Warga Kabupaten Badung, Bali, I Nyoman Sukena (38), menjadi terdakwa akibat memelihara Landak Jawa. Pasalnya, Landak Jawa merupakan salah satu hewan yang dilindungi dan tidak boleh dipelihara.

Nyoman Sukena baru saja menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Negeri Denpasar, Bali, Kamis (12/9). Di hadapan Majelis Hakim Ida Bagus Bamadewa Patiputra dan kawan-kawan, terdakwa Nyoman Sukena mengaku dirinya mendapat Landak Jawa tersebut dari mertuanya yang didapat di kebun.

"Di awal mula, landak ditemukan bapa mertua dalam keadaan masih kecil mungkin ditinggalkan orangtuanya (induknya) di ladang," katanya saat ditanya Jaksa Penuntut Umum.

Nyoman Sukena mengatakan kondisi geografis Desa Bongkasa Pertiwi tempat dirinya menetap memang menjadi sarang berkembangbiaknya hewan tersebut. Karena merasa kasihan dengan kondisi dua anak landak tersebut, Nyoman Sukena menawarkan diri untuk memelihara keduanya.

Dalam sidang tersebut, Nyoman tidak tahu jika hewan yang dipeliharanya tersebut merupakan hewan kategori dilindungi.

"Saudara tahu kalau memelihara Landak harus ada ijinnya?," kata JPU.

"Saya tidak tahu. Sosialisasi juga belum ada," jawab Sukena.

JPU pun sempat meminta terdakwa untuk melihat gambar Landak yang dijadikan barang bukti dalam kasus tersebut. Nyoman Sukena pun mengakui bahwa keempat Landak tersebut merupakan hewan peliharaan, namun kandang yang ada di foto tersebut bukan miliknya.

Menurut keterangan Nyoman Sukena dalam persidangan itu, Landak Jawa yang dipeliharanya pernah dipakai saat ada upacara adat di daerahnya. Namun setelah upacara adat selesai, landak tersebut dikembalikan lagi kepada terdakwa.

Dirinya pun mengaku tidak pernah bergabung dengan komunitas pecinta satwa. Begitu pula aturan hukum yang melarang pemeliharaan landak. Dirinya hanya memelihara landak tersebut seperti peliharaan lainnya.

Didatangi Polda Bali

Hingga pada Senin 4 Maret 2024, sekitar pukul 11.30 Wita, empat orang petugas dari Kepolisian Daerah (Polda) Bali dengan seragam dinas mendatangi kediamannya. Awalnya, para petugas kepolisian tersebut hanya menanyakan tentang legalitas izin pemeliharaan burung Jalak Bali dan Jalak Putih di rumahnya.

"Di awal beliau-beliau bilang mau periksa perlengkapan burung Jalak Bali dan Burung Jalak Putih," katanya.

Dirinya pun tidak mengetahui alasan pemeriksaan tersebut. Setelah melihat burung jalak, para petugas juga menemukan empat ekor Landak Jawa yang dipeliharanya di dalam sebuah kandang.

Sekitar pukul 14.00 Wita, petugas membawa keempat landak tersebut hingga terbitnya surat pemanggilan dari Polda Bali untuk diperiksa sebagai saksi.

Saat Penasehat hukumnya Gede Pasek Suardika bertanya terkait kesehariannya, Nyoman Sukena mengaku sebagai peternak ayam dan babi. Dirinya yang telah memiliki dua orang anak hanya berharap dari pekerjaan tersebut sembari menunggu informasi pekerjaan sampingan dari orang lain.

Nyoman Sukena menceritakan hewan landak di daerahnya sering merusak tanaman warga sehingga masyarakat kerap memburu. Tak pelak, landak pun dianggap sebagai hama yang merusak tanaman.

Kepada Hakim Ida Bagus Bamadewa Patiputra, Nyoman Sukena mengaku tidak mengetahui orang lain selain dirinya yang memelihara landak. Dirinya mengaku tidak akan memelihara Landak jika tahu dilarang.

