Sumber: Reuters | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -RIYADH. Arab Saudi mencatat defisit anggaran sebesar 30 miliar riyal (US$8 miliar) pada kuartal ketiga 2024.

Mengutip Reuters Senin (4/11), menurut pernyataan Kementerian Keuangan Arab Saudi, defisit anggaran ini disebabkan lantaran harga minyak yang lebih rendah membebani pendapatan.

Total pengeluaran kerajaan mencapai 339 miliar riyal pada kuartal III-2024 karena terus menghabiskan banyak uang untuk program transformasi Visi 2030 yang bertujuan untuk mendiversifikasi ekonomi dari ketergantungannya yang besar pada sektor minyak.

Sementara itu, total pendapatan mencapai 309 miliar riyal pada kuartal ketiga, dengan pendapatan minyak sebesar 191 miliar riyal dan pendapatan non-minyak sebesar 118 miliar riyal.

Menteri Keuangan Mohammed Al Jadaan pada pertemuan puncak investor di Riyadh minggu lalu mengatakan, Arab Saudi menggandakan perombakan ekonomi bernilai miliaran dolar.

Meskipun telah mempercepat upaya untuk meningkatkan pertumbuhan nonmigas, minyak masih menjadi andalan ekonomi, dan di tengah harga minyak yang lebih rendah dan produksi, pendapatan pemerintah telah menurun.

Kerajaan sedang meninjau belanja, di mana beberapa proyek Visi 2030 akan ditunda atau dikurangi dan yang lainnya diprioritaskan.

Sebuah jajak pendapat Reuters memperkirakan ekonomi Saudi tumbuh 1,3% tahun ini, sedikit lebih rendah dari proyeksi IMF yang baru-baru ini direvisi sebesar 1,5%, dan termasuk yang paling lambat di blok Dewan Kerjasama Teluk.

Produksi minyak diperkirakan akan meningkat tahun depan, mendorong pemulihan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.
Sektor nonmigas saat ini menyumbang lebih dari 50% PDB. Meskipun ada beberapa pelemahan tahun ini, pertumbuhan ekonomi Arab Saudi diperkirakan masih sekitar 4%. ($1 = 3,7557 riyal)

Bisnis.com, JAKARTA — Ekonom mewaspadai adanya potensi defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dapat melebihi ketentuan 3% di masa pemerintahan Prabowo Subianto.

Ekonom Bright Institute Awalil Rizky menyoroti proyeksi International Monetary Fund (IMF) bahwa belanja negara akan terus naik secara nominal meski secara rasio stabil di kisaran 16% dalam lima tahun mendatang.

Pada dasarnya, Awalil menjelaskan proyeksi IMF tersebut mengindikasikan bahwa pemerintah melakukan disiplin fiskal dengan rasio terhadap PDB yang stabil.

Meski demikian, proyeksi dari lembaga internasional tersebut dipandang Awalil belum mempertimbangkan rencana belanja Prabowo yang berpotensi menambah belanja negara.

“Jadi kalau nanti ada tambahan-tambahan janji-janji kampanye yang mau dipenuhi yang sekilas sudah akan menambah pada belanja. Kecuali ada pengurangan pada belanja yang lain. Maka grafik [belanja dan defisit] ini bisa berubah,” tuturnya dalam Webinar Proyeksi IMF Ekonomi Indonesia Tidak Kinclong, Selasa (29/10/2024).

Padahal, IMF memproyeksikan bahwa rasio defisit APBN hingga 2029 akan cenderung menurun namun tetap di atas 2% dari PDB. Itu pun, dengan anggapan adanya disiplin belanja.

Sementara Prabowo memiliki sederet program untuk mewujudkan janji kampanyenya, seperti makan bergizi gratis yang dimulai dengan Rp71 triliun pada tahun depan.

“Kalau nanti pemerintahan baru ini menambahi program-program lalu tidak mengurangi yang lain-lain, maka ini bisa jebol. Kemungkinan untuk mengubah undang-undang menjadi boleh melampaui 3% sangat mungkin terjadi,” ungkapnya.

Pada akhirnya, jika defisit semakin melebar, otomatis utang pemerintah akan semakin bertambah dan berpotensi menembus angka Rp12.900 triliun pada akhir kepemimpinannya di 2029.

Sebelumnya, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengakui adanya tambahan anggaran untuk mengakomodir program Prabowo Subianto senilai Rp8 triliun yang tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Dengan penambahan ini, maka anggaran program quick win dalam APBN 2025 mendatang naik dari Rp113 triliun menjadi Rp121 triliun.

Program quick win adalah suatu langkah inisiatif yang mudah dan cepat dicapai dalam waktu satu tahun untuk mengawali pelaksanaan. Program lainnya yang dijanjikan selama kampanye lalu adalah makan bergizi gratis yang diambil dari pos anggaran nonK/L, yakni cadangan pendidikan

Kemenkeu menyampaikan bahwa keberadaan anggaran nonK/L ini sebagai bentuk fleksibilitas APBN.

Sementara untuk tahun depan, pemerintah merencanakan defisit APBN senilai Rp616,2 triliun atau menjelaskan 2,53% dari PDB.

Jakarta -

Presiden Prabowo Subianto akan mendapatkan anggaran belanja dari APBN senilai Rp 3.621 triliun pada tahun 2025. Tepatnya, Prabowo diberikan uang belanja senilai Rp 3.621.313.743.500.000.

