Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan alasan pemerintah berupaya keras menyelematkan raksasa tekstil Sritex dari kondisi krisis. PT Sri Rejeki Isman alias Sritex berada dalam krisis karena terancam dipailitkan.

Airlangga mengatakan pemerintah punya keberpihakan kepada industri padat karya yang mempekerjakan banyak masyarakat. Maka dari itu upaya penyelamatan dilakukan.

"Pemerintah memfasilitasi, yang penting industri yang mempekerjakan banyak tenaga kerja kita harus lindungi di dalam negeri. Jadi padat karya, kita pemerintah punya keberpihakan," ungkap Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (5/11/2024).

Dia memaparkan sampai saat ini pemerintah sudah memastikan izin ekspor impor bagi Sritex, dengan begitu perusahaan masih bisa beroperasi dan mendapat pesanan.

Urusan lilitan utang, restrukturisasi tak bisa dibantu pemerintah. Hal itu menjadi tanggung jawab perusahaan.

"Ya pertama ekspor impor, yang kedua tentu perlu restrukturisasi, itu terkait dengan pemilik ya. Restrukturisasi kan yang berutang pemilik," jelas Airlangga.

Yang jelas, Airlangga memastikan izin ekspor untuk Sritex akan terus diberikan tanpa ada batas waktu. "Nah itu jalan terus, tidak ada batas waktu," tegasnya.

IDXChannel - PT Sri Rejeki Isman Tbk (SRIL) atau Sritex dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga Kota Semarang pada Senin 21 Oktober 2024. Presiden Prabowo Subianto langsung memerintahkan empat kementerian untuk mengupaya penyelamatan perusahaan tekstil tersebut.

Kementerian yang dilibatkan yaitu Kementerian Perindustrian, Kementerian Keuangan, bersama dengan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan Menteri Tenaga Kerja.

Menteri Perindustrian (Menperin), Agus Gumiwang Kartasasmita, mengatakan pemerintah telah menyiapkan sejumlah langkah antisipatif. Dia melanjutkan, pemerintah akan segera mengambil langkah untuk menyelamatkan karyawan dari pemutusan hubungan kerja (PHK) serta mengusahakan agar operasional perusahaan tetap berjalan.

Menperin juga mengaku telah membahas tentang problematika yang dihadapi oleh perusahaan tekstil terbesar di ASEAN tersebut sekaligus menggali historical background-nya. Selain itu, ia menyinggung tentang langkah yang akan diambil, baik saat perusahaan menang kasasi atau kalah kasasi.

"Saya tadi sudah panggil Sritex pagi-pagi, jam 9.30. Saya sudah menggali terhadap historical backgroundnya seperti apa dan menggali langkah-langkah ke depan yang bisa kita ambil seperti apa. Jadi, kita sudah membahas kemungkinan kalau kasasi menang seperti apa dan kemungkinan kalau kasasi kalah seperti apa," kata Menperin beberapa waktu lalu.

"Dari dua kemungkinan tersebut pemerintah memiliki komitmen yang sama, yaitu bagaimana tenaga kerja itu diselamatkan, bagaimana perusahaan bisa tetap operasional, tetap lakukan proses produksi dan tetap tidak ada PHK. Jadi, kalau opsi kasasi menang dan opsi kasasi kalah itu nanti langkahnya berbeda," katanya menambahkan.

Menperin menyebut, dari pembahasan yang dilangsungkan, langkah yang paling imediat yang harus betul-betul diambil yaitu membuat Sritex tetap bisa beroperasi dan mengeluarkan hasil produksinya dari pabrik. Menurutnya, ini penting dilakukan untuk menjaga nama baik Sritex di pasar dunia.

Selain itu, Agus membahas tentang homologasi, yaitu persetujuan antara debitor dan kreditor untuk mengakhiri kepailitan. Ia menegaskan bahwa pemerintah akan tetap mengedepankan apa yang sudah disepakati antara sritex dengan para kreditur, baik itu kreditur tier 1, 2, atau 3 dan memastikan tidak ada pembahasan bailout dalam pertemuan.

