JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Kelima RI, Megawati Soekarnoputri mempertimbangkan undangan pihak Istana Kepresidenan untuk menghadiri upacara 17 Agustus 2024 di Ibu Kota Nusantara (IKN).

Hal ini disampaikan Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto saat ditanya sikap Megawati menanggapi undangan Istana.

Hasto menyatakan, undangan pihak Istana sudah diterima oleh Menteri Sekretaris Kabinet Pramono Anung yang juga kader PDI-P.

"Undangan sudah diterima, bahkan diserahkan oleh Mas Pramono Anung dalam kapasitas beliau sebagai Menteri Sekretaris Kabinet, sehingga undangan sudah diterima, dan kemudian ditimbang-timbang," kata Hasto ditemui di Galeri Nasional, Jakarta Pusat, Kamis (8/8/2024).

Megawati, kata Hasto, mempertimbangkan undangan itu karena 17 Agustus merupakan hari yang sangat penting, yakni memperingati Indonesia merdeka.

Menurut Megawati, kata dia, 17 Agustus juga mengandung nilai-nilai patriotisme yang besar.

"Sehingga Ibu Mega telah menerima undangan tersebut dan nanti tentu saja akan diharapkan, namanya undangan kan untuk dapat memenuhi undangan," ujar Hasto.

Akan tetapi, lanjut Hasto, harus dipertimbangkan situasi terkini. Saat ini, Megawati sedang fokus terhadap persiapan Paskibraka yang dikirimkan ke IKN.

Namun, Hasto menegaskan bahwa Megawati menghormati undangan yang dikirimkan tersebut.

Untuk kepastian Megawati datang atau tidak dalam upacara IKN, akan disampaikan dalam waktu yang tepat.

Sebelumnya diberitakan, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno mengatakan, pihaknya mengundang para mantan Presiden RI untuk hadir mengikuti upacara peringatan detik-detik Proklamasi dalam rangka Hari Ulang Tahun (HUT) ke-79 Republik Indonesia (RI) di IKN pada 17 Agustus 2024.

Mereka yang diundang di antaranya Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri dan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Namun, menurut Pratikno, pihaknya juga terbuka jika para mantan Presiden itu berhalangan sehingga tidak bisa hadir di IKN.

"Jadi untuk mantan Presiden rencananya kami undang untuk upacara di IKN bersama dengan Bapak Presiden," ujar Pratikno di Kantor Kemensetneg, Jakarta, Kamis (1/8/2024).

"Tentu saja kalau ada hal-hal yang menyulitkan, kami juga terbuka kalau Beliau (Megawati dan SBY) tidak hadir di IKN, tapi hadir di Jakarta. Jadi sementara begitu," ujar dia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Hasto Kristiyanto mengeklaim, tidak pernah berbisnis dengan Direktorat Jenderal Kereta Api (DJKA) Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

Hal ini disampaikan Hasto saat ditanya awak media kepentingan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil dirinya sebagai saksi kasus dugaan korupsi di lingkungan DJKA Kemenhub.

Soal status konsultan yang disebut KPK dalam keterangan pemanggilan, Hasto mengakui itu merupakan pekerjaan sebelumnya.

“Saya pribadi tidak ada sangkut-pautnya dengan hal tersebut. Tidak ada bisnis,” kata Hasto saat ditemui di Kantor DPP PDI-P, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (20/7/2024).

“Kalau saya disebut sebagai konsultan, memang di KTP saya, karena dulu saya bekerja di BUMN, ruang lingkupnya ada consulting, maka saya tulis konsultan, belum diubah sampai sekarang, di situ,” ucapnya.

Hasto menduga, dirinya dipanggil Komisi Antirasuah terkait pemilihan presiden (Pilpres) 2019. Hasto lantas menyinggung informasi dari Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) DPP PDI-P, Yoseph Aryo Adhie yang telah diperiksa KPK pada Kamis (18/7/2024).

Menurut keterangan Wasekjen PDI-P itu, kata Hasto, KPK tengah mendalami adanya bantuan dari Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi terkait Pilpres 2019 lalu.

“Kalau berdasarkan keterangan dari Wasekjen, itu dikaitkan dengan Pilpres 2019, di mana posisi saya saat itu sebagai Sekretaris Tim Pemenangan,” kata Hasto.

“Karena terkait ada yang memberikan bantuan, dan kemudian disinyalir bantuan tersebut apakah ini masih didalami oleh KPK, ada kaitannya dengan persoalan korupsi tersebut,” ucapnya.

Hasto pun meminta maaf lantaran tidak hadir panggilan KPK lantaran sudah terjadwal untuk memimpin persiapan Partai menghadapi kontestasi pemilihan kepala daerah (Pilkada) di hari yang sama dengan panggilan penyidik KPK.

“Saya sendiri baru tahu pagi hari, suratnya sudah seminggu katanya, tapi saat itu saya sedang tugas di Yogya, diterima oleh driver kami, dan kemudian tidak ada laporan, sehingga saya tidak tahu,” kata Hasto.

“Maka kemarin kami mohon maaf betul, bahwa kami tidak bisa menghadiri, karena kemarin saya memimpin rapat Pilkada,” kata Hasto.

Terpisah, Yoseph Aryo Adhie mengaku diperiksa sebagai saksi dugaan di DJKA terkait pendalaman terhadap Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi.

“Dipanggil terkait adanya foto saya bersama dengan Pak Budi Karya Sumadi,” kata Adhie.

Adhie didalami penyidik KPK terkait dengan operasional Tim Pemenangan Jokowi-Maruf pada Pemilu 2019 yang saat itu diketuai Erick Thohir dan Hasto Kristiyanto sebagai sekretarisnya.

Kepada penyidik, Wasekjen PDI-P ini menjelaskan bahwa dirinya diberi tugas sebagai Kepala Sekretariat Tim Pemenangan Jokowi-KH Maruf Amin.

Adhie menyatakan, pertemuan dirinya dengan Budi Karya Sumadi untuk melaporkan operasional rumah aspirasi relawan Jokowi-Ma’ruf yang beralamat di Jalan Proklamasi, Jakarta Pusat yang harus ditindaklanjuti.

“Karena pembentukan Rumah Aspirasi di awal sebagaimana arahan Erick Thohir sebagai ketua tim pemenangan bahwa operasionl Rumah Aspirasi di-handle oleh Pak Budi Karya Sumadi,” kata Adhie.

“Saya menghadap Pak Budi Karya Sumadi atas perintah Bapak Hasto Kristiyanto dalam kapasitas sebagai sekretaris tim pemenangan Jokowi-Maruf Amin,” ucapnya.

Kemarin, Jumat (19/7/2024), Komisi Antirasuah juga memanggil Hasto Kristiyanto terkait kasus dugaan korupsi di DJKA.

Melalui kuasa hukumnya Ronny Talapessy, Hasto meminta penundaan lantaran baru tahu dirinya dipanggil KPK.

Sebagai informasi, KPK tengah mengusut kasus dugaan korupsi pembangunan dan perawatan jalur kereta api di DJKA, Kementerian Perhubungan.

Kasus itu terus berkembang karena korupsi diduga terjadi di banyak titik pembangunan jalur kereta, baik di Jawa Bagian Tengah, Bagian Barat, Bagian Timur; Sumatera; dan Sulawesi.

Kasus di DJKA diawali dengan perkara PT Istana Putra Agung (IPA) Dion Renato Sugiarto yang menyuap Pejabag Pembuat Komitmen (PPK) pada Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Semarang, Bernard Hasibuan dan Kepala BTP Kelas 1 Semarang, Putu Sumarjaya.

Perkara itu kemudian terus berkembang hingga proyek-proyek pembangunan di Jawa Barat, Sumatera, dan Sulawesi. Suap yang diberikan bervariasi yang mengacu pada persentase dari nilai proyek yang mencapai puluhan hingga ratusan miliar.

JAKARTA, KOMPAS.com - Tim hukum Staf Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Hasto Kristiyanto, Kusnadi, membuat laporan ke Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri, Jakarta, Kamis (11/7/2024).

Kuasa hukum Kusnadi, Petrus Selestinus, mendatangi Divisi Propam Polri melaporkan penyidik KPK, Rossa Purbo Bekti dan Priyatno terkait dugaan pelanggaran prosedur penyitaan ponsel milik Kusnadi.

Laporan itu terdaftar dengan nomor: SPSP2/003111/VII/2024/BAGYANDUAN tertanggal 11 Juli 2024.

"Hari ini melaporkan peristiwa terkait yang diduga peristiwa pidana yang terjadi pada tanggal 10 Juni 2024 di Lantai 2 Gedung KPK dan peristiwa yang dialami Kusnadi juga pada tanggal 19 Juni 2024 di Lantai 2 Gedung KPK," kata Petrus di Mabes Polri, Jakarta, Kamis (11/7/2024).

Lebih lanjut, Petrus berharap pelaporan ke Propam Polri bisa diproses. Terlebih, Rossa adalah anggota Polri yang ditugaskan di KPK.

"Bagaimana pun Rossa Purbo Bekti dan Priyatno ini adalah penyidik Polri yang ada di KPK. Sehingga dengan laporan ke sini, ada beberapa aspek yang bisa kita dapatkan," tutur dia.

Pada peristiwa tanggal 10 Juni 2024, Petrus menyebut kliennya sempat diajak naik ke Lantai 2 Gedung KPK oleh penyidik Rossa Purbo Bekti.

Menurut kliennya, saat itu Rossa meminta Kusnadi menyampaikan ponsel Hasto yang saat itu tengah menjadi saksi terkait kasus dugaan suap Harun Masiku.

Namun, saat tiba di lantai 2, penyidik malah membawanya ke ruangan lain untuk digeledah dan sejumlah barangnya disita.

"Ketika Kusnadi menyerahkan HP Hasto, Rossa meminta agar semua yang ada di dalam ransel dikeluarkan," ungkap Petrus.

"Kusnadi keberatan, 'kok saya digeledah? Dibalas (Rossa), 'diam kamu', dibentak begitu kusnadi mulai ciut nyalinya, dibiarkan digeledah," ucap dia.

Setalahnya, penyidik KPK langsung menggeledah Kusnadi tanpa memperlihatkan surat penggeledahan, penyitaan, serta tak ada penjelasan apapun.

Padahal, kata Petrus, upaya penyidik melakukan penyitaan dan pengeledahan secara mendadak dan paksa itu hanya dilakukan terhadap tersangka.

Peristiwa kedua tanggal 19 Juni ketika Kusnadi dipanggil sebagai saksi oleh KPK. Petrus menyebut di situ, Kusnadi diminta untuk menandatangani surat penerimaan barang bukti.

Menurut Petrus, ada kesalahan seperti perbedaan tanggal dan lokasi penerimaan barang bukti.

"Bisa saja ini kekeliruan administrasi, tetapi cara mengatasinya seperti tidak profesional sekali sehingga pada tanggal 19 Juni penyidik waktu memeriksa Kusnadi sebagai saksi disodorkanlah satu sebagai perbaikan tetapi tidak dibuat berita acara perbaikan," ucap Petrus.

"Sehingga kesannya, kesalahan yang sama pada 10 Juni dilakukan lagi pada tanggal 19 Juni dengan menuliskan berita acara tanda terima barang bukti itu 10 Juni 2024. Padahal itu dibuat 19 Juni 2024," sambung dia.