Di akhir persidangan, Majelis Hakim menyatakan sidang akan dilanjutkan pada Jumat (13/9) dengan agenda pembacaan tuntutan.

Komisi IV DPR RI menyoroti kasus Nyoman Sukena (38) dan Piyono (61) yang dipidana karena memelihara satwa dilindungi. Ia menyoroti ketidaktahuan warga Bali dan Jawa Timur tersebut erhadap peraturan yang ada.

Anggota Komisi IV DPR RI Daniel Johan menilai, pemerintah gagal menyosialisasikan regulasi konservasi pada masyarakat. "Seharusnya Pemerintah bisa lebih gencar melakukan sosialisasi dan edukasi terkait satwa-satwa yang dilindungi," kata Daniel Johan, dalam keterangannya, Kamis (12/9).

Nyoman Sukena ditangkap pihak kepolisian karena memelihara empat ekor landak Jawa atau Hysterix javanica. Ia semula memelihara dua ekor landak yang berkembang menjadi 4 ekor.

Sukena kini ditahan dan tengah menjalani persidangan di Pengadilan Negeri Denpasar, Bali, dengan dakwaan melanggar pasal Pasal 21 ayat 2 a juncto Pasal 40 ayat 2 UU RI Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (KSDA-HE). Sukena terancam hukuman 5 tahun penjara.

Di sisi lain, seorang kakek warga Malang, Piyono divonis 5 bulan penjara karena memelihara ikan jenis aligator gar karena dinilai terbukti melanggar Pasal 88 Jo Pasal 16 ayat (1) UU RI Nomor 31 Tahun 2024 tentang Perikanan Jo PERMEN-KP RI No. 19/PERMEN-KP/2020.

Sukena dan Piyono mendapat dukungan dari masyarakat di media sosial karena mereka dipidana dalam kondisi tak mengetahui status hewan yang dipeliharanya merupakan satwa liar dilindungi.

Daniel mengatakan, pemerintah seharusnya lebih gencar melakukan sosialisasi dan edukasi tentang regulasi konservasi agar masyarakat memahami konsekuensi dari kepemilikan satwa yang dilindungi. Ini krena sebagian aturan masih relatif baru.

Ia menilai, pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) serta Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) maupun instansi terkait perlu membuat program-program edukasi yang jelas dan komprehensif tentang peraturan tersebut dan disebarkan secara masif. Akses informasi satwa dilindungi yang masih sangat terbatas menyebabkan timbulnya dua kasus tersebut.

"Kasus Sukena dan Piyono menunjukkan bahwa masih banyak pekerjaan yang perlu dilakukan oleh pemerintah dalam hal sosialisasi, edukasi, dan penegakan hukum yang adil," kata Daniel.

Di sisi lain, Daniel menyoroti sanksi pidana yang dijatuhkan pada Sukena dan Piyono. Menurutnya, pembinaan lebih tepat untuk diterapkan dibanding pidana. Ia menilai, pihak berwajib juga tidak peka terkait masalah ini.

Menurut dia, penegak hukum maupun BKSDA seharusnya mengindahkan motif atau latar belakang kasus. Dalam kasus Sukena, ia memelihara landak Jawa karena dianggap sebagai hama oleh masyarakat setempat, sehingga ditangkapnya untuk melindungi tanaman warga.

"Kalau sekarang banyak masyarakat merasa marah atas hal ini ya saya kira wajar. Karena mereka ini bukan penjahat, dan kesalahan mereka juga dilandasi atas niat baik tapi malah ditangkap. Pemerintah dan penegak hukum seharusnya bisa beri keadilan yang humanis pada kasus-kasus seperti ini," tutup Daniel.

Direktorat Jendral Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyatakan, aparat berhasil menangkap pelaku perdagangan cula badak dan pipa gading gajah di Palembang, Sumatera Selatan. Dari para pelaku diperoleh delapan cula badak, lima pipa gading gajah, dan tiga pipa dugong.

