Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memperkirakan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2024 mencapai Rp 609,7 triliun atau 2,7% dari Produk Domestik Bruto (PDB).

Proyeksi defisit ini lebih tinggi dari target yang ditetapkan, yakni sebesar 2,29% dari PDB atau secara nominal Rp 522,8 triliun.

Menanggapi hal tersebut, Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengatakan bahwa defisit yang hampir menyentuh ambang batas amannya menandakan bahwa alat fiskal negara berada dalam tekanan yang berat.

Kondisi APBN yang berat tersebut tercermin dari penerimaan pajak yang tidak setinggi tahun lalu dikarenakan fenomena windfall harga komoditas yang tak terulang. Belum lagi, penerimaan pajak penghasilan (PPh) Badan juga mengalami penurunan.

Bhima menyebut, pemerintah memang sudah menggenjot penerimaan pajak dengan cara melakukan penyesuaian tarif pajak pertambahan nilai (PPN) dari 10% menjadi 11%. Namun, kebijakan tersebut nyatanya turut membebani masyarakat sebagai konsumen.

"Itu menjadi beban berat bagi konsumen, khususnya kelas menengah, juga tekanan ekonomi dari sisi inflasi bahan makanan juga menghantui, indikator kendaraan bermotor penjualannya juga turun," ujar Bhima kepada Kontan.co.id, Senin (8/7).

Dengan kondisi APBN 2024 yang melebar, Bhima bilang, hal tersebut bisa menjadi pelajaran untuk pemerintahan selanjutnya agar tetap menjaga defisit APBN 2024 di bawah 2,7% PDB.

"Jangan sampai pelebaran defisit APBN ini menjadi pembenaran untuk melakukan kenaikan harga-harga yang diatur oleh pemerintah sehingga bisa menciptakan inflasi umum ataupun inflasi administrasi yang lebih tinggi ke depannya," katanya.

Proyeksin defisit APBN yang melebar ini juga diartikan sebagai alarm bagi pemerintahan Prabowo Subianto untuk lebih berhati-hati dalam mengelola APBN. Pasalnya, warisan APBN ini tidak banyak memiliki keistimewaan untuk melakukan ekspansi belanja.

"Ini harus sangat hati-hati pak Prabowo ke depan warning bahwa APBN tidak dalam kondisi yang luxury sehingga harus dilakukan rasionalisasi program-program yang akan dijalankan," imbuh Bhima.

Bahkan dirinya menyarankan anggaran Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang sebesar Rp 71 triliun bisa diturunkan lagi. Begitu juga anggaran IKN yang harus dilakukan rasionalisasi anggaran sehingga kredibilitas fiskal tetap terjaga.

"Karena proyeksi defisit melebar sangat jauh dari asumsi awal, kalau 2,7% dengan batas maksimal 3%. Artinya ini APBN dalam kondisi yang bisa dikatakan cukup berat. Ini belum termasuk program Prabowo yang baru ke depan," tegasnya.

JAKARTA,investor.id - Defisit APBN 2024 diperkirakan akan melebar jadi Rp 609,7 triliun atau 2,7% dari Produk Domestik Bruto (PDB) pada akhir tahun 2024. Angka ini lebih tinggi dari target awal defisit APBN 2024 yang sebesar Rp 522,8 triliun atau 2,29% dari PDB. Hal ini terjadi karena kontraksi dari sisi penerimaan negara namun belanja mengalami lonjakan.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan kenaikan defisit terjadi karena  kombinasi dari pendapatan negara mengalami beberapa koreksi atau tidak mencapai target. Pada saat yang sama belanja negara mengalami pertumbuhan hingga 9,3% pada akhir tahun 2024.

“Kami memproyeksikan APBN 2024 akan ditutup dengan defisit dari keseimbangan primer mencapai Rp 110,8 triliun dan defisit total mencapai Rp 609,7 triliun, ini artinya terjadi kenaikan defisit dari 2,29% ke 2,7% dari PDB,” tutur Sri Mulyani dalam rapat kerja dengan Badan Anggaran DPR pada Senin (8/7/2024).

Pembiayaan anggaran  sebesar Rp 609,7  triliun ditetapkan dengan memperhitungkanpenerbitan SBN lebih rendah Rp 214,6 triliun dan  tambahan penggunaan saldo anggaran lebih  (SAL) sebesar  Rp 100 triliun untuk mengurangi penerbitan SBN/pemenuhan kewajiban pemerintah.

Upaya pemerintah mengumpulkan SAL sejak tahun 2022 hingga 2023 dapat digunakan pada tahun 2024 ini. Saat suku bunga dunia sedang tinggi dan nilai tukar rupiah mengalami tekanan  pemerintah kinerja penerbitan surat berharga negara (SBN) tetap terkendali sehingga  tetap bisa  menjaga competitiveness dari imbal hasil (yield) SBN  tanpa mengalami tekanan yang besar.

“Kami mengajukan kepada DPR untuk menggunakan SAL Rp 100 triliun tambahan dari Rp 51 triliun yang sudah kita usulkan dalam undang-undang APBN . Hal ini bermanfaat sehingga kita tidak perlu harus masuk ke market terlalu besar dan tetap bisa menjaga kinerja dari SBN,” tutur Sri Mulyani.

Realisasi penerimaan negara diperkirakan mencapai Rp 2.802,5 triliun pada akhir tahun 2024. Angka ini terbagi dalam Rp 2.218,4 triliun untuk penerimaan perpajakan, penerimaan bukan pajak (PNBP) sebesar Rp 549,1 triliun, dan penerimaan hibah sebesar Rp 34,9 triliun. Untuk penerimaan perpajakan terbagi dalam Rp 1.921,9 triliun serta penerimaan kepabeanan dan cukai  sebesar Rp 296,5 triliun. Penerimaan pajak lebih rendah dari Rp 66,9 triliun dari target dalam pagu APBN 2024 yang sebesar  Rp 1.988,9 triliun.  Realisasi kepabeanan dan cukai turun Rp 24,5 triliun dari target dalam APBN 2024 yang sebesar Rp 321 triliun. Realisasi PNBP meningkat Rp 57,1 triliun dari target dalam APBN 2024 yang sebesar Rp 492 triliun. Sedangkan penerimaan hibah diperkirakan meningkat  Rp 34,5 triliun. Penerimaan hibah akan mengalami lonjakan disebabkan karena penyelenggaraan Pilkada yaitu sebesar  Rp 34,5 triliun.

“KPU akan mendapatkan hibah dari daerah, sehingga tercatatnya seperti penerimaan hibah yang cukup signifikan,” terang Sri Mulyani.

Realisasi belanja negara mencapai Rp 3.412,2 triliun yang terbagi dalam belanja pemerintah pusat sebesar Rp 2.558,2 triliun dan transfer ke daerah sebesar Rp 854 triliun. Belanja pemerintah pusat terbagi dalam belanja Kementerian/Lembaga (K/L) sebesar Rp 1.198,8 triliun dan belanja non K/L sebesar Rp 1.359,4 triliun.

Belanja pemerintah pusat meningkat Rp 90,7 triliun dari pagu APBN 2024 karen kenaikan belanja K/L meningkat  yang dipengaruhi percepatan pinjaman luar negeri/pinjaman dalam negeri  dan hibah Pilkada. Belanja non K/L sudah memperhitungkan dampak depresiasi rupiah terhadap subsidi energi dan kompensasi sebesar Rp 37,1 triliun serta  penyerapan alamiah dan burden sharing. Sementara itu transfer ke daerah lebih rendah Rp 3,6 triliun karena   adanya optimalisasi kontrak dana alokasi khusus fisik.

"Belanja K/L tumbuh 4% mencapai  Rp 1.198,8 triliun atau kalau dilihat dari pagu tahun lalu itu naik Rp 108 triliun ada kenaikan sangat signifikan dari belanja K/L," kata Sri Mulyani.

Editor: Arnoldus Kristianus (arnoldus.kristianus@ymail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meminta restu Badan Anggaran Anggaran (Banggar) DPR untuk menggunakan Saldo Anggaran Lebih (SAL) sebesar Rp 100 triliun.

Tambahan penggunaan SAL tersebut sebagai upaya untuk menjaga penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) agar tetap rendah meski defisit APBN 2024 melebar ke level 2,7% dari Produk Domestik Bruto (PDB).

"Kami mengajukan kepada DPR untuk menggunakan SAL Rp 100 triliun tambahan dari Rp 51 triliun yang sudah kita usulkan dalam UU APBN 2024," ujar Sri Mulyani dalam Rapat Kerja Badan Anggaran DPR RI, Senin (8/7).

Menkeu menyebut, saat ini pemerintah terus berupaya agar SBN tidak diterbitkan lebih banyak di tengah suku bunga global yang tinggi serta rupiah yang tertekan. Oleh karena itu, pemerintah akan mampu menjaga daya saing akan yield SBN tanpa mengalami tekanan yang besar.

"Hal ini bermanfaat sehingga kita tidak perlu masuk ke market terlalu besar dan bisa menjaga kinerja SBN," katanya.

Untuk diketahui, defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2024 diperkirakan mencapai 2,7% dari Produk Domestik Bruto (PDB) atau secara nominal Rp 609,7 triliun.

Proyeksi defisit APBN 2024 ini lebih tinggi dari target yang ditetapkan, yakni sebesar 2,29% dari PDB atau secara nominal Rp 522,8 triliun.

"Kami memperkirakan bahwa pembiayaan anggaran untuk membiayai tambahan defisit Rp 80,8 triliun akan dibiayai melalui tambahan penggunaan SAL Rp 100 triliun dan penerbitan SBN tetap lebih rendah," katanya.

Sri Mulyani menyebut,pembiayaan anggaran untuk membiayai tambahan defisit Rp 609,7 triliun akan dibiayai melalui tambahan penggunaan Sisa Anggaran Lebih (SAL) Rp 100 triliun dan penerbitan surat berharga negara (SBN) tetap lebih rendah sebesar Rp 214,6 triliun.