Hal ini tercantum dalam UU Nomor 62 tahun 2024 tentang APBN 2025. Undang-undang tersebut disusun pada era terakhir Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi). Dalam APBN 2025, Prabowo Subianto diperkirakan akan memiliki defisit anggaran hingga Rp 616 triliun lebih.

Defisit anggaran ini jadi tantangan yang dihadapi oleh Prabowo. Defisit ini merupakan dampak langsung dari kebijakan fiskal agresif yang dilakukan oleh pemerintahan sebelumnya.

"Defisit anggaran ini merupakan akumulasi dari utang yang diambil pada masa Presiden Jokowi untuk membiayai berbagai proyek infrastruktur strategis. Proyek-proyek ini memang berhasil mendongkrak pertumbuhan ekonomi dalam jangka pendek, tetapi beban pembiayaan utangnya kini harus ditanggung oleh pemerintahan baru," ujar kata pengamat Hardjuno Wiwoho dalam keterangannya, Senin (28/10/2024).

Hardjuno menjelaskan, selamat ini kebijakan fiskal cenderung ekspansif lantaran adanya pembangunan infrastruktur yang juga masif. Untuk itu, pemerintah pun menarik utang untuk membiayai sebagian proyek yang tidak memakai APBN.

"Utang ini memberikan manfaat bagi pembangunan infrastruktur, tetapi efek jangka panjangnya kini dirasakan dalam bentuk defisit anggaran," tambahnya.

Adapun defisit sebesar Rp 616 triliun di 2025 sebagiannya akan ditutup juga dengan utang.

"Ini bukan kebijakan yang bisa langsung diubah. Presiden Prabowo mewarisi situasi fiskal yang sudah penuh dengan tekanan utang. Meski beliau mulai mengelola anggaran pada 2025, kebijakan yang dibuat pemerintahan sebelumnya masih sangat mempengaruhi ruang gerak fiskal pemerintah baru," kata Hardjuno.

Namun demikian, Hardjuno optimis bahwa pemerintahan Prabowo akan mengambil langkah-langkah yang teliti dalam mengatasi situasi ini.

Pada rapat kabinet pertama setelah dilantik, Prabowo menegaskan pentingnya pengelolaan keuangan yang lebih hati-hati, terutama terkait pengawasan terhadap potensi kebocoran anggaran dan korupsi.

"Teliti, itu yang ditekankan Presiden Prabowo. Beliau berkomitmen untuk memastikan anggaran negara digunakan dengan efektif dan tepat sasaran, tanpa kebocoran dan tanpa korupsi," ujar Hardjuno, mengutip pernyataan Prabowo di rapat tersebut.

Dalam upaya mengelola defisit dan utang yang diwariskan, pemerintahan Prabowo juga menekankan pentingnya penguatan pengawasan keuangan negara. Prabowo menegaskan bahwa pemberantasan korupsi dan kebocoran anggaran menjadi prioritas utama dalam pemerintahan barunya.

"Pemerintahan Prabowo Subianto sudah menunjukkan komitmen yang kuat untuk melakukan audit dan pengawasan ketat terhadap setiap penggunaan anggaran. Ini adalah langkah penting untuk mengurangi beban fiskal negara yang semakin berat karena utang-utang lama. Program-program pembangunan akan terus berjalan, tetapi dengan pengawasan ketat agar tidak terjadi kebocoran anggaran," tambah Hardjuno.

Menurut Hardjuno, pemerintahan Prabowo harus menyeimbangkan antara pembiayaan defisit dengan kebutuhan untuk menjaga pertumbuhan ekonomi dan melindungi kepentingan rakyat.

Salah satu langkah yang bisa dilakukan adalah dengan memastikan investasi di sektor produktif yang memiliki dampak jangka panjang bagi ekonomi nasional, sembari menjaga efisiensi belanja negara.

"Dengan mengurangi risiko korupsi dan kebocoran anggaran, serta mengarahkan utang pada sektor-sektor yang produktif, saya percaya pemerintahan Prabowo mampu mengelola defisit ini dengan lebih baik, meskipun tantangan yang diwariskan cukup berat," tutupnya.

Hardjuno menyarankan bahwa pengelolaan defisit ini memerlukan kebijakan fiskal yang disiplin dan berhati-hati, serta reformasi struktural dalam pengelolaan utang.
"Pemerintahan Prabowo harus lebih fokus pada efisiensi dan memastikan bahwa utang digunakan untuk kepentingan rakyat secara luas, bukan hanya untuk melanjutkan proyek-proyek yang bersifat jangka pendek," pungkas Hardjuno.

(fdl/fdl)

Jakarta -

Kabinet Merah Putih era Presiden Prabowo Subianto berisikan 48 kementerian, jumlah yang sangat banyak bila dibandingkan dengan pemerintahan sebelumnya. Sejumlah pihak mengkhawatirkan akan terjadi peningkatan beban keuangan negara.

Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu memastikan, jumlah kementerian yang membengkak ini tidak akan mengganggu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Sudah kita hitung, semuanya bisa terserap," kata Anggito, kepada wartawan di depan Akmil Magelang, Jawa Tengah, Minggu (27/10/2024).

Lebih lanjut, Anggito pun juga turut menyampaikan kesannya selama mengikuti retreat atau pembekalan kabinet selama 3 hari terakhir. Menurutnya, acara ini membantunya dan para jajaran Kabinet Merah Putih lainnya untuk saling bertukar pikiran.

"Yang paling berharga dari pertemuan ini, kita menjadi bounding. Kenal dengan seluruh anggota kabinet. Kita tukar-menukar pikiran, bagaimana untuk bisa melaksanakan program-program dari presiden," ujarnya.

