Beijing: Sengketa antara Tiongkok dan Filipina di Laut China Selatan adalah salah satu konflik wilayah yang kompleks dan melibatkan banyak pihak. Ketegasan Tiongkok di Laut China Selatan akhir-akhir ini terus meningkat, yang mengakibatkan meningkatnya ketegangan dengan negara-negara di Asia Tenggara, khususnya Filipina.

Laut China Selatan adalah wilayah strategis dan kaya sumber daya alam, termasuk minyak, gas, dan ikan. Wilayah ini juga merupakan jalur pelayaran internasional yang penting.

Tiongkok mengeklaim hampir seluruh Laut China Selatan berdasarkan "Sembilan Garis Putus," yang merupakan batas klaim yang ditarik Tiongkok pada peta historis. Klaim ini mencakup area yang juga diklaim oleh beberapa negara lain, termasuk Filipina, Vietnam, Malaysia, dan Brunei Darussalam.

Filipina mengeklaim bagian dari Laut China Selatan yang disebut Laut Filipina Barat. Filipina memiliki beberapa pulau dan terumbu karang di kawasan ini, seperti Kepulauan Spratly, yang juga diklaim oleh Tiongkok.

Pada tahun 2016, Pengadilan Arbitrase Permanen (PCA) di Den Haag mengeluarkan putusan yang mendukung klaim Filipina bahwa klaim Tiongkok tidak memiliki dasar hukum yang kuat berdasarkan Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS). Pengadilan menyatakan bahwa Tiongkok tidak memiliki hak historis atas sebagian besar Laut China Selatan.

Ketegangan antara Tiongkok dan Filipina sering kali meningkat, terutama terkait aktivitas pembangunan Tiongkok di pulau-pulau buatan dan bentrokan antara kapal-kapal penjaga pantai. Tiongkok cenderung menolak putusan pengadilan dan terus mengklaim dan membangun infrastruktur di wilayah yang disengketakan.

Ketegangan Tiongkok-Filipina

Konfrontasi baru-baru ini antara Tiongkok dan Filipina di Laut China Selatan telah menarik perhatian global. Tiongkok mengatakan Filipina mencoba mengandalkan dukungan negara-negara besar di luar kawasan untuk terus menantang klaim negaranya atas Laut China Selatan.

Penjaga Pantai Tiongkok merilis informasi pada sore hari tanggal 17 Juni lalu, yang menyatakan bahwa Filipina mencoba mengangkut pasokan secara ilegal ke "Second Thomas Shoal.” Tiongkok mengatakan bahwa hari itu Filipina berulang kali mengabaikan peringatan Penjaga Pantai dan melakukan operasi berbahaya seperti menabrak. Penjaga Pantai Tiongkok kemudian mengambil tindakan paksa dan menaiki kapal Filipina untuk mencari, dan kemudian mengusir mereka secara paksa.

Namun Penjaga Pantai Filipina menuding Tiongkok menghalangi upaya untuk mengevakuasi anggota bersenjata yang sakit di Laut China Selatan. Mereka mengatakan, penjaga pantai dan perahu karet angkatan laut diganggu oleh kapal-kapal Tiongkok, meski telah memberi tahu mereka bahwa operasi tersebut bersifat medis.

Tidak hanya itu, Kementerian Luar Negeri Filipina mengatakan pihaknya“mengecam tindakan ilegal dan agresif”pihak berwenang Tiongkok yang mengakibatkan cederanya personel dan kerusakan kapal selama misi pasokan rutin Manila di Laut China Selatan pada 17 Juni lalu.

Pada 19 Agustus, kapal Tiongkok dan Filipina melakukan konfrontasi di perairan yang berdekatan dengan Terumbu Karang Xianbin di Kepulauan Nansha Tiongkok.

Pascakejadian tersebut, kedua negara saling menyalahkan. Penjaga Pantai Tiongkok menuduh Filipina sengaja menabrakkan kapalnya. Tiongkok menyatakan bahwa kapal penjaga pantai Filipina secara ilegal menyusup ke perairan yang disengketakan tanpa izin dari pemerintah Tiongkok.

Sementara itu, Filipina menolak pernyataan Beijing dan menuduhnya “memaksakan versinya sendiri.” Filipina mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa dua kapal penjaga pantainya “menghadapi perilaku ilegal dan agresif yang dilakukan oleh kapal-kapal Tiongkok” di dekat "Sabina Shoal" atau Beting Sabina di Kepulauan Spratly ketika dalam perjalanan untuk membawa personel Filipina yang ditempatkan di dua pulau yang diduduki.

