Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengumumkan kondisi terkini Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024 atau di awal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.Sri Mulyani mengatakan APBN 2024 per Oktober mengalami defisit Rp 309,2 triliun setara dengan 1,37% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

"Defisit sampai akhir Oktober tercatat Rp 309,2 triliun atau 1,37% terhadap PDB. Ini masih lebih kecil dibandingkan pagu defisit APBN 2024 yang telah ditetapkan bersama DPR yakni 2,29% dari PDB," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTA di kantornya, Jakarta Pusat, Jumat (8/11/2024).

Defisit APBN ini berarti pendapatan lebih kecil dibanding jumlah pengeluaran pemerintah. Meski begitu, dari sisi keseimbangan primer tercatat masih surplus Rp 97,1 triliun.

Lebih rinci dijelaskan, pendapatan negara sampai Oktober 2024 terkumpul Rp 2.247,5 triliun atau naik tipis 0,3% dibandingkan periode yang sama tahun lalu (year on year/yoy). Pendapatan itu berasal dari pajak, bea cukai, serta penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

Sementara itu, belanja negara telah mencapai Rp 2.556,7 triliun atau melonjak 14,1% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Realisasi itu setara dengan 76,9% dari pagu, terdiri dari belanja K/L, belanja non K/L dan transfer ke daerah.

"Pertumbuhan belanja negara ini sangat tinggi sebenarnya dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, yaitu 14,1% year on year. Ini memberikan dampak perekonomian yang cukup baik," tutur Sri Mulyani.

Pemerintah Tarik Utang Rp 438 T

Untuk menutup defisit APBN 2024, pemerintah telah menarik utang baru senilai Rp 438,1 triliun hingga akhir Oktober. Jumlah itu setara dengan 67,6% dari target penarikan utang tahun ini sebesar Rp 648,1 triliun.

"Kinerja pembiayaan ini tetap on track dan dikelola secara efisien dengan menjaga risiko tetap dalam batas terkendali," kata Wakil Menteri Keuangan II Thomas Djiwandono dalam kesempatan yang sama.

Dari total jumlah penarikan utang tersebut, mayoritas berasal dari penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) neto mencapai Rp 394,9 triliun. Realisasi itu setara dengan 59,3% dari target 2024.

Kemudian, pembiayaan utang yang berasal dari pinjaman tercatat sebesar Rp 43,2 triliun. Sementara pembiayaan non utang terealisasi minus Rp 53,2 triliun.

"Ini masih tetap on track dengan tetap diarahkan untuk menjaga stabilitas anggaran," tutur Thomas.

Keponakan Presiden Prabowo Subianto itu memastikan pembiayaan anggaran dilakukan secara prudent dengan mempertimbangkan defisit APBN 2024 dan kondisi likuiditas pemerintah.

"Secara keseluruhan langkah-langkah pembiayaan ini telah dilakukan untuk mendukung arah dan target APBN, di mana pembiayaan 2024 dikelola secara terukur dan antisipatif mempertimbangkan outlook defisit APBN dan likuiditas pemerintah, serta mencermati dinamika pasar keuangan," tuturnya.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melaporkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sampai Oktober 2024 defisit Rp 309,2 triliun. Realisasi itu setara dengan 1,37% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

"Defisit sampai akhir Oktober tercatat Rp 309,2 triliun atau 1,37% terhadap PDB. Ini masih lebih kecil dibandingkan pagu defisit APBN 2024 yang telah ditetapkan bersama DPR yakni 2,29% dari PDB," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTA di kantornya, Jakarta Pusat, Jumat (8/11/2024).

Defisit APBN ini berarti pendapatan lebih kecil dibanding jumlah pengeluaran pemerintah. Meski begitu, dari sisi keseimbangan primer tercatat masih surplus Rp 97,1 triliun.

Lebih rinci dijelaskan, pendapatan negara sampai Oktober 2024 terkumpul Rp 2.247,5 triliun atau naik tipis 0,3% dibandingkan periode yang sama tahun lalu (year on year/yoy). Pendapatan itu berasal dari pajak, bea cukai, serta penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

"Ini artinya kita telah mengumpulkan 80,2% dari target," tutur Sri Mulyani.