Dirjen Penegakan Hukum KLHK Rasio Ridho Sani mengatakan, pelaku ZA (60) diamankan petugas pada saat akan melakukan transaksi jual beli Cula Badak dan Pipa Gading Gajah di Palembang. Dari delapan Cula Badak yang diamankan dari pelaku, empat Cula Badak berasal dari Indonesia dan empat lainya berasal dari luar negeri.

"Penangkapan pelaku ZA (60) harus menjadi pembelajaran bagi pelaku perburuan dan perdagangan satwa yang dilindungi, khususnya Cula Badak," ujar Rasio dalam keterangan, Rabu (28/8).

Rasio Sani menambahkan penangkapan ZA merupakan hasil Cyber Patrol-Center Intelligence Gakkum terhadap perdagangan online satwa yang dilindungi dan pengembangan kasus-kasus perburuan Badak sebelumnya.

KLHK terus mengidentifikasi jaringan perburuan dan perdagangan Cula Badak di Pulau Jawa dan Sumatera. "Kita harus menghancurkan dan memutus rantai kejahatan nasional dan internasional terhadap perdagangan tumbuhan dan satwa yang dilindungi (TSL) khususnya Cula Badak dan Gading Gajah," ujarnya.

Perdagangan ilegal Cula Badak dan Gading Gajah merupakan kejahatan transnasional. Untuk itu, KLHK terus memperkuat kerjasama dengan lembaga penegakan hukum lainnya termasuk lembaga internasional seperti INTERPOL dan UNODC.

Selain itu, menurut dia, penyidik juga terus mendalami jaringan kejahatan terhadap perdagangan Cula Badak dan Gading Gajah dengan perdagangan bagian satwa yang dilindungi masuk maupun keluar negeri.

Berdasarkan Red List Data Book IUCN, Badak Jawa dan Badak Sumatera berstatus Critically Endangered karena sebaran populasi yang sempit, jumlah populasi yang kecil, serta tingkat risiko terhadap habitat dan populasinya

"Saya memerintahkan kepada penyidik untuk menerapkan penyidikan multidoor atau pidana berlapis termasuk penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) untuk kasus perburuaan dan perdagangan Satwa yang dilindungi. Agar rantai jaringan kejahatan ini dapat diputus dan pelaku dapat dihukum maksimal, sehingga ada efek jera," ungkapnya.

Kepala Balai GAKKUM LHK Wilayah Sumatera, Hari Novianto mengatakan bahwa ZA (60) telah ditetapkan sebagai tersangka dan dilakukan penahanan di Polda Sumatera Selatan guna menjalani proses penyidikan. Tersangka dijerat dengan Pasal 40 A ayat (1) huruf f Jo Pasal 21 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 32 tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

”Setiap orang dilarang untuk menyimpan, memiliki, mengangkut, dan/atau memperdagangkan spesimen, bagian-bagian, atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian dari Satwa yang dilindungi. Tesangka diancam dengan pidana penjara paling singkat 3tahun dan paling lama 15 tahun dan pidana denda paling sedikit kategori IV dan paling banyak kategori VII," ujar Hari.

MEDAN, iNews.id - Polisi mengagalkan perdagangan 987,22 kilogram atau hampir 1 ton sisik trenggiling di Kota Tanjungbalai, Sumatra Utara. Dalam pengungkapan kasus yang dilakukan personel Ditreskrimsus Polda Sumut, dua orang diamankan yakni pembeli dan penjual.

Kabid Humas Polda Sumut Kombes Pol Hadi Wahyudi mengatakan, trenggiling (Manis Javanica) merupakan jenis satwa dilindungi karena jumlahnya semakin sedikit dan penyebarannya yang terbatas.

Dalam upaya melindungi trenggiling, polisi menangkap pelaku perdagangan satwa tersebut. Mereka yakni berinisial AH alias DD (pemilik/pengepul) dan R alias AN (pembeli). Keduanya ditangkap di rumah AH, Jalan Cermai, Pasar VIII, Kelurahan Sijambi, Kecamatan Datuk Bandar, Kota Tanjungbalai.

Menurutnya, awalnya personel menerima laporan masyarakat yang menyebut adanya jual beli satwa dilindungi berupa sisik Trenggiling di Kota Tanjungbalai. Setelah menerima laporan, Kasubdit IV Tipidter Dit Reskrimsus Polda Sumut Kompol Fathir Mustafa memimpin penyelidikan untuk pengungkapan kasus.

"Personel  menangkap kedua tersangka berikut barang bukti sebanyak 18 karung berisi sisik Trenggiling seberat 987,22 kg," ujar Hadi, Jumat (9/8/2024).

Hadi menerangkan, pelaku AH mengakui mendapatkan Trenggiling dengan cara memasang jebakan di hutan. Dia lalu menguliti dan mengambil sisik trenggiling kemudian dikumpulkan yang untuk dijual kepada pemesan.

"Tersangka AH menjual satwa dilindungi itu melalui media sosial," katanya.

Saat ini kedua tersangka sudah dibawa ke Polda Sumut untuk menjalani pemeriksaan. Mereka dijerat dengan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

"Ancaman pidananya paling lama 5 tahun penjara," ucapnya.

Editor: Donald Karouw

Banda Aceh: Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Aceh melepasliarkan dua satwa liar dilindungi yakni kucing emas (catopuma temminicki) dan owa siamang (symphalangus syndactylus) ke Taman Wisata Alam (TWA) Jantho, Kabupaten Aceh Besar.

Kepala BKSDA Aceh Ujang Wisnu Barata di Aceh Besar, mengatakan pelepasliaran tersebut sebagai upaya mengembalikan kedua satwa dilindungi tersebut ke habitatnya.

"Hari ini ada dua satwa dilindungi yang dilepasliarkan, yakni satu kucing emas dan satu owa siamang ke kawasan hutan di TWA Jantho. Tujuan pelepasliaran untuk mengembalikannya ke habitat," katanya.

Ujang Wisnu menyebutkan sebelumnya kucing emas berkelamin jantan tersebut ditemukan terkena jerat di kaki kanan di Desa Ulu Aron, Kecamatan Pinto Rime Gayo, Kabupaten Bener Meriah, pada 4 Juni 2024.

Selanjutnya, satwa dilindungi tersebut dievakuasi ke Kantor BKSDA Aceh di Banda Aceh guna mendapatkan penanganan medis hingga kakinya dinyatakan sembuh.

Sedangkan owa siamang, kata Ujang Wisnu, berasal dari penyerahan warga yang sebelumnya memelihara satwa dilindungi tersebut. Owa siamang yang dilepasliarkan tersebut dengan jenis kelamin jantan.

"Kedua satwa yang dilepasliarkan tersebut dalam kondisi sehat. Sebelumnya, tim BKSDA juga melatih kedua satwa tersebut untuk mengembalikan sifat liarnya," katanya.

Pihaknya akan terus memantau kedua satwa tersebut setelah pelepasan. Pemantauan tersebut untuk memastikan keduanya bisa kembali ke habitatnya.

"Kami mengimbau tidak menangkap dan memelihara satwa dilindungi karena keberadaannya di alam liar terancam kritis serta berisiko tinggi untuk punah," pungkas Ujang Wisnu Barata. AFP PHOTO/Chaideer Mahyuddin

(WWD)

MAKASSAR, iNews.id - Balai Besar Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Sulawesi Selatan (Sulsel) menggagalkan penyelundupan teripang susu seberat 61 kilogram asal Nusa Tenggara Timur (NTT). Nilai dari satwa dilindungi yang diselundupkan tersebut mencapai kurang lebih Rp130 juta. 

Kepala Balai Karantina Sulsel Sitti Chadijhah mengatakan, penangkapan bermula saat ada kecurigaan petugas Balai Karantina NTT terhadap barang yang kemudian berkoordinasi dengan Karantina Sulsel.

"Akhirnya, media pembawa tertangkap saat pengawasan dan pemeriksaan rutin di kargo Bandara Sultan Hasanuddin Makassar," ujarnya, Senin (22/7/2024).

Menurutnya, modus penyelundupan yang dilakukan dengan cara mengemas teripang menggunakan kardus sebanyak lima koli dengan keterangan kepada pihak jasa pengiriman berisi sparepart kendaraan.