"Kami sudah menggali seperti apa komitmennya dan seperti apa kemampuan dari Sritex untuk menjalankan homologasi itu. Dan saya kira, saya melihat bahwa mereka punya komitmen yang tinggi dan akan mampu untuk menjalankan kesepakatan yang ada di homologasi," ujar Menperin.

"Kita tidak bicara soal bailout atau yang lain-lain. Kalau permasalahan hukumnya di kasasi Sritex menang skemanya nanti seperti apa, kalau Sritex kalah kasasi hingga PK langkahnya akan berbeda nanti. Tetapi belum bisa saya sampaikan. Yang pasti pemerintah sudah siap dengan segala kemungkinan penyelesaian hukumnya, tapi kembali lagi bahwa saya berharap kepada homologasi," tuturnya.

Adapun keputusan kepailitan Sritex tertuang dalam putusan perkara Pengadilan Negeri (PN) dengan nomor 2/Pdt.Sus- Homologasi/2024/PN Niaga Smg.

Dalam kasus ini, pihak pemohon pailit menyebutkan bahwa Sritex lalai memenuhi kewajiban pembayarannya. Perusahaan tekstil yang telah beroperasi selama 36 tahun tersebut telah mengalami masalah keuangan sejak tahun lalu, ketika utang telah melampaui aset.

Sritex diketahui memiliki utang dengan total mencapai hampir USD1,6 miliar atau setara Rp25 triliun. Melansir laporan keuangan perusahaan, hingga 30 Juni 2024 Sritex memiliki utang sebesar USD1,6 miliar, yang terdiri dari utang jangka panjang sebesar USD1,47 miliar (Rp23 triliun) dan utang jangka pendek sebesar USD131,42 juta (Rp2 triliun).

Dari total utang tersebut, sekitar 51,8 persen merupakan utang bank, yakni mencapai USD810 juta atau setara Rp12,7 triliun, dengan dominasi utang diberikan oleh PT Bank Central Asia Tbk (BBCA) atau BCA sebesar USD82 juta atau sekitar Rp1,28 triliun.

Sritex mengungkapkan penyebab utamanya yang melilit perseroan yaitu turunnya penjualan di industri tekstil. Kondisi geopolitik perang Rusia-Ukraina serta Israel-Palestina menyebabkan terjadinya gangguan supply chain dan penurunan ekspor karena adanya pergeseran prioritas oleh masyarakat di Eropa maupun AS.

Alasan kedua yaitu lesunya industri tekstil terjadi karena banjir produk tekstil di China. Hal ini menyebabkan terjadinya dumping harga, di mana produk-produk berharga lebih murah dan menyebar ke negara-negara yang longgar aturan impornya, salah satunya Indonesia.

Penyebab ketiga karena adanya Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 8 Tahun 2024 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor. Aturan tersebut dituding jadi biang kerok yang menyebabkan industri tekstil dalam negeri sengsara.

(Febrina Ratna)

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menjelaskan rencana pemerintah menyelamatkan PT Sri Rejeki Isman yang Pailit. Upaya penyelamatan bakal dilakukan lintas kementerian, yakni Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Keuangan, Kementerian BUMN dan Kementerian Perindustrian.

Menurut Yassierli, langkah penyelamatan bisa dilakukan lewat berbagai cara. Misalnya mempercepat mediasi antara kurator dengan manajemen Sritex. Sritex kini berada di tangan kurator usai dinyatakan pailit oleh Pengadilan Negeri Niaga Semarang.

"Tapi membantu itu kan horizonnya macam-macam. Bukan berarti kemudian pemerintah membantu swasta secara langsung, belum tentu juga. Jadi bisa aja pemerintah membantu mempercepat kerjanya mediasi misalnya, kurator dengan manajemen," katanya saat Rapat Kerja dengan Komisi IX DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (30/10/2024).

Bantuan juga diberikan terkait proses ekspor-impor yang dilakukan Sritex. Pemerintah sebelumnya memastikan bahwa Sritex tetap bisa melakukan ekspor-impor meski berstatus pailit.