Sementara itu, belanja negara telah mencapai Rp 2.556,7 triliun atau melonjak 14,1% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Realisasi itu setara dengan 76,9% dari pagu, terdiri dari belanja K/L, belanja non K/L dan transfer ke daerah.

JAKARTA, investor.id – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024 mengalami defisit sebesar Rp 153,7 triliun pada akhir 31 Agustus 2024. Angka defisit tersebut sebesar 0,68% dari produk domestik bruto (PDB).

“Dengan kondisi pendapatan dan belanja negara, maka defisit APBN sampai akhir Agustus 2024 adalah Rp 153,7 triliun (0,68% dari PDB) masih dalam track sesuai Undang-Undang APBN 2024,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers APBN Kinerja dan Fakta di Kantor Kementerian Keuangan, Senin (23/9/2024).

Bisnis.com, JAKARTA -- Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tidak berencana mengubah perkiraan atau outlookdefisit anggaran tahun ini yang sebesar 2,7% dari produk domestik bruto (PDB), meski realisasinya pada Agustus 2024 pada angka 0,68% dari PDB.

Wakil Menteri Keuangan I Suahasail Nazara mengungkapkan sebagaimana outlook pemerintah yang disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada pertengahan tahun ini, bahwa defisit akan meningkat dari 2,29% menjadi 2,7%.

"Sebagaimana laporan semester, kami memperkirakan defisit APBN 2024 di akhir tahun nanti adalah 2,7% dari PDB. Sekarang masih di bawah 1%, apakah masih tetap 2,7%? Kami perkirakan iya," ungkapnya dalam Konferensi Pers APBN Kita di Kantor Pusat Kemenkeu, Senin (23/9/2024).

Untuk diketahui, UU APBN 2024 merencanakan defisit 2,29% PDB atau Rp522,8 triliun, tetapi prognosis defisit hingga akhir tahun yang disampaikan dalam Laporan Semester Juli 2024, berpotensi mencapai 2,7% setara Rp609,7 triliun.

Suahasil menjelaskan alasan pemerintah tak mengubah outlook karena lazimnya penyerapan anggaran pada kuartal III/2024 dan kuartal IV/2024 akan cenderung meningkat.

Sebagai contoh, anggaran pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara hingga Agustus 2024 tercatat masih terealisasi di bawah 50%, meski sudah memasuki kuartal III/2024.

Meski demikian, pekerjaan fisik terus berjalan. Apabila pada waktunya selesai dan dilakukan serah terima,maka pembayaran baru akan dilakuman dan biasanya dilakukan pada akhir tahun.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pun menambahkan bahwa rancangan defisit yang tak diubah, dengan pertimbangan penerimaan negara yang tidak akan sesuai target.

"Defisit 2,29%, outlook 2,7%, ini lebih karena dari penerimaan mengalami tekanan dan belanja pertumbuhannya cukup baik," jelasnya.

Mengacu paparan APBN Kita edisi September yang menjelaskan realisasi hingga Agustus tersebut, belanja negara tercatat mencapai Rp1.777 triliun atau tumbuh 15,3% YoY. Sementara pendapatan yang senilai Rp1.930,7 triliun justru terkontraksi sebesar 2,5%.

Sebelumnya, Sri Mulyani menyampaikan bahwa naiknya defisit APBN 2024 tersebut akibat proyeksi pendapatan yang terkontraksi sementara belanja pemerintah yang terus tumbuh positif double digit.

Kenaikan defisit senilai Rp80,8 triliun adalah kombinasi dari pendapatan negara yang tidak mencapai target maupaun kontraksi yang besar dari PNBP dan Bea Cukai.

Meski tidak sesuai target, dia mengatakan pendapatan negara pada semester II/2024 akan tumbuh tipis dengan proyeksi belanja negara yang positif hingga 9,3% pada akhir tahun.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati akan mengumumkan kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) per Juli 2024 pada hari ini, Selasa (13/8/2024) pukul 10.00 WIB. Data bulan-bulan sebelumnya sudah menunjukkan tren kenaikan defisit APBN.

