Bisnis.com, JAKARTA -- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (PN Tipikor) resmi menunda sidang tiga terdakwa kasus dugaan korupsi pembangunan jalur kereta api Besitang-Langsa periode 2017–2023.

Tiga terdakwa yang dituntut yaitu eks Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) wilayah I pada Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Sumatera Utara (Sumut), Akhmad Afif Setiawan; mantan PPK Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Jalur Kereta Api Besitang-Langsa, Halim Hartono; dan mantan Kasi Prasarana pada Balai Teknik Perkeretaapian Sumut Rieki Meidi Yuwana.

Awalnya, Hakim Maryono meminta tiga terdakwa itu maju untuk ke persidangan untuk mendengarkan tuntutan dari jaksa penuntut umum (JPU).

Namun, saat sidang dimulai, JPU melayangkan permohonan agar sidang tuntutan kasus Besitang-Langsa ini ditunda satu pekan. Sebab, JPU mengaku belum siap.

"Mohon izin yang mulia, tuntutan kami belum siap yang mulia. Mohon waktu satu minggu lagi yang mulia," ujar JPU di persidangan, Kamis (17/10/2024).

Atas permintaan itu, Hakim Maryono kemudian memutuskan untuk menunda sidang tuntutan ini hingga (24/10/2024).

"[Memutuskan] untuk menunda perkara ini yang akan dibuka persidangan lagi pada tanggal 24 Oktober Pak ya, 24 Oktober, Jaksa menghadirkan terdakwa di persidangan. Dengan demikian sidang ditutup," tutur Hakim.

Sebelumnya, ketiga terdakwa itu diduga melakukan kongkalikong atas proyek pembangunan KA Besitang-Langsa. Ketiganya juga telah didakwa merugikan negara yang mencapai Rp1,15 triliun.

"Yang merugikan Keuangan Negara sebesar Rp1.157.087.853.322 atau setidak-tidaknya sejumlah tersebut sebagaimana dalam laporan hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara atas perkara dugaan tindak pidana korupsi proyek pembangunan jalur KA Besitang–Langsa pada Balai Teknik Perkeretaapian Medan," dalam dakwaan JPU.

Bisnis.com, JAKARTA — Satu orang politisi PDI Perjuangan (PDIP) kembali diperiksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dengan perkara suap jalur kereta di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungam (DJKA Kemenhub), Senin (26/8/2024).

Satu orang politisi dari PDIP yang dipanggil Komisi AntiRasuah, yakni Riyan Dediano.

Berdasarkan penelusuran Bisnis, dia merupakan politisi PDIP yang berasal dari Madiun, Jawa Timur.

Juru Bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto menjelaskan, Riyan dipanggil dalam kapasitasnya sebagai saksi atas pengembangan perkara kasus suap jalur kereta, untuk salah satunya tersangka Dion Renato Sugiarto (DRS).

Khususnya yang terjadi di lingkungan DJKA wilayah Surabaya.

Adapun, Dion merupakan pengusaha yang sebelumnya sudah diadili di persidangan terkait dengan kasus yang sama.

Dion merupakan Direktur PT Istana Putra Agung (IPA), perusahaan yang turut mendapatkan paket pekerjaan rel kereta di kasus tersebut.

"Pemeriksaan saksi dugaan TPK di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian/DJKA Wilayah Surabaya, untuk Tersangka DRS, dkk," ujar Tessa melalui keterangan tertulis kepada wartawan, Senin (26/8/2024).

Tessa lalu mengonfirmasi bahwa Riyan hadir pada panggilan pemeriksaan oleh penyidik KPK hari ini di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta. Dia diperiksa ihwal pengaturan lelang.

"Saksi hadir. Didalami terkait dengan pengaturan lelang," kata Tessa.

Untuk diketahui, sederet politisi PDIP sebelumnya telah dipanggil oleh penyidik KPK pada perkara jalur kereta itu.

Misalnya, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dan Wakil Sekjen PDIP Yoseph Aryo Adhie Dharmo.

Keduanya telah diperiksa oleh KPK beberapa waktu lalu. Keduanya juga mengaku diperiksa penyidik soal pertemuan dengan salah satu tersangka di kasus DJKA itu.

Pertemuan itu diduga berkaitan dengan urusan tim pemenangan Joko Widodo–Maruf Amin pada Pilpres 2019 lalu.

Hasto, saat itu menjabat sebagai sekretaris tim pemenangan Jokowi-Maruf, sedangkan Yoseph menjadi kepala sekretariat.