"Pemerintah bisa membantu terkait tentang regulasi apa yang bisa relaksasi terkait tentang ekspor, impor gitu ya," imbuhnya.

Yang terpenting bagi pemerintah, jelas Menaker, adalah menghindari terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal. Ia juga meminta agar langkah pemerintah ini tidak dinilai hanya menguntungkan pihak swasta. Senin lalu, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel (Noel) Ebenezer sudah meninjau langsung pabrik Sritex.

"Jadi saya juga tangkap di media itu seolah-olah pemerintah membantu swasta, rasanya tidak begitu ya. Jadi banyak hal, tapi yang penting adalah kita ingin memang PHK itu tidak terjadi, sambil kita menunggu adanya proses kasasi. Makanya Pak Wamen turun langsung ke Sritex," bebernya.

PT Sri Rejeki Isman Tbk (SRIL) atau Sritex telah dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga Semarang. Namun, pemerintah ikut turun tangan untuk menyelamatkan perusahaan tekstil terbesar itu.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan aktivitas pabrik harus tetap berjalan. Hal tersebut sudah dibahas bersama dengan Direktorat Jenderal Bea Cukai.

"Sritex yang sudah berproses di pengadilan jadi sudah ditunjuk kurator, sehingga dengan demikian pemerintah akan berbicara dengan kurator. Kemarin sudah berbicara dengan Dirjen Bea Cukai bahwa going concern atau pabrik itu harus tetap berjalan. Oleh karena itu, ekspornya akan terus berjalan," kata Airlangga saat ditemui di JCC Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (30/12/2024).

Kemudian tahap selanjutnya, Airlangga bilang Sritex telah mengajukan proses kasasi Mahkamah Agung (MA) untuk membatalkan keputusan pengadilan.

"Dan kita ikuti saja proses hukum yang sedang berjalan. Tetapi kita tetap menjaga agar tidak ada kegiatan dari pabrik yang terhenti," terangnya.

Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menjabarkan Presiden Prabowo Subianto ingin menyelamatkan Sritex karena perusahaan tersebut merupakan industri padat karya yang menggunakan banyak sekali tenaga kerja.

Di sisi lain, Yassierli bilang pemerintah ingin di masa-masa awal kepemimpinan Prabowo tidak ada masalah yang membuat gonjang-ganjing perekonomian nasional.

"Itu salah satu tentu. Teman-teman juga paham kita ini berada di awal pemerintahan. Tentu kita ingin starting-nya ini baik," ungkap Yassierli di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (29/10/2024).

Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto berupaya menyelamatkan PT Sri Rejeki Isman Tbk. (SRIL) atau Sritex dari pailit. Presiden ke-8 itu ingin awal pemerintahannya berjalan dengan halus.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengatakan meskipun belum tentu harus campur tangan, pemerintah ingin memastikan pemutusan hubungan kerja (PHK) tekstil tidak akan terjadi dan industri tekstil tetap berproduksi.

Apalagi, baru 10 hari Prabowo menjabat, Yassierli menekankan bahwa orang nomor satu di Indonesia itu tak ingin ada isu besar yang memberikan noda di awal perjalanan pemerintahannya.

“Bagi kami [menyelamatkan industri padat karya] itu concern. Ini juga lebih kepada karena ini berada di hari-hari minggu-minggu pertama dan kami ingin bahwa awal-awal ini kami berjalan take off-nya itu smooth,” ujarnya kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Selasa (29/10/2024).

Oleh sebab itu, dia menekankan bahwa pemerintah akan terus memperhatikan perlindungan tenaga kerja di industri tekstil dalam negeri tersebut. Selain itu, Menaker memastikan bahwa hak-hak para pekerja tetap terpenuhi.

Apalagi, saat ini, dia melanjutkan bahwa status pailit yang dialami oleh Sritex masih terbatas terhadap keputusan Pengadilan Negeri (PN) Semarang sehingga masih terdapat upaya untuk proses kasasi.

Ratas Penyelamatan Sritex

Sebelumnya, Prabowo memanggil sejumlah menteri dan wakil menteri (wamen) untuk melakukan rapat terbatas (ratas) di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Senin (28/10/2024) siang.

Ratas tersebut dihadiri Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, dan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani.

Yassierli mengatakan Prabowo menginstruksikan gerak cepat dalam menolong kelangsungan pekerja di pabrik perusahaan tekstil raksasa Sritex.

Upaya ini perlu dilakukan sebagai bentuk kehadiran pemerintah atau negara menyusul putusan pailit oleh Pengadilan Negeri (PN) Semarang pada Rabu (21/10/2024) lalu. Strategi antisipasi pun sudah berjalan dengan koordinasi lintas kementerian.

“Penyelamatan ini sifatnya harus lintas kementerian. Sudah ada program atau langkah. Bisa jadi nanti ini yang kita diskusikan. Kementeriannya Kemenko Perekonomian kemudian Kementerian Keuangan, dan BUMN, dan Kementerian Perindustrian,” tandas Yassierli.

Peluang Kecil

Sementara itu, Pakar Hukum Bisnis dan Industri Frank Alexander Hutapea mengatakan peluang Sritex untuk memenangkan kasasi terhadap putusan pailit yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri (PN) Niaga Semarang dinilai kecil.

Dalam perkara nomor 2/Pdt.Sus-Homologasi/2024/PN Niaga Smg terkait pembatalan perdamaian atas Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) terhadap Sritex Group disebutkan bahwa perusahaan tersebut lalai memenuhi kewajiban pembayaran kepada pemohon yaitu PT Indo Bharat Rayon.

Untuk memenangkan pengajuan kasasi atas putusan tersebut, Sritex harus memiliki bukti konkret yang menunjukkan bahwa perusahaan tidak lalai maupun kredit macet.

"Sekarang, di kasasi ini walaupun kemungkinannya kecil, tetapi pernah ada kasasi dikabulkan tapi bukan dari aspek hukumnya, melainkan dari aspek kemanusian dan kepentingan umum," kata Frank kepada Bisnis, Selasa (29/10/2024).

Dia mencontohkan, terdapat salah satu kasus yang kasasi atas kepailitannya dikabulkan lantaran ada pertimbangan bahwa perusahaan menjalankan aspek kemanusiaan, kepentingan umum, dan tidak untuk mencari keuntungan.

Adapun, kasus yang dimaksud yakni tercatut dalam putusan Mahkamah Agung (MA) No.1262 K/Pdt. Sus-Pailit/2022 yang menggugat pailit Yayasan Rumah Sakit Karsa. Namun, dengan pertimbangan kemanusiaan, status pailit dibatalkan.

"Jadi apakah kasasi ini boleh atau tidak? Boleh hukum formilnya, untuk mengajukannya. Tetapi pertimbangan hukumnya kan apabila ada kesalahan pembuktian fakta di pengadilan negeri," jelasnya.

Dalam kasus Sritex, Frank menerangkan terdapat tiga solusi atau jalan keluar dari putusan pailit tersebut. Pertama, kasasi dapat dikabulkan apabila terdapat alasan nonhukum, sebagai contoh alasan kemanusiaan, kepentingan umum dan tidak untuk keuntungan.

Solusi kedua, Sritex tetap dipailitkan dan menempuh jalur pemberesan aset perusahaan yang digunakan untuk membayar hak tanggungan kepada buruh pekerjanya sebagai kreditor preferen.

"Buruh memiliki hak preferen, diutamakan sebelum mereka [kreditur]. Jadi hasil dari pemberesan dari harta pailit digunakan untuk membayar pesangon buruhnya, tapi tetap pailit karena secara UU hanya ada pemberesan aset," jelasnya.

Solusi alternatif lain yang tidak memiliki payung hukum dan tidak menjadi opsi yakni terkait hak khusus dari presiden. Hak-hak tersebut mencakup injeksi pendanaan dari pemerintah dan pembukaan status pailit.

Kendati demikian, melihat kelangsungan bisnis Sritex dan kondisi keuangan yang saat ini disebut masih sulit, maka pendanaan pun hanya menjadi solusi sementara.

"Kalau mau dibuat kaya gini ya dibikin aja di-approve oleh disetujui kreditur 100%, yang jadi hambatannya adalah approval dari 100% kreditur karena proposal mereka beda-beda kecuali melanjutkan proposal perdamaian dari yang kemarin macet itu," terangnya.

Presiden Prabowo Subianto memerintahkan 4 kementerian, salah satunya Kementerian Perindustrian, melakukan penyelamatan terhadap PT Sri Rejeki Isman (Sritex). Menurut Plt Direktur Jenderal Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil (IKTF) Reni Yanita, hal ini bukannya tanpa alasan.

Menurut Reni, Sritex menjalankan bisnis secara terintegrasi dari hulu ke hilir, mulai dari pembuatan benang, serat, kain, dan pakaian jadi sehingga harus dilindungi. Ia juga berharap kasus Sritex tidak berujung seperti kasus raksasa tekstil Texmaco yang kini lenyap.

Berdasarkan catatan detikcom, saat terjadi krisis keuangan tahun 1998, Grup Texmaco meminjam uang ke berbagai bank, mulai dari bank BUMN hingga swasta. Namun pada akhirnya pembayaran utang tersebut ternyata macet.

"Nah kalau dia terintegrasi kan kayaknya kalau satu rugi nah itu yang semakin menghantam Sritex itu sebenarnya karena dia terintegrasi. Dan kalau untuk Indonesia dengan adanya integrasi itu kan seharusnya semakin efisien kan semakin kita harus perjuangkan semakin harus kita bela," katanya di Kementerian Perindustrian (Kemenperin), Selasa (29/10/2024).

"Apalagi kalau yang terintegrasi kan pasti dia ada proses-proses yang dia efisienkan ya, kalau ini hilang sejarah kita akan terulang seperti Texmaco, hilang tuh semuanya," sambung Reni.

Saat ini, bos Texmaco Group Marimutu Sinivasan dilarang keluar wilayah Indonesia hingga Desember 2024. Sementara Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (Satgas BLBI) terus berburu aset Texmaco

Menurutnya Kemenperin sudah menjalin komunikasi dengan Kementerian lainnya seperti Kementerian Ketenagakerjaan untuk penyelamatan Sritex. Poin yang menjadi alasan penyelamatan salah satunya adalah soal karyawan.

"Kemarin kan kita dengan tetangga tuh, Kemenaker. Itu memang satu bahasa yang sama karena kita bukannya pilih-pilih, tapi kan ini kan satu dia terintegrasi, terus ekspor, terus yang ketiga tenaga kerjanya," ujar Reni.

Reni menyebut pemerintah masih menunggu usulan dari Sritex terkait dengan skema penyelamatan perusahaan. Setelah rumusan usulan disampaikan, barulah pemerintah akan memutuskan bantuan apa yang akan diberikan. Direncanakan Sritex akan melakukan audiensi dengan Kemenperin pada minggu ini.

"(Audiensi) minggu ini, jadi mereka butuh waktu untuk memfinalkan kira-kira yang tepat mereka mengusulkan ke pemerintah Itu apa. Setelah itu baru kita berempat ini merundingkan. Kalau yang lain kan di bawah kantor Menko (Perekonomian), kecuali Kementerian Keuangan yang langsung Presiden," tutupnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto turun tangan merespons PT Sri Rejeki Isman Tbk (SRIL) atau Sritex pailit. Prabowo pun memerintahkan 4 Menteri mengkaji penyelamatan Sritex, yang disampaikan oleh Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita.

"Presiden Prabowo sudah memerintahkan Kementerian Perindustrian, Kemenkeu, Menteri BUMN, dan Menteri Tenaga Kerja untuk segera mengkaji beberapa opsi dan skema untuk menyelamatkan Sritex," kata Agus dalam keterangan tertulis, Jumat (25/10/2024).

Puluhan ribu karyawan PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex (SRIL) kompak mengenakan pita hitam atau black ribbon di lengan. Langkah ini dilakukan menyusul putusan pailit oleh Pengadilan Negeri Niaga Semarang terhadap raksasa tekstil RI ini.

Para karyawan Sritex membagikan cerita tersebut melalui unggahan pada akun Instagram perusahaan @sritexindonesia. Melalui unggahan foto dan video, nampak para karyawan masih aktif bekerja di pabrik sembari mengenakan pita hitam bertuliskan 'Selamatkan Sritex' pada lengan bagian kiri.

"Pita hitam di lengan keluarga besar SRITEX bukan cerita tentang kesedihan, melainkan cerita tentang momentum kebangkitan. Pita Hitam di SRITEX adalah simbol terkumpulnya energi kolektif seluruh keluarga besar SRITEX untuk bersama-sama memperjuangkan masa depan yang lebih baik," bunyi keterangan pada unggahan tersebut, dikutip Minggu (27/10/2024).

Lebih lanjut, juga disebutkan bahwa Sritex bukan sekedar mesin produksi, melainkan rumah bagi ratusan ribu keluarga. Setidaknya perusahaan telah beroperasi selama 58 tahun dan menjadi harapan bagi para karyawan tersebut.

"SRITEX adalah ibu yang dengan setia telah memberikan kehidupan bagi anak-anaknya. Saatnya kita menjaga, merawat dan menyelamatkan SRITEX, Sang lbu yang menjadikan kita seperti hari ini," lanjutnya.

Sebagai informasi, PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex (SRIL) diputus pailit oleh Pengadilan Negeri Niaga Semarang. Status ini diputuskan dalam perkara dengan nomor 2/Pdt. Sus Homologasi/2024/PN Niaga Smg pada Senin (21/10) lalu.

Manajemen perusahaan mengatakan, saat ini jumlah karyawan dalam grup Sritex adalah 50.000. Sementara itu, sebanyak 14.112 karyawan akan terdampak langsung akibat putusan tersebut.

Perusahaan menyatakan kesiapannya untuk mengajukan kasasi atas status pailit mereka. Manajemen juga berupaya untuk tidak melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kepada karyawan.

"Terkait dengan putusan pailit PN Niaga tanggal 21 Oktober 2024, Sritex Group masih melakukan upaya hukum berupa kasasi. Dan perusahaan semaksimal mungkin menghindari terjadinya PHK," terang Plh. Kadisnaker Jawa Tengah, Mumpuniati kepada detikcom, Sabtu (26/10/2024).

Kepailitan Sritex ini merupakan kabar yang sangat mengejutkan, mengingat perusahaan sudah sangat besar dan berjaya selama puluhan tahun. Bahkan perusahaan ini sempat digadang-gadang sebagai produsen tekstil terbesar se-Asia Tenggara.

Dalam catatan detikcom, kualitas kain dan pakaian hasil produksi Sritex sudah diakui dunia. Di sektor pakaian jadi atau garmen misalnya, beberapa produk brand fashion terkenal seperti ZARA, Guess, dan Timberland juga dibuat di pabrik PT Sritex. Mereka juga terus melakukan inovasi model dengan mengembangkan ragam jenis.

Kemudian untuk seragam militer, pakaian hasil produksi Sritex disebut-sebut memiliki kemampuan khusus. Antara lain seragam anti peluru, anti api, anti radiasi, dan anti infra merah.

Hingga saat ini setidaknya sudah ada 30 negara yang memesan seragam untuk pasukan militernya ke PT Sritex. Setiap negara memesan seragam dengan kemampuan yang beragam, contohnya anti radiasi yang dipesan Uni Emirat arab dan Kuwait dan anti infra merah yang dipesan Jerman.

Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto turun tangan melakukan penyelamatan terhadap PT Sri Rejeki Isman Tbk. (SRIL) atau Sritex yang diputus pailit oleh Pengadilan Negeri (PN) Semarang.

Prabowo memerintahkan empat kementerian untuk segera mengkaji opsi dan skema penyelamatan Sritex (SRIL). Adapun, 4 kementerian yang dimaksud adalah Kementerian Perindustrian (Kemenperin), Kementerian Keuangan, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker).