Pembangunan jalur ganda kereta api lintas Bogor-Sukabumi yang menghabiskan dana Rp2,2 triliun telah selesai.

Kepala BTP Bandung Endang Setiawan menjelaskan pada Sabtu (5/10) bahwa Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melalui Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Bandung (BTP Bandung) sudah rampung membangun jalur sepanjang 26,6 kilometer itu.

"Selama 10 tahun terakhir, kami telah merampungkan pembangunan jalur ganda antara Bogor Paledang-Cicurug, pembangunan dan penataan stasiun serta peningkatan keselamatan perkeretaapian pada lintas Bogor-Sukabumi, dengan total anggaran Rp2,2 triliun," tutur Endang di keterangan resminya.

Menurut dia pembangunan ini bertujuan meningkatkan keamanan dan volume perjalanan kereta api. Selain itu jadi bagian pelaksanaan program padat karya menurut Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 70 tahun 2021.

Selain jalur ganda, telah dilakukan pula pembangunan dan penataan stasiun di sepanjang jalur lintas Bogor-Sukabumi selama 10 tahun terakhir.

"Stasiun-stasiun yang berada pada lintas Bogor-Sukabumi ini juga merupakan area strategis yang dekat dengan lokasi wisata sehingga kami harap masyarakat yang ingin berlibur di sekitar Bogor atau Sukabumi dapat memanfaatkan moda transportasi kereta api," jelas Endang.

DJKA juga dikatakan sudah membangun skybridge untuk menyambungkan Stasiun Bogor Paledang dengan Stasiun Bogor Kota. Target pengoperasiannya pada tahun ini dan diharapkan dapat mempermudah akses penumpang.

Skybridge yang memiliki panjang 200 meter itu memanfaatkan total anggaran Rp95 miliar.

"Skybridge ini terhubung langsung dengan Taman Topi Square dan Alun-Alun Kota Bogor dengan tujuan agar kami dapat sedikitnya membantu para pelaku UMKM di sekitar stasiun," jelas dia.

Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa dua orang direktur di PT Waskita Karya (Persero) Tbk. (WSKT) sebagai saksi dalam pengembangan kasus dugaan suap jalur kereta pada Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan (DJKA Kemenhub).

Dua orang direktur Waskita Karya dimaksud yakni Direktur Pengembangan Bisnis Feri Heridanto dan Direktur Human Capital Management (HCM) Mursyid.

Juru Bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto mengatakan bahwa keduanya hadir memenuhi panggilan pemeriksaan penyidik, Jumat (30/8/2024).

"[Saksi] didalami terkait dengan pengaturan lelang dan pemberian fee kepada tersangka," ujarnya kepada wartawan, dikutip Minggu (1/9/2024).

Adapun keduanya diperiksa sebagai saksi salah satunya untuk tersangka Dion Renato Sugiarto (DRS), yang dalam hal ini sudah berstatus terpidana. Direktur PT Istana Putra Agung (IPA) itu sebelumnya merupakan pihak yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) KPK April 2023 lalu, hingga kini dijatuhi vonis di pengadilan.

Pengembangan juga dilakukan dengan mengusut dugaan suap yang terjadi pada proyek pembangunan jalur kereta di daerah lainnya. Terkait dengan pemeriksaan saksi Feri dan Mursyid, kasusnya terkait dengan pembangunan jalur kereta di wilayah Medan, Sumatra Utara.

Bisnis telah meminta tanggapan Waskita Karya terkait dengan pemeriksaan dua direkturnya melalui pesan singkat. Namun, belum ada respons yang diberikan oleh pihak perseroan sampai dengan berita ini dinaikkan.

Selain proyek di Medan, KPK telah mengembangkan perkara suap jalur kereta itu ke beberapa daerah. Ada beberapa tersangka baru yang juga telah ditetapkan, termasuk tersangka korporasi.

Pada perkara sebelumnya, KPK menduga ada empat proyek pembangunan dan pemeliharaan jalur rel kereta api oleh DJKA Kemenhub yang diduga menjadi "bancakan" pihak swasta dan pihak di lingkungan kementerian itu.

Proyek-proyek tersebut yakni proyek pembangunan jalur kereta api ganda Solo Balapan–Kadipiro–Kalioso; proyek pembangunan jalur kereta api di Makassar Sulawesi Selatan; empat proyek konstruksi jalur kereta api dan dua proyek supervisi di Lampegan, Cianjur, Jawa Barat; serta proyek perbaikan perlintasan sebidang Jawa–Sumatra.