Menurutnya, gelaran pembekalan di Akademi Militer (Akmil) Magelang ini merupakan cara pendisiplinan menggunakan cara militer atau military way, bukan militeristik.

"Artinya cara kita mendisiplinkan, bekerjasama, dan kita fokus pada pekerjaan. Tidak ada pamrih, tidak ada kepentingan-kepentingan, tidak ada benturan kepentingan. Kita semuanya bekerja untuk Merah Putih," kata dia.

Sebagai tambahan informasi, Prabowo membentuk kabinet baru yang berisikan 49 menteri. Jumlah ini belum ditambah dengan wakil menteri yang secara total menjadi 105 orang.

Angka ini tergolong sangat banyak jika dibandingkan kabinet sebelumnya. Belum lagi sejumlah nama utusan khusus dan badan baru yang diikutsertakan Prabowo dalam mendukung kabinet dengan nama Merah Putih ini.

Adik Presiden Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo, sebelumnya sempat merespons tentang komentar cabinet gemuk ini. Hashim menyebut masyarakat khawatir bahwa kabinet gemuk butuh anggaran besar dengan hasil yang sedikit.

Namun, Hashim menyebut Prabowo bakal melakukan evaluasi dalam 6 bulan ke depan bagi Menteri dan Wakil Menteri yang performanya kurang. Meski mengakui kabinet Prabowo gemuk, namun yang terpenting adalah hasil yang dikerjakan oleh kementerian tersebut.

"Ini agak gemuk memang, tapi yang penting outputnya apa. Kalau kabinet yang lebar, yang gemoy ini, kalau bisa outputnya luar biasa ya saya kira itu," katanya dalam diskusi di Menara Kadin, Jakarta Selatan, Rabu (23/10/2024).

Sebelum resmi dilantik sebagai Wakil Menteri Keuangan Kabinet Merah Putih, Thomas Djiwandono sempat buka suara soal hal ini. Katanya, telah dipersiapkan untuk penganggaran KL baru tersebut. Hal ini sudah dicadangkan dalam APBN 2025 dalam pos Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN).

"Dirjen anggaran dan saya sudah bertemu dengan Menteri PAN-RB untuk menampung anggaran-anggaran itu. Itu sudah dicadangkan, angkanya belum bisa dikasih tahu karena KL-nya belum ada. Sudah ada di pos BA BUN," kata Thomas, dalam acara Media Gathering di Anyer, Banten, Rabu (25/9/2024).

Sementara itu, Kepala Pusat Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara BKF Kementerian Keuangan Wahyu Utomo mengatakan, rencana penambahan KL ini telah dicermati dengan baik. Antisipasi pun juga telah dilakukan melalui APBN pos belanja Non-KL.

"Dinamika reorganisasi di kelembagaan mungkin nanti ada beberapa KL bertambah, kemudian dipisah, itu tentu kita cermati. Tapi itu sudah kita hitung memungkinkan ditampung di belanja non-KL tadi," kata Wahyu, dalam sesi terpisah.

Dengan demikian, pemerintah telah menyiapkan skema sehingga nantinya penambahan KL ini tidak akan membebani belanja APBN. Selaras dengan itu, target defisit dijaga tetap di 2,53%.

(shc/rrd)

Jakarta: Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dinilai akan menghadapi tantangan besar dalam mengelola defisit anggaran yang diproyeksikan mencapai Rp616 triliun pada 2025. Defisit ini merupakan dampak langsung dari kebijakan fiskal agresif yang dilakukan oleh pemerintahan sebelumnya.

Pengamat? hukum dan pegiat antikorupsi, Hardjuno Wiwoho mengatakan, defisit anggaran ini merupakan akumulasi dari utang yang diambil pada masa Presiden Joko Widodo untuk membiayai berbagai proyek infrastruktur strategis. Meskipun berhasil menggerakan ekonomi, namun beban utang yang ditanggung cukup besar.

"Proyek-proyek ini memang berhasil mendongkrak pertumbuhan ekonomi dalam jangka pendek, tetapi beban pembiayaan utangnya kini harus ditanggung oleh pemerintahan baru," ujar Hardjuno saat dihubungi di Jakarta, Sabtu, 26 Oktober 2024.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025, yang disahkan pada 17 Oktober 2024 telah memperkirakan defisit anggaran sebesar Rp 616 triliun. Sebagian besar defisit ini ditutup melalui pembiayaan utang sebesar Rp 775 triliun, yang merupakan konsekuensi dari kebijakan utang sebelumnya.

"Ini bukan kebijakan yang bisa langsung diubah. Presiden Prabowo mewarisi situasi fiskal yang sudah penuh dengan tekanan utang. Meski beliau mulai mengelola anggaran pada 2025, kebijakan yang dibuat pemerintahan sebelumnya masih sangat mempengaruhi ruang gerak fiskal pemerintah baru," kata Hardjuno.

Baca juga: Swasembada Pangan Jadi Cara Memastikan Kemampuan Memberi Makan Rakyat

Namun ia optimis pemerintahan Prabowo akan mengambil langkah-langkah yang teliti dalam mengatasi situasi ini. Pada rapat kabinet pertama setelah dilantik, Prabowo menegaskan pentingnya pengelolaan keuangan yang lebih hati-hati, terutama terkait pengawasan terhadap potensi kebocoran anggaran dan korupsi.

"Teliti, itu yang ditekankan Presiden Prabowo. Beliau berkomitmen untuk memastikan anggaran negara digunakan dengan efektif dan tepat sasaran, tanpa kebocoran dan tanpa korupsi," ujar dia.

Dalam upaya mengelola defisit dan utang yang diwariskan, pemerintahan Prabowo juga menekankan pentingnya penguatan pengawasan keuangan negara. Bahkan Presiden Prabowo menegaskan bahwa pemberantasan korupsi dan kebocoran anggaran menjadi prioritas utama dalam pemerintahan barunya.

"Ini adalah langkah penting untuk mengurangi beban fiskal negara yang semakin berat karena utang-utang lama. Program-program pembangunan akan terus berjalan, tetapi dengan pengawasan ketat agar tidak terjadi kebocoran anggaran," tambah Hardjuno.

Menurutnya, pemerintahan Prabowo juga harus menyeimbangkan antara pembiayaan defisit dengan kebutuhan untuk menjaga pertumbuhan ekonomi dan melindungi kepentingan rakyat. Salah satu langkah yang bisa dilakukan adalah dengan memastikan investasi di sektor produktif serta menjaga efisiensi belanja negara.

"Saya percaya pemerintahan Prabowo mampu mengelola defisit ini dengan lebih baik, meskipun tantangan yang diwariskan cukup berat. Pemerintahan Prabowo harus lebih fokus pada efisiensi dan memastikan bahwa utang digunakan untuk kepentingan rakyat secara luas, bukan hanya untuk melanjutkan proyek-proyek yang bersifat jangka pendek," ujarnya.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(END)

Jakarta -

Presiden Prabowo Subianto diperkirakan akan memiliki defisit anggaran hingga Rp 616 triliun lebih di 2025. Ini merupakan tahun pertama Prabowo mengelola anggaran secara penuh.

Hal ini tercantum dalam UU Nomor 62 tahun 2024 tentang APBN 2025. Undang-undang tersebut disusun pada era terakhir Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi). Beleid itu pun masih diteken oleh Jokowi pada 17 Oktober 2024, 3 hari sebelum pemerintahan berganti.

Secara rinci defisit di tahun 2025 akan mencapai Rp 616.186.060.243.000. Defisit tersebut akan ditutup pemenuhannya lewat pembiayaan anggaran oleh APBN.

"Jumlah anggaran Pendapatan Negara Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, lebih kecil dari pada jumlah anggaran Belanja Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, sehingga dalam Tahun Anggaran 2025 terdapat defisit anggaran sebesar Rp 616.186.060.243.000 yang akan dibiayai dari Pembiayaan Anggaran," bunyi pasal 23 dikutip dari UU 62 tahun 2024, Kamis (24/10/2024).

Pembiayaan anggaran sendiri paling besar akan melakukan penarikan utang dengan perkiraan sebesar Rp 775.867.469.094.000. Kemudian ada juga pembiayaan investasi sebesar negatif Rp 154.501.300.000.000,00

Lalu pemberian pinjaman sebesar negatif Rp 5.442.108.851.000 dan pembiayaan lainnya sebesar Rp 262.000.000.000.

Di pasal 24 dijelaskan dalam hal anggaran diperkirakan defisit melampaui target yang ditetapkan dalam APBN, Pemerintah dapat menggunakan dana SAL, penarikan pinjaman tunai, penerbitan SBN, dan atau pemanfaatan saldo kas Badan Layanan Umum sebagai tambahan pembiayaan.

"Ketentuan lebih lanjut mengenai perkiraan defisit melampaui target serta penggunaan dana SAL, penarikan Pinjaman Tunai, SBN, dan/atau saldo kas Badan Layanan Umum sebagai tambahan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan," bunyi pasal 24 ayat 4.

Simak Video: DPR Setujui APBN Prabowo-Gibran, Belanja Negara Rp 3.621 T

[Gambas:Video 20detik]

(hal/kil)

Reporter: Tim KONTAN | Editor: Ridwal Prima Gozal

KONTAN.CO.ID - Pemerintah secara aktif menjalankan belanja negara untuk memenuhi sasaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yaitu mendukung pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Secara konsisten, pemerintah mengalokasikan anggaran untuk berbagai program prioritas dan mengelola keuangan negara secara bijak.

Meskipun demikian, adanya gap antara pengeluaran negara dan penerimaan negara mendorong pemerintah untuk mencari sumber pembiayaan tambahan. Oleh sebab itu, penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) dan penarikan pinjaman menjadi instrumen pembiayaan yang efektif untuk menutup defisit anggaran dan menjalankan roda pembangunan. Melalui pengelolaan utang yang cermat, pemerintah berupaya memenuhi kebutuhan pembiayaan APBN dan membangun pasar SBN domestik. Penerbitan SBN dan penarikan pinjaman dilakukan secara efisien, seimbang antara biaya dan risiko, serta akseleratif mendukung peran APBN sebagai peredam guncangan dan menjaga momentum pertumbuhan.

Pemenuhan target pembiayaan tetap on-track dengan cost of fund yang terkendali. Per 31 Agustus 2024, dari desain pembiayaan anggaran APBN 2024 yang ditetapkan sebesar Rp522,8 triliun, telah terealisasi sebesar Rp291,9 triliun. Seiring pertumbuhan ekonomi yang positif, tren rasio utang pascapandemi pun terus menurun. Dari 40,73% terhadap PDB di 2021 menjadi 39,70% di 2022; 39,21% di 2023; dan 38,49% PDB per Agustus 2024. Rasio utang Indonesia juga tercatat relatif lebih rendah dibandingkan dengan negara-negara lain di kawasan dan global. “Kita tentu dalam berutang tidak cuma besaran saja yang kita cermati atau kita kelola. Tapi juga risikonya harus sesuai,” ujar Direktur Strategi dan Portofolio Pembiayaan Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Riko Amir dalam acara Media Gathering di Anyer, Banten, Kamis (26/09/2024).

Riko lanjut menerangkan risiko utang pemerintah berada dalam kondisi terkendali dan terkelola baik. Hal ini setidaknya dapat terlihat dari pengelolaan risiko nilai tukar dan jatuh tempo. Nilai tukar menjadi salah satu risiko yang patut diwaspadai karena komposisi utang valas pemerintah sebelum tahun 2019 sangat tinggi. Namun, pemerintah berhasil terus menurunkan porsi utang dengan mata uang valas terhadap total outstanding utang. Dari 37,9% porsi utang valas di 2019, berhasil terus diturunkan menjadi hanya 27,9% per Agustus 2024. “Jika terjadi kenaikan nilai tukar, kita terdampak tapi tidak langsung collapse gitu ya. Karena ada 27,9% saja yang terdampak, sisanya (72,1% tidak terdampak karena) dalam porsi rupiah,” ungkap Riko.

Selanjutnya, dari sisi jatuh tempo. Rata-rata tertimbang jatuh tempo utang (average time to maturity) pemerintah berkisar 7,95 tahun per Agustus 2024. “Kami memandang untuk jatuh tempo, tenor yang ideal, yang save bagi pemerintah adalah antara 8 sampai 10 tahun. Untuk per Agustus (2024) ini kita di 7,95 tahun. Itu artinya rata- rata seluruh utang kita akan jatuh tempo di 7,95 tahun. Jadi, tidak tiba tiba melonjak di tahun pertama tinggi, tahun keduanya sangat rendah, tahun ketiganya sangat tinggi. Dan kita profiling utang kita dalam kondisi yang lebih merata,” ungkapnya.

Riko lanjut menjelaskan, hal penting lainnya yang perlu diperhatikan ketika berutang, khususnya dalam denominasi valas adalah peringkat kredit (credit rating) karena dengan credit rating yang baik, cost atau biaya yang dikeluarkan dapat lebih efisien.Dengan kinerja pengelolaan utang yang baik, credit rating Indonesia telah mencapai investment grade dengan outlook stabil dari berbagai lembaga pemeringkat internasional. Terkini, S&P pada 30 Juli 2024 mempertahankan peringkat kredit Indonesia pada level BBB outlook stabil dengan pertimbangan prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia yang kuat, pengelolaan APBN yang prudent, dan beban utang pemerintah yang relatif rendah.

Pemerintah konsisten juga berhasil menjaga defisit APBN dalam batas aman. Hingga tahun 2019, defisit terjaga di bawah 3% PDB. Di masa pandemi Covid-19 meskipun defisit melebar hingga 6,1% PDB untuk membiayai penanganan pandemi, dengan pengelolaan APBN yang prudent, fleksibel, dan responsif, defisit mampu kembali lebih cepat dari yang direncanakan, ke level 2,35% PDB. Dan terus membaik hingga mencapai 1,61% PDB di 2023. Untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, defisit tahun 2025 didesain dalam batas yang dapat dikendalikan di kisaran 2,53%.

Untuk membiayai APBN yang ekspansif, terarah, dan terukur, pemerintah merencanakan pembiayaan anggaran 2025 sebesar Rp616,186.1 triliun. Terdiri dari pembiayaan utang senilai Rp775,867.5 triliun dan non utang senilai Rp159,681.4 triliun.Pembiayaan utang sebesar Rp775,867.5 triliun itu berasal dari penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) senilai Rp642,562.0 triliun dan pinjaman senilai Rp133,305.4 triliun. Pinjaman Rp133,305.4 triliun tersebut terdiri dari pinjaman luar negeri Rp128,1 triliun yang diperuntukkan pembiayaan defisit APBN dan pengelolaan portofolio utang, serta pinjaman kegiatan untuk mendukung prioritas nasional. Dan pinjaman dalam negeri sebesar Rp5,2 triliun.

Sementara itu, strategi pembiayaan utang 2025 akan ditempuh antara lain dengan mengendalikan rasio utang terhadap PDB dalam batas aman untuk mendukung keberlanjutan APBN, mengutamakan sumber utang dalam negeri, mengembangkan instrumen pendalaman pasar keuangan domestik, dan memperluas basis investor.Pemerintah juga terus mengembangkan pembiayaan kreatif dan berkelanjutan, mengembangkan skema pengelolaan kewajiban utang, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan utang.“Pemerintah terus mewaspadai dampak tekanan global. Kita selalu menjaga pembiayaan utang tersebut on track dan tetap antisipatif. Pembiayaan APBN hadir untuk melindungi masyarakat dan menjaga momentum pemulihan ekonomi,” pungkas Riko. (cs/rn)

Reporter: Avanty Nurdiana | Editor: Avanty Nurdiana

KONTAN.CO.ID - WASHINGTON. Defisit perdagangan AS menyempit tajam pada bulan Agustus karena ekspor meningkat ke rekor tertinggi. Data ini menunjukkan perdagangan tidak berdampak besar pada pertumbuhan ekonomi pada kuartal ketiga.

Kesenjangan perdagangan yang lebih kecil dari perkiraan yang dilaporkan oleh Departemen Perdagangan pada Selasa menambah data tentang pasar tenaga kerja dan belanja konsumen yang menunjukkan bahwa ekonomi tetap kokoh pada kuartal terakhir.

