JAKARTA, KOMPAS.com - Tim Dewan Etik Perkumpulan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi), Saiful Mujani, menyatakan akan mengeluarkan salah satu lembaga survei yang terbukti melanggar kode etik Persepi.

Saiful menjelaskan, sebelum memutuskan untuk mengeluarkan lembaga tersebut, pihaknya akan melakukan tahapan-tahapan untuk membuktikan adanya pelanggaran etik.

"Kalau pelanggaran itu etik berat, artinya ada unsur kesengajaan memanipulasi data, misalnya. Kami akan berikan sanksi berat, artinya yang melakukan itu kami keluarkan dari Persepi," kata Saiful saat dihubungi Kompas.com, Jumat (25/10/2024).

Selain pengeluaran dari perhimpunan, Persepi juga akan memberikan opini publik mengenai tanggung jawab lembaga tersebut dalam melakukan survei.

"Kami akan berikan opini kepada publik secara resmi bahwa lembaga kami tidak bertanggung jawab terhadap data-data yang dirilis atau survei-survei yang dilakukan oleh lembaga ini," tambah Saiful.

Sebagai informasi, berdasar survei terbaru yang dirilis Lembaga Survei Indonesia (LSI) pada Rabu (23/10/2024), pasangan Pramono-Rano memperoleh elektabilitas sebesar 41,6 persen, sedangkan pasangan RK-Suswono mendapatkan 37,4 persen.

Satu hari setelah survei LSI, Kamis (24/10/2024), lembaga survei Poltracking merilis hasil survei yang menunjukkan pasangan Pramono-Rano memiliki elektabilitas sebesar 36,4 persen, sementara pasangan RK-Suswono memperoleh angka 51,6 persen.

Survei LSI dilakukan dalam rentang waktu 10-17 Oktober 2024 dengan 1.200 responden, sementara survei Poltracking dilakukan dari 10-16 Oktober 2024 dengan 2.000 responden.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pendiri Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), Prof Saiful Mujani, menilai ada kejanggalan yang dilakukan Golkar usai memilih untuk mengusung Ridwan Kamil pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jakarta 2024.

“Saya melihat ada kejanggalan di situ (Golkar memajukan Ridwan Kamil pada Pilkada Jakarta), kalau dilihat secara politik,” kata Saiful dalam program ROSI di Kompas TV, Kamis (8/8/2024).

Kejanggalan yang dimaksud oleh Saiful berkaitan dengan peluang kemenangan Ridwan Kamil yang jauh lebih besar apabila maju pada Pilkada Jawa Barat (Jabar) ketimbang Pilkada Jakarta.

Menurut Saiful, Golkar seharusnya bisa mendapatkan kursi di DPR lebih banyak apabila Ridwan Kamil yang merupakan kadernya memenangkan pertarungan pada Pilkada Jabar.

"Bagaimanapun bagi Golkar sebagai sebuah partai politik jumlah kursi itu yang utama ya, tujuannya adalah mengumpulkan kursi sebanyak-banyak di DPR. Kalau berbicara itu, jauh lebih banyak Jawa Barat," jelas Saiful.

"Jadi, memenangkan Ridwan Kamil di Jawa Barat itu jauh lebih strategis bagi Partai Golkar ketimbang memenangkan Ridwan Kamil di Jakarta yang belum tentu menang," sambungnya.

Dengan majunya Ridwan Kamil di Jakarta, menurut Saiful, menjadi kemenangan bagi Partai Gerindra pada Pilkada Jabar.

Sebab, kandidat pesaing Ridwan Kamil di Jabar adalah kader Gerindra, yakni Dedi Mulyadi.

“Dengan sendirinya itu adalah sebuah kemenangan besar bagi Gerindra, karena pesaing kedua setelah Ridwan Kamil adalah kader Gerindra, Dedi Mulyadi, kemungkinan akan terpilih sebagai gubernur di Jawa Barat. Itu kemenangan bagi Gerindra, kekalahan bagi Golkar,” tuturnya.

Sebelumnya, Partai Golkar memutuskan untuk mengusung kadernya yang juga mantan Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil (RK) maju pada Pilkada Jakarta 2024.

Itu artinya, Golkar kini telah sepaham dengan Partai Gerindra yang terus-terusan ngotot Ridwan Kamil berkeinginan maju di Jakarta.

“Ya kan sudah jelas kalau Jawa Barat begitu (dukung Dedi Mulyadi), Jakarta siapa? Masih nanya? Apalagi Jakarta-nya KIM plus,” ujar Airlangga pada awak media, Jumat (2/8/2024).

“Ya itu yang kita, Pak Dedi di sana (Pilkada Jabar), berarti OTW RK (ke Pilkada Jakarta) jadi benar. Mungkin baliho dipasang lagi kali ya. Bagaimana? Setuju enggak?” kata Sekjen Golkar Letjen (Purn) Lodewijk Paulus menegaskan pernyataan Airlangga.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pendiri Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), Prof. Saiful Mujani, menilai bahwa warga Jakarta akan merugi apabila Pilkada Jakarta 2024 mendatang hanya diikuti oleh satu pasangan calon (paslon) tunggal melawan kotak kosong.

"Masyarakat rugi karena pilihannya terbatas, apabila hanya satu calon melawan kotak kosong," kata Saiful dalam program Rosi di Kompas TV, Kamis (8/8/2024).

Menurut Saiful, persaingan pada Pilkada Jakarta seharusnya bisa sama seperti Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 yang lalu.

Hal ini, kata Saiful, bertujuan untuk menjaga irama kontestasi politik nasional sehingga persaingan antara kubu Anies, Ganjar Pranowo, dan Prabowo Subianto pada Pilpres 2024 lalu tetap terjaga.

"Kalau ini dipertahankan (kubu Anies, Ganjar, dan Prabowo), kita akan punya komposisi yang menarik dan sesuai dengan aspirasi masyarakat DKI Jakarta," kata Saiful.

"Karena nanti yang bersaing cukup bagus dan menarik, mencerminkan aspirasi yang berkembang dalam masyarakat, ada Anies, Ahok (kubu Ganjar), dan Ridwan Kamil (kubu Prabowo) untuk Pilkada Jakarta. Siapa pun yang menang tidak soal, yang penting ada persaingan. Ada pilihan untuk orang Jakarta dan masyarakat Jakarta tidak dirugikan," imbuhnya.

Diberitakan sebelumnya, Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus yang kini telah sepakat mengusung Ridwan Kamil diprediksi bakal melawan kotak kosong pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Daerah Khusus Jakarta 2024.

KIM Plus merupakan koalisi partai politik yang beranggotakan anggota KIM ditambah partai politik di luar anggota KIM.

Direktur Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno menyebut hal itu mungkin saja terjadi apabila Partai Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) bergabung dengan KIM Plus.

"Saya kira publik menganggap tiga partai di luar KIM dan PDI-P sangat mungkin berkoalisi dengan kubu KIM. Jika itu terjadi maka bisa dipastikan Pilkada Jakarta akan melawan kotak kosong," kata Adi dalam Obrolan Newsroom di Youtube Kompas.com, Selasa (6/8/2024).

Adi menilai sikap ketiga partai politik tersebut belakangan ini mulai berubah, terutama terkait dengan arah dukungan terhadap Anies Baswedan.

Nasdem, misalnya. Pernyataan Bendahara Umum Partai Nasdem Ahmad Sahroni yang mengatakan bahwa partainya belum tentu memberikan rekomendasi kepada Anies menjadi indikasi terjadinya perubahan sikap politik.

Perubahan yang sama juga terjadi di tubuh PKB yang sejak awal telah pasang badan mendukung Anies.

Namun, sikap tersebut belakangan ini berubah setelah PKS mengajukan sosok Sohibul Iman untuk menjadi calon pendamping Anies.

"PKB sekali pun paling awal menyatakan dukungan ke Anies, itu kan belakangan tidak terlalu ngotot, bahkan tidak happy ketika ada proposal politik dari PKS tentang duet Anies dan Sohibul Iman," ujar Adi.

Adi menambahkan, perubahan sikap juga terjadi pada PKS yang baru-baru ini memberikan batas waktu kepada Anies untuk bisa menjaring partai politik.

Menurutnya, adanya permintaan batas waktu tersebut menunjukkan perubahan dari sikap PKS terhadap Anies.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pendiri Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), Prof. Saiful Mujani, menilai bahwa elektabilitas tinggi yang dimiliki oleh Anies Baswedan tak menjadi jaminan baginya untuk didaftarkan oleh partai politik (parpol) sebagai calon gubernur pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jakarta 2024.

Saiful mengatakan, Anies baru bisa didaftarkan dalam Pilkada Jakarta bergantung pada konvergensi kepentingan elite parpol.

"Elektabilitas Anies Itu kan diukurnya dari aspirasi pemilih dan aspirasi pemilih itu bisa mewujud, menjelma menjadi real secara politik apabila bertemu dengan kepentingan para elite ini," kata Saiful dalam program ROSI di Kompas TV, Kamis (8/8/2024).

"Apabila tidak ketemu, dia (Anies) tidak akan menjadi apa-apa, tidak akan didaftarkan ke KPU sebagai calon," sambungnya.

Saiful menyebut, hal yang demikian lumrah dilakukan parpol saat akan mencalonkan seseorang menjadi kepala daerah.

Jadi, sehebat apa pun Anies, kata Saiful, dia tidak akan bisa dimajukan sebagai calon gubernur Jakarta apabila tidak bertemu dengan kepentingan elite parpol.

