Jakarta: Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek), Satryo Soemantri Brodjonegoro menyampaikan sejumlah klasifikasi penerima Beasiswa LPDP (Lembaga Pengelola Dana Pendidikan) yang layak diberi kesempatan untuk tidak wajib langsung pulang ke Tanah Air selepas selesai studi di luar negeri. Ini sekaligus menjawab respons negatif dari sejumlah kalangan terkait pernyataannya tentang tidak wajibnya lulusan LPDP untuk kembali ke Indonesia.

Satryo menegaskan, bagi penerima Beasiswa LPDP yang berangkat dari institusi tertentu, maka tentu saja wajib untuk segera pulang ke Tanah Air setelah studinya selesai. Sedangkan bagi penerima Beasiswa LPDP yang tidak terikat dengan instansi maupun lembaga tertentu, maka boleh jadi dapat diberi kesempatan untuk tidak wajib pulang dulu setelah rampung studi.

"Kalau yang mereka awalnya dari instansi, harus pulang. Tapi kalau dia bebas (tidak terikat instansi tertentu sejak awal berangkat kuliah), tidak ada instansinya, mau ngajar atau bekerja memang kalau dari sisi kepatutan harus pulang, tapi kan kita tahu juga kalau pulang enggak punya kerjaan juga enggak baik dan kalau pemerintah memang tidak mampu memberikan pekerjaan juga sulit," kata Satryo kepada wartawan usai Rapat Kerja dengan Komisi X DPR, Rabu, 6 November 2024.
Satryo juga mengatakan, untuk penerima Beasiswa kategori yang kedua di atas, maka bukan tidak mungkin untuk diberi kesempatan untuk berkarya maupun berkarier di luar negeri dulu. "Kita kasih waktu mereka, oke bisa terusin dulu sana, cari kerjaan, perdalami ilmunya, dan nanti kalau sudah, pulang," tandasnya.

Satryo mengatakan, berdasarkan data kementerian, hampir semua penerima Beasiswa LPDP memenuhi kesepakatannya untuk pulang ke Tanah Air. Namun ia mengakui, beberapa yang masih belum pulang, biasanya karena masih mau mencari pengalaman di luar negeri.

"Memang data kami mengatakan hampir semuanya pulang sebetulnya, beberapa yang belum pulang karena masih mencari pengalaman di luar. Itu enggak ada masalah, selama dia bukan pegawai dari institusi yang ada di Indonesia. (Dari) pemerintahan, disekolahkan ke luar, itu balik lagi, harus pulang. Yang enggak, ya nggak ada masalah," ujarnya.

Sebab menurutnya, ketika lulusan Beasiswa LPDP tersebut masuk, berkarier, ataupun berkarya di lembaga maupun di instansi internasional, artinya mereka membawa nama Indonesia. "Buat kami juga itu kontribusi untuk Indonesia. Sekarang kan dilihat aja kalau di luar negeri dia itu berprestasi, membawa nama Indonesia dengan baik, juga baik, enggak ada masalah. Pada akhirnya pada pulang semua pasti, suatu hari," paparnya.

Baca juga: Penerima Beasiswa LPDP Tak Wajib Pulang, Dosen UGM: Saya Tidak Setuju, Tapi...

dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(CEU)

Jakarta: Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) mendapat sorotan dari berbagai kalangan terkait efektivitas program beasiswa yang dikelolanya. Banyak penerima beasiswa yang mengeluhkan kurangnya follow-up dari LPDP setelah mereka menyelesaikan studi, meskipun mereka telah memberikan kontribusi besar setelah kembali ke Tanah Air.

Founder Luarkampus.id, Syekh Arpi menyampaikan pandangannya terkait hal tersebut. Ia menilai LPDP perlu meningkatkan sistem tracking untuk memantau progres alumni dalam memberikan kontribusi bagi Indonesia.

“Banyak alumni yang sudah membuktikan diri dengan membangun lapangan pekerjaan atau menjadi dosen, namun kontribusi mereka tidak terpantau dengan baik oleh LPDP. Hal ini membuat masyarakat kurang memahami bahwa banyak alumni LPDP yang sebenarnya memberikan kontribusi besar,” ujar Arpi.
Menurutnya, LPDP harus memperketat kontrak dan menentukan bidang studi mana yang harus kembali ke Indonesia serta bidang mana yang perlu pengalaman tambahan di luar negeri. Selain itu, Arpi juga mengimbau LPDP agar terus melakukan evaluasi bersama lintas kementerian, termasuk dengan Kementerian Keuangan yang bertanggung jawab atas pendanaan.