Kekuatan ekonomi tidak berdampak pada ekspektasi bahwa Federal Reserve akan memangkas suku bunga lagi bulan depan. Namun, hal itu memperkuat pandangan bank sentral AS tidak perlu mengejar penurunan suku bunga setengah persen lagi.

"Laporan ini menunjukkan perdagangan bersih mendukung pertumbuhan PDB pada bulan Agustus," kata Carl Weinberg, kepala ekonom High Frequency Economics. Dia menambahkan, jika angka-angka Juli dan Agustus digabungkan, perdagangan bersih tetap stagnan sejauh ini di kuartal ketiga, tidak ada penambahan atau pengurangan signifikan terhadap pertumbuhan PDB sejauh ini.

Kesenjangan perdagangan menyusut 10,8% menjadi US$ 70,4 miliar, yang terkecil dalam lima bulan, dari US$ 78,9 miliar yang direvisi pada Juli, menurut data Biro Analisis Ekonomi Departemen Perdagangan.

Ekonom yang disurvei oleh Reuters memperkirakan defisit perdagangan akan menyempit menjadi US$ 70,6 miliar dari US$ 78,8 miliar yang dilaporkan sebelumnya pada Juli.

Ekspor meningkat 2% ke rekor US$ 271,8 miliar. Ekspor barang melonjak 2,5% menjadi US$ 179,4 miliar, level tertinggi sejak September 2022. Ekspor didorong kenaikan barang modal sebesar US$ 1,7 miliar ke rekor tertinggi, sebagian besar mencerminkan peralatan telekomunikasi, pesawat sipil, aksesori komputer, serta mesin industri lainnya.

Namun, ekspor semikonduktor turun.

Ekspor barang konsumsi meningkat US$ 1 miliar, terangkat persediaan farmasi. Ekspor perlengkapan dan material industri meningkat karena penurunan minyak mentah sebesar US$ 1,1 miliar lebih dari diimbangi oleh kenaikan emas nonmoneter sebesar US$ 1,5 miliar.

Kendaraan otomotif, suku cadang, dan mesin meningkat, didorong ekspor mobil penumpang. Ekspor nonminyak bumi mencapai rekor tertinggi sebagaimana halnya barang-barang lainnya.

Ekspor jasa juga naik US$ 0,9 miliar ke level tertinggi sepanjang masa sebesar US$ 92,3 miliar di tengah kenaikan perjalanan serta barang dan jasa pemerintah. Namun ekspor jasa transportasi turun.

Impor turun 0,9% menjadi US$ 342,2 miliar. Impor barang turun 1,4% menjadi US$ 274,3 miliar, ditarik penurunan perlengkapan dan material industri sebesar US$ 3,9 miliar serta penurunan emas nonmoneter sebesar US$ 1,2 miliar.

Impor minyak mentah turun US$ 1 miliar. Impor kendaraan bermotor, suku cadang, dan mesin turun US$ 1,3 miliar, terbebani mobil penumpang.

Namun, impor barang lain mencapai yang tertinggi sejak Desember 2021. Impor barang melonjak pada bulan-bulan sebelumnya karena bisnis bergegas mengirim untuk mengantisipasi tarif yang lebih tinggi serta pemogokan pekerja dermaga minggu lalu, yang hanya berlangsung selama tiga hari.

Impor jasa meningkat US$ 0,7 miliar ke level tertinggi sepanjang masa sebesar US$ 67,9 miliar di tengah kenaikan biaya perjalanan dan penggunaan kekayaan intelektual. Namun, impor jasa transportasi menurun.

Ketika disesuaikan dengan inflasi, defisit perdagangan barang turun 8,9% menjadi US$ 88,6 miliar. Rata-rata defisit perdagangan barang riil untuk bulan Juli dan Agustus kira-kira sama dengan rata-rata untuk kuartal kedua.

Perdagangan telah mengurangi produk domestik bruto selama dua kuartal berturut-turut. Estimasi pertumbuhan untuk kuartal ketiga saat ini setinggi 3,2% tingkat tahunan. Sementara pada April-Juni, perekonomian AS tumbuh 3%.

Jakarta -

Jumlah utang pemerintah selama Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjabat konsisten mengalami kenaikan. Tercatat dalam 10 tahun terakhir, jumlah utang pemerintah ini bertambah hampir Rp 6.000 triliun.

Deputi III Kantor Staf Presiden (KSP) Bidang Perekonomian, Edy Priyono, mengatakan kondisi ini dapat terjadi karena pendapatan pemerintah lebih kecil dibanding jumlah pengeluaran alias defisit. Menurut Edy, hal ini jadi pekerjaan rumah untuk pemerintahan selanjutnya yang dipimpin Prabowo Subianto.

"Kenyataannya adalah bahwa utang kita semakin besar, ini menjadi tantangan pemerintahan yang akan datang, dan utang ini munculnya dari mana? utang ini munculnya dari defisit anggaran. Defisit munculnya dari mana? Karena kita mau belanja lebih besar daripada pendapatan," jelas Edy dalam seminar 'Evaluasi Satu Dekade Pemerintahan Jokowi', Kamis (3/10/2024).

Dalam paparannya, Edy menyampaikan rata-rata pertumbuhan utang pemerintah dari 2014 sampai 2023 sebesar 13,8% per tahun (termasuk periode pandemi). Dalam hal ini posisi utang pemerintah naik dari Rp 2.605 triliun pada 2014 menjadi Rp 8.445 triliun per 2023 kemarin.

Meski dalam beberapa indikator jumlah ini masih bisa diatasi, menurutnya beban pembayaran bunga utang setiap tahun yang kian membesar ini dapat mempersempit ruang fiskal. Sebab porsi pembayaran utang terhadap total belanja negara meningkatkan dari 11% pada 2014 lalu menjadi 20% pada 2023 kemarin.

"Utang kita terus meningkat, banyak kritik, dan itu benar, kita nggak mau sembunyikan itu. Sekarang ini posisinya hampir atau sekitar 20% dari pengeluaran kita, belanja kita, itu digunakan untuk membayar cicilan utang," papar Edy.

Menurutnya yang menjadi masalah, pada 2014-2023 kondisi keseimbangan primer (total pendapatan negara dikurangi pengeluaran, di luar pembayaran bunga utang) selalu negatif atau defisit. Artinya untuk membayar cicilan utang, pemerintah harus mengambil utang baru.

"Keseimbangan primer itu kita negatif. Keseimbangan primer yang negatif itu artinya untuk membayar cicilan utang kita harus mengambil utang baru. Ini menjadi tantangan ya," katanya.

"Meskipun kalau mau dari sisi positifnya ya masih bisa, utang pemerintah sekarang kan kurang dari 40% terhadap PDB, Sedangkan Undang-Undang keuangan negara itu mengizinkan kita sampai 60% itu tidak masalah. Dari sisi itu oke," sambung Edy.

Ia mengatakan satu-satunya cara untuk menyelesaikan masalah utang pemerintah yang kian membengkak ini adalah dengan mengurangi defisit anggaran. Baik itu dengan meningkatkan pendapatan negara atau mengurangi belanja/pengeluaran.

"Ya defisitnya harus dikurangi, defisitnya dikurangi either menambah pendapatan, penerimaan pajak dan itu nanti jadi beban dari mungkin kita semua atau mengurangi belanja," ucapnya.

(fdl/fdl)

Jakarta -

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengaku heran mengapa orang Indonesia jika mendengar kata utang seperti kesetrum. Apalagi jika pemerintah menambah utang untuk pembangunan.

"Karena di Indonesia itu i don't know why, kalau kata utang itu kayak seperti kesetrum orang itu. Berarti jago yang dulu mengcreate seterumnya itu," ujar dia dalam acara Lesson Learned from Indonesia Fiscal Reform for the Last 8 Years, dikutip dari YouTube Solusi BCA, Senin (30/9/2024).

Sri Mulyani mengatakan selama ini dia berjuang untuk pembangunan Indonesia. Melalui utang sendiri, dia mengatakan bukan soal nominalnya tetapi bagaimana negara mampu untuk memanfaatkan uang tersebut.

"Seperti pengelolaan negara, so basically its not about apakah nominal naik. Karena kalau nominal naik, GDP naik, revenue naik, itu merupakan perjuangan saya sih," ungkapnya.

Meski begitu, Sri Mulyani menilai utang yang dilakukan negara tetap baik dengan komitmen menjaga defisitnya. Menurutnya, jika membutuhkan pembangunan, maka yang perlu dilakukan untuk memenuhi memang dari utang ataupun pajak.

"Thats all so good karena kemudian di antara menteri-menteri keuangan saya akan sampaikan bahwa Indonesia appetite untuk defisit menjadi kecil. Kalau minta apa apa harus ada, apa-apa harus dibangun memang harus ada resource either dari utang atau melalui pajak," pungkasnya.

(ada/rrd)

Jakarta: Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) terjadi saat pengeluaran pemerintah melebihi penerimaan, memaksa negara untuk meminjam guna menutupi selisihnya. Penyebabnya bisa berupa peningkatan belanja pembangunan atau penurunan pendapatan akibat krisis ekonomi.

Jika dibiarkan, defisit yang berkepanjangan dapat mengganggu stabilitas ekonomi dan menurunkan kepercayaan investor, serta meningkatkan beban utang.

Oleh karena itu, pengelolaan defisit APBN menjadi fokus utama pemerintah dalam menjaga keseimbangan fiskal dan mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, sekaligus mencegah dampak negatif pada keuangan negara. Berikut penjelasannya, dilansir laman Kemenkeu dan OCBC.

Strategi menurunkan defisit APBN

"Bagaimana cara menurunkan defisit APBN di bawah tiga persen? Langkahnya adalah dengan meninjau kembali struktur ekonomi serta komposisi APBN, baik dari sisi pendapatan maupun pengeluaran negara," ungkap Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara, dilansir laman Kemenkeu.
Di tengah meningkatnya ketidakpastian global, APBN harus tetap berperan sebagai penyangga ekonomi. Suahasil Nazara menekankan pentingnya menjaga kesehatan APBN melalui konsolidasi fiskal dengan menurunkan defisit di bawah tiga persen dari PDB.

Menurut dia, hal ini dapat dicapai dengan meninjau kembali struktur ekonomi dan APBN, termasuk penerimaan serta belanja negara. Kinerja positif APBN perlu terus didorong agar ekonomi tetap pulih.

Selain itu, koordinasi erat antara kebijakan fiskal dan moneter sangat penting untuk menjaga stabilitas keuangan, terutama dalam menghadapi tantangan global.

Baca juga: APBN 2024 Defisit Rp 153,7 Triliun: Arti dan Dampaknya Bagi Ekonomi Indonesia

APBN defisit di Agustus 2024, bagaimana cara mengatasinya?