Second Thomas Shoal

Baru-baru ini, Tiongkok dan Filipina saling tuduh sebagai penyebab tabrakan antara kedua kapal mereka di Laut China Selatan. Juru bicara penjaga pantai Tiongkok mengatakan bahwa sebuah kapal Filipina bermanuver dan sengaja menabrak kapal penjaga pantai Tiongkok dengan cara yang tidak profesional dan berbahaya.

Pejabat Filipina di Manila mengatakan bahwa kapal penjaga pantai mereka ditabrak tiga kali oleh penjaga pantai Tiongkok tanpa alasan apa pun, yang menyebabkan kerusakan pada kapal Filipina.

Kepulauan ini juga sudah lama menjadi wilayah sengketa antara Tiongkok dan Vietnam. Beijing mengklaim kedaulatan atas hampir seluruh Laut China Selatan, termasuk dua perairan dangkal, dan menolak keputusan Pengadilan Arbitrase Permanen di Den Haag pada tahun 2016, dengan mengatakan bahwa klaim luas tersebut tidak memiliki dasar dalam hukum internasional.

Tiongkok berulang kali menegaskan "Second Thomas Shoal" selalu menjadi bagian dari negaranya. Second Thomas Shoal, yang dikenal sebagai Ayungin oleh Filipina dan Ren'ai Jiao oleh Tiongkok, telah menjadi lokasi bentrokan berulang antara pasukan kedua negara.

Pada tahun 1999, sebuah kapal perang Filipina secara ilegal "berlokasi di pantai" Ren'ai Jiao , yang secara serius melanggar kedaulatan Tiongkok dan segera mengajukan tuntutan kepada Filipina, dan Filipina berulang kali berjanji untuk menarik kapal tersebut, klaim Tiongkok.

Kedua negara telah terlibat dalam berbagai upaya diplomatik untuk menyelesaikan sengketa ini, termasuk perundingan bilateral dan pertemuan multilateral. Namun, penyelesaian yang memuaskan semua pihak belum tercapai.

Sengketa ini melibatkan banyak aspek, termasuk hukum internasional, geopolitik, dan keamanan regional, dan sering menjadi topik perdebatan di tingkat internasional.

(WIL)

Sumber: Reuters | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie

KONTAN.CO.ID -MANILA. Pada Sabtu (10/8/2024), Filipina dan China saling tuduh menyusul insiden pertemuan pesawat mereka di atas wilayah yang disengketakan di Laut China Selatan.

Reuters melaporkan, militer Filipina mengutuk keras tindakan berbahaya dan provokatif yang dilakukan oleh angkatan udara China. Sementara Tentara Pembebasan Rakyat China (PLA) mengatakan bahwa mereka bertindak secara profesional dan sah secara hukum.

Ini adalah pertama kalinya Filipina mengeluhkan tindakan berbahaya oleh pesawat China, bukan kapal angkatan laut atau penjaga pantai, sejak Presiden Ferdinand Marcos Jr menjabat pada tahun 2022.

Dua pesawat Angkatan Udara China melakukan manuver berbahaya dan menjatuhkan suar di jalur pesawat angkatan udara Filipina yang melakukan patroli rutin di atas Scarborough Shoal pada Kamis pagi, kata militer dalam sebuah pernyataan.

"Hal itu membahayakan nyawa personel kami yang baru-baru ini menjalankan operasi keamanan maritim di dalam zona maritim Filipina", kata kepala angkatan bersenjata Filipina Romeo Brawner.

Brawner menambahkan bahwa pesawat China tersebut mengganggu operasi penerbangan yang sah dan melanggar hukum internasional tentang keselamatan penerbangan.

"Pesawat Filipina, meskipun telah berulang kali diperingatkan oleh Tiongkok, tetap saja memasuki wilayah udara Pulau Huangyan secara ilegal, sehingga mengganggu kegiatan pelatihan," kata Komando Teater Selatan PLA Tiongkok pada hari Sabtu.

Angkatan laut dan udara Tiongkok melakukan identifikasi, pelacakan, peringatan, dan pengusiran sesuai dengan hukum, tambahnya.

"Operasi di lokasi itu profesional, mematuhi norma, sah dan legal," kata PLA.