Dengan adanya perbaikan ini, LPDP diharapkan dapat lebih transparan dan tepat sasaran, sehingga alumni yang pulang bisa memberikan dampak positif dan memenuhi kebutuhan tenaga ahli di dalam negeri.

Sebelumnya, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Satryo Soemantri Brodjonegoro mengungkapkan, penerima Beasiswa LPDP (Lembaga Pengelola Dana Pendidikan) tidak diwajibkan untuk kembali ke Indonesia setelah menyelesaikan studi. Pernyataan ini memicu respons beragam, terutama dari kalangan pemburu beasiswa yang berharap kebijakan ini dapat mendukung karier mereka di luar negeri. (Suchika Julian Putri)

Baca juga: Penerima Beasiswa LPDP Tak Wajib Pulang ke Indonesia Tuai Respons Positif

dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(CEU)

Jakarta: Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Satryo Soemantri Brodjonegoro mengungkapkan, penerima Beasiswa LPDP (Lembaga Pengelola Dana Pendidikan) tidak diwajibkan untuk kembali ke Indonesia setelah menyelesaikan studi. Pernyataan ini memicu respons beragam, terutama dari kalangan pemburu beasiswa yang berharap kebijakan ini dapat mendukung karier mereka di luar negeri.

Influencer pendidikan sekaligus Founder Luarkampus.id, Syekh Arpi, menyambut baik langkah menteri baru bidang pendidikan tinggi, sains, dan teknologi ini. Dalam wawancaranya dengan Medcom.id, ia menilai evaluasi kebijakan sebagai hal penting untuk menyesuaikan program beasiswa dengan perkembangan zaman.

“Dengan dinamika industri yang berbeda-beda, terutama untuk sektor deeptech dan nanotech yang belum matang di Indonesia, tidak semua penerima LPDP harus pulang. Ada bidang yang justru lebih baik dikembangkan di luar negeri,” ujarnya.
Arpi menekankan pentingnya pembaruan regulasi yang lebih fleksibel, terutama terkait bidang studi yang boleh berkarya di luar negeri untuk menambah pengalaman. “Namun, ada juga bidang yang sebaiknya segera pulang, seperti pendidikan atau medis, agar bisa langsung diaplikasikan di Indonesia. Kebijakan ini harus disesuaikan dengan kebutuhan industri di dalam negeri,” tambahnya.

Di sisi lain, evaluasi dan perbaikan dalam sistem tracking para alumni dianggap perlu dilakukan. Menurut Arpi, LPDP perlu melacak progres setiap alumninya untuk mengetahui kontribusi mereka setelah studi. "Dengan dana yang besar, seharusnya LPDP mampu melakukan tracking alumni agar bisa dievaluasi lebih komprehensif," tutupnya. (Suchika Julian Putri)

Baca juga: Beasiswa LPDP Investasi Pendidikan, Jangan Hitung Untung-Rugi Perkara Tidak Pulang ke Indonesia

dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(CEU)

Jakarta: Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek), Satryo Soemantri Brodjonegoro memaparkan lima tantangan dan target yang akan dicapai di masa kepemimpinannya. Kelima hal tersebut disampaikan saat rapat kerja (raker) antara mendikdasmen, mendiktisaintek, menteri kebudayaan dengan Komisi X DPR, Rabu, 6 November 2024.

Kelima tantangan tersebut, kata Satryo, sebenarnya bukan hal baru. Namun diharapkan akan ada percepatan yang dilakukan untuk menaklukkan tantangan tersebut.

5 Tantangan Pendidikan Tinggi

1. Rendahnya daya serap lulusan perguruan tinggi di industri

Pertama, kata Satryo, adalah kebekerjaan lulusan perguruan tinggi yang relatif masih sangat rendah. Menurutnya, masih terdapat lulusan pegruruan tinggi yang bekerja pada bidang keahlian rendah, serta keterserapan di pasar kerja belum optimal akibat kurangnya kualitas erta taut suai pembelajaran di perguruan tinggi dengan kebutuhan industri.

"Ini bisa terjadi bukan hanya karena tidak relevannya pendidikan tinggi, namun juga karena di satu pihak kita melihat memang lapangan pekerjaan Indonesia itu relatif sangat minim untuk lulusan perguruan tinggi kita," kata Satryo.

2. Pengembangan talenta sains dan teknologi yang minim

Kedua, kata Satryo, terkait pengembangan talenta sains dan teknologi. Minimnya perhatian terhadap pengembangan talenta sains dan teknologi.
Terbatasnya dukungan terhadap pengembangan karier, jaringan, dan kemajuan profesional penghambat individu-individu berbakat untuk mengejar karier di bidang sains dan teknologi.

"Ini betul-betul dibutuhkan karena Indonesia Emas 2045 membutuhkan talenta-talenta yang mempunyai daya saing global, yang mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 8 persen," kata Satryo.

Selain itu, menurut Satryo, ada faktor kurangnya perhatian terhadap pengembangan sains dan teknologi. "Kita menuju Indonesia Emas 2045, diharapkan PDB kita naik signifikan menjadi negara yang nomor 4 atau 5 besar di dunia, dengan tingkat ekonomi yang pertumbuhannya juga cukup tinggi," terangnya.

Itu, kata Satryo, hanya mungkin tercapai jika memang SDM dibekali dengan kemampuan dalam bidang sains dan teknologi. Penumbuhan dan penguatan budaya ilmiah, scientific culture dalam penelitian dan pengembangan. Satryo kemudian memberikan ilustrasi, tentang bagaimana budaya ilmiah terbangun di India.

Menurut Satryo, jika melihat undang-undang dasar India, ada satu pasal yang menyatakan masyarakat harus mempunyai scientific temper, scientific culture. Di mana itu merupakan suatu kekuatan untuk berpikir ilmiah.

"Itu sebabnya India sangat maju dalam hal scientific atau ilmiah ini karena memang mereka itu punya kepercayaan, kan dulu Gandhi yang menetapkan itu, kita harus punya mindset scientific.
Nah, kita juga berharap ke depan Indonesia juga akan maju, kita perlu didukung oleh suatu mindset atau attitude yang ke arah ilmiah," terangnya.

3. Efektivitas dan kualitas pemanfaatan dana penelitian

Ketiga, terkait dengan itu, ada juga hal lain yang perlu diupayakan yaitu efektivitas dan kualitas pemanfaatan dana penelitian. Terbatasnya anggaran penelitian, sementara pelaksanaan penelitian perguruan tinggi belum berkualitas dan berdampak.

'Karena pengembangan sains dan teknologi tidak mungkin tanpa melalui kegiatan penelitian," terangnya.

4. Perguruan tinggi yang tidak relevan dengan kebutuhan masyarakat

Keempat, terputusnya hubungan perguruan tinggi dari kebutuhan masyarakat. Menurutnya, institusi pendidikan tinggi tidak selalu menyelaraskan kurikulum dan prioritas penelitiannya dengan kebutuhan dan tantangan khusus yang ada di komunitas lokalnya.

"Kami akui banyak dari kalangan pendidik itu yang kalau mendidik itu menurut apa yang dia inginkan, bukan apa yang dibutuhkan masyarakat," ujarnya.

5. Regulasi yang berubah-ubah

Kelima, regulasi dan kebijakan yang berubah terlalu cepat. Ini mengakibatkan tidak tercapainya tujuan pendidikan nasional.

"Misalnya dalam aspek pendanaan, sekaligus menimbulkan ketidakpastian hukum. Jadi kita ke depan juga kita minimalkan terjadinya upaya-upaya perubahan-perubahan yang menghambat perkembangan pendidikan tinggi," paparnya.

Bahkan ke depan, pihaknya juga mengupayakan agar pendidikan tinggi itu diregulasi sedemikian rupa untuk memberikan ruang gerak yang inovatif kepada para pengampunya. Ini supaya pendidikan tinggi ke depan itu memang betul bermanfaat untuk pembangunan nasional Indonesia.

Baca juga: Pemerintah Bakal Tuntaskan Antrean Sertifikasi Guru 40 Tahun

dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(CEU)

Jakarta: Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Satryo Soemantri Brodjonegoro menyatakan berkomitmen mempercepat penyelesaian beragam tantangan dalam pemajuan pendidikan tinggi tanah air.

"Tantangan yang dihadapi oleh pendidikan tinggi ini bukan baru, tapi sudah ada, pasti terus ada. Kita upayakan untuk bisa lebih cepat kita capai (penyelesaian beragam tantangan dalam pendidikan tinggi)," kata Satryo dalam Rapat Kerja bersama Komisi X DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu, 6 November 2024.

Lebih lanjut, dia menyampaikan sejumlah tantangan dalam pendidikan tinggi Indonesia itu di antaranya kebekerjaan lulusan pendidikan tinggi yang masih rendah. Menurut Satryo, tantangan itu muncul antara lain karena tidak relevannya pendidikan tinggi dengan kebutuhan industri.