Berdasarkan pemberitaan sebelumnya, KPKmendalami keterangan Hasto pertemuannya dengan salah satu pihak yang terjerat di kasus suap jalur kereta, yakni mantan Direktur Prasarana Perkeretaapian Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Harno Trimadi.Hasto (HK) dihadirkan sebagai saksi pada Selasa (20/8/2024) lantaran diduga pernah bertemu Harno.

Pertemuan tersebut dalam kapasitasnya sebagai Sekretaris TKN Joko Widodo (Jokowi)-Maruf Amin pada Pemilihan Umum Presiden (Pilpres) 2019.

KPK menduga pertemuan itu berkaitan dengan penugasan kepada Harno seputar proyek perkeretaapian, melalui Wasekjen PDIP Yoseph Aryo Adhi Dharmo (YA).

Yoseph, yang saat itu menjabat sebagai Kepala Sekretariat TKN Jokowi-Maruf, juga telah diperiksa sebagai saksi mengenai hal tersebut.

"Klarifikasi pertemuan saudara HK dengan saudara Harno dan penugasan terkait kereta api ke saudara Harno melalui saudara YA. Saudara YA ini yang sudah pernah kita mintai keterangan dan telah hadir di KPK beberapa waktu yang lalu," jelas Juru Bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto kepada wartawan, Selasa (20/8/2024).

Tessa lalu mengungkap bahwa penyidik mengetahui dugaan pertemuan itu dari bukti yang diperoleh, berupa elektronik, percakapan media(chat),maupun keterangan saksi dan pihak lain.

Adapun Hasto mengaku diberikan 21 pertanyaan oleh penyidik KPK saat diperiksa, Selasa (20/8/2024).

Politisi PDIP itu mengaku tidak ingat apabila pernah bertemu langsung dengan Harno.

Namun, dia mengakui bahwa Yoseph membagikan nomornya ke Harno agar bisa diatur pertemuan antara keduanya.

Hasto juga menyebut tidak mengenal Harno maupun pihak-pihak lainnya dalam kasus tersebut, salah satunya terdakwa Direktur PT Istana Putra Agung (IPA) Dion Renato Sugiarto maupun tersangka Reza Maulana Maghribi.

Sementara itu, berbeda dengan pernyataan KPK, Hasto membantah bahwa adanya perintah yang disampaikan ke Harno berkaitan dengan proyek-proyek tertentu.

Dia juga menegaskan tidak ada aliran dana yang diketahuinya maupun yang ditanyakan penyidik saat pemeriksaan.

"Dan juga tidak ada dengan urusan dana yang disampaikan ke partai," kata mantan anggota DPR itu.

Sebagai informasi, penyidikan yang dilakukan KPK saat ini merupakan pengembangan dari perkara OTT itu.

Beberapa pihak yang terjaring di kasus ini, termasuk Harno Trimadi dan Dion Renato, kini sudah dijatuhi hukuan pidana di pengadilan.

Bisnis.com, JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami keterangan Sekjen PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto soal pertemuannya dengan salah satu pihak yang terjerat di kasus suap jalur kereta, yakni mantan Direktur Prasarana Perkeretaapian Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Harno Trimadi.

Hasto (HK) dihadirkan sebagai saksi pada Selasa (20/8/2024) lantaran diduga pernah bertemu Harno. Pertemuan tersebut dalam kapasitasnya sebagai Sekretaris TKN Joko Widodo (Jokowi)-Maruf Amin pada Pemilihan Umum Presiden (Pilpres) 2019.

KPK menduga pertemuan itu berkaitan dengan penugasan kepada Harno seputar proyek perkeretaapian, melalui Wasekjen PDIP Yoseph Aryo Adhi Dharmo (YA). Yoseph, yang saat itu menjabat sebagai Kepala Sekretariat TKN Jokowi-Maruf, juga telah diperiksa sebagai saksi mengenai hal tersebut.

"Klarifikasi pertemuan saudara HK dengan saudara Harno dan penugasan terkait kereta api ke saudara Harno melalui saudara YA. Saudara YA ini yang sudah pernah kita mintai keterangan dan telah hadir di KPK beberapa waktu yang lalu," jelas Juru Bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto kepada wartawan, Selasa (20/8/2024).

Tessa lalu mengungkap bahwa penyidik mengetahui dugaan pertemuan itu dari bukti yang diperoleh, berupa elektronik, percakapan media (chat), maupun keterangan saksi dan pihak lain.

Adapun Hasto mengaku diberikan 21 pertanyaan oleh penyidik KPK saat diperiksa, Selasa (20/8/2024). Politisi PDIP itu mengaku tidak ingat apabila pernah bertemu langsung dengan Harno. Namun, dia mengakui bahwa Yoseph membagikan nomornya ke Harno agar bisa diatur pertemuan antara keduanya.

Hasto juga menyebut tidak mengenal Harno maupun pihak-pihak lainnya dalam kasus tersebut, salah satunya terdakwa Direktur PT Istana Putra Agung (IPA) Dion Renato Sugiarto maupun tersangka Reza Maulana Maghribi.

Sementara itu, berbeda dengan pernyataan KPK, Hasto membantah bahwa adanya perintah yang disampaikan ke Harno berkaitan dengan proyek-proyek tertentu. Dia juga menegaskan tidak ada aliran dana yang diketahuinya maupun yang ditanyakan penyidik saat pemeriksaan.

"Dan juga tidak ada dengan urusan dana yang disampaikan ke partai," kata mantan anggota DPR itu.

Untuk diketahui, Hasto dan Yoseph awalnya dipanggil oleh KPK untuk kasus tersebut pada Juli 2024. Kasus suap proyek jalur kereta di lingkungan DJKA Kemenhub itu mulanya berawal dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK 2023 lalu.

Penyidikan yang dilakukan KPK saat ini merupakan pengembangan dari perkara OTT itu. Beberapa pihak yang terjaring di kasus ini, termasuk Harno Trimadi dan Dion Renato, kini sudah dijatuhi hukuan pidana di pengadilan.

Bisnis.com, JAKARTA -- Sekjen PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto memenuhi panggilan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dengan kasus suap jalur kereta di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan (DJKA Kemenhub).

Namun, pemeriksaan Hasto ternyata dijadwalkan ulang oleh KPK.

Hasto memenuhi panggilan penyidik hari ini, Kamis (15/8/2024), setelah sebelumnya dipanggil pertama kali di kasus tersebut, Jumat (19/7/2024).

Usai menjalani pemeriksaan, Hasto mengaku telah dijadwalkan untuk hadir di KPK besok, Jumat (16/8/2024). Namun, dia menyebut besok ada acara Pidato Kenegaraan oleh Presiden RI di DPR.

Kemudian, dia juga menyebut sudah ada agenda diskusi yang terjadwalkan sejak dua pekan lalu.

"Sehingga hari Senin kemarin saya berkirim surat, untuk memohon agar bisa dijadwalkan pada hari ini. Dimajukan satu hari," kata Hasto kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (15/8/2024).

Kendati sudah hadir, Hasto mengungkap belum diperiksa KPK dan masuk ke materi penyidikan.

Dia mengatakan bahwa keduanya sepakat untuk penjadwalan ulang pemeriksaan pekan depan, Selasa (20/8/2024).

"Tetapi KPK rupanya sangat sibuk, dan kami memaklumi hal tersebut, sehingga akhirnya tadi disepakati untuk dijadwalkan ulang pada 20 Agustus hari Selasa jam 10 pagi," ucapnya.

Hasto lalu mengatakan dia akan memberikan keterangan yang diperlukan dengan sebaik-baiknya, dengan sejujur-jujurnya.

Adapun, dalam perkara yang sama, lembaga antirasuah telah lebih dulu memeriksa Wakil Sekjen PDIP Yoseph Aryo Adhie Dharmo sebagai saksi, Kamis (18/7/2024).

Seperti halnya Hasto, Adhie tidak dipanggil terkait dengan jabatannya di PDIP.

KPK mengonfirmasi bahwa keduanya dipanggil dalam perkara yang sama, yakni pengembangan kasus suap proyek kalur kereta di DJKA Kemenhub.

Kasus itu berawal dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK April 2023 lalu. Meski demikian, dia enggan memerinci lebih lanjut ihwal apa yang didalami dari keterangan Adhie.

Dia menyebut substansi pemanggilan sudah masuk ke materi penyidikan sehingga tidak bisa diungkap ke publik.

Di sisi lain, Adhie justru memberikan keterangan berbeda saat memberikan keterangan ke wartawan di Yogyakarta, Sabtu (20/7/2024).

Menurut salah satu petinggi DPP PDIP itu, dia memberikan keterangan kepada penyidik soal operasional Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Maruf Amin pada Pilpres 2019 lalu.

Adhie menceritakan saat itu dia diberi tugas sebagai Kepala Sekretariat TKN Jokowi-Maruf Amin.

Adapun, tim pemenangan Jokowi untuk periode kedua pemerintahannya saat itu dipimpin oleh Ketua Erick Thohir dan Sekjen Hasto Kristiyanto.

Dia lalu mengklaim pemanggilannya oleh penyidik KPK di kasus DJKA berkaitan turut menyangkut peran Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi.

“Pemeriksaan dipanggil terkait adanya foto saya bersama dengan Pak Budi Karya Sumadi,” kata Adhie, dikutip dari siaran pers.

JAKARTA, investor.id - Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita banyak aset dalam rangka penyidikan kasus dugaan suap terkait proyek di lingkungan Balai Teknik Perkeretaapian Kelas 1 Jawa Bagian Tengah. Total nilai aset yang disita mencapai puluhan miliar rupiah.

Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika menuturkan, sejak tanggal 22 Juli sampai 2  Agustus 2024, penyidik KPK melakukan serangkaian upaya paksa berupa penggeledahan, penyitaan dan pemasangan plang (tanda penyitaan) di tiga kota/kabupaten yaitu Jakarta, Semarang, dan Purwokerto.

“Total yang disita adalah sekurang-kurangnya sebesar Rp 27.433.065.497,” ungkap Tessa, Jumat (9/8/2024).

Aset-aset yang disita terdiri dari sembilan unit rumah dan tanah dengan nilai sekurang-kurangnya Rp 8.685.000.000; enam deposito dari dua bank dengan nilai total Rp 10.268.065.497.

Kemudian, empat obligasi pada 2 bank dengan nilai masing-masing Rp 4 miliar dengan bunga Rp 600 juta serta Rp2,28 miliar dengan bunga Rp 300 juta. Ada juga penyitaan uang tunai senilai Rp 1,38 miliar.

Dalam kasus ini, KPK menahan pejabat pembuat komitmen (PPK) Balai Teknik Perkeretaapian (PPK BTP) Semarang, Yofi Oktarisza (YO). KPK menetapkan Yofi sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap terkait proyek di Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan (DJKA) Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

Kasus yang menyeret Yofi adalah pengembangan dari kasus suap di DJKA, dengan sejumlah pihak sudah diproses hukum. Mereka antara lain pemilik perusahaan PT Istana Putra Agung, Dion Renato Sugiarto; PPK BTP Semarang, Bernard Hasibuan; serta Kepala BTP Semarang, Putu Sumarjaya.

Yofi adalah PPK atas 18 paket pekerjaan barang dan jasa lanjutan PPK sebelumnya serta 14 paket pekerjaan pengadaan barang dan jasa baru di lingkup BTP Semarang. Saat Yofi menjadi PPK, Dion adalah rekanan yang memperoleh sejumlah proyek. Dion diketahui turut membantu Yofi menerima setoran dari rekanan yang lain demi mendapatkan proyek.

“Atas bantuan tersebut, PPK termasuk tersangka YO menerima fee dari rekanan termasuk saudara DRS (Dion Renato Sugiarto) dengan besaran 10% sampai dengan 20% dari nilai paket pekerjaan yang diperuntukkan," tutur Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur, Kamis (13/6/2024).

Atas persentase itu, PPK mendapatkan fee 4%; BPK 1% sampai 1,5%; Itjen Kemenhub 0,5%; pokja pengadaan 0,5%; serta Kepala BTP 3%. Rekanan juga memberikan fee supaya proses pelaksanaan pekerjaan bisa lancar, termasuk untuk pencairan termin. Pemberian fee tetap dijalankan ke PPK yang menggantikan PPK awal ketika lelang paket pekerjaan.

“Saudara DRS ditunjuk oleh tersangka YO untuk mengumpulkan fee dari rekanan lain yang mengerjakan paket pekerjaan dengan tersangka YO sebagai PPK pekerjaan tersebut yang selanjutnya diberikan kepada tersangka YO," ungkap Asep.

Pencatatan atas fee yang dikumpulkan itu dilakukan oleh bagian keuangan perusahaan Dion, yakni Any Sisworartri serta Suyanto. Atas fee yang dikumpulkan Dion, Yofi memperoleh deposito yang lalu dialihkan ke bentuk obligasi, tanah, logam mulia, reksa dana, hingga kendaraa Innova serta Jazz.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Hasto Kristiyanto berjanji bakal menghadiri penggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Hal ini disampaikan Hasto setelah tidak bisa hadiri penggilan Komisi Antirasuah menjadi saksi kasus dugaan korupsi di lingkungan Direktorat Jenderal Kereta Api (DJKA) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) pada Jumat (19/7/2024).

“Baru dikomunikasikan tim hukum, Minggu depan kalau kami boleh datang, kami akan datang,” kata Hasto saat ditemui di Kantor DPP PDI-P, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (20/7/2024).

Hasto mengeklaim dirinya berkomitmen mendukung kerja KPK dalam pemberantasan korupsi. Oleh sebab itu, ia siap hadir jika dimintai memberikan keterangan oleh lembaga antikorupsi itu.

“Kami akan hadir, karena kami sejak awal punya komitmen yang sangat besar, terhadap penegakan hukum dan pemberantasan korupsi,” kata Hasto.

Di sisi lain, Sekjen PDI-P ini menyatakan dirinya tidak pernah berbisnis dengan DJKA Kemenhub.

Soal status konsultan yang disebut KPK dalam keterangan pemanggilan, Hasto mengakui itu merupakan pekerjaan sebelumnya.

“Saya pribadi tidak ada sangkut-pautnya dengan hal tersebut. Tidak ada bisnis, kalau saya disebut sebagai konsultan, memang di KTP saya, karena dulu saya bekerja di BUMN, ruang lingkupnya ada consulting, maka saya tulis konsultan, belum diubah sampai sekarang, di situ,” ucapnya.

Hasto menduga, dirinya dipanggil Komisi Antirasuah terkait pemilihan presiden (Pilpres) 2019. Hasto lantas menyinggung informasi dari Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) DPP PDI-P, Yoseph Aryo Adhie yang telah diperiksa KPK pada Kamis (18/7/2024).

Menurut keterangan Wasekjen PDI-P itu, kata Hasto, KPK tengah mendalami adanya bantuan dari Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi terkait Pilpres 2019 lalu.

“Kalau berdasarkan keterangan dari Wasekjen, itu dikaitkan dengan Pilpres 2019, di mana posisi saya saat itu sebagai Sekretaris Tim Pemenangan,” kata Hasto.

“Karena terkait ada yang memberikan bantuan, dan kemudian disinyalir bantuan tersebut apakah ini masih didalami oleh KPK, ada kaitannya dengan persoalan korupsi tersebut,” ucapnya.

Terpisah, Yoseph Aryo Adhie mengaku diperiksa sebagai saksi dugaan di DJKA terkait pendalaman terhadap Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi.

“Dipanggil terkait adanya foto saya bersama dengan Pak Budi Karya Sumadi,” kata Adhie.

Adhie didalami penyidik KPK terkait dengan operasional Tim Pemenangan Jokowi-Maruf pada Pemilu 2019 yang saat itu diketuai Erick Thohir dan Hasto Kristiyanto sebagai sekretarisnya.

Kepada penyidik, Wasekjen PDI-P ini menjelaskan bahwa dirinya diberi tugas sebagai Kepala Sekretariat Tim Pemenangan Jokowi-KH Maruf Amin.

Adhie menyatakan, pertemuan dirinya dengan Budi Karya Sumadi untuk melaporkan operasional rumah aspirasi relawan Jokowi-Ma’ruf yang beralamat di Jalan Proklamasi, Jakarta Pusat yang harus ditindaklanjuti.

“Karena pembentukan Rumah Aspirasi di awal sebagaimana arahan Erick Thohir sebagai ketua tim pemenangan bahwa operasionl Rumah Aspirasi di-handle oleh Pak Budi Karya Sumadi,” kata Adhie.

“Saya menghadap Pak Budi Karya Sumadi atas perintah Bapak Hasto Kristiyanto dalam kapasitas sebagai sekretaris tim pemenangan Jokowi-Maruf Amin,” ucapnya.

Kemarin, Jumat (19/7/2024), Komisi Antirasuah juga memanggil Hasto Kristiyanto terkait kasus dugaan korupsi di DJKA. Melalui kuasa hukumnya Ronny Talapessy, Hasto meminta penundaan lantaran baru tahu dirinya dipanggil KPK.

Sebagai informasi, KPK tengah mengusut kasus dugaan korupsi pembangunan dan perawatan jalur kereta api di DJKA, Kementerian Perhubungan.

Kasus itu terus berkembang karena korupsi diduga terjadi di banyak titik pembangunan jalur kereta, baik di Jawa Bagian Tengah, Bagian Barat, Bagian Timur; Sumatera; dan Sulawesi.

Kasus di DJKA diawali dengan perkara PT Istana Putra Agung (IPA) Dion Renato Sugiarto yang menyuap Pejabag Pembuat Komitmen (PPK) pada Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Semarang, Bernard Hasibuan dan Kepala BTP Kelas 1 Semarang, Putu Sumarjaya.

Perkara itu kemudian terus berkembang hingga proyek-proyek pembangunan di Jawa Barat, Sumatera, dan Sulawesi. Suap yang diberikan bervariasi yang mengacu pada persentase dari nilai proyek yang mencapai puluhan hingga ratusan miliar.

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Hasto Kristiyanto menduga, dirinya dipanggil Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk pendalaman bantuan terkait dugaan korupsi pada kontestasi pemilihan presiden (Pilpres) 2019.

Hal ini disampaikan Hasto saat ditanya awak media kepentingan Komisi Antirasuah memanggil dirinya sebagai saksi kasus dugaan korupsi di lingkungan Direktorat Jenderal Kereta Api (DJKA) Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

Hasto lantas menyinggung informasi dari Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) DPP PDI-P Yoseph Aryo Adhie yang telah diperiksa KPK pada Kamis (18/7/2024).

Menurut keterangan Wasekjen PDI-P itu, kata Hasto, KPK tengah mendalami adanya bantuan dari Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi terkait Pilpres 2019 lalu.

“Kalau berdasarkan keterangan dari Wasekjen, itu dikaitkan dengan Pilpres 2019, di mana posisi saya saat itu sebagai Sekretaris Tim Pemenangan (Jokowi-Ma'ruf Amin),” kata Hasto saat ditemui di Kantor DPP PDI-P, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (20/7/2024).

“Karena terkait ada yang memberikan bantuan, dan kemudian disinyalir bantuan tersebut apakah ini masih didalami oleh KPK, ada kaitannya dengan persoalan korupsi tersebut,” ucapnya.

Hasto pun meminta maaf lantaran tidak hadir panggilan KPK lantarab sudah terjadwal untuk memimpin persiapan Partai menghadapi kontestasi pemilihan kepala daerah (Pilkada) di hari yang sama dengan panggilan penyidik Komisi Antirasuah.

“Saya sendiri baru tahu pagi hari, suratnya sudah seminggu katanya, tapi saat itu saya sedang tugas di Yogya, diterima oleh driver kami, dan kemudian tidak ada laporan, sehingga saya tidak tahu,” kata Hasto.

“Maka kemarin kami mohon maaf betul bahwa kami tidak bisa menghadiri, karena kemarin saya memimpin rapat Pilkada,” ucapnya.

Sekjen PDI-P ini memastikan dirinya tidak terkait dengan perkara yang tengah diusut Komisi Antirasuah.

Soal status konsultan yang disebut KPK dalam keterangan pemanggilan, Hasto mengakui itu merupakan pekerjaan sebelumnya.

“Saya pribadi tidak ada sangkut pautnya dengan hal tersebut. Tidak ada bisnis, kalau saya disebut sebagai konsultan, memang di KTP saya, karena dulu saya bekerja di BUMN, ruang lingkupnya ada konsulting, maka saya tulis konsultan, belum diubah sampai sekarang, di situ, sehingga ya nanti saya akan datang,” ucapnya.

Terpisah, Yoseph Aryo Adhie mengaku diperiksa sebagai saksi dugaan di DJKA terkait pendalaman terhadap Menhub Budi Karya Sumadi.

“Dipanggil terkait adanya foto saya bersama dengan Pak Budi Karya Sumadi,” kata Adhie.

Adhie didalami penyidik KPK terkait dengan operasional Tim Pemenangan Jokowi-Maruf pada Pemilu 2019 yang saat itu diketuai Erick Thohir dan Hasto Kristiyanto sebagai sekretarisnya.

Kepada penyidik, Wasekjen PDI-P ini menjelaskan bahwa dirinya diberi tugas sebagai Kepala Sekretariat Tim Pemenangan Jokowi-KH Maruf Amin.

Adhie menyatakan, pertemuan dirinya dengan Budi Karya Sumadi untuk melaporkan operasional rumah aspirasi relawan Jokowi-Ma’ruf yang beralamat di Jalan Proklamasi, Jakarta Pusat yang harus ditindaklanjuti.

“Karena pembentukan Rumah Aspirasi di awal sebagaimana arahan Erick Thohir sebagai ketua tim pemenangan bahwa operasionl Rumah Aspirasi di-handle oleh Pak Budi Karya Sumadi,” kata Adhie.

“Saya menghadap Pak Budi Karya Sumadi atas perintah Bapak Hasto Kristiyanto dalam kapasitas sebagai sekretaris tim pemenangan Jokowi-Maruf Amin,” ucapnya.

Kemarin, Jumat (19/7/2024), Komisi Antirasuah juga memanggil Hasto Kristiyanto terkait kasus dugaan korupsi di DJKA.

Melalui kuasa hukumnya Ronny Talapessy, Hasto meminta penundaan lantaran baru tahu dirinya dipanggil KPK.

Sebagai informasi, KPK tengah mengusut kasus dugaan korupsi pembangunan dan perawatan jalur kereta api di DJKA, Kementerian Perhubungan.

Kasus itu terus berkembang karena korupsi diduga terjadi di banyak titik pembangunan jalur kereta, baik di Jawa Bagian Tengah, Bagian Barat, Bagian Timur; Sumatera; dan Sulawesi.

Kasus di DJKA diawali dengan perkara PT Istana Putra Agung (IPA) Dion Renato Sugiarto yang menyuap Pejabag Pembuat Komitmen (PPK) pada Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Semarang, Bernard Hasibuan dan Kepala BTP Kelas 1 Semarang, Putu Sumarjaya.

Perkara itu kemudian terus berkembang hingga proyek-proyek pembangunan di Jawa Barat, Sumatera, dan Sulawesi. Suap yang diberikan bervariasi yang mengacu pada persentase dari nilai proyek yang mencapai puluhan hingga ratusan miliar.

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Yoseph Aryo Adhie mengaku telah diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis (18/7/2024).

Ia diperiksa sebagai saksi dugaan korupsi di Direktorat Jenderal Kereta Api (DJKA) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) terkait pendalaman terhadap Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi.

“Dipanggil terkait adanya foto saya bersama dengan Pak Budi Karya Sumadi,” kata Adhie dalam keterangan tertulis, Sabtu (20/7/2024).

Adhie didalami penyidik KPK terkait dengan operasional Tim Pemenangan Jokowi-Maruf pada Pemilu 2019 yang saat itu diketuai Erick Thohir dan Hasto Kristiyanto sebagai sekretarisnya.

Kepada penyidik, Wasekjen PDI-P ini menjelaskan, dirinya diberi tugas sebagai Kepala Sekretariat Tim Pemenangan Jokowi-KH Maruf Amin.

Adhie menyatakan, pertemuan dirinya dengan Budi Karya Sumadi untuk melaporkan operasional rumah aspirasi relawan Jokowi-Ma’ruf yang beralamat di Jalan Proklamasi, Jakarta Pusat yang harus ditindaklanjuti.

“Karena pembentukan Rumah Aspirasi di awal sebagaimana arahan Erick Thohir sebagai ketua tim pemenangan bahwa operasionl Rumah Aspirasi di-handle oleh Pak Budi Karya Sumadi,” kata Adhie.

“Saya menghadap Pak Budi Karya Sumadi atas perintah Bapak Hasto Kristiyanto dalam kapasitas sebagai sekretaris tim pemenangan Jokowi-Maruf Amin,” ucapnya.

Sebelumnya, Jumat (19/7/2024), Komisi Antirasuah juga memanggil Hasto Kristiyanto terkait kasus dugaan korupsi di DJKA. Melalui kuasa hukumnya Ronny Talapessy, Hasto meminta penundaan lantaran baru tahu dirinya dipanggil KPK.

Sebagai informasi, KPK tengah mengusut kasus dugaan korupsi pembangunan dan perawatan jalur kereta api di DJKA, Kementerian Perhubungan.

Kasus itu terus berkembang karena korupsi diduga terjadi di banyak titik pembangunan jalur kereta, baik di Jawa Bagian Tengah, Bagian Barat, Bagian Timur; Sumatera; dan Sulawesi.

Kasus di DJKA diawali dengan perkara PT Istana Putra Agung (IPA) Dion Renato Sugiarto yang menyuap Pejabag Pembuat Komitmen (PPK) pada Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Semarang, Bernard Hasibuan dan Kepala BTP Kelas 1 Semarang, Putu Sumarjaya.

Perkara itu kemudian terus berkembang hingga proyek-proyek pembangunan di Jawa Barat, Sumatera, dan Sulawesi. Suap yang diberikan bervariasi yang mengacu pada persentase dari nilai proyek yang mencapai puluhan hingga ratusan miliar.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- KPK akan mengagendakan pemanggilan ulang terhadap Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. Sebab Hasto tak memenuhi panggilan KPK pada Jumat (19/7/2024). Hasto semula akan diperiksa sebagai saksi perkara dugaan korupsi Ditjen Perkeretapian (DJKA) Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

Juru bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto belum memperoleh konfirmasi kehadiran Hasto pada hari ini. Penyidik nantinya akan mengkaji dalih ketidakhadiran yang disampaikan Hasto. "Bila yang bersangkutan hari ini memberikan kabar ketidakhadirannya akan dinilai apakah alasannya patut dan wajar," kata Tessa kepada wartawan, Jumat (19/7/2024).

Selanjutnya, tim penyidik akan mengirim jadwal pemanggilan ulang kepada Hasto. "Tentunya akan dijadwalkan ulang," ujar Tessa.

Tessa juga menanggapi klaim pihak Hasto yang mengungkap surat pemanggilan baru dikirim KPK pada Jumat. Tessa mengklarifikasi surat pemanggilan itu sudah dikirim sejak tiga hari lalu. Tapi KPK mempersilahkan Hasto pengajuan penjadwalan ulang.

"Jadi tidak saklek harus hadir di hari tersebut (hari pemeriksaan) kecuali yang bersangkutan bersedia untuk hadir tetapi tentunya akan dinilai. Kalau memang ada fakta baru diterima hari ini, bisa di-reschedule tanpa dibuatkan panggilan kedua," ucap Tesaa.

Semula, Hasto akan diperiksa oleh KPK dalam kapasitas sebagai seorang konsultan dan bukan kader dari PDIP. Tapi belum jelas maksud pemeriksaan dan kapasitas Hasto di perkara ini.

Sebelumnya, Hasto sudah diperiksa sekali oleh tim penyidik KPK guna mengonfirmasi keberadaan buronan Harun Masiku. Dalam pemeriksaan terhadap Hasto, ponsel dan dokumennya ikut disita KPK.

Harun Masiku diketahui merupakan eks caleg PDIP yang terjerat perkara dugaan suap dalam PAW anggota DPR periode 2019-2024. Harun diduga menyuap komisioner KPU saat itu, Wahyu Setiawan agar bisa ditetapkan sebagai anggota DPR. Tapi, sejak OTT terhadap Wahyu dan sejumlah pihak lain pada 8 Januari 2020 hingga saat ini, Harun Masiku masih buron.

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Hasto Kristiyanto sebagai saksi dugaan korupsi pembangunan dan perawatan jalur kereta di Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA), Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Jumat (19/7/2024).

Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto mengatakan, pihaknya memanggil Hasto dalam kapasitasnya sebagai konsultan, bukan petinggi partai politik.

"Pemeriksaan dilakukan di Gedung KPK Merah Putih, atas nama Hasto Kristiyanto, Konsultan," ujar Tessa dalam keterangannya kepada wartawan, Jumat.

Tessa menyebut, locus delicti atau tempat terjadinya dugaan pidana kasus ini ada di Jawa Timur.

Meski demikian, Tessa belum menjelaskan Hasto akan dimintai keterangan sebagai saksi untuk tersangka yang mana.

Sebagai informasi, KPK tengah mengusut kasus dugaan korupsi pembangunan dan perawatan jalur kereta api di DJKA, Kementerian Perhubungan.

Kasus itu terus berkembang karena korupsi diduga terjadi di banyak titik pembangunan jalur kereta, baik di Jawa Bagian Tengah, Bagian Barat, Bagian Timur; Sumatera; dan Sulawesi.

Kasus di DJKA diawali dengan perkara PT Istana Putra Agung (IPA) Dion Renato Sugiarto yang menyuap Pejabag Pembuat Komitmen (PPK) pada Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Semarang, Bernard Hasibuan dan Kepala BTP Kelas 1 Semarang, Putu Sumarjaya.

Perkara itu kemudian terus berkembang hingga proyek-proyek pembangunan di Jawa Barat, Sumatera, dan Sulawesi.

Suap yang diberikan bervariasi yang mengacu pada persentase dari nilai proyek yang mencapai puluhan hingga ratusan miliar.