Bisnis.com, JAKARTA – Sekretariat Jenderal (Sekjen) DPR RI Indra Iskandar mengungkap 2 alasan menghapuskan kebijakan fasilitas rumah jabatan bagi anggota legislatif periode 2024-2029.

Pertama, dia mengatakan bahwa kondisi rumah dinas anggota legislatif yang sudah sulit untuk diperbaiki lantaran membutuh perawatan dengan harga besar menjadi landasan tak ada lagi penyedian rumah jabatan bagi anggota DPR periode 2024-2029.

Menurutnya, kebutuhan renovasi dengan nilai yang tak ekonomis menjadi catatan khusus untuk memutuskan kebijakan tersebut. Sehingga, rumah dinas sudah tak layak lagi untuk ditempati

"Intinya adalah bahwa rumah dinas tersebut memang sudah tidak ekonomis sebagai sebuah hunian. Di samping apa, sebagian besar itu kondisinya cukup parah," katanya kepada wartawan saat jumpa pers di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (4/10/2024).

Lebih lanjut, dia mengatakan bahwa selama ini tak jarang bagi anggota Dewan untuk memperbaiki rumah dinas dengan menggunakan anggaran pribadi. Sehingga, menurutnya jika rumah jabatan anggota (RJA) dipertahankan, maka akan ada pengeluaran anggaran yang lebih banyak.

“Juga ada anggota Dewan yang memang dengan anggarannya sendiri juga memelihara sehingga ada juga yang kondisinya masih cukup baik. Namun, secara ekonomis memang rumah dinas tersebut kalau dipertahankan memang banyak sekali biaya pemeliharaan yang harus dikeluarkan," tuturnya.

Tidak hanya itu, dia mengatakan alasan kedua yang melandasi keputusan DPR untuk mengubah kebijakan meniadakan rumah dinas juga guna menyikapi proyeksi anggota Dewan akan berpindah ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Indra menilai bahwa perpindahan anggota legislatif tersebut termasuk menjadi pertimbangan lain, selain memperhatikan pilihan renovasi atau dari sisi ekonomisnya.

"Nah, berkaitan dengan IKN saya kira di samping juga yang sudah tidak ekonomis dalam pemeliharaan rumah jabatan, saya kira salah satu pertimbangan memang ke depan karena kita juga punya proyeksi berkaitan juga dengan IKN," pungkas Indra.

Bisnis.com, JAKARTA – MPR/DPR/DPD RI akan menggelar sidang tahunan serta mendengar pidato kenegaraan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 16 Agustus.

Menariknya, Sekjen DPR RJ Indra Iskandar mengatakan Presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka atau Prabowo-Gibran dipastikan tak mendapat undangan.

"Jadi, untuk Presiden Terpilih dan Wapres Terpilih secara formil tidak kami undang, mengingat karena keterbatasan, karena hari ini tata letak kursi berbeda dari tahun sebelumnya," ujarnya di Gedung DPR RI, Jumat (16/8/2024).

Dia menjelaskan untuk tahun ini, panggung utama hanya akan ditempati oleh Presiden, Wakil Presiden dan Pimpinan Sidang, yakni Ketua MPR, DPR dan DPD. Begitu juga, pada siang harinya ada Presiden, Wapres, dan Pimpinan DPR.

Indra mengatakan apabila selama ini jajaran Menteri Kabinet ada di stage utama, khusus tahun ini akan ditempatkan di blok B yang selama ini ditempati oleh Duta Besar.

Lalu, Dubes akan bergeser ke blok E bersama anggota DPR dan DPD pada bagian belakang.

"Jadi, karena keterbatasn itu maka Presiden terpilih tidak diundang, tapi Pak Prabowo akan hadir sebagai dua [peran] Menhan dan Ketua Partai [Gerindra]," ujarnya.

Dia menyebut, Presiden dan Wakil Presiden RI periode sebelumnya telah mengonfirmasi hadir, mulai dari Megawati, Try Sutrisno, Jusuf Kalla, hingga Boediono. "SBY enggak hadir," ucapnya

Sebagaimana diketahui, pada 16 Agustus setiap tahunnya, presiden akan membacakan nota keuangan dalam forum Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR dan DPD. Tak terkecuali pada tahun ini, yang akan menjadi nota keuangan terakhir Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Masa jabatan pemerintahan Jokowi akan berakhir 20 Oktober 2024. Dia akan membacakan nota keuangan sekaligus Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2025 yang akan dijalankan pemerintah presiden terpilih 2024—2029 Prabowo Subianto di Ruang Rapat Paripurna, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat pada Jumat (16/8/2024).

Lalu, apa itu nota keuangan? Dilansir dari djpb.kemenkeu.go.id pada Kamis (15/8/2024), secara sederhana nota keuangan adalah dokumen yang menjelaskan dan menjabarkan RAPBN tahun depan.

Dalam nota keuangan, dijelaskan rencana keuangan dan kebijakan fiskal yang akan dijalankan oleh pemerintah dalam satu periode anggaran yaitu 1 Januari—31 Desember