Dia mendesak Filipina untuk menghentikan apa yang disebutnya pelanggaran dan provokasi.

Sumber: Reuters | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie

KONTAN.CO.ID -BEIJING. Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi telah memperingatkan Filipina terkait penempatan rudal jarak menengah AS.

Wang Yi mengatakan, tindakan tersebut dapat memicu ketegangan regional dan memicu perlombaan senjata.

Mengutip Reuters, Amerika Serikat mengerahkan sistem rudal Typhon ke Filipina sebagai bagian dari latihan militer gabungan awal tahun ini.

Menurut seorang pejabat militer Filipina, sistem itu tidak ditembakkan selama Latihan. Akan tetapi, dia tidak memberikan perincian tentang berapa lama rudal itu akan berada di negara tersebut.

Hubungan China-Filipina kini berada di persimpangan jalan. Wang mengatakan kepada Menteri Luar Negeri Filipina Enrique Manalo, dialog serta konsultasi adalah cara yang tepat untuk mengatasi hal tersebut.

Wang mengatakan hal tersebut pada hari Jumat (26/7/2024) selama pertemuan di Vientiane, ibu kota Laos, tempat para diplomat tinggi negara-negara besar berkumpul menjelang dua pertemuan puncak.

Wang mengatakan, hubungan antara kedua negara menghadapi tantangan karena Filipina telah berulang kali melanggar konsensus kedua belah pihak dan komitmennya sendiri.

"Jika Filipina memperkenalkan sistem rudal jarak menengah AS, hal itu akan menciptakan ketegangan dan konfrontasi di kawasan tersebut dan memicu perlombaan senjata, yang sama sekali tidak sejalan dengan kepentingan dan keinginan rakyat Filipina," kata Wang.

Militer Filipina dan kementerian luar negerinya tidak segera menanggapi permintaan komentar atas pernyataan Wang.

China dan Filipina terlibat dalam konfrontasi di Laut China Selatan. Dan pertemuan mereka semakin menegangkan karena Beijing menekan klaimnya atas wilayah yang disengketakan di perairan dalam zona ekonomi eksklusif Manila.

Wang mengatakan China baru-baru ini mencapai kesepakatan sementara dengan Filipina mengenai transportasi dan pengisian kembali pasokan kemanusiaan ke Ren'ai Jiao untuk menjaga stabilitas situasi maritim, mengacu pada Second Thomas Shoal.

Menurut pernyataan resmi kementerian luar negeri Filipina, kapal-kapal Filipina pada hari Sabtu berhasil menyelesaikan misi terbaru mereka ke area tersebut tanpa hambatan.

Sumber: Reuters | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie

KONTAN.CO.ID -MANILA. Filipina dan China telah mencapai kesepahaman mengenai pengaturan sementara untuk misi pasokan ke kapal angkatan laut di Laut China Selatan.

Hal tersebut ditegaskan oleh Kementerian Luar Negeri Filipina dalam sebuah pernyataan pada Minggu (21/7/2024).

Melansir Reuters, Departemen Luar Negeri (DFA) Filipina tidak memberikan rincian mengenai pengaturan misi pasokan Filipina ke Sierra Madre di Second Thomas Shoal.

Namun dikatakan bahwa hal tersebut merupakan tindak lanjut dari diskusi yang jujur ​​dan konstruktif antara kedua belah pihak pada Mekanisme Konsultasi Bilateral awal bulan ini.

“Kedua belah pihak terus mengakui perlunya meredakan situasi di Laut China Selatan dan mengelola perbedaan melalui dialog dan konsultasi. Kedua belah pihak juga sepakat bahwa perjanjian tersebut tidak akan merugikan posisi masing-masing di Laut China Selatan,” kata DFA.

Kedutaan Besar China di Manila tidak segera menanggapi permintaan komentar yang diajukan Reuters pada akhir pekan.

Manila dengan sengaja mendamparkan kapal angkatan laut Filipina pada tahun 1999 untuk memperkuat klaimnya atas perairan yang disengketakan di sekitar perairan dangkal tersebut. Dan sejak saat itu, Manila mempertahankan kontingen kecil pelautnya.

Pejabat keamanan Filipina juga mengatakan pada hari Minggu bahwa mereka akan melakukan misi pasokan sendiri meskipun ada tawaran bantuan dari Amerika Serikat.

Penasihat Keamanan Nasional Gedung Putih Jake Sullivan mengatakan pada hari Jumat bahwa AS akan melakukan apa yang diperlukan” untuk memastikan Filipina dapat memasok pasokan ke Sierra Madre di Second Thomas Shoal sesuai dengan perjanjian.

Rekan Sullivan dari Filipina, Eduardo Ano, mengatakan pasokan tersebut akan tetap menjadi operasi murni Filipina.

“Saat ini tidak diperlukan keterlibatan langsung pasukan AS dalam misi (pasokan) RORE,” kata Ano dalam sebuah pernyataan.

Reuters sebelumnya melaporkan bahwa Filipina menolak tawaran Amerika Serikat untuk membantu operasinya di Laut China Selatan.

Ketegangan di jalur perairan yang disengketakan itu telah berubah menjadi aksi kekerasan dalam satu tahun terakhir. Seorang tentara Filipina kehilangan satu jari pada bulan lalu dalam bentrokan yang digambarkan Manila sebagai penyerudukan berkecepatan tinggi yang disengaja oleh Penjaga Pantai Tiongkok.

Juru bicara militer Filipina mengatakan dalam pernyataan terpisah pada hari Minggu bahwa Filipina akan menghabiskan segala cara sebelum melakukan intervensi asing dalam misi pasokannya.

Manila dan Washington terikat oleh Perjanjian Pertahanan Bersama tahun 1951. Ini merupakan sebuah perjanjian yang dapat diterapkan jika terjadi serangan bersenjata terhadap pasukan Filipina, kapal umum, atau pesawat terbang di Laut China Selatan.

Para pejabat AS termasuk Presiden Joe Biden telah menegaskan komitmen kuatnya untuk membantu Filipina.

Sumber: Reuters | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie

KONTAN.CO.ID -HANOI. Pada Kamis (18/7/2024), Vietnam mengajukan klaim kepada PBB atas perpanjangan landas kontinen (ECS) di Laut China Selatan.

Langkah ini dilakukan selang sebulan setelah tetangga regionalnya, Filipina, melakukan tindakan serupa.

Mengutip Reuters yang melansir pernyataan resmi Kementerian Luar Negeri Vietnam, Hanoi meminta untuk memperluas landas kontinen melebihi 200 mil laut dari garis dasar yang relevan di perairan teritorialnya.

Pengajuan tersebut juga menegaskan kembali kedaulatan Vietnam atas kepulauan Hoang Sa (Paracel) dan Truong Sa (Spratly), yang menurutnya sesuai dengan hukum internasional.

China mengklaim hampir seluruh Laut China Selatan, termasuk sebagian yang diklaim oleh Filipina, Brunei, Malaysia, Taiwan, dan Vietnam.

Bagian dari jalur perairan strategis tersebut, yang menjadi jalur perdagangan senilai US$ 3 triliun setiap tahunnya, diyakini kaya akan cadangan minyak dan gas alam, serta stok ikan.

China mengatakan pihaknya dengan tegas menentang pengajuan Vietnam dan telah mengajukan pernyataan serius kepada pihak Vietnam.

“Klaim Vietnam yang relevan mencakup sebagian Kepulauan Nansha China, melanggar kedaulatan teritorial serta hak dan kepentingan maritim China,” kata Lin Jian, juru bicara Kementerian Luar Negeri China.

Kementerian Luar Negeri Vietnam mengatakan pihaknya juga mengirimkan catatan lisan kepada Sekretaris Jenderal PBB untuk menyatakan posisi Vietnam mengenai pengajuan serupa yang diajukan oleh Filipina bulan lalu.

Sebagai tanggapan, Filipina menyatakan siap untuk terlibat dengan Vietnam dalam upaya mencapai solusi yang saling menguntungkan terhadap masalah Laut China Selatan, sesuai dengan hukum internasional.

Menurut pernyataan tersebut, ini adalah pengajuan ECS yang ketiga kalinya oleh Vietnam, termasuk pengajuan sehubungan dengan Wilayah Utara Laut China Selatan, atau Laut Timur Vietnam, dan pengajuan bersama dengan Malaysia sehubungan dengan bagian selatan wilayah tersebut pada tahun 2009.

Bisnis.com, JAKARTA – Filipina tengah mengembangkan bandara di sebuah pulau yang diduduki di Laut China Selatan (LCS), seiring dengan upaya untuk menegaskan klaim terhadap perairan yang tengah disengketakan dengan China.

Melansir Bloomberg, Kamis (18/7/2024), Kantor Komunikasi Presiden Ferdinand Marcos Jr. Pemerintah sedang menggelar pengadaan lahan lahan untuk perpanjangan landasan pacu bandara dalam Proyek Pengembangan Bandara Pulau Pag-asa.

Pag-asa adalah nama lokal dari Pulau Thitu di Kepulauan Spratly di Laut China Selatan, di mana China mengklaim pulau ini sebagai wilayahnya. Setelah selesai, proyek ini diharapkan dapat menyediakan moda perjalanan yang efisien dari dan ke pulau terpencil tempat tinggal warga sipil dan personil militer Filipina.

Rencana ini menunjukkan tekad Filipina untuk mempertahankan eksistensinya di perairan Laut China Selatan yang disengketakan. Di sisi lain, China terus mendorong klaimnya yang telah dipatahkan oleh keputusan arbitrase tahun 2016.

Filipina juga telah mengirimkan kapal-kapal ke wilayah sengketa tersebut, yang seringkali menyebabkan bentrokan dengan China.

Landasan pacu militer di pulau Balabac di provinsi Palawan di dekat Laut Cina Selatan juga hampir selesai dibangun. Balabac adalah salah satu dari empat lokasi baru yang dapat diakses oleh militer AS di bawah perjanjian pertahanan yang diperluas tahun lalu.

"Kami sedang dalam tahap akhir pengerjaan landasan pacu militer Balabac, terutama karena Palawan akan memainkan peran besar dalam keamanan nasional," kata Marcos seperti dikutip Bloomberg.

Proyek-proyek infrastruktur ini merupakan salah satu prioritas di bawah pemerintahan Marcos dan merupakan bagian dari upaya untuk membuka wilayah selatan ibukota bagi investasi baru, memudahkan transportasi, dan memperkuat sektor pariwisata.

Sumber: Channelnewsasia.com | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID -SINGAPURA. Filipina memicu kontroversi setelah meminta pengakuan resmi atas perluasan klaim landas kontinen di Laut China Selatan. Tidak hanya China yang merespons keras langkah Filipina, protes juga dilayangkan Malaysia dan Vietnam terkait klaim Manila di perairan sengketa tersebut.

Namun, para pengamat meyakini protes dari negara-negara ASEAN lainnya tidak akan berujung pada tindakan nyata.

Menurut pengamat, Filipina telah memperhitungkan reaksi negara-negara tetangga ketika bulan lalu mengajukan nota diplomatik berisi permohonan pengakuan klaim wilayah di Laut China Selatan ke PBB.

Pengajuan ini dilakukan di tengah ketegangan di laut sengketa tersebut, terutama dengan China. Namun, Filipina siap mengambil risiko demi mengamankan kepentingan maritim mereka.

Dr. Collin Koh, peneliti senior di S Rajaratnam School of International Studies di Singapura, mengatakan saat ini adalah waktu yang tepat bagi Filipina untuk mengajukan permohonan tersebut setelah menggodoknya selama 15 tahun.

"Iklim dalam negeri yang ada saat ini mempermudah pengesahan undang-undang baru... Selain itu, mungkin ini adalah salah satu jawaban dari Filipina atas tindakan China," katanya kepada CNA.

Namun, langkah Manila ini juga menjadi tantangan bagi sekutu lama mereka, Amerika Serikat, yang saat ini tengah bersaing dengan China untuk mempengaruhi kawasan Asia Tenggara.

Para pengamat memperingatkan, jika AS tidak menangani situasi ini dengan baik, perebutan laut sengketa dapat berujung pada konflik. Pasalnya, China semakin agresif di perairan tersebut.

"AS tidak menginginkan terjadi sesuatu yang besar akibat pengajuan permohonan Filipina ini," kata Dr. Koh.

Filipina Ajukan Nota Diplomatik

Nota diplomatik dari Filipina telah diajukan ke PBB pada 15 Juni lalu. Dalam nota tersebut, Filipina memohon pengakuan PBB untuk klaim atas perluasan landas kontinen di Laut China Selatan, tepatnya di lepas pantai barat pulau Palawan yang mencakup juga kepulauan Spratly yang dipersengketakan.

Pemerintah Manila mengklaim, mereka berhak "menetapkan batasan terluar dari landas kontinen" hingga 350 mil laut, jarak maksimal yang diperbolehkan di bawah Konvensi Hukum Laut PBB (UNCLOS).

Pemerintah Beