Bisnis.com, JAKARTA — DPR RI mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara pada Kamis (19/9/2024).

Pengesahan ini dilakukan dalam rapat paripurna ke-7 masa persidangan I tahun sidang 2024-2025 di Gedung Nusantara II DPR, Senayan, Jakarta. Rapat tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Lodewijk Freidrich Paulus.

“Apakah Rancangan Undang-Undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara dengan penyempurnaan rumusan sebagaimana di atas apakah dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang?" tanya Lodewijk kepada anggota rapat.

Setelah mendapat persetujuan dari anggota rapat, Lodewijk mengucapkan terima kasih dan mengetuk palu sidang.

Sebelum pengesahan itu, Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Achmad Baidowi alias Awiek menyampaikan penyusunan RUU Kementerian Negara ini bertujuan untuk memudahkan presiden dalam menyusun kementerian negara.

“Dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, demokratis dan efektif,” katanya dalam rapat.

Lebih lanjut, Awiek pun memaparkan enam perubahan yang disepakati dalam RUU Kementerian Negara. Pertama, penyisipan Pasal 6A terkait pembentukan kementerian tersendiri yang didasarkan pada sub urusan pemerintahan sepanjang memiliki keterkaitan ruang lingkup urusan pemerintahan.

Kedua, penyisipan Pasal 9A terkait penulisan, pencantuman, dan/atau pengaturan unsur organisasi dapat dilakukan perubahan oleh presiden. Nami, sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan.

Ketiga, penghapusan penjelasan Pasal 10 sebagai akibat putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 79/PUU-IX/2011. Keempat, perubahan Pasal 15 dan penjelasannya terkait jumlah kementerian yang ditetapkan sesuai dengan kebutuhan presiden.

Kelima, perubahan judul Bab VI menjadi Hubungan Fungsional Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Lembaga Non Struktural dan Lembaga Pemerintah lainnya.

“Perubahan ini sebagai konsekuensi atas penyesuaian terminologi lembaga nonstruktural yang diatur dalam perubahan Pasal 25,” pungkas Awiek.

Terakhir, terkait penambahan ketentuan mengenai tugas pemantauan dan peninjauan terhadap undang-undang di Pasal II.

“Kami mohon agar diputuskan dalam rapat paripurna yang terhormat ini, sebelum RUU disetujui menjadi undang-undang,” tutup dia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menggelar rapat paripurna untuk mengesahkan sejumlah rancangan undang-undang (RUU) di antaranya RUU Kementerian Negara dan Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres).

Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Lodewijk Freidrich Paulus dan Rachmat Gobel di Gedung MPR/DPR, Jakarta, Kamis (19/9/2024).

Dalam rapat hadir 48 anggota dan sebanyak 260 orang izin atau hadir dari jauh.

"Menurut catatan dari Sekretariat Jenderal DPR RI daftar hadir dalam rapat paripurna DPR hari ini telah di tandatangani oleh 48 orang dan izin 260 orang dari 570 anggota DPR RI dan dihadiri oleh seluruh fraksi yang sda di DPR RI," kata Lodewijk di rapat.

Dengan demikian, menurut Lodewijk, rapat dinyatakan sudah kuorum dan terbuka untuk untuk umum.

"Kami nyatakan terbuka dan terbuka untuk umum," ujar dia.

Lodewijk menjelaskan rapat paripurna hari ini membahas sejumlah hal termasuk penetapan RUU Kementerian Negara dan Wantimpres menjadi undang-undang.

Berikut daftar keputusan yang diambil dalam rapat paripurna hari ini:

1. Pembicaraan Tingkat Il/Pengambilan Keputusan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang APBN Tahun Anggaran 2025;

2. Pembicaraan Tingkat Il/Pengambilan Keputusan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden;

3. Pembicaraan Tingkat Il/Pengambilan Keputusan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara;

4. Pembicaraan Tingkat Il/Pengambilan Keputusan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;

5. Persetujuan Permohonan Pertimbangan Pemberian Kewarganegaraan Republik Indonesia, dilanjutkan dengan pengambilan keputusan.

6. Penetapan Mitra Kerja Badan Gizi Nasional, dilanjutkan dengan pengambilan keputusan;

7. Penetapan Rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tentang Pemberian Penghargaan kepada Anggota DPR RI pada Akhir Masa Keanggotaan, dilanjutkan dengan pengambilan keputusan.

Bisnis.com, JAKARTA - Badan Legislasi (Baleg) DPR dan pemerintah telah sepakat soal penghapusan batasan jumlah kementerian dalam Revisi Undang-Undang (RUU) Kementerian Negara.

Wakil Ketua Baleg DPR RI Achmad Baidowi atas Awiek menyampaikan bahwa sesuai revisi Pasal 15 dalam RUU Kementerian Negara, kini jumlah kementerian bakal mengacu pada kebutuhan Presiden.

Dengan adanya perubahan pada Pasal 15 yang mengatur batasan jumlah kementerian, maka jumlah keseluruhan kementerian paling banyak 34 diubah menjadi sesuai kebutuhan presiden dengan memperhatikan efektivitas penyelenggaraan pemerintah.

"Jumlah keseluruhan Kementerian yang dibentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14 ditetapkan sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan oleh Presiden," dalam Pasal 15 RUU Kementerian Negara yang dibacakan Awiek di DPR RI, Senin (9/9/2024).

Selanjutnya, DPR dan pemerintah juga sepakat untuk menyisipkan Pasal 6A di antara Pasal 6 dan Pasal 7. Pasal 6A ini mengatur tentang pembentukan kementerian dapat dilakukan sepanjang memiliki terkait dengan ruang lingkup urusan pemerintahan sesuai Pasal 5 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3).

Selanjutnya, di antara Pasal 9 dan Pasal 10 disisipkan juga satu Pasal 9A yang pada intinya memberikan kewenangan terhadap Presiden untuk merombak unsur organisasi.

"Dalam hal terdapat Undang-Undang yang menuliskan, mengatur, dan/ atau mencantumkan unsur organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Presiden dapat melakukan perubahan unsur organisasi dimaksud dalam peraturan pelaksanaan sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan," bunyi Pasal 9A.

Sebagai informasi, kesepakatan itu diambil pada Rapat Pleno pengambilan tingkat I RUU Kementerian Negara bersama pemerintah, di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (9/9/2024).

Sebanyak sembilan fraksi dan perwakilan pemerintah Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas dan Menkumham Supratman Andi Agtas telah setuju agar RUU Kementerian Negara bisa disahkan menjadi Undang-Undang.

Ketua Baleg DPR RI Wihadi Wiyanto memimpin pengambilan keputusan tingkat satu terhadap RUU Kementerian Negara tersebut.

"Setelah bersama-sama kita mendengarkan pandangan saksi dan dari sembilan fraksi semua menyatakan setuju. Selanjutnya kami meminta persetujuan rapat, apakah hasil pembahasan RUU Kementerian Negara dapat diproses sesuai peraturan perundang-undangan?" tanya Wihadi dan disetujui oleh peserta rapat.

Wihadi kemudian mengetok palu untuk mengesahkan RUU Kementerian Negara yang nantinya hasil ini akan dibawa ke rapat paripurna untuk disahkan menjadi UU.

Bisnis.com, JAKARTA - Badan Legislasi (Baleg) DPR menyepakati Revisi Undang-Undang (RUU) Nomor 38 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara untuk disahkan menjadi undang-undang di rapat paripurna.

Berdasarkan pantauan Bisnis di lokasi, kesepakatan itu diambil setelah rapat panitia kerja atau panja bersama dengan Menkumham Supratman Andi Agtas dan Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas.

Adapun, kesepakatan itu diambil pada Rapat Pleno pengambilan tingkat I RUU Kementerian Negara bersama pemerintah, di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (9/9/2024).

Sebanyak sembilan fraksi telah setuju agar RUU Kementerian Negara disahkan menjadi Undang-Undang. Masing-masing fraksi menyampaikan pandangannya dan menyatakan sepakat agar RUU tersebut disahkan menjadi UU.

Ketua Baleg DPR Wihadi Wiyanto memimpin pengambilan keputusan tingkat satu terhadap RUU Kementerian Negara tersebut.

"Setelah bersama-sama kita mendengarkan pandangan saksi dan dari sembilan fraksi semua menyatakan setuju. Selanjutnya kami meminta persetujuan rapat, apakah hasil pembahasan RUU Kementerian Negara dapat diproses sesuai peraturan perundang-undangan?" tanya Wihadi dan disetujui oleh peserta rapat.

Awiek kemudian mengetok palu untuk mengesahkan RUU Kementerian Negara yang nantinya hasil ini akan dibawa ke rapat paripurna untuk disahkan menjadi UU.

Sebagai informasi, terdapat sejumlah revisi RUU Kementerian Negara itu, mulai Pasal 6A yang disisipkan di antara Pasal 6 dan Pasal 7. Pasal 6A ini mengatur tentang pembentukan kementerian dapat dilakukan sepanjang memiliki terkait dengan ruang lingkup urusan pemerintahan sesuai Pasal 5 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3).

Selanjutnya, di antara Pasal 9 dan Pasal 10 disisipkan juga satu Pasal 9A yang pada intinya memberikan kewenangan terhadap Presiden untuk merombak unsur organisasi.

"Dalam hal terdapat Undang-Undang yang menuliskan, mengatur, dan/ atau mencantumkan unsur organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Presiden dapat melakukan perubahan unsur organisasi dimaksud dalam peraturan pelaksanaan sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan," bunyi Pasal 9A.

Adapun, Pasal 15 yang terkait dengan jumlah kementerian kini telah diubah menjadi sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintah oleh presiden.

Bisnis.com, JAKARTA - Badan Legislasi (Baleg) DPR menyampaikan urgensi untuk mengebut pengesahan RUU tentang Kementerian Negara.

Wakil Ketua DPR Achmad Baidowi atau Awiek mengatakan urgensi pengesahan RUU itu lantaran terkait dengan fleksibilitas dalam mendukung visi-misi presiden.

Contohnya, pada program kerja makan bergizi gratis Presiden Terpilih dan Wakil Presiden Terpilih Prabowo-Gibran. Dalam hal ini, perlu ada badan badan baru untuk menaungi program tersebut.

"Jangan sampai visi-misi presiden terbelenggu oleh struktural kelembagaan yang terbatas, contohnya programnya ada makan-makanan bergizi, kan membutuhkan badan, yang seperti itu tidak perlu lagi kita merujuk harus mengubah terus ada kementerian yang dipecah," ujar Awiek di DPR, Senin (9/9/2024).

Dia juga menambahkan, usulan fleksibilitas itu diusulkan dalam Pasal 6A oleh pemerintah dan Pasal 10A DPR RI soal perombakan pada kementerian.

Selanjutnya, Awiek juga menegaskan bahwa saat ini pihaknya belum menetapkan penambahan jumlah kementerian pada RUU Kementerian Negara. Pasalnya, hal tersebut masih bergantung pada kebutuhan Presiden.

Adapun, politisi asal PPP itu juga mengaku serba salah terkait dengan proses pengesahan RUU yang dinilai terkesan dikebut.

"Ya kita kalau lambat dimarahin, lambat membahas Undang-Undang, kalau cepat dimarahin, dikomplain, nanti dilaporkan lagi," pungkasnya.