Beberapa terdakwa dalam kasus tersebut yang sudah dijatuhi putusan pengadilan yaitu mantan Direktur Prasarana Perkeretaapian Kemenhub Harno Trimadi, Direktur PT Istana Putra Agung (IPA) Dion Renato Sugiarto, Direktur PT KA Manajemen Properti hingga Februari 2023 Yoseph Ibrahim serta VP PT KA Manajemen Properti Parjono.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa empat saksi terkait penyidikan pembelian properti menggunakan uang hasil korupsi oleh tersangka kasus dugaan korupsi di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan (DJKA Kemenhub) Yofi Oktarisza (YO).

"Penyidik mendalami terkait proses pembelian tanah atau bangunan oleh tersangka YO yang sumber dananya diduga berasal dari hasil tindak pidana korupsi," kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardika saat dikonfirmasi di Jakarta, Kamis (25/7/2024).

Berdasarkan informasi yang dihimpun, keempat saksi yakni mahasiswa Agustina Farida (AF), pihak swasta Remi Irawan (RI), serta dua Pejabat Pembuat Akta Tanah Raden Sri Handono Priyo (RSHP) dan Nuning Indraeni (NI). Namun, Tessa belum memberikan keterangan lebih lanjut soal apa saja temuan penyidik dalam pemeriksaan tersebut beserta nilai dan lokasi properti yang disidik tersebut.

Pada Kamis (13/6/2024), KPK menahan satu tersangka baru dalam pengembangan kasus dugaan korupsi di lingkungan DJKA Kemenhub. Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur menerangkan, tersangka tersebut Yofi Oktarisza selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Kelas 1 Jawa Bagian Tengah, yang telah berganti nama menjadi BTP Kelas 1 Semarang.

Asep menjelaskan, penetapan tersangka dan penahanan terhadap Yofi adalah hasil pengembangan dari perkara yang sama yang menjerat pengusaha Dion Renato Sugiarto (DRS) yang memberi suap kepada PPK BTP Semarang Bernard Hasibuan (BH) dan Putu Sumarjaya (PS).

Perkara dugaan korupsi terhadap ketiganya kini sedang disidangkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Semarang. Dion Renato diketahui sebagai salah satu rekanan pengadaan barang dan jasa di lingkungan Kementerian Perhubungan, yang memiliki beberapa perusahaan, antara lain PT Istana Putra Agung (IPA), PT PP Prawiramas Puriprima (PP), dan PT Rinego Ria Raya (RRR).

Daftar perusahaan tersebut digunakan untuk mengikuti lelang dan mengerjakan paket-paket pekerjaan pengadaan barang dan jasa di lingkungan Direktorat Prasarana Ditjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan termasuk di Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jawa Bagian Tengah.

"Saudara DRS mendapatkan bantuan dari PPK, termasuk tersangka YO untuk bisa mendapatkan paket pekerjaan pengadaan barang dan jasa," kata Asep.

Penyidik KPK kemudian menemukan data bahwa paket pekerjaan pengadaan barang dan jasa yang dikerjakan oleh Dion saat Yofi menjabat sebagai PPK antara lain:

1. Pembangunan Jembatan BH.1458 antara Notog-Kebasen (multiyears 2016-2018) Paket PK.16.07 (MYC) (tahun 2016 s.d. 2018) dengan nilai paket Rp128,5 milyar (Rp128.594.206.000) menggunakan PT. IPA.

2. Pembangunan Perlintasan Tidak Sebidang (underpass) di Jalan Jenderal Sudirman Purwokerto (Km.350+650) antara Purwokerto-Notog tahun 2018 dengan nilai paket Rp49,9 milyar (Rp49.916.296.000) menggunakan PT. PP.

3. Penyambungan Jalur KA/Switchover BH.1549 antara Kesugihan-Maos Koridor Banjar-Kroya Lintas Bogor-Yogyakarta tahun 2018 dengan nilai paket Rp 12,4 miliar (Rp12.461.215.900) menggunakan PT. PP.

4) Peningkatan Jalur KA Km. 356+800 - Km. 367+200 sepanjang 10.400 M'sp antara Banjar-Kroya (2019-2021) dengan nilai paket Rp 37 miliar (Rp37.195.416.000) menggunakan PT PP.