"Bisa karena tidak relevannya pendidikan tinggi, juga karena di satu pihak kita melihat memang lapangan pekerjaan Indonesia itu relatif sangat minim untuk lulusan perguruan tinggi kita," ucap dia.

Berikutnya, Satryo menyampaikan tantangan lain yang dihadapi oleh perguruan tinggi adalah terkait dengan kurangnya perhatian terhadap pengembangan sains dan teknologi.

Ia menekankan tantangan tersebut harus diatasi karena bernilai penting untuk mewujudkan visi menjadikan Indonesia sebagai negara maju atau Indonesia Emas pada tahun 2045.

"(menjadikan Indonesia sebagai negara maju) hanya mungkin kalau memang anak-anak kita itu dibekali dengan kemampuan dalam bidang sains dan teknologi," kata dia.

Masih terkait kurangnya perhatian dalam pengembangan sains dan teknologi, Satryo menyampaikan pihaknya akan berupaya memperbanyak sekaligus meningkatkan kualitas penelitian di Indonesia.

"Itu karena pengembangan sains dan teknologi tidak mungkin tanpa melalui kegiatan penelitian," ujar dia menambahkan.

Berikutnya, Satryo menyampaikan tantangan lain dalam perguruan tinggi yang perlu diatasi adalah terkait dengan kebijakan. Menurutnya, regulasi dan kebijakan yang berubah secara cepat justru menghambat pencapaian tujuan pendidikan nasional.

"Regulasi dan kebijakan yang berubah terlalu cepat selama ini mengakibatkan tidak tercapainya tujuan pendidikan nasional. Jadi, kita ke depan juga meminimalkan terjadinya upaya-upaya perubahan-perubahan yang menghambat perkembangan pendidikan tinggi," ucap dia. MI/Susanto


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(CDE)

Jakarta: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi resmi dipecah menjadi tiga kementerian baru. Tiga kementerian itu adalah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, serta, Kementerian Kebudayaan.

Hal ini disampaikan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu, 20 Oktober 2024. Prabowo yang malam itu didampingi Wapres, Gibran Rakabuming Raka dan Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad.

Prabowo menyebutkan, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah akan dipimpin Abdul Mu'ti. Kemudian Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi dipimpin Satryo Soemantri Brodjonegoro.
Sedangkan Fadli Zon ditunjuk untuk memimpin Menteri Kebudayaan. Ketiga nama ini sebelumnya sudah santer diberitakan akan menempati tiga pos pecahan Kemendikbudristek tersebut.

Prabowo membacakan 49 nama yang akan membantunya dalam kabinet yang dinamakan sebagai Kabinet Merah Putih. Penyampaian nama-nama pembantu presiden tersebut disampaikan setelah gala dinner bersama para pemimpin negara sahabat di Istana Kepresidenan, Jakarta.

Profil Mendikdasmen, Abdul Mu'ti

Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Abdul Mu'ti resmi ditunjuk menjadi Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen). Mu'ti diminta Prabowo memajukan pendidikan Indonesia karena sejatinya pendidikan menjadi kunci membangun bangsa.

Mengutip laman pwmjateng.com, Abdul Mu’ti lahir di Kudus, 2 September 1968. Ia tercatat sebagai anggota Muhammadiyah sejak 1994 dan pernah menjabat sebagai Sekretaris PWM Jateng periode 2000-2002, Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah periode 2002-2006, Sekretaris Majelis Dikdasmen PP Muhammadiyah 2005-2010, Sekretaris PP Muhammadiyah 2010-2015, Sekretaris Umum PP Muhammadiyah 2015-2022 dan terpilih kembali pada Muktamar ke-48 untuk masa bakti 2022-2027.

Abdul Mu’ti merupakan seorang dosen di Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan (FITK) Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta. Sejak mahasiswa, ia aktif di Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah UIN Walisongo Semarang, kemudian pernah menjadi pimpinan di PC IMM Kota Semarang dan DPD IMM Jawa Tengah.

Pada level Internasional, dia adalah anggota British Council Advisory Board 2006-2008, Indonesia-United Kingdom Advisory Board (2007-2009), Executice Committee of Asian Conference of Religion for Peace (2010-2015), dan Indonesia-United States Council on Religion and Pluralism (2016-Sekarang).

Penerima penghargaan Australian Alumni Award (2008) ini aktif dalam berbagai forum dialog dan kerja sama antar iman di dalam dan luar negeri. Tulisan dan karya Mu’ti dipresentasikan dalam berbagai forum ilmiah di dalam dan luar negeri serta media massa nasional.

Profil Mendikti Sains dan Teknologi, Satryo Soemantri Brodjonegoro

Mengutip laman Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (AIPI) di aipi.or.id, Satryo merupakan lulusan S3 Teknik Mesin dari University of California. Ilmuan ini telah menulis lebih dari 99 publikasi ilmiah.

Pria kelahiran Delf, Belanda pada 5 Januari 1956 itu bergabung dengan Institut Teknologi Bandung (ITB) setelah meraih gelar Ph.D. Saat itu, dia terus memperluas kemampuannya di bidang pendidikan tinggi.

Ia merupakan sosok yang membawa reformasi dan pembaruan untuk peningkatan mutu dan daya saing di ITB. Pada tahun 1992, ia terpilih sebagai ketua jurusan Teknik Mesin ITB.

Saat menjabat sebagai Dirjen Dikti, ia melakukan pembaruan pendidikan tinggi secara nasional. Salah satunya mendorong institusi pendidikan tinggi menjadi Badan Hukum Milik Negara (BHMN).

Hal ini pula yang membuat namanya tidak asing di dunia pendidikan Indonesia. Ia telah memberikan kontribusi cukup signifikan bagi pendidikan Indonesia.

Saat ini, Satryo aktif sebagai dosen tamu di bidang teknik mesin di Toyohashi University of Technology di Jepang dan ITB. Ia pernah menjabat di AIPI pada periode 2018-2023 dan menjadi anggota komisi bidang ilmu rekayasa AIPI.

Profil Menteri Kebudayaan, Fadli Zon

Fadli Zon merupakan Politikus Gerindra kelahiran 1 Juni 1971. Dia adalah seorang politikus dan mantan aktivis yang pernah menjabat sebagai Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia periode 2014–2019.

Bersama Prabowo Subianto, ia ikut mendirikan Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) dan menjabat sebagai Wakil Ketua Umum. Sejak 8 Oktober 2015, ia juga dipercaya sebagai Presiden Organisasi Parlemen Antikorupsi Se-Dunia (Chairman of Global Organization of Parliamentarians Against Corruption (GOPAC).

Fadli Zon menghabiskan masa kecilnya dan menyelesaikan pendidikan dasar di desa Cisarua, Bogor. Ia menyelesaikan pendidikan dasarnya di SDN Cibereum 3, Cisarua, Bogor dan melanjutkan di SMPN 1 Cisarua, di Gadog, Bogor, kemudian pindah ke SMP Fajar Jakarta.
Dia lalu melanjutkan pendidikan di SMA 31 Jakarta. Fadli belajar selama dua tahun di SMA Negeri 31, Jakarta Timur, sebelum akhirnya mendapat beasiswa dari AFS (American Field Service) ke San Antonio, Texas, Amerika Serikat dan lulus dengan predikat Summa Cum Laude.

Fadli kemudian melanjutkan studi di program studi Sastra Rusia, Fakultas Sastra Universitas Indonesia (kini FIB UI). Semasa kuliah, Fadli aktif di berbagai organisasi, baik intra maupun ekstra kampus.

Ia pernah menjadi Ketua Biro Pendidikan Senat Mahasiswa FSUI (1992-1993), Sekretaris Umum Senat Mahasiswa FSUI (1993), Ketua Komisi Hubungan Luar Senat Mahasiswa UI (1993-1994). Ia aktif dalam kehidupan politik kampus dengan memimpin berbagai demonstrasi dan menghidupkan kelompok-kelompok studi di dalam kampus UI era awal 1990-an.

Selain itu, ia juga bergabung dengan Teater Sastra UI. Di luar kampus, ia pernah menjadi Sekjen dan Presiden Indonesian Student Association for International Studies (ISAFIS) pada 1993-1995, pengurus pusat KNPI (1996-1999), pengurus pusat Gerakan Pemuda Islam (1996-1999), dan anggota Asian Conference on Religion and Peace (ACRP) sejak 1996.

Pada 1994, Fadli Zon terpilih menjadi Mahasiswa Berprestasi (Mawapres) I Universitas Indonesia dan Mahasiswa Berprestasi III tingkat Nasional dan memimpin delegasi mahasiswa Indonesia dalam ASEAN Varsities Debate IV (1994) di Malaysia.

Pada tahun 2002, ia mengenyam pendidikan di London School of Economics and Political Science (LSE) di bawah bimbingan John Harriss dan Robert Wade. Ia meraih gelar Master of Science (M.Sc) Development Studies dari The London School of Economics and Political Science (LSE) Inggris. Pada tahun 2016, ia meraih gelar doktoral dari Departemen Sejarah, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya (FIB), Universitas Indonesia.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(CEU)