Jakarta -

Presiden Prabowo Subianto resmi membubarkan Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Sosialisasi Undang-undang Cipta Kerja. Hal ini berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 32 Tahun 2024 Tentang Pembubaran Satgas Percepatan Sosialisasi UU Cipta Kerja.

Lantas, apa alasan Prabowo membubarkan Satgas Undang-undang Cipta Kerja? Dalam bagian menimbang, dijelaskan bahwa Undang-undang Cipta Kerja sudah dilaksanakan secara efektif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan perluasan kesempatan kerja.

"Bahwa Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang selanjutnya diganti dengan Undang -undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang telah dapat dilaksanakan secara efektif dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi dan perluasan kesempatan kerja," tulis beleid tersebut, dilihat detikcom Sabtu (9/11/2024).

Lalu dijelaskan bahwa untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan urusan pemerintahan maka perlu membubarkan Satgas Percepatan Sosialisasi Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

"Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas Percepatan Sosialisasi Undang Undang Nomor 1 1 Tahun 2O2O tentang Cipta Kerja, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku," bunyi pasal 2 Keppres tersebut.

Adapun beleid tersebut ditandatangani Prabowo pada 8 November 2024. Adapun susunan Satgas Undang-undang Cipta Kerja sebelumnya adalah:

- Ketua Satgas: Mahendra Siregar
- Wakil Ketua I: Suahasil Nazara
- Wakil Ketua II: M. Chatib Basri
- Wakil Ketua III: Raden Pardede
- Sekretaris Satgas: Arif Budimanta

(ily/hns)

JAKARTA - Sebagai upaya untuk memperkuat tata kelola layanan publik, Ombudsman Republik Indonesia menggelar sosialisasi dan edukasi kepada Bank BRI tentang pencegahan maladministrasi. Kegiatan ini berlangsung di Radio Auditorium Brilian, Kantor Pusat BRI di Jakarta, Kamis (17/10/2024).

Ombudsman Republik Indonesia berperan krusial sebagai pengawas dan penegak tata kelola pelayanan publik. Institusi ini bertanggung jawab dalam mengawasi, menyelesaikan laporan dan aduan masyarakat, serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan pelayanan.

Anggota Ombudsman Republik Indonesia Sektor Perekonomian Yeka Hendra Fatika menjelaskan, ?Kami tidak hanya mengawasi, tetapi juga berupaya membangun hubungan kolaboratif dengan penyelenggara layanan, termasuk BRI, untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip Good Governance diterapkan secara efektif,? ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Retail Funding and Distribution BRI Andrijanto mengungkapkan, touch point pengaduan nasabah telah bergeser dari konvensional ke digital channel melalui Sabrina dan BRImo. BRI juga telah mengembangkan tracking system pengaduan sehingga nasabah dapat memantau tahapan proses penanganan pengaduan.

?BRI berkomitmen senantiasa memberikan solusi yang tepat untuk membangun kepercayaan nasabah sesuai dengan prinsip Good Corporate Governance,? ujar Andrijanto.

Meningkatnya penggunaan layanan digital, BRI mencatat pertumbuhan pengguna aplikasi mobile banking mencapai 24,66 persen dibandingkan tahun lalu. Ini menunjukkan bahwa masyarakat semakin percaya dan beralih ke layanan digital yang lebih efisien dan transparan.

Kolaborasi antara BRI dan Ombudsman diharapkan dapat menjawab tuntutan tersebut, serta memperkuat mekanisme pengaduan yang ada, sehingga masyarakat merasa lebih terlindungi.

Ombudsman dan BRI berharap bahwa kegiatan ini dapat menjadi langkah awal untuk menciptakan lingkungan pelayanan publik yang lebih baik. Melalui edukasi dan kolaborasi yang intensif, diharapkan dapat mengurangi kasus maladministrasi dan meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap layanan perbankan.

Kegiatan sosialisasi ini menegaskan pentingnya sinergi antara lembaga publik dan sektor perbankan dalam menciptakan pelayanan yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Maka dari itu, BRI dan Ombudsman siap menghadapi tantangan di era digital dan memastikan pelayanan publik yang lebih baik untuk seluruh lapisan masyarakat.

Jakarta -

PT Hutama Marga Waskita (Hamawas) dalam waktu dekat akan segera memberlakukan tarif pada Tol Kuala Tanjung-Tebing Tinggi-Parapat (Kutepat) Seksi 3 (Junction Tebing Tinggi-Interchange Dolok Merawan) dan sebagian Seksi 4 (Interchange Dolok Merawan-Interchange Sinaksak).

Direktur Utama Hamawas Dindin Solakhuddin menyampaikan Tol Kutepat merupakan salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) di Sumatera. Adapun ruas tol ini telah beroperasi tanpa tarif selama kurang lebih 1 bulan.

"Semenjak Tol Kutepat hadir ditengah Masyarakat, banyak respon positif yang kita terima yakni efisiensi waktu yang semula dari Medan Raya menuju Pematang Siantar memakan waktu tempuh 3 jam, kini hanya 1 jam 30 menit saja," kata Dindin, dikutip dari keterangan tertulis, Selasa (29/10/2024).

Selain itu, Dindin menambahkan, tol ini juga menjadi akses mobilitas ke tujuan wisata bagi pengguna jalan tol yang melintas dari arah Medan atau Tebing Tinggi ke Pematang Siantar.

Selama dioperasikan tanpa tarif, Hamawas mencatat Lalu Lintas Harian Rata-Rata (LHR) yang cukup tinggi di Jalan Tol Tebing Tinggi-Dolok Merawan-Sinaksak.

"Hal itu terlihat dari kendaraan yang melintas di Jalan Tol Tebing Tinggi-Dolok Merawan-Sinaksak setiap harinya tercatat sebanyak 10.080 kendaraan per hari," imbuh Dindin.

Dalam pengoperasiannya, pihaknya juga memastikan kualitas jalan maupun kelengkapan fasilitas yang ada telah sesuai dengan Standar Pelayanan Minimum (SPM). Fasilitas yang ada di Jalan Tol Tebing Tinggi-Dolok Merawan-Sinaksak meliputi 14 Armada, 258 Personil, 107 CCTV dan 5 VMS.

"Kita telah menyiapkan para petugas pelayanan operasional yang bertugas selama 24 jam ketika berada di ruas tol, dimulai dari Tim Patroli, Rescue, Petugas Derek dan Paramedis Serta tersedia cctv di sepanjang ruas tol Tebing Tinggi-Dolok Merawan-Sinaksak," ujarnya.

Selama periode pengoperasian tersebut, sosialisasi secara masif telah dilakukan melalui berbagai kanal komunikasi baik media sosial, media luar ruang serta siaran pers perusahaan dengan mendapatkan respon yang positif dari masyarakat.

"Kami berharap sosialisasi ini dapat meningkatkan pemahaman pengguna mengenai aturan berkendara yang baik dan benar di jalan tol, edukasi pentingnya kecukupan saldo pada kartu elektronik untuk mencegah terjadinya antrian transaksi di gerbang tol, serta manfaat keberadaan tol ini sehingga pengguna jalan dapat mengetahui informasi akan diberlakukan tarif ruas Tol Tebing Tinggi-Dolok Merawan-Sinaksak," kata Dindin.

Dengan rencana penetapan tarif tersebut, Hamawas menghimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk mencukupkan saldo kartu elektronik, berkendara sesuai dengan tata tertib dan ketentuan yang berlaku di jalan tol.

Berkendara dengan kecepatan minimum 60 km/jam dan maksimum 100 km/jam serta tidak menggunakan bahu jalan kecuali dalam keadaan darurat. Apabila terjadi keluhan atau melihat tindak kejahatan yang ada di jalan tol, agar segera melapor ke Call Center Tol Kutepat di 0812-9595-3536.

(shc/kil)

IDXChannel - Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara mengatakan salah satu yang menjadi penyebab menurunnya angka transmigrasi, yaitu konflik sosial antara pendatang baru dengan pemukim lama disuatu daerah.

Iftitah menjelaskan, dalam menyukseskan program transmigrasi selama Pemerintahan Prabowo-Gibran, berbagai pendekatan akan dilakukan mulai dari menggandeng pemuka agama hingga tokoh adat.

"Ini memang saya membaca risalah, sedang saya lakukan riset secara menyeluruh ya. Penurunan angka transmigran itu juga karena ada dampak sosial itu tadi. Nah, saya akan berusaha dengan program yang baru ini, untuk melakukan pendekatan ke para pemuka agama, tokoh, adat, tempat dulu," kata Iftitah di Kantor Kementerian Transmigrasi, Selasa (22/10/2024).

Pemuka agama atau tokoh adat setempat akan dilibatkan untuk memberikan sosialisasi kepada transmigran terkait pengenalan budaya hingga adat istiadat di daerah. Harapannya, dengan pengenalan budaya ini bisa menekan potensi konflik sosial yang terjadi.

"Sehingga para pendatang pun, kita nanti akan kasih pelatihannya bukan hanya skill untuk dia bekerja, tetapi juga skill bagaimana berkomunikasi dan berbudaya," kata Iftitah.

Iftitah berharap, dengan melibatkan pemuka agama hinga tokoh adat bisa menciptakan akulturasi budaya. Sehingga para transmigran ini tidak berhadapan dengan konflik sosial yang menjadi penyebab penurunan angka transmigran.

"Sehingga kita lakukan pelatihan itu, juga termasuk budaya, bahkan mungkin seni juga. Sehingga akulturasi budaya itu, persatuan Indonesia itu betul-betul terwujud. Itulah kenapa saya tadi sampaikan, bahwa para transmigran adalah patriot bangsa," kata dia.

(NIA DEVIYANA)

IDXChannel- PT Asabri (Persero) menggandeng Persatuan Purnawirawan dan Warakawuri TNI-POLRI (Pepabri) menggelar sosialisasi program hak-hak pensiun peserta Asabri yang telah memasuki masa purna tugas.

Direktur Hubungan Kelembagaan Asabri, Khaidir Abdurrahman mengatakan, kegiatan ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih lengkap kepada para peserta mengenai hak-hak mereka.

"Selain itu memastikan akses yang mudah dan tepat waktu terhadap berbagai layanan yang tersedia. Sosialisasi ini menjadi langkah penting dalam memastikan kesejahteraan para pensiunan terjamin dengan baik di masa depan," ujarnya dalam rilis Sabtu (19/10/2024).

Kegiatan ini dihadiri oleh Laksda TNI Purnawirawan Heru Srijanto, Ketua Departemen Kesejahteraan PEPABRI, dan Brigjen TNI Purnawirawan Budi Prasetyono, Wakil Sekjen PEPABRI, serta beberapa peserta sosialisasi.

Sosialisasi ini dilakukan sebagai bentuk komitmen ASABRI dengan memberikan informasi yang mendalam mengenai hak-hak pensiun yang menjadi hak peserta.

Selain itu, ASABRI diamanatkan sebagai pengelola program asuransi sosial bagi anggota Polri, TNI, serta ASN di lingkungan Polri dan Kementerian Pertahanan, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2015 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2020.

Dalam sambutannya,

Khaidir juga menyoroti beberapa kewajiban yang harus dipenuhi oleh para penerima pensiun, seperti autentikasi dan Surat Pernyataan Tanda Bukti Diri (SPTB).

Autentikasi dilakukan rutin setiap bulannya melalui aplikasi ASABRI STAR. Pastikan sebelumnya, Bapak dan Ibu melakukan enrollment atau perekaman wajah di kantor cabang maupun unit mitra kerja pembayaran ASABRI.

Selain itu, pelaporan Surat Pernyataan Tanda Bukti Diri (SPTB) dilakukan satu kali dalam setahun melalui ASABRI Mobile. Kewajiban ini bertujuan untuk memperbarui data penerima pensiun untuk memastikan pembayaran yang tepat.

Para peserta menunjukkan antusiasmenya dalam mengikuti kegiatan dengan berpartisipasi aktif, baik mengenai perkembangan ASABRI saat ini, dan juga utamanya mengenai layanan ASABRI.

Dalam upaya memberikan layanan kepada peserta, ASABRI terdapat lebih dari 1.900 titik layanan ASABRI Link yang tersebar di 38 provinsi di seluruh Indonesia. Layanan ASABRI Link bekerja sama dengan 13 mitra bayar. Disamping itu, terdapat inovasi layanan digital melalui ASABRI STAR dan ASABRI Mobile.

(kunthi fahmar sandy)

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Satuan Tugas Undang-Undang (UU) Cipta Kerja, Arif Budimanta, menyatakan, pemerintahan Prabowo-Gibran memiliki sejumlah pekerjaan rumah untuk memastikan implementasi UU Cipta Kerja berjalan maksimal.

Pertama, pemerintahan selanjutnya harus memastikan sinergi antar pemangku kepentingan tetap terjalin. Pasalnya, UU Cipta Kerja ini akan melibatkan 21 kementerian dan lembaga (K/L) yang berbeda.

Sinergi ini diperlukan agar kebijakan yang akan diterapkan sesuai dengan kebutuhan para pemangku pentingan sekaligus dapat mencakup kepentingan pemerintah dan dunia usaha.

"Memang harus terus menerus disinergikan dari waktu ke waktu. Jadi harus ada proses enabling agar kemudian koordinasi dan kolaborasi antar pemangku kepentingan ini dapat terjadi," ujarnya saat peluncuran buku "Harmonisasi Kebijakan dan Transformasi Keberlanjutan: Jejak Langkah Satgas Undang-Undang Cipta Kerja" di Hotel Borobudur, Jakarta, Kamis (17/10/2024).

Kedua, pemerintahan Prabowo-Gibran tetap gencar melakukan sosialisasi UU Cipta Kerja kepada pegawai K/L terutama di daerah-daerah lantaran mereka kerap berpindah dinas.

Selain itu, pemerintah juga diminta untuk menyederhanakan proses birokrasi dan regulasi agar pelayanan dapat dipercepat.

Dengan semakin cepatnya proses pelayanan, maka kegiatan dunia usaha tidak tersendat sehingga roda perekonomian dapat berputar lebih cepat.

"Karena memang harapan utama daripada UU Cipta Kerja ini adalah debirokratisasi, memberikan percepatan pelayanan yang lebih baik," kata dia.

Arif melanjutkan, percepatan pelayanan juga dapat dicapai melalui digitalisasi, seperti kemudahan perizinan melalui Online Single Submission (OSS).

Saat ini, 260 Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) telah terintegrasi ke dalam sistem tersebut, dan diharapkan jumlah ini akan terus bertambah.

"Rencana digital tata ruang ini penting di digitalisasi sehingga kemudian secara real time bisa langsung keluar keputusan apakah aktivitas usaha ini berada di lokasi yang sesuai dengan tata ruang. Adanya di kawasan komersial, bukan di kawasan perumahan, misalnya," ucap dia.

Kelima, pemerintah juga diharapkan memberikan kemudahan perlindungan dan pemberdayaan bagi UMKM dan koperasi, serta menyediakan pedoman untuk kemitraan yang dapat menciptakan ekosistem yang mendukung pertumbuhan UMKM.

Ekosistem kemitraan ini terdiri dari usaha besar hingga kecil dan tidak hanya di pusat kota tetapi juga ke daerah-daerah pelosok.

"Dalam satu ekosistem yang solid semua, maka otomatis dari sisi kemandirian ekonomi kita bisa tercapai, tetapi juga dari sisi pertumbuhan ekonomi kita juga. Kalau kita hitung-hitung, itu bisa di atas 7-8 persen, bahkan bisa lebih. Tetapi yang paling penting itu adalah lapangan kerja yang kita buka," ujarnya.

Terakhir, Arif menekankan pentingnya pemantauan, evaluasi, dan penguatan kelembagaan terkait kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan bagi UMKM dan koperasi.

Pemerintahan Prabowo-Gibran diharapkan dapat menjalankan langkah-langkah ini untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

Jakarta -

Produk impor yang tidak memenuhi ketentuan Standar Nasional Indonesia (SNI) terindikasi masuk ke dalam Negeri. Hal ini diungkap oleh Andi Rizaldi, Kepala Badan Standarisasi dan Kebijakan Jasa Industri Kementerian Perindustrian (Kemenperin).

"Jadi di tempat kami di Badan Standardisasi ada pusat, namanya Pusat Pengawasan Standar Industri, beberapa kali menemukan terutama produk impor yang katanya masuk secara legal tapi tidak ber-SNI padahal itu sudah dilakukan secara wajib nah itu mengindikasikan antara legal dan tidak legal," katanya dalam sosialisasi Pemberlakuan Standarisasi Industri Secara Wajib tahun 2024 di JW Marriott Hotel, Jakarta Selatan, Rabu (16/10/2024).

Kondisi ini berpotensi menimbulkan kerugian negara dari hilangnya pengenaan bea masuk terhadap barang impor. Terlebih, barang-barang tersebut juga tidak melalui proses pengurusan SNI.

"Bisa jadi kalau dia menggunakan kode HS yang sebenarnya, negara mendapatkan bea masuk 10%. Tapi karena ada pengalihan HS dia tidak menjadi harus wajib ngurus SNI, plus dia hanya membayar misalnya bea masuk 5% atau bahkan 0%, itu mengindikasikan ada kerugian negara," bebernya.

Oleh karena itu dalam Peraturan Menteri Perindustrian No. 45 tahun 2022 ada ketentuan yang mewajibkan produsen luar negeri memiliki perwakilan resmi di Indonesia. Jadi barang-barang yang diimpor harus masuk dulu ke gudang perwakilan resmi sehingga lebih mudah dimonitor.

Pada kesempatan itu, ia menyebut Indonesia menjadi negara di kawasan Asia Tenggara yang paling sedikit menggunakan standar nasional terhadap produk. Tercatat hanya ada 130 SNI yang diwajibkan. Dari 5.000 produk manufaktur yang punya SNI, hanya 4-3% yang wajib SNI.

"Jadi dari 5.000 itu mungkin hanya sekitar, kalau 500 kan 10%, ini hanya 4-3%, yaitu hanya 130 SNI yang diwajibkan. Sementara negara tetangga lain, Vietnam, Thailand, Malaysia, apalagi China, itu jumlah SNI yang sudah diwajibkan, bukan SNI kalo di sana, standar yang sudah diwajibkan itu lebih banyak lagi," bebernya.

Adapun Menperin Agus Gumiwang Kartasasmita telah meluncurkan 16 Peraturan Menteri Perindustrian (Permenperin) tentang Pemberlakuan Standardisasi Industri secara Wajib. Ke-16 Permenperin ini mengatur proses penilaian kesesuaian, yang mencakup audit dan pengujian yang sesuai dan benar.

Untuk mendukung implementasi 16 peraturan tersebut, Kemenperin telah menunjuk Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK), terdiri dari 20 Lembaga Sertifikasi Produk (LSPro) dan 28 Laboratorium Penguji yang siap melakukan sertifikasi dan pengujian produk.

Andi pada kesempatan sebelumnya menyampaikan, 16 Permenperin baru itu untuk mengatur berbagai produk industri, antara lain produk kawat baja pratekan, kalsium karbida, katup, kompor, selang kompor gas LPG, ubin keramik, sprayer gendong, sepatu pengaman, sodium tripolifosfat, aluminium sulfat, seng oksida, dan semen.

"Hingga saat ini telah diharmonisasi sebanyak 44 rancangan Permenperin, dengan rincian 16 Permenperin telah diterbitkan dan 28 rancangan Permenperin dalam proses penerbitan. Sementara, 24 rancangan Permenperin lainnya masih dalam proses pembahasan dengan stakeholder, yang mana seluruhnya mengacu kepada pengaturan di dalam Peraturan Menteri Perindustrian No. 45 tahun 2022," paparnya

(ily/rrd)

KOMPAS.com - Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) bergerak cepat mendorong implementasi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 81 Tahun 2024 tentang Percepatan Penganekaragaman Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal melalui Sosialisasi di Aula El Tari, Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), Senin (30/9/2024).

Terbitnya Perpres yang ditandatangani Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 15 Agustus 2024 itu membuat upaya akselerasi pemanfaatan pangan lokal semakin kuat.

Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Utama NFA Sarwo Edhy menyatakan, perpres tersebut harus ditindaklanjuti di semua tingkat daerah sebagai dasar menuju kemandirian pangan.

"Tujuan besar kita melakukan ketahanan pangan melalui kemandirian dan kedaulatan pangan sesuai amanat Undang-undang (UU) Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan," ujarnya dalam siaran pers, Senin.

Sarwo mengatakan bahwa sosialisasi perpres di NTT merupakan penanda komitmen yang kuat dari seluruh stakeholder terkait untuk mengarusutamakan pangan lokal.

"Kami harap potensi yang ada di NTT ini dapat menjadi pionir untuk melakukan penganekaragaman berbasis sumber daya lokal. Tadi kami diskusi dengan Penjabat (Pj) gubernur, banyak potensi pangan di sini yang perlu digali. Dan semua berbasis sumber daya lokal," katanya.

Salah satu fungsi Badan Pangan Nasional, kata Sarwo, melakukan pembinaan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) berbasis pangan lokal guna mendorong industri pangan berbasis sumber daya lokal yang berkembang dan memiliki daya saing yang kuat.

Sementara itu, Pj Gubernur NTT Andriko Noto Susanto mengungkapkan, NTT merupakan provinsi paling ideal untuk mengimplementasikan Perpres tersebut.

"Perpres ini sangat detail dan menjadi panduan yang baik untuk implementasinya. Salah satu fokus program presiden terpilih adalah makan bergizi gratis, dan Perpres ini menekankan pemanfaatan pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan aman berbasis sumber daya lokal. Jika ini berhasil, ekonomi lokal akan meningkat, UMKM pangan lokal mendapatkan pasar, dan hasil produk pangan petani akan terserap dengan baik," jelasnya.

Andriko mengatakan bahwa bupati dan wali kota hadir untuk menandatangani komitmen bersama percepatan penganekaragaman pangan berbasis sumber daya lokal.

Ada dua hal yang perlu ditindaklanjuti bersama. Pertama, pemerintah daerah (pemda) kabupaten/kota harus membuat regulasi turunan dari perpres agar dapat segera diimplementasikan. Kedua, perlu disusun program dan kegiatan aksi untuk memandu pemda dalam mempercepat penganekaragaman pangan.

Direktur Penganekaragaman Konsumsi Pangan NFA Rinna Syawal menambahkan, kunci identifikasi potensi harus dilakukan oleh pemda yang masing-masing memiliki karakteristik tersendiri terkait sumber daya pangan lokal.

"Jadi yang diharapkan dari perpres ini adalah bagaimana pemerintah khususnya pemda mengidentifikasi dan memetakan potensi yang dimiliki dan menjadikannya dasar program aksi untuk membangun kemandirian pangan di wilayah masing-masing," tambahnya.

Secara terpisah, Kepala NFA Arief Prasetyo Adi menyatakan, melalui perpres ini, pihaknya optimis Indonesia dapat meningkatkan ketahanan pangan nasional berbasis kemandirian pangan. Perpres ini juga diharapkan akan membuka peluang ekonomi baru, khususnya di daerah yang memiliki keragaman sumber daya lokal yang potensial untuk dikembangkan.

"Setelah Perpres ini ditandatangani Presiden Jokowi pada Agustus lalu, kita mendorong agar segera disosialisasikan ke seluruh daerah dengan baik. Kuncinya pada sinergi pentahelix yang terus kita bangun bersama," ujarnya.

Perlu diketahui, sosialisasi ini dihadiri oleh seluruh unsur Forum koordinasi pimpinan daerah (Forkopimda) NTT, dan Dinas Pangan provinsi dan kabupaten/kota seluruh Indonesia secara daring.

Serta, para perwakilan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, serta tiga tim ahli Perpres Penganekaragaman Pangan, yakni Achmad Suryana, Agung Hendriadi, dan Mulyono Machmur.

Hadir pula unsur perguruan tinggi dan organisasi masyarakat pemerhati dan pegiat pangan lokal.

Komisi IV DPR RI menyoroti kasus Nyoman Sukena (38) dan Piyono (61) yang dipidana karena memelihara satwa dilindungi. Ia menyoroti ketidaktahuan warga Bali dan Jawa Timur tersebut erhadap peraturan yang ada.

Anggota Komisi IV DPR RI Daniel Johan menilai, pemerintah gagal menyosialisasikan regulasi konservasi pada masyarakat. "Seharusnya Pemerintah bisa lebih gencar melakukan sosialisasi dan edukasi terkait satwa-satwa yang dilindungi," kata Daniel Johan, dalam keterangannya, Kamis (12/9).

Nyoman Sukena ditangkap pihak kepolisian karena memelihara empat ekor landak Jawa atau Hysterix javanica. Ia semula memelihara dua ekor landak yang berkembang menjadi 4 ekor.

Sukena kini ditahan dan tengah menjalani persidangan di Pengadilan Negeri Denpasar, Bali, dengan dakwaan melanggar pasal Pasal 21 ayat 2 a juncto Pasal 40 ayat 2 UU RI Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (KSDA-HE). Sukena terancam hukuman 5 tahun penjara.

Di sisi lain, seorang kakek warga Malang, Piyono divonis 5 bulan penjara karena memelihara ikan jenis aligator gar karena dinilai terbukti melanggar Pasal 88 Jo Pasal 16 ayat (1) UU RI Nomor 31 Tahun 2024 tentang Perikanan Jo PERMEN-KP RI No. 19/PERMEN-KP/2020.

Sukena dan Piyono mendapat dukungan dari masyarakat di media sosial karena mereka dipidana dalam kondisi tak mengetahui status hewan yang dipeliharanya merupakan satwa liar dilindungi.

Daniel mengatakan, pemerintah seharusnya lebih gencar melakukan sosialisasi dan edukasi tentang regulasi konservasi agar masyarakat memahami konsekuensi dari kepemilikan satwa yang dilindungi. Ini krena sebagian aturan masih relatif baru.

Ia menilai, pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) serta Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) maupun instansi terkait perlu membuat program-program edukasi yang jelas dan komprehensif tentang peraturan tersebut dan disebarkan secara masif. Akses informasi satwa dilindungi yang masih sangat terbatas menyebabkan timbulnya dua kasus tersebut.

"Kasus Sukena dan Piyono menunjukkan bahwa masih banyak pekerjaan yang perlu dilakukan oleh pemerintah dalam hal sosialisasi, edukasi, dan penegakan hukum yang adil," kata Daniel.

Di sisi lain, Daniel menyoroti sanksi pidana yang dijatuhkan pada Sukena dan Piyono. Menurutnya, pembinaan lebih tepat untuk diterapkan dibanding pidana. Ia menilai, pihak berwajib juga tidak peka terkait masalah ini.

Menurut dia, penegak hukum maupun BKSDA seharusnya mengindahkan motif atau latar belakang kasus. Dalam kasus Sukena, ia memelihara landak Jawa karena dianggap sebagai hama oleh masyarakat setempat, sehingga ditangkapnya untuk melindungi tanaman warga.

"Kalau sekarang banyak masyarakat merasa marah atas hal ini ya saya kira wajar. Karena mereka ini bukan penjahat, dan kesalahan mereka juga dilandasi atas niat baik tapi malah ditangkap. Pemerintah dan penegak hukum seharusnya bisa beri keadilan yang humanis pada kasus-kasus seperti ini," tutup Daniel.

Jakarta -

Pemerintah membuka wacana untuk mengatur pembelian BBM bersubsidi. Rencananya, pengaturan BBM bersubsidi ini berlaku mulai 1 Oktober 2024.

Dari informasi yang diterima detikcom, aturan ini hanya berlaku untuk kendaraan roda empat (mobil). Kemudian, pembatasan disebut-sebut akan dilakukan berdasarkan cubicle centimeter (cm3) alias cc.

Untuk yang berbahan bakar bensin, kendaraan yang boleh membeli BBM subsidi maksimal 1.400 cc. Sementara itu, untuk yang berbahan bakar diesel maksimal 2.00 cc.

Bila mengacu pada ketentuan tersebut, kendaraan yang bisa membeli BBM bersubsidi dengan bahan bakar bensin antara lain:

Toyota:
Raize 998 cc dan 1.198 cc
Agya 1.197 cc
Calya 1.197 cc
Avanza 1.329 cc

Daihatsu:
Ayla 998 cc dan 1.197 cc
Sigra 998 cc dan 1.197 cc
Sirion 1.329 cc
Rocky 998 cc dan 1.198 cc
Xenia 1.329 cc

Wuling:
Formo S 1.206 cc

Suzuki:
Ignis 1.197 cc
S-Presso 998 cc

Honda:
Brio 1.199 cc

Mercedes-Benz:
A-Class 1.332 cc
CLA 1.332 cc
GLA 200 1.332 cc
GLB 1.332 cc

Kia:
Picanto 1.248 cc
Seltos 1.353 cc
Rio 1.348 cc

Nissan:
Magnite 999 cc
Kicks e-Power 1.198 cc

Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia sempat berkomentar mengenai kriteria kendaraan yang boleh menerima BBM subsidi ini. Dia mengatakan kriteria kendaraan yang boleh menerima BBM bersubsidi sedang dibahas.

"Nanti dibahas, saya belum bisa bicara detail itu," katanya di DPR, Selasa (27/8/2024) lalu.

Pemerintah berupaya agar penyaluran subsidi tepat sasaran. Bahlil mengatakan BBM bersubsidi dialokasikan untuk masyarakat golongan ekonomi menengah bawah.

"Kalau yang berhak menerima subsidi itu kan masyarakat, mohon maaf ya, yang golongan ekonominya menengah ke bawah. Kalau kita, kayak kita masih menerima BBM bersubsidi, apa kata dunia, Bos?" ujarnya.

Bahlil mengonfirmasi ada rencana pembatasan BBM bersubsidi mulai 1 Oktober. Dia mengatakan pembatasan ini akan diatur melalui peraturan menteri (permen).

"Ya memang ada rencana begitu. Karena, begitu aturannya keluar, permennya keluar, itu kan ada waktu untuk sosialisasi. Nah, waktu sosialisasi ini yang sekarang saya lagi bahas," kata Bahlil menjawab kabar aturan pembelian BBM bersubsidi mulai 1 Oktober.

Sebagaimana diketahui, pemerintah memberikan subsidi untuk BBM jenis solar dan Pertalite. Saat ini PT Pertamina (Persero) melalui Pertamina Patra Niaga telah membuka pendaftaran untuk kendaraan via websitesubsiditepat.mypertamina.id sebagai upaya agar BBM tepat sasaran dan mendukung kebijakan pemerintah mengatur penyaluran BBM bersubsidi.

Simak Video 'Viral Beli BBM Kena Biaya Admin Rp 5.000, Pengawas SPBU: Inisiatif Operator':

[Gambas:Video 20detik]

(acd/rrd)

Jakarta -

Pemerintah akan melakukan pembatasan BBM subsidi, kabarnya hal ini akan dilakukan per 1 Oktober 2024. Presiden Joko Widodo (Jokowi) buka-bukaan soal wacana tersebut.

Dia mengatakan sampai saat ini belum ada rapat khusus di Istana mengenai hal itu. Maka dari itu, sebetulnya belum ada keputusan apakah BBM subsidi akan dibatasi pembeliannya di Oktober mendatang.

Meski begitu, Jokowi membenarkan pemerintah saat ini sedang mempersiapkan kebijakan tersebut. Saat ini proses sosialisasi soal rencana pembatasan BBM sedang dilakukan. Menurutnya, pemerintah masih perlu melihat kondisi di tengah masyarakat terlebih dahulu sebelum mengambil keputusan penting tersebut.

"Saya kira kita masih dalam proses sosialisasi kita akan melihat kondisi di lapangan seperti apa. Belum ada keputusan dan belum ada rapat," tegas Jokowi di sela-sela kunjungan kerjanya di Yogyakarta, Rabu (28/8/2024).

Wacana pembatasan BBM subsidi mulai 1 Oktober 2024 pertama kali diungkapkan oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. Sebelum diterapkan, Bahlil mengatakan pihaknya akan melakukan sosialisasi.

"Ya memang ada rencana begitu. Karena begitu aturannya keluar, Permennya keluar, itu kan ada waktu untuk sosialisasi. Nah, waktu sosialisasi ini yang sekarang saya lagi bahas," kata Bahlil menjawab kabar pembatasan BBM subsidi 1 Oktober di DPR Jakarta, Selasa (27/8/2024) kemarin.

Bahlil mengatakan pembatasan BBM subsidi akan dilakukan melalui penerbitan peraturan menteri (Permen). Meskipun awalnya pemerintah berencana akan mengatur pembelian BBM subsidi melalui revisi Perpres No 191 Tahun 2014.

Dua Alasan BBM Subsidi Dibatasi
Kembali ke Jokowi, orang nomor satu di Indonesia itu mengatakan ada dua hal yang menjadi urgensi penerapan pembatasan BBM subsidi dilakukan pemerintah. Pertama berkaitan dengan polusi udara di kota besar, utamanya di Jakarta.

Perlu diketahui BBM bersubsidi kandungan oktannya rendah, hal itu membuat proses pembakaran yang tidak sempurna yang dapat memicu emisi gas penyebab polusi yang lebih banyak.

Kedua, Jokowi ingin ada efisiensi pada APBN, khususnya di APBN 2025. Sebab selama ini, BBM bersubsidi banyak sekali disalurkan tapi tidak tepat sasaran. Subsidi yang ditetapkan dengan APBN pun akhirnya bocor.

"Yang pertama ini berkaitan nanti ini di Jakarta utamanya dengan polusi, yang kedua kita ingin ada efisiensi di APBN kita. Terutama untuk 2025," papar Jokowi.

Perlu diketahui juga, dalam RAPBN 2025 pun pemerintah mengusulkan volume BBM subsidi sebesar 19,41 juta kiloliter (KL). Jumlah tersebut lebih rendah dibanding dengan APBN 2024 sebesar 19,58 juta KL.

Penurunan ini terjadi karena pemerintah berencana agar penyaluran BBM ini tepat sasaran. Dengan tepat sasaran, maka kuota BBM subsidi bisa turun.

(hal/das)

Jakarta: Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta melakukan sosialisasi tata cara pendaftaran calon kepala daerah. Tata cara tersebut tercantum dalam Peraturan KPU Nomor 8 tahun 2024 tentang pencalonan gubernur wakil gubernur, bupati wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota.

"Sosialisasi ini sebagai tindak lanjut Rakor KPU se-Indonesia di Bali yang mengharuskan kami melakukan sosialisasi dan koordinasi kepada pemangku kepentingan di daerah tentang pendaftaran bakal calon," kata Ketua KPU Jakarta Wahyu Dinata saat dikutip dari Antara, Jumat, 12 Juli 2024.

Dalam tahapan pendaftaran bakal calon, KPU tidak dapat bekerja sendirian dan melibatkan instansi terkait terutama dalam melakukan validasi dokumen syarat pencalonan. Contoh, proses verifikasi syarat keterangan bebas narkoba yang harus dilakukan bersama BNNP Jakarta.
Kemudian surat tidak dipidana dan surat keterangan catatan kepolisian (SKCK). Penyelenggara pemilu mengganden pengadilan dan kepolisian dalam pengecekan.

"Kami juga memanggil partai politik karena mereka yang akan mempersiapkan syarat-syarat pencalonan nantinya," kata dia.

Baca juga:Dharma Pongrekun Lolos Verifikasi Administrasi Pilkada Jakarta usai Gugat KPU DKI ke Bawaslu

Ia mengatakan pengusungan bakal pasangan calon (bapaslon) hanya bisa dilakukan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang memiliki lebih dari 25 persen kursi di DPRD DKI. KPUD Jakarta masih menunggu informasi resmi perolhen suara parpol dari KPU RI.

"Kami masih menunggu surat keputusan dari KPU RI terkait hasil Pemilu Legislatif di DPRD DKI Jakarta," kata dia.

Sementara itu, Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU DKI Jakarta, Dody Wijaya, mengatakan pengumuman pendaftaran bapaslon Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jakarta akan dimulai pada 24-26 Agustus 2024. Kemudian untuk masa pendaftaran dibuka dalam tiga hari mulai 27 Agustus hingga 29 Agustus 2024.

"Saat bakal pasangan calon mendaftar maka mereka dapat langsung melakukan pemeriksaan kesehatan di rumah sakit yang telah ditunjuk oleh KPU," kata Dody

Menurut dia, tahapan pencalonan ini harus menjadi atensi bersama. Sehingga, tahapan tersebut berjalan akuntabel dan sesuai dengan aturan.

"Proses tahapan pencalonan ini krusial karena bakal calon nantinya akan menjadi calon kepala daerah dan ditetapkan sebagai kepala daerah dimulai dari tahapan ini," katanya.





(ABK)