Asep menerangkan, para tersangka dalam perkara itu juga melakukan pengaturan. Sehingga hanya rekanan tertentu yang bisa menjadi pemenang lelang atau pelaksana paket pekerjaan.

Diketahui bentuk pengaturan tersebut antara lain PPK akan memberikan harga perkiraan sendiri (HPS) kepada masing-masing rekanan dan memberikan arahan-arahan khusus seperti metode pekerjaan, alat dan dukungan terkait pekerjaan tersebut yang akan membuat rekanan tersebut menang.

PPK juga diketahui memberikan arahan kepada rekanan agar saling memberikan dukungan satu sama lain misalnya dengan ikut sebagai perusahaan pendamping dan tidak saling bersaing karena sudah diberikan jatah masing-masing.

"Tersangka YO juga menambahkan syarat khusus pada saat lelang yang hanya dapat dipenuhi oleh calon yang akan dimenangkan," kata Asep.

Atas bantuan tersebut, PPK termasuk Yofi, akan menerima biaya dari rekanan yang dimenangkan dengan besaran 10 persen sampai 20 persen dari nilai paket pekerjaan yang diperuntukkan.

Atas perbuatannya, tersangka Yofi Oktarisza disangkakan Pasal 12 huruf a atau huruf b dan/atau Pasal 11 dan Pasal 12B Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto membantah keterlibatannya dalam kasus dugaan korupsi pembangunan dan perawatan jalur kereta di Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan (DJKA Kemenhub). Awalnya, dia menjelaskan alasan dirinya tak menghadiri panggilan pemeriksaan dari KPK pada Jumat (19/7.2024).

Dia mengaku, baru mengetahui adanya surat panggilan dari penyidik KPK tersebut. "Saya sendiri baru tahu (Jumat) pagi hari, suratnya sudah seminggu katanya, tapi saat itu saya sedang tugas di Yogya, diterima oleh driver kami, dan kemudian tidak ada laporan, sehingga saya tidak tahu," ujar Hasto di Kantor DPP PDIP, Jakarta Pusat, Sabtu (21/7/2024).

Hasto pun meminta maaf lantaran tidak dapat hadir dalam pemeriksaan tersebut. Dia mengatakan, sedang memimpin rapat pilkada sehingga tak hadir dalam pemeriksaan KPK. "Maka kemarin kami mohon maaf betul, bahwa kami tidak bisa menghadiri, karena kemarin saya memimpin rapat pilkada," katanya.

Hasto menegaskan dirinya tidak ada kaitan dengan kasus DJKA Kemenhub. Dia juga tak menampik pernah bekerja di BUMN sebagai konsultan. Meski begitu, Hasto belum mengubah status di kartu tanda penduduk (KTP) sebagai konsultan.

"Saya pribadi tidak ada sangkut pautnya dengan hal tersebut. Tidak ada bisnis, kalau saya disebut sebagai konsultan, memang di KTP saya, karena dulu saya bekerja di BUMN, ruang lingkupnya ada consulting, maka saya tulis konsultan, belum diubah sampai sekarang," ucap Hasto.

Menurut Hasto, dari informasi yang didapatkannya, panggilan itu dikaitkan dengan Pilpres 2019. Saat itu, Hasto menjadi Sekretaris Tim Pemenangan. "Karena terkait ada yang memberikan bantuan dan kemudian disinyalir bantuan tersebut apakah ini masih didalami oleh KPK, ada kaitannya dengan persoalan korupsi tersebut," ucapnya.

Hasto memastikan dirinya akan memenuhi panggilan KPK berikutnya. Dia meminta untuk menunggu hasil pemeriksaan. "Kami akan hadir, karena kami sejak awal punya komitmen yang sangat besar, terhadap penegakan hukum dan pemberantasan korupsi," ucap Hasto.

Dia mengeklaim, tidak terlibat kasus korupsi DJKA Kemenhub. "Jadi kita tunggu saja hasilnya karena saya juga belum tau diminta sebagai saksi, tapi saya pastikan, saya tidak ada kaitannya dengan persoalan tersebut, karena memang saya ini tidak ada bisnis," ucap Hasto.

Pada Jumat, Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto mengatakan, penyidik memanggil Hasto dalam kapasitasnya sebagai konsultan, bukan petinggi partai politik. "Pemeriksaan dilakukan di Gedung KPK Merah Putih, atas nama Hasto Kristiyanto, Konsultan," ujar Tessa dalam keterangannya kepada wartawan.

Tessa menyebut, locus delicti atau tempat terjadinya dugaan pidana kasus itu ada di Jawa Timur. Meski demikian, Tessa belum menjelaskan Hasto akan dimintai keterangan sebagai saksi untuk tersangka yang mana.

KPK saat ini sedang mengusut kasus dugaan korupsi pembangunan dan perawatan jalur kereta api di DJKA Kemenhub. Kasus itu terus berkembang karena korupsi diduga terjadi di banyak titik pembangunan jalur kereta, baik di Jawa Bagian Tengah, Bagian Barat, Bagian Timur; Sumatra; dan Sulawesi.

Kasus di DJKA diawali dengan perkara PT Istana Putra Agung (IPA) Dion Renato Sugiarto yang menyuap Pejabag Pembuat Komitmen (PPK) pada Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Semarang, Bernard Hasibuan dan Kepala BTP Kelas 1 Semarang, Putu Sumarjaya.

Perkara itu kemudian terus berkembang hingga proyek pembangunan di Jawa Barat, Sumatra, dan Sulawesi. Suap yang diberikan bervariasi yang mengacu pada persentase dari nilai proyek yang mencapai puluhan hingga ratusan miliar.

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memanggil Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Hasto Kristiyanto sebagai saksi kasus dugaan korupsi.

Jika sebelumnya Hasto diperiksa sebagai saksi kasus dugaan suap terkait penetapan calon anggota DPR RI terpilih periode 2019-2024 dengan tersangka Harun Masiku yang hampir lima tahun berstatus buron, kini Hasto dipanggil sebagai saksi dugaan korupsi pembangunan dan perawatan jalur kereta di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA), Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

Namun, Hasto diketahui tidak memenuhi panggilan pemeriksaan oleh KPK pada Jumat, 19 Juli 2024, kemarin.

Oleh karenanya, KPK bakal melakukan panggilan ulang terhadap Hasto guna dimintai keterangan dalam kasus dugaan korupsi yang berawal dari perkara penyuapan oleh Direktur PT Istana Putra Agung (IPA) Dion Renato Sugiarto terhadap Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Semarang, Bernard Hasibuan dan Kepala BTP Kelas 1 Semarang, Putu Sumarjaya.

Perkara itu kemudian terus berkembang hingga proyek-proyek pembangunan jalur kereta di Jawa Barat, Sumatera, dan Sulawesi. Suap yang diberikan bervariasi yang mengacu pada persentase dari nilai proyek yang mencapai puluhan hingga ratusan miliar.

Tak memenuhi panggilan penyidik KPK, Hasto beralasan bahwa dirinya sudah terjadwal untuk memimpin persiapan partai menghadapi kontestasi pemilihan kepala daerah (pilkada) di hari yang sama dengan panggilan penyidik Komisi Antirasuah.

“Saya sendiri baru tahu pagi hari, suratnya sudah seminggu katanya, tapi saat itu saya sedang tugas di Yogyakarta, diterima oleh driver kami, dan kemudian tidak ada laporan, sehingga saya tidak tahu,” kata Hasto saat ditemui di Kantor DPP PDI-P, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (20/7/2024).

“Maka kemarin kami mohon maaf betul bahwa kami tidak bisa menghadiri, karena kemarin saya memimpin rapat pilkada,” ujarnya melanjutkan.

Pekan depan

Namun, Hasto berjanji bakal menghadiri penggilan KPK apabila dipanggil kembali. Bahkan, dia meminta dijadwalkan ulang pekan depan.
“Baru dikomunikasikan tim hukum. Minggu depan kalau kami boleh datang, kami akan datang,” kata Hasto.

Dia lantas mengklaim bahwa dirinya komitmen mendukung kerja-kerja pemberantasan korupsi oleh KPK.

“Kami akan hadir, karena kami sejak awal punya komitmen yang sangat besar, terhadap penegakan hukum dan pemberantasan korupsi,” ujar Hasto.

Bantah terlibat

Dalam kesempatan itu, Hasto mengatakan, tidak pernah berbisnis dengan DJKA Kemenhub.

“Saya pribadi tidak ada sangkut-pautnya dengan hal tersebut. Tidak ada bisnis,” katanya.

Sementara itu, terkait status konsultan yang disebut KPK dalam keterangan pemanggilannya, Hasto menjelaskan bahwa itu merupakan pekerjaan sebelumnya.

“Kalau saya disebut sebagai konsultan, memang di KTP saya, karena dulu saya bekerja di BUMN, ruang lingkupnya ada consulting maka saya tulis konsultan. Belum diubah sampai sekarang, di situ,” ujarnya.

Terkait Pilpres 2019

Namun, Hasto menduga bahwa pemanggilannya terkait dengan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019. Sebab, ada informasi dari Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) DPP PDI-P Yoseph Aryo Adhie yang telah diperiksa KPK pada Kamis, 18 Juli 2024.

Dia mengungkapkan, Yoseph Aryo Adhie mengatakan bahwa KPK tengah mendalami adanya bantuan dari Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi terkait Pilpres 2019.

“Kalau berdasarkan keterangan dari Wasekjen, itu dikaitkan dengan Pilpres 2019, di mana posisi saya saat itu sebagai Sekretaris Tim Pemenangan,” kata Hasto.

Hasto menduga bahwa KPK tengah mendalami apakah bantuan yang diduga diberikan Menhub tersebut ada kaitannya dengan kasus dugaan korupsi di DJKA.

“Karena terkait ada yang memberikan bantuan, dan kemudian disinyalir bantuan tersebut apakah ini masih didalami oleh KPK, ada kaitannya dengan persoalan korupsi tersebut,” ujarnya.

Sementara itu, Yoseph Aryo Adhie secara terpisah mengaku bahwa dirinya diperiksa sebagai saksi dugaan di DJKA terkait pendalaman terhadap Menhub Budi Karya Sumadi.

“Dipanggil terkait adanya foto saya bersama dengan Pak Budi Karya Sumadi,” kata Adhie.

Dia menyebut, penyidik KPK mendalami terkait dengan operasional Tim Pemenangan Jokowi-Maruf pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 yang saat itu diketuai Erick Thohir dan Hasto Kristiyanto sebagai sekretarisnya.

Adhie pun menjelaskan bahwa dirinya diberi tugas sebagai Kepala Sekretariat Tim Pemenangan Jokowi-Maruf Amin. Sedangkan pertemuan dengan Budi Karya Sumadi untuk melaporkan operasional rumah aspirasi relawan Jokowi-Ma’ruf yang beralamat di Jalan Proklamasi, Jakarta Pusat, yang harus ditindaklanjuti.

“Karena pembentukan Rumah Aspirasi di awal sebagaimana arahan Erick Thohir sebagai ketua tim pemenangan bahwa operasionl Rumah Aspirasi di-handle oleh Pak Budi Karya Sumadi,” kata Adhie.

“Saya menghadap Pak Budi Karya Sumadi atas perintah Bapak Hasto Kristiyanto dalam kapasitas sebagai sekretaris tim pemenangan Jokowi-Maruf Amin,” ujarnya lagi.

KPK sudah periksa Budi Karya

Sementara itu, KPK diketahui sudah melakukan pemeriksaan terhadap Menhub Budi Karya Sumadi terkait kasus dugaan korupsi di DJKA tersebut pada 26 Juli 2023.

Tak hanya Budi Karya, KPK juga memeriksa Sekretaris Jenderal Kemenhub Novie Riyanto di hari yang sama.

Keduanya menjalani pemeriksaan di Gedung KPK lama karena mereka hadir di luar jadwal yang sudah ditentukan penyidik KPK. Sedangkan, ruang pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK sudah digunakan penyidik untuk menangani kasus lainnya.

Setelah hampir 10 jam diperiksa, Budi Karya mengucapkan terima kasih dan menyatakan bakal mendukung upaya KPK.

"Terima kasih kepada KPK yang telah melakukan dengan konsisten dan upaya ini," kata Budi Karya saat ditemui awak media di Gedung KPK lama, Jakarta Selatan pada 26 Juli 2023.

Menurut dia, Kemenhub dan KPK bisa bersama-sama memberantas korupsi di Indonesia.

Namun, Budi Karya meminta persoalan lain terkait penyidikan kasus dugaan korupsi di DJKA ditanyakan kepada penyidik.

"Hal-hal lain yang terkait dengan pemeriksaan tadi bisa disampaikan dengan penyidik," ujar Budi Karya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Hasto Kristiyanto mengeklaim, tidak pernah berbisnis dengan Direktorat Jenderal Kereta Api (DJKA) Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

Hal ini disampaikan Hasto saat ditanya awak media kepentingan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil dirinya sebagai saksi kasus dugaan korupsi di lingkungan DJKA Kemenhub.

Soal status konsultan yang disebut KPK dalam keterangan pemanggilan, Hasto mengakui itu merupakan pekerjaan sebelumnya.

“Saya pribadi tidak ada sangkut-pautnya dengan hal tersebut. Tidak ada bisnis,” kata Hasto saat ditemui di Kantor DPP PDI-P, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (20/7/2024).

“Kalau saya disebut sebagai konsultan, memang di KTP saya, karena dulu saya bekerja di BUMN, ruang lingkupnya ada consulting, maka saya tulis konsultan, belum diubah sampai sekarang, di situ,” ucapnya.

Hasto menduga, dirinya dipanggil Komisi Antirasuah terkait pemilihan presiden (Pilpres) 2019. Hasto lantas menyinggung informasi dari Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) DPP PDI-P, Yoseph Aryo Adhie yang telah diperiksa KPK pada Kamis (18/7/2024).

Menurut keterangan Wasekjen PDI-P itu, kata Hasto, KPK tengah mendalami adanya bantuan dari Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi terkait Pilpres 2019 lalu.

“Kalau berdasarkan keterangan dari Wasekjen, itu dikaitkan dengan Pilpres 2019, di mana posisi saya saat itu sebagai Sekretaris Tim Pemenangan,” kata Hasto.

“Karena terkait ada yang memberikan bantuan, dan kemudian disinyalir bantuan tersebut apakah ini masih didalami oleh KPK, ada kaitannya dengan persoalan korupsi tersebut,” ucapnya.

Hasto pun meminta maaf lantaran tidak hadir panggilan KPK lantaran sudah terjadwal untuk memimpin persiapan Partai menghadapi kontestasi pemilihan kepala daerah (Pilkada) di hari yang sama dengan panggilan penyidik KPK.

“Saya sendiri baru tahu pagi hari, suratnya sudah seminggu katanya, tapi saat itu saya sedang tugas di Yogya, diterima oleh driver kami, dan kemudian tidak ada laporan, sehingga saya tidak tahu,” kata Hasto.

“Maka kemarin kami mohon maaf betul, bahwa kami tidak bisa menghadiri, karena kemarin saya memimpin rapat Pilkada,” kata Hasto.

Terpisah, Yoseph Aryo Adhie mengaku diperiksa sebagai saksi dugaan di DJKA terkait pendalaman terhadap Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi.

“Dipanggil terkait adanya foto saya bersama dengan Pak Budi Karya Sumadi,” kata Adhie.

Adhie didalami penyidik KPK terkait dengan operasional Tim Pemenangan Jokowi-Maruf pada Pemilu 2019 yang saat itu diketuai Erick Thohir dan Hasto Kristiyanto sebagai sekretarisnya.

Kepada penyidik, Wasekjen PDI-P ini menjelaskan bahwa dirinya diberi tugas sebagai Kepala Sekretariat Tim Pemenangan Jokowi-KH Maruf Amin.

Adhie menyatakan, pertemuan dirinya dengan Budi Karya Sumadi untuk melaporkan operasional rumah aspirasi relawan Jokowi-Ma’ruf yang beralamat di Jalan Proklamasi, Jakarta Pusat yang harus ditindaklanjuti.

“Karena pembentukan Rumah Aspirasi di awal sebagaimana arahan Erick Thohir sebagai ketua tim pemenangan bahwa operasionl Rumah Aspirasi di-handle oleh Pak Budi Karya Sumadi,” kata Adhie.

“Saya menghadap Pak Budi Karya Sumadi atas perintah Bapak Hasto Kristiyanto dalam kapasitas sebagai sekretaris tim pemenangan Jokowi-Maruf Amin,” ucapnya.

Kemarin, Jumat (19/7/2024), Komisi Antirasuah juga memanggil Hasto Kristiyanto terkait kasus dugaan korupsi di DJKA.

Melalui kuasa hukumnya Ronny Talapessy, Hasto meminta penundaan lantaran baru tahu dirinya dipanggil KPK.

Sebagai informasi, KPK tengah mengusut kasus dugaan korupsi pembangunan dan perawatan jalur kereta api di DJKA, Kementerian Perhubungan.

Kasus itu terus berkembang karena korupsi diduga terjadi di banyak titik pembangunan jalur kereta, baik di Jawa Bagian Tengah, Bagian Barat, Bagian Timur; Sumatera; dan Sulawesi.

Kasus di DJKA diawali dengan perkara PT Istana Putra Agung (IPA) Dion Renato Sugiarto yang menyuap Pejabag Pembuat Komitmen (PPK) pada Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Semarang, Bernard Hasibuan dan Kepala BTP Kelas 1 Semarang, Putu Sumarjaya.

Perkara itu kemudian terus berkembang hingga proyek-proyek pembangunan di Jawa Barat, Sumatera, dan Sulawesi. Suap yang diberikan bervariasi yang mengacu pada persentase dari nilai proyek yang mencapai puluhan hingga ratusan miliar.

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Hasto Kristiyanto menduga, dirinya dipanggil Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk pendalaman bantuan terkait dugaan korupsi pada kontestasi pemilihan presiden (Pilpres) 2019.

Hal ini disampaikan Hasto saat ditanya awak media kepentingan Komisi Antirasuah memanggil dirinya sebagai saksi kasus dugaan korupsi di lingkungan Direktorat Jenderal Kereta Api (DJKA) Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

Hasto lantas menyinggung informasi dari Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) DPP PDI-P Yoseph Aryo Adhie yang telah diperiksa KPK pada Kamis (18/7/2024).

Menurut keterangan Wasekjen PDI-P itu, kata Hasto, KPK tengah mendalami adanya bantuan dari Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi terkait Pilpres 2019 lalu.

“Kalau berdasarkan keterangan dari Wasekjen, itu dikaitkan dengan Pilpres 2019, di mana posisi saya saat itu sebagai Sekretaris Tim Pemenangan (Jokowi-Ma'ruf Amin),” kata Hasto saat ditemui di Kantor DPP PDI-P, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (20/7/2024).

“Karena terkait ada yang memberikan bantuan, dan kemudian disinyalir bantuan tersebut apakah ini masih didalami oleh KPK, ada kaitannya dengan persoalan korupsi tersebut,” ucapnya.

Hasto pun meminta maaf lantaran tidak hadir panggilan KPK lantarab sudah terjadwal untuk memimpin persiapan Partai menghadapi kontestasi pemilihan kepala daerah (Pilkada) di hari yang sama dengan panggilan penyidik Komisi Antirasuah.

“Saya sendiri baru tahu pagi hari, suratnya sudah seminggu katanya, tapi saat itu saya sedang tugas di Yogya, diterima oleh driver kami, dan kemudian tidak ada laporan, sehingga saya tidak tahu,” kata Hasto.

“Maka kemarin kami mohon maaf betul bahwa kami tidak bisa menghadiri, karena kemarin saya memimpin rapat Pilkada,” ucapnya.

Sekjen PDI-P ini memastikan dirinya tidak terkait dengan perkara yang tengah diusut Komisi Antirasuah.

Soal status konsultan yang disebut KPK dalam keterangan pemanggilan, Hasto mengakui itu merupakan pekerjaan sebelumnya.

“Saya pribadi tidak ada sangkut pautnya dengan hal tersebut. Tidak ada bisnis, kalau saya disebut sebagai konsultan, memang di KTP saya, karena dulu saya bekerja di BUMN, ruang lingkupnya ada konsulting, maka saya tulis konsultan, belum diubah sampai sekarang, di situ, sehingga ya nanti saya akan datang,” ucapnya.

Terpisah, Yoseph Aryo Adhie mengaku diperiksa sebagai saksi dugaan di DJKA terkait pendalaman terhadap Menhub Budi Karya Sumadi.

“Dipanggil terkait adanya foto saya bersama dengan Pak Budi Karya Sumadi,” kata Adhie.

Adhie didalami penyidik KPK terkait dengan operasional Tim Pemenangan Jokowi-Maruf pada Pemilu 2019 yang saat itu diketuai Erick Thohir dan Hasto Kristiyanto sebagai sekretarisnya.

Kepada penyidik, Wasekjen PDI-P ini menjelaskan bahwa dirinya diberi tugas sebagai Kepala Sekretariat Tim Pemenangan Jokowi-KH Maruf Amin.

Adhie menyatakan, pertemuan dirinya dengan Budi Karya Sumadi untuk melaporkan operasional rumah aspirasi relawan Jokowi-Ma’ruf yang beralamat di Jalan Proklamasi, Jakarta Pusat yang harus ditindaklanjuti.

“Karena pembentukan Rumah Aspirasi di awal sebagaimana arahan Erick Thohir sebagai ketua tim pemenangan bahwa operasionl Rumah Aspirasi di-handle oleh Pak Budi Karya Sumadi,” kata Adhie.

“Saya menghadap Pak Budi Karya Sumadi atas perintah Bapak Hasto Kristiyanto dalam kapasitas sebagai sekretaris tim pemenangan Jokowi-Maruf Amin,” ucapnya.

Kemarin, Jumat (19/7/2024), Komisi Antirasuah juga memanggil Hasto Kristiyanto terkait kasus dugaan korupsi di DJKA.

Melalui kuasa hukumnya Ronny Talapessy, Hasto meminta penundaan lantaran baru tahu dirinya dipanggil KPK.

Sebagai informasi, KPK tengah mengusut kasus dugaan korupsi pembangunan dan perawatan jalur kereta api di DJKA, Kementerian Perhubungan.

Kasus itu terus berkembang karena korupsi diduga terjadi di banyak titik pembangunan jalur kereta, baik di Jawa Bagian Tengah, Bagian Barat, Bagian Timur; Sumatera; dan Sulawesi.

Kasus di DJKA diawali dengan perkara PT Istana Putra Agung (IPA) Dion Renato Sugiarto yang menyuap Pejabag Pembuat Komitmen (PPK) pada Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Semarang, Bernard Hasibuan dan Kepala BTP Kelas 1 Semarang, Putu Sumarjaya.

Perkara itu kemudian terus berkembang hingga proyek-proyek pembangunan di Jawa Barat, Sumatera, dan Sulawesi. Suap yang diberikan bervariasi yang mengacu pada persentase dari nilai proyek yang mencapai puluhan hingga ratusan miliar.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- KPK akan mengagendakan pemanggilan ulang terhadap Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. Sebab Hasto tak memenuhi panggilan KPK pada Jumat (19/7/2024). Hasto semula akan diperiksa sebagai saksi perkara dugaan korupsi Ditjen Perkeretapian (DJKA) Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

Juru bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto belum memperoleh konfirmasi kehadiran Hasto pada hari ini. Penyidik nantinya akan mengkaji dalih ketidakhadiran yang disampaikan Hasto. "Bila yang bersangkutan hari ini memberikan kabar ketidakhadirannya akan dinilai apakah alasannya patut dan wajar," kata Tessa kepada wartawan, Jumat (19/7/2024).

Selanjutnya, tim penyidik akan mengirim jadwal pemanggilan ulang kepada Hasto. "Tentunya akan dijadwalkan ulang," ujar Tessa.

Tessa juga menanggapi klaim pihak Hasto yang mengungkap surat pemanggilan baru dikirim KPK pada Jumat. Tessa mengklarifikasi surat pemanggilan itu sudah dikirim sejak tiga hari lalu. Tapi KPK mempersilahkan Hasto pengajuan penjadwalan ulang.

"Jadi tidak saklek harus hadir di hari tersebut (hari pemeriksaan) kecuali yang bersangkutan bersedia untuk hadir tetapi tentunya akan dinilai. Kalau memang ada fakta baru diterima hari ini, bisa di-reschedule tanpa dibuatkan panggilan kedua," ucap Tesaa.

Semula, Hasto akan diperiksa oleh KPK dalam kapasitas sebagai seorang konsultan dan bukan kader dari PDIP. Tapi belum jelas maksud pemeriksaan dan kapasitas Hasto di perkara ini.

Sebelumnya, Hasto sudah diperiksa sekali oleh tim penyidik KPK guna mengonfirmasi keberadaan buronan Harun Masiku. Dalam pemeriksaan terhadap Hasto, ponsel dan dokumennya ikut disita KPK.

Harun Masiku diketahui merupakan eks caleg PDIP yang terjerat perkara dugaan suap dalam PAW anggota DPR periode 2019-2024. Harun diduga menyuap komisioner KPU saat itu, Wahyu Setiawan agar bisa ditetapkan sebagai anggota DPR. Tapi, sejak OTT terhadap Wahyu dan sejumlah pihak lain pada 8 Januari 2020 hingga saat ini, Harun Masiku masih buron.