Pada Januari 2024, APBN masih mencatatkan surplus di Rp31,1 triliun atau mencakup 0,14% dari produk domestik bruto (PDB). Tren positif berlanjut pada bulan selanjutnya, APBN tercatat surplus Rp26 triliun atau mencakup 0,11% dari PDB.

Pada Maret, APBN masih surplus di angka Rp8,1 triliun atau setara 0,04% dari PDB. Bahkan, pada April, terjadi peningkatan surplus yang cukup signifikan menjadi Rp75,7 triliun atau setara 0,33% dari PDB.

Pada Mei, mulai terjadi defisit APBN di angka Rp21,8 triliun atau -0,1% dari PDB. Terakhir pada Juni atau semester pertama 2024, defisit semakin melebar di angka Rp Rp77,3 triliun atau mencakup -0,34% dari PDB.

Sri Mulyani menyampaikan defisit pada semester pertama 2024 tersebut terjadi lebih cepat bila membandingkan dengan tahun lalu. Alasannya, penerimaan pajak paruh pertama tahun ini melambat sedangkan realisasi belanjanya lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

"Tahun lalu Semester I/2023 masih surplus Rp152,3 triliun. Tahun ini semester I/2024 kita sudah mengalami defisit Rp77,3 triliun," ujarnya dalam rapat kerja dengan Banggar DPR dan Gubernur Bank Indonesia, Senin (8/7/2024).

Sebagai informasi, postur APBN 2024 memang didesain defisit 2,29% dari PDB atau mencapai Rp522,8 triliun. Dengan kata lain, defisit Rp77,3 triliun pada semester I/2024 masih dalam rentang proyeksi.

Defisit tersebut berarti terdapat belanja yang lebih besar dari pada pendapatan negara.

Sri Mulyani menjelaskan, pendapatan negara sepanjang Januari—Juni 2024 mencapai Rp1.320,7 triliun. Realisasi tersebut tercatat kontraksi 6,2% dari periode yang sama tahun lalu.

Sementara itu, pada periode yang sama, belanja negara mencapai Rp1.398 triliun atau tumbuh 11,3% (year-on-year/YoY). Pos belanja kementerian/lembaga naik signifikan hingga 16,8% (YoY) menjadi Rp487,4 triliun.

Transportasi publik di daerah banyak tidak jalan. Ini penting disiapkan sehingga ada alternatif bagi masyarakat

Mataram (ANTARA) - Ekonom Universitas Mataram Muhammad Firmansyah menyarankan pemerintah agar mengutamakan penyiapan transportasi publik ketimbang membatasi masyarakat dalam membeli bahan bakar minyak bersubsidi.

"Transportasi publik di daerah banyak tidak jalan. Ini penting disiapkan sehingga ada alternatif bagi masyarakat," ujar Muhammad Firmansyah di Mataram, Nusa Tenggara Barat, Kamis.

Firmansyah menuturkan bahan bakar minyak bersubsidi banyak dinikmati oleh kalangan kelas menengah yang menggunakan kendaraan untuk bekerja dan menjalankan aktivitas produktif lainnya.

Oleh karena itu, pembatasan bahan bakar bersubsidi perlu alternatif agar tidak mengubah pengeluaran masyarakat pengguna.

"Mau diatur macam apapun BBM, bila ada alternatif penggunaan transportasi publik tidak terlalu masalah, akan berkurang dampaknya ke pemilik kendaraan karena transportasi jadi kebutuhan vital," kata Firmansyah.

Di Indonesia saat ini transportasi publik yang layak dan masif hanya berpusat di kawasan Jabodetabek dan beberapa kota besar di Pulau Jawa. Sedangkan, daerah lain kategori madya justru masih banyak yang belum tersentuh oleh kehadiran transportasi publik.

Lebih lanjut Firmansyah mempertanyakan target pembatasan tersebut, apakah untuk mengurangi penggunaan kendaraan pribadi atau hanya alasan efisiensi anggaran pemerintah.

"Dalam kondisi saat ini sebaiknya dipikirkan secara matang," pungkas dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram tersebut.

Berdasarkan pemberitaan sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan bahwa pemerintah menargetkan pengetatan penggunaan subsidi bahan bakar minyak pada 17 Agustus, agar mengurangi jumlah penyaluran subsidi kepada orang yang tidak berhak.

Pernyataan tersebut ia sampaikan ketika membahas permasalahan penggunaan bahan bakar minyak yang berhubungan dengan defisit APBN 2024.

Luhut meyakini pemerintah dapat menghemat APBN 2024 melalui skema pengetatan penerima subsidi bahan bakar minyak.

Pewarta: Sugiharto Purnama
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2024

Bisnis.com, JAKARTA — Urungnya Presiden Joko Widodo untuk segera berkantor di Ibu Kota Negara (IKN), hingga dolar AS yang kian perkasa tidak terpisahkan dari dinamika belanja negara. Defisit anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN diperkirakan akan melebar, memengaruhi berbagai kebijakan negara.

Jokowi mengakui bahwa masih terdapat keterbatasan infrastruktur di IKN, seperti akses air, listrik, hingga lokasi, yang membuatnya batal untuk berkantor di sana pada bulan ini. Padahal, Jokowi sempat optimistis bisa segera IKN.

Bisnis.com, JAKARTA — Urungnya Presiden Joko Widodo untuk segera berkantor di Ibu Kota Negara (IKN), hingga dolar AS yang kian perkasa tidak terpisahkan dari dinamika belanja negara. Defisit anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN diperkirakan akan melebar, memengaruhi berbagai kebijakan negara.

Jokowi mengakui bahwa masih terdapat keterbatasan infrastruktur di IKN, seperti akses air, listrik, hingga lokasi, yang membuatnya batal untuk berkantor di sana pada bulan ini. Padahal, Jokowi sempat optimistis bisa segera IKN.

Bisnis.com, JAKARTA – Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah menanggapi rencana tim Presiden terpilih Prabowo Subianto yang mempertimbangkan untuk menghapus batasan defisit 3% untuk anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN)

Said menyampaikan bahwa pemerintahan mendatang atau presiden terpilih sejauh ini masih menyatakan komitmennya untuk menjaga tingkat defisit APBN di bawah batas 3% terhadap produk domestik bruto (PDB).

“Setahu saya dari tim Pak Prabowo, sebagai Ppresiden terpilih, khusus untuk UU Keuangan Negara, defisit commit tetap 3%, belum ada perubahan apapun, dan itu interaksi saya dengan Pak Prabowo,” katanya saat ditemui di Kompleks Parlemen, Selasa (9/7/2024).

Said menyampaikan bahwa batas maksimum defisit APBN sebesar 3% dari PDB penting untuk tetap dijaga dalam rangka menjaga kesehatan dan keberlanjutan fiskal.

Hal ini juga mengingat tantangan fiskal ke depan yang akan semakin berat, di mana ruang belanja pemerintah pun semakin terbatas.

“Maka apresiasi saya untuk tim Pak Prabowo yang akan menjaga keberlangsungan kesehatan fiskal kita, menjaga UU Keuangan Negara,” kata dia.

Melansir Bloomberg, rencana penghapusan batas defisit APBN 3% dikarenakan pemerintahan yang akan datang berupaya untuk mencari kelonggaran yang lebih luas untuk melakukan belanja.

Berdasarkan laporan Tempo yang dikutip Bloomberg, dari beberapa sumber yang namanya tidak dapat disebutkan, tim Presiden terpilih Prabowo Subianto mulai mengkaji kemungkinan untuk merevisi Undang-Undang Keuangan Negara yang membatasi defisit fiskal sebesar 3% dari produk domestik bruto dan utang pemerintah sebesar 60%.

Mengubah UU tersebut juga memungkinkan pemerintahan mendatang untuk mendirikan badan penerimaan negara, terpisah dari Kementerian Keuangan.

Sementara kepada Tempo, Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimly Asshiddiqie, yang memimpin tim tersebut mengatakan bahwa mereka tengah menyiapkan kerangka hukum untuk membentuk badan penerimaan tersebut.

Penghapusan batas defisit dipertimbangkan sehingga Prabowo dapat mewujudkan janji kampanyenya untuk memberikan makan siang gratis di sekolah, yang kebutuhan anggarannya diperkirakan mencapai Rp400 triliun.

Ekonom Bloomberg Tamara Mast Henderson menilai bahwa akan sangat mengkhawatirkan jika pemerintahan mendatang menghapuskan aturan defisit anggaran.

“Pilihan yang lebih baik adalah pemerintah meningkatkan sedikit batas defisit anggaran, katakanlah menjadi 3,5% dari PDB. Hal ini akan jauh lebih dapat ditolerir, bagi para investor dan lembaga-lembaga pemeringkat, karena pertumbuhan Indonesia relatif kuat,” kata dia dikutip, Selasa (9/7/2024).

Perbesar

Wawancara Prabowo di Qatar Economic Forum 2024

Sebelumnya, pernyataan Presiden terpilih Prabowo Subianto soal target pertumbuhan ekonomi hingga kondisi demokrasi Indonesia menjadi sorotan masyarakat saat mengisi agenda Qatar Economic Forum 2024 yang digelar pada Rabu (15/5/2024).

Dalam sesi wawancara dengan Haslinda Amin dari Bloomberg Television, Prabowo Subianto menargetkan Indonesia menjadi negara dengan pertumbuhan ekonomi tercepat di dunia di awal masa jabatannya, dengan pengeluaran yang lebih agresif untuk mencapai swasembada pangan dan energi.

Dalam kesempatan tersebut, Haslinda bertanya bagaimana cara Prabowo melaksanakan program makan siang dan susu gratis, tanpa harus menaikkan defisit APBN yang dibatasi 3%. Prabowo pun menjawab bahwa timnya telah mempelajari kebutuhan program makan siang dan susu gratis.

"Kami telah mempelajari semua angka-angka dan kami sangat yakin bisa melakukannya. Kami sangat yakin kami bisa melakukannya," tuturnya.

Terkait dengan defisit APBN, Prabowo mengatakan bahwa batas defisit 3% sebenarnya menunjukkan kebijakan yang sewenang-wenang. Dia mengatakan tidak banyak negara yang berpegang pada angka tersebut.

Namun, Prabowo mengatakan Indonesia memiliki tradisi manajemen fiskal yang baik.

"Saya rasa kita memiliki angka utang terhadap PDB terendah di dunia, salah satu yang terendah. Sekarang saya pikir inilah saatnya untuk sedikit lebih berani dalam tata kelola pemerintahan yang baik," jelasnya.

Prabowo mengatakan saat ini yang menjadi prioritas adalah refocusing dan mengurangi pemborosan anggaran, mengurangi alokasi untuk kegiatan yang tidak penting.

Dia mengaku masalah yang dihadapi pemerintah adalah soal efisiensi, tata kelola yang baik, administrasi yang baik, manajemen yang baik. Kami tengah memperkenalkan e-governance, semua pengadaan barang dan jasa di seluruh instansi pemerintah Indonesia akan melalui e-katalog.

"Kami akan melakukan digitalisasi, komputerisasi, dan ini akan meningkatkan rasio pajak kami, layanan pendapatan kami, kami akan melakukan pembenahan dan kami bertekad untuk mengurangi pemborosan. Kami menghitung bahwa kami dapat menghemat banyak uang dengan mengurangi pemborosan dan ini akan menjadi faktor pertumbuhan," katanya.

Bisnis.com, JAKARTA – Badan Anggaran (Banggar) DPR RI menyetujui defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBN) 2024 yang dinaikkan menjadi sebesar Rp609,7 triliun atau setara dengan 2,7% dari produk domestik bruto (PDB).

Untuk diketahui, defisit APBN tahun ini sebelumnya ditargetkan mencapai Rp522,8 triliun atau setara dengan 2,29%.

"Apakah laporan realisasi dan prognosis APBN 2024 dapat disetujui dan menjadi kesimpulan raker [rapat kerja] Banggar dengan pemerintah dan Bank Indonesia?” kata Wakil Ketua Banggar Cucun Ahmad Syamsurijal dalam raker, Selasa (9/7/2024).

Pada kesempatan tersebut, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa keuangan negara atau APBN sangat dipengaruhi oleh kondisi perekonomian global yang masih lemah, masih berlanjutnya tensi geopolitik, dan tren suku bunga global yang tinggi seiring dengan kebijakan higher for longer.

Namun demikian, Sri Mulyani mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga saat ini masih terjaga baik, sejalan dengan laju inflasi yang terjaga rendah.

Di sisi lain, nilai tukar rupiah mengalami deviasi pada level Rp15.901 per dolar Amerika Serikat (AS) secara rata-rata pada semester pertama 2024.

Tingkat imbal hasil Surat Berharga Negara (SBN) 10 tahun juga mengalami tekanan, yang tercatat pada level 6,85% secara rata-rata pada semester pertama 2024 akibat kebijakan suku bunga higher for longer di tingkat global.

Banggar DPR RI menyetujui sejumlah tambahan belanja pemerintah untuk semester kedua 2024, salah satunya alokasi anggaran Rp11 triliun untuk bantuan beras untuk periode 3 bulan, Agustus, Oktober, dan Desember.

Penambahan alokasi anggaran untuk subsidi pupuk juga disetujui sebesar Rp24 triliun, serta realisasi pinjaman luar negeri yang meningkat.

Lebih lanjut, Banggar DPR RI juga menyetujui penggunaan Saldo Anggaran Lebih (SAL) sebesar Rp100 triliun untuk menutup defisit anggaran akibat penambahan berbagai belanja tersebut.

“Untuk itu, akan digunakan SAL tahun sebelumnya Rp100 triliun dan tambahan defisit yang berasal dari pinjaman luar negeri tentu tidak membutuhkan pembiayaan dalam bentuk SBN, sehingga penerbitan SBN justru bisa ditekan menurun,” kata Sri Mulyani.

Di sisi lain, Banggar DPR memberikan catatan kepada Kementerian Keuangan untuk melakukan relaksasi kebijakan automatic adjustment atau blokir anggaran kementerian dan lembaga (K/L) pada semester kedua tahun ini.

Dalam hal ini, Sri Mulyani menyampaikan bahwa relaksasi kebijakan tersebut akan dilakukan, tapi tetap secara selektif dan mempertimbangkan kondisi keuangan negara hingga akhir tahun.

“Relaksasi tetap dilakukan secara selektif dan tentu melihat kondisi keuangan negara, dan saya rasa ini sesuai dengan apa yang selama ini memang menjadi pegangan bagi kami bendahara negara mengelola keuangan negara,” katanya.

Bisnis.com, JAKARTA – Badan Anggaran (Banggar) DPR RI menyetujui defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBN) 2024 yang dinaikkan menjadi sebesar Rp609,7 triliun atau setara dengan 2,7% dari produk domestik bruto (PDB).

Untuk diketahui, defisit APBN tahun ini sebelumnya ditargetkan mencapai Rp522,8 triliun atau setara dengan 2,29%.

"Apakah laporan realisasi dan prognosis APBN 2024 dapat disetujui dan menjadi kesimpulan raker [rapat kerja] Banggar dengan pemerintah dan Bank Indonesia?” kata Wakil Ketua Banggar Cucun Ahmad Syamsurijal dalam raker, Selasa (9/7/2024).

Pada kesempatan tersebut, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa keuangan negara atau APBN sangat dipengaruhi oleh kondisi perekonomian global yang masih lemah, masih berlanjutnya tensi geopolitik, dan tren suku bunga global yang tinggi seiring dengan kebijakan higher for longer.

Namun demikian, Sri Mulyani mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga saat ini masih terjaga baik, sejalan dengan laju inflasi yang terjaga rendah.

Di sisi lain, nilai tukar rupiah mengalami deviasi pada level Rp15.901 per dolar Amerika Serikat (AS) secara rata-rata pada semester pertama 2024.

Tingkat imbal hasil Surat Berharga Negara (SBN) 10 tahun juga mengalami tekanan, yang tercatat pada level 6,85% secara rata-rata pada semester pertama 2024 akibat kebijakan suku bunga higher for longer di tingkat global.

Banggar DPR RI menyetujui sejumlah tambahan belanja pemerintah untuk semester kedua 2024, salah satunya alokasi anggaran Rp11 triliun untuk bantuan beras untuk periode 3 bulan, Agustus, Oktober, dan Desember.

Penambahan alokasi anggaran untuk subsidi pupuk juga disetujui sebesar Rp24 triliun, serta realisasi pinjaman luar negeri yang meningkat.

Lebih lanjut, Banggar DPR RI juga menyetujui penggunaan Saldo Anggaran Lebih (SAL) sebesar Rp100 triliun untuk menutup defisit anggaran akibat penambahan berbagai belanja tersebut.

“Untuk itu, akan digunakan SAL tahun sebelumnya Rp100 triliun dan tambahan defisit yang berasal dari pinjaman luar negeri tentu tidak membutuhkan pembiayaan dalam bentuk SBN, sehingga penerbitan SBN justru bisa ditekan menurun,” kata Sri Mulyani.

Di sisi lain, Banggar DPR memberikan catatan kepada Kementerian Keuangan untuk melakukan relaksasi kebijakan automatic adjustment atau blokir anggaran kementerian dan lembaga (K/L) pada semester kedua tahun ini.

Dalam hal ini, Sri Mulyani menyampaikan bahwa relaksasi kebijakan tersebut akan dilakukan, tapi tetap secara selektif dan mempertimbangkan kondisi keuangan negara hingga akhir tahun.

“Relaksasi tetap dilakukan secara selektif dan tentu melihat kondisi keuangan negara, dan saya rasa ini sesuai dengan apa yang selama ini memang menjadi pegangan bagi kami bendahara negara mengelola keuangan negara,” katanya.

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan bahwa defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024 ke angka 2,7% terhadap produk domestik bruto (PDB) masih dalam posisi aman.

Airlangga menyampaikan angka tersebut masih di bawah batas maksimal defisit APBN sebagaimana diatur dalam Undang-Undang (UU) No. 17/2003 tentang Keuangan Negara, defisit APBN dibatasi maksimal 3% dari PDB.

“Itu bagus, artinya masih di bawah 3%,” ujarnya kepada wartawan di Gedung Bursa Efek Indonesia, Selasa (9/7/2024).

Melihat prognosis defisit pada akhir tahun tersebut, artinya terdapat pelebaran sebesar 0,41% dari target awal 2,29% terhadap PDB.

Defisit negara akan melebar dari Rp522,8 triliun menjadi Rp609,7 triliun dari PDB atau tercatat adanya penambahan defisit senilai Rp80,8 triliun dari target awal APBN 2024.

Lebih lanjut, Airlangga menuturkan bahwa angka 2,7% pun masih di bawah proyeksi pemerintah pada awal tahun ini.

“Kemarin kan pembahasan [defisit] sampai 2,8%, jadi 2,7% dalam range yang baik. Tahun depan 2,8%, aman lah,” tuturnya.

Sebagai informasi, pada Februari 2024 pemerintah memperlebar proyeksi defisit dengan rentang 2,29% hingga 2,8%. Hal ini akibat pemerintah harus mengeluarkan belanja yang cukup besar pada paruh pertama 2024.

Ketua Umum Partai Golkar tersebut memerinci, pemerintah memutuskan untuk menambah subsidi pupuk dari semula Rp26 triliun, menjadi Rp40 triliun atau bertambah Rp14 triliun.

Teranyar, pemerintah memutuskan untuk melanjutkan pemberian bantuan pangan beras hingga Desember dengan anggaran Rp11 triliun.

Sri Mulyani menyampaikan bahwa naiknya defisit APBN 2024 tersebut akibat proyeksi pendapatan yang terkontraksi sementara belanja pemerintah yang terus tumbuh positif double digit.

Dengan outlook pendapatan dan belanja negara, pihaknya memproyeksikan APBN 2024 akan ditutup dengan defisit dari keseimbangan primer mencapai Rp110,8 triliun dan defisit total mencapai Rp609,7 triliun.

“Ini artinya terjadi kenaikan defisit dari 2,29% ke 2,7% dari GDP,” dalam Raker Banggar dengan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia, Senin (8/7/2024).