"Begitu susahnya bisa menjadi calon di dalam pilkada dan itu yang dialami oleh Anies," tuturnya.

Sebagai informasi, berdasarkan hasil survei Litbang Kompas pada Juni 2024, Anies tercatat menempati posisi teratas secara elektoral pada Pilkada Jakarta, yakni mencapai 29,8 persen.

Kemudian, posisi kedua ditempati oleh Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, yakni 20 persen.

Sementara itu, elektabilitas mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil (RK) menempati posisi ketiga, yakni 8,5 persen.

Di bawah ketiga nama itu, terdapat sejumlah nama-nama lainnya yang muncul mendapatkan dukungan kurang dari 3 persen, termasuk Erick Thohir dan Andika Perkasa.

Dalam survei ini juga dijabarkan terkait potensi keterpilihan serta penolakan responden pada setiap tokoh yang tercatat digadang-gadang menjadi bakal calon gubernur Jakarta.

Survei periodik dengan metode wawancara tatap muka ini melibatkan 400 responden. Pada metode ini, tingkat kepercayaan 95 persen dan margin of error penelitian lebih kurang 4,9 persen.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pendiri Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), Prof. Saiful Mujani, menyatakan bahwa wacana kotak kosong pada Pilkada Jakarta 2024 merupakan sebuah penghinaan bagi pemilih di Jakarta.

Pernyataan itu disampaikan Saiful dalam program ROSI yang tayang di Kompas TV, Kamis (8/8/2024).

"Jakarta ini kota. Secara sosial, ekonomi, terutama pendidikan (warga Jakarta) relatif lebih baik dari rata-rata orang Indonesia. (Wacana kotak kosong pada Pilkada Jakarta 2024) Adalah sebuah penghinaan, dalam tanda kutip," jelas Saiful.

"Massa pemilih di Jakarta akan mengatakan 'ini sebuah penghinaan terhadap kita, terhadap kelas menengah, terhadap kelas atas dan seterusnya. Kita diberikan pilihan kotak kosong dan satu calon sehingga tidak punya kesempatan untuk memilih, at least dua calon manusia'," sambung Saiful.

Saiful mengingatkan, demokrasi dalam pemilihan umum maupun kepala daerah pada dasarnya adalah persaingan antara manusia, bukan persaingan antara manusia dengan sebuah kotak kosong

Karena itu, pemilih di Jakarta bisa protes apabila Pilkada Jakarta 2024 mendatang hanya diikuti pasangan calon (paslon) tunggal yang melawan kotak kosong.

Menurut Saiful, bukan tak mungkin pemilih di Jakarta pada akhirnya lebih memilih kotak kosong ketimbang memilih paslon tunggal.

"Ini yang dikhawatirkan (pemilih di Jakarta memilih kotak kosong dan memenangkan kotak kosong). Ini dimungkinkan untuk dilakukan (pemilih di Jakarta memilih kotak kosong)," tutur Saipul.

Diberitakan sebelumnya, Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus yang kini telah sepakat mengusung Ridwan Kamil diprediksi bakal melawan kotak kosong pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Daerah Khusus Jakarta 2024.

KIM Plus merupakan koalisi partai politik yang beranggotakan anggota KIM ditambah partai politik di luar anggota KIM.

Direktur Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno menyebut hal itu mungkin saja terjadi apabila Partai Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) bergabung dengan KIM Plus.

"Saya kira publik menganggap tiga partai di luar KIM dan PDI-P sangat mungkin berkoalisi dengan kubu KIM. Jika itu terjadi maka bisa dipastikan Pilkada Jakarta akan melawan kotak kosong," kata Adi dalam Obrolan Newsroom di Youtube Kompas.com, Selasa (6/8/2024).

Adi menilai sikap ketiga partai politik tersebut belakangan ini mulai berubah, terutama terkait dengan arah dukungan terhadap Anies Baswedan.

Nasdem, misalnya. Pernyataan Bendahara Umum Partai Nasdem Ahmad Sahroni yang mengatakan bahwa partainya belum tentu memberikan rekomendasi kepada Anies menjadi indikasi terjadinya perubahan sikap politik.

Perubahan yang sama juga terjadi di tubuh PKB yang sejak awal telah pasang badan mendukung Anies.

Namun, sikap tersebut belakangan ini berubah setelah PKS mengajukan sosok Sohibul Iman untuk menjadi calon pendamping Anies.

"PKB sekali pun paling awal menyatakan dukungan ke Anies, itu kan belakangan tidak terlalu ngotot, bahkan tidak happy ketika ada proposal politik dari PKS tentang duet Anies dan Sohibul Iman," ujar Adi.

Adi menambahkan, perubahan sikap juga terjadi pada PKS yang baru-baru ini memberikan batas waktu kepada Anies untuk bisa menjaring partai politik.

Menurutnya, adanya permintaan batas waktu tersebut menunjukkan perubahan dari sikap PKS terhadap Anies.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pendiri Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), Prof. Saiful Mujani, menilai bahwa Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus yang mengusung Ridwan Kamil pada Pilkada Jakarta 2024 tidak akan berani melawan kotak kosong.

Hal itu ia sampaikan berkaca dari pemilihan Walikota (Pilwalkot) Makassar pada 2018 lalu. Saat itu, hanya ada satu pasangan calon (paslon) dalam Pilwalkot Makassar 2018, yakni Munafri Arifuddin dan Andi Rahmatika Dewi.

Paslon tunggal itu pun melawan kotak kosong, tetapi kalah karena hanya mengantongi suara sebanyak 264.245 atau 46,77 persen, sedangkan kotak kosong memperoleh suara sebesar 300.795 atau 53,23 persen.

"(Kenapa KIM Plus tidak berani melawan kotak kosong?) Satu adalah ada fakta di (Pilwalkot) Makassar, jangan sampai itu terulang. Akhirnya itu harus diulang lagi pilkadanya ketika kalah melawan kotak kosong," jelas Saiful dalam program Rosi di Kompas TV, Kamis (8/8/2024).

Menurut Saiful, warga di Makassar dengan warga di Jakarta memiliki kemiripan demografi.

Secara sosial, ekonomi, dan pendidikan, warga di Makassar dan Jakarta relatif lebih baik dari rata-rata warga Indonesia sehingga mereka cenderung kritis pada proses pilkada.

"Ini sebuah penghinaan (apabila warga Jakarta hanya diberi satu pilihan pada pilkada) dalam tanda kutip. Massa pemilih di Jakarta akan merasa ini sebuah penghinaan terhadap kita, terhadap kelas menengah, kelas atas, diberikan pilihan kotak kosong dan satu calon," jelas Saiful.

"Sehingga pemilih di Jakarta tidak punya kesempatan untuk memilih, at least dua calon manusia (pasangan calon pada Pilkada Jakarta) gitu ya," sambungnya.

Lebih lanjut, Saiful mengingatkan bahwa demokrasi atau pemilu itu pada dasarnya adalah persaingan antara manusia, bukan persaingan antara sebuah kotak kosong dengan manusia yang lain.

Karena itu, pemilih di Jakarta bisa protes apabila Pilkada Jakarta 2024 mendatang hanya diikuti calon tunggal yang melawan kotak kosong.

"Ini yang dikhawatirkan (pemilih di Jakarta memilih kotak kosong dan memenangkan kotak kosong). Ini dimungkinkan untuk dilakukan (pemilih di Jakarta memilih kotak kosong) dan sudah ada contohnya untuk dibuat seperti itu (seperti pada Pilwalkot Makassar 2018)," tutur Saipul.

Diberitakan sebelumnya, Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus yang kini telah sepakat mengusung Ridwan Kamil diprediksi bakal melawan kotak kosong pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Daerah Khusus Jakarta 2024.

KIM Plus merupakan koalisi partai politik yang beranggotakan anggota KIM ditambah partai politik di luar anggota KIM.

Direktur Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno menyebut hal itu mungkin saja terjadi apabila Partai Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) bergabung dengan KIM Plus.

"Saya kira publik menganggap tiga partai di luar KIM dan PDI-P sangat mungkin berkoalisi dengan kubu KIM. Jika itu terjadi maka bisa dipastikan Pilkada Jakarta akan melawan kotak kosong," kata Adi dalam Obrolan Newsroom di Youtube Kompas.com, Selasa (6/8/2024).

Adi menilai sikap ketiga partai politik tersebut belakangan ini mulai berubah, terutama terkait dengan arah dukungan terhadap Anies Baswedan.

Nasdem, misalnya. Pernyataan Bendahara Umum Partai Nasdem Ahmad Sahroni yang mengatakan bahwa partainya belum tentu memberikan rekomendasi kepada Anies menjadi indikasi terjadinya perubahan sikap politik.

Perubahan yang sama juga terjadi di tubuh PKB yang sejak awal telah pasang badan mendukung Anies.

Namun, sikap tersebut belakangan ini berubah setelah PKS mengajukan sosok Sohibul Iman untuk menjadi calon pendamping Anies.

"PKB sekali pun paling awal menyatakan dukungan ke Anies, itu kan belakangan tidak terlalu ngotot, bahkan tidak happy ketika ada proposal politik dari PKS tentang duet Anies dan Sohibul Iman," ujar Adi.

Adi menambahkan, perubahan sikap juga terjadi pada PKS yang baru-baru ini memberikan batas waktu kepada Anies untuk bisa menjaring partai politik.

Menurutnya, adanya permintaan batas waktu tersebut menunjukkan perubahan dari sikap PKS terhadap Anies.