Pemerintah mengatasi defisit APBN melalui beberapa langkah strategis, antara lain:

1. Peningkatan pendapatan

Pemerintah berusaha untuk meningkatkan pendapatan negara dengan cara mengoptimalkan pajak dan mengurangi kehilangan pendapatan. Ini terlihat dari pencapaian pendapatan yang mencapai 63,4 persen dari target yang ditetapkan.

2. Pengelolaan belanja

Belanja negara dikelola pada hal-hal yang paling penting, seperti kebutuhan Pemilu dan bantuan sosial. Ini membuat pertumbuhan belanja tetap tinggi, yaitu 15,3 persen dibandingkan tahun lalu.

3. Menjaga keseimbangan primer

Pemerintah memastikan keseimbangan primer tetap positif, dengan surplus mencapai Rp161,8 triliun. Ini berarti pendapatan negara cukup untuk menutupi pengeluaran tanpa menghitung utang.

4. Optimalisasi APBN sebagai penyangga ekonomi

APBN dioptimalkan untuk menjaga stabilitas ekonomi dan mendukung pertumbuhan yang berkelanjutan, terutama saat menghadapi tantangan ekonomi global.

5. Pemantauan dan penyesuaian

Pemerintah terus memantau kondisi ekonomi, seperti inflasi dan kepercayaan konsumen, untuk melakukan penyesuaian kebijakan yang diperlukan agar pertumbuhan ekonomi tetap positif.

Dengan langkah-langkah strategis ini, pemerintah berkomitmen untuk mengatasi defisit APBN dan menjaga kesehatan ekonomi negara. Peningkatan pendapatan melalui optimasi pajak, pengelolaan belanja yang tepat, serta pemeliharaan keseimbangan primer menunjukkan keseriusan dalam mengelola keuangan negara.

Selain itu, optimasi APBN sebagai penyangga ekonomi dan pemantauan kondisi ekonomi yang terus menerus akan membantu mengurangi dampak ketidakpastian global. Melalui upaya tersebut, diharapkan defisit dapat ditekan di bawah tiga persen dan stabilitas ekonomi tetap terjaga, mendukung pertumbuhan yang berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat. (Nanda Sabrina Khumairoh)


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(AHL)

Banten -

Kementerian dan Lembaga (KL) di pemerintahan Presiden Terpilih Prabowo Subianto disebut-sebut akan menggemuk dengan penambahan beberapa kementerian dan lembaga negara. Hal ini lantaran akan ada penambahan sejumlah badan baru hingga pemecahan kementerian.

Adapun jumlah kementerian sendiri di era Kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat ini, total ada 34 kementerian. Sedangkan pemerintah diberikan ambang batas maksimum hingga 44 kementerian.

Lalu, apakah penambahan KL ini akan membuat belanja APBN bengkak?

Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) II Thomas Djiwandono mengatakan, pihaknya telah menyiapkan untuk penganggaran KL baru tersebut. Hal ini sudah dicadangkan dalam APBN 2025 dalam pos Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN).

"Dirjen anggaran dan saya sudah bertemu dengan Menteri PAN-RB untuk menampung anggaran-anggaran itu. Itu sudah dicadangkan, angkanya belum bisa dikasih tahu karena KL-nya belum ada. Sudah ada di pos BA BUN," kata Thomas, dalam acara Media Gathering di Anyer, Banten, Rabu (25/9/2024).

Sementara itu, Kepala Pusat Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara BKF Kementerian Keuangan Wahyu Utomo mengatakan, rencana penambahan KL ini telah dicermati dengan baik. Antisipasi pun juga telah dilakukan melalui APBN pos belanja Non-KL.

"Dinamika reorganisasi di kelembagaan mungkin nanti ada beberapa KL bertambah, kemudian dipisah, itu tentu kita cermati. Tapi itu sudah kita hitung memungkinkan ditampung di belanja non-KL tadi," kata Wahyu, dalam sesi terpisah.

Dengan demikian, pemerintah telah menyiapkan skema sehingga nantinya penambahan KL ini tidak akan membebani belanja APBN. Selaras dengan itu, target defisit dijaga tetap di 2,53%.

"Jadi kan clue-nya ada dua, kita mendukung transisi yang efektif namun tetap menjaga APBN itu sehat dan kredibel," ujarnya.

"Dinamika itu kita cermati, kita akomodasi. Tapi dalam framework pengelolaan fiskal yang sehat, defisit tetap dikendalikan di 2,53%. Jadi nanti dinamikanya akan diakomodasi di belanja non-KL," sambungnya.

Pemerintahan Jokowi sendiri telah memberikan ruang diskresi dalam APBN 2025 untuk pemerintahan berikutnya melakukan penyesuaian. Diskresi sendiri diberikan dalam rangka memberikan ruang fleksibilitas dalam APBN. Hal ini diperlukan agar APBN bisa lebih responsif dalam mendukung proses transisi pemerintahan.

"Kemudian transisi ini kan juga harus dikawal, biar berjalan efektif. Artinya apa? APBN itu harus ada salah satu belanja yang fleksibel. Kalau APBN nggak fleksibel, itu nggak akan responsif. Makanya, di dalam APBN itu selalu ada ruang-ruang untuk fleksibilitas. Salah satunya adalah belanja," terangnya.

Namun demikian, Wahyu menekankan ruang-ruang fleksibilitas ini tetap harus dijalankan dengan mengacu pada payung hukum yang berlaku. Dalam konteks ini, fleksibilitas tercantum dalam Undang-Undang APBN.

Simak Video: Kala Prabowo Bakal Usung Konsep Zaken Kabinet

[Gambas:Video 20detik]

(shc/rrd)