Atas penemuan ini, petugas karantina segera mengonfirmasi dan berkoordinasi kepada pihak jasa pengiriman untuk dilakukan penahanan. 

"Setelah pemeriksaan ternyata berisi teripang laut jenis susu dan koro, satwa yang dilindungi oleh negara dan termasuk dalam kategori apendix II menurut CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora) atau Konvensi Perdagangan Internasional Tumbuhan dan Satwa Liar Spesies Terancam," katanya.

Menurutnya, upaya pengiriman teripang susu yang termasuk satwa dilindungi ini telah melanggar Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan karena tanpa disertai dokumen karantina dari daerah asal. 

"Selain itu, juga tidak dilengkapi dengan surat rekomendasi dari intansi terkait daerah asal," katanya. 

Siti menjelaskan, proses melaporkan komoditas hewan, ikan, tumbuhan maupun produk turunannya sangat mudah, untuk itu pihaknya terus mengimbau kepada masyarakat yang akan mengirimkan atau melalulintaskan hewan, ikan atau tumbuhan serta turunannya agar dilaporkan kepada petugas karantina serta dilengkapi dengan dokumen persyarayan karantina. 

"Hal ini bisa menjadi bagian aksi nyata masyarakat untuk turut melindungi SDA hayati kita,” ucapnya.

Sitti menekankan, Karantina Sulsel berkomitmen untuk terus berperan aktif dalam upaya pelestarian sumber daya alam hayati, salah satunya dengan melakukan pengawasan lalulintas satwa liar maupun dilindungi di pintu-pintu pemasukan maupun pengeluaran. 

Setelah proses identifikasi dari puluhan teripang yang diselundupkan tersebut terdapat dua jenis teripang antara lain teripang susu putih (Holuthuria fuscogilva) sejumlah 23 pcs dan jenis teripang koro (Holuthuria nobilis) sejumlah 63 pcs.

(MPI - Abdoellah Nicolha)

Editor: Donald Karouw

TANJUNG BALAI, iNews.id- Bea CukaiTeluk Nibung menggagalkan penyelundupan 156 satwa dilindungi jenis belangkas yang sudah mati dan 171 kecambah sawit di Pelabuhan Teluk Nibung, Kota Tanjung Balai, Sumatera Utara, Jumat (12/7/2024). Modus pengiriman dilakukan dengan menyimpan barang-barang tersebut dalam serat ikan yang akan diekspor ke Malaysia.

Satu dari dua pengantar paket fiber ikan ini tak berkutik setelah modus penyelundupan satwa dan kecambah bibit sawit yang akan diekspor ke negeri jiran Malaysia itu dibongkar petugas bea cukai di pelabuhan.

Petugas yang curiga langsung membongkar isi dua fiber ikan tersebut. Saat itu petugas menemukan ratusan bungkus plastik berisikan kecambah sawit dan ratusan ekor belangkas yang dilindungi.

"Kedapatan di salah satu gudang eksportir hewan belangkas dan bibit pohon sawit," ujar Kasi Pengawasan dan Penindakan Bea Cukai Teluk Nibung, Januar, Jumat (12/7/2024).

Saat ditemukan ratusan belangkas itu telah mati. Satwa belangkas merupakan hewan berdarah biru yang dilindungi. Petugas kemudian mengamankan seluruh barang bukti ke kantor bea cukai.

Selain mengamankan barang bukti, petugas juga memeriksa para pelaku yang mengantarkan barang ilegal tersebut.

Barang ilegal satwa dilindungi itu kemudian diserahkan ke kantor wilayah lingkungan hidup dan kehutanan. Sedangkan kecambah sawit tanpa dokumen diserahkan ke karantina pertanian.

"Modusnya mereka memberitahukan kepada eksportir ini bahwa barang yang dia bawa itu adalah jenis komoditi ikan yang memang biasanya dilakukan pengiriman oleh eksportir ke Malaysia," ucapnya.

Editor: Kurnia Illahi