitar 10-15 oranglah, kampung dan kecamatannya beda-beda. Ada yang dari Sukmajaya, dari Sawangan, ada yang dari Pasar Agung," ungkapnya.

Dari jumlah tersebut, beberapa di antaranya merupakan petugas pemadam kebakaran. Deolipa yakin, masyarakat yang ikut melayangkan gugatan jumlahnya bertambah.

"Jadi sebagian petugas damkar mungkin sekitar 3-4 orang, kemudian sisanya adalah masyarakat umum," tutur Deolipa.

Rencananya, gugatan belasan warga yang ditujukan kepada wali kota, wakil wali kota, dan kepala dinas Kota Depok ini akan dilayangkan pada pekan depan.

"Gugatan ini akan dilayangkan di minggu depan, lagi persiapan (materi) buat gugatannya," tuturnya.

(Penulis: Dinda Aulia Ramadhanty | Editor: Irfan Maullana, Fitria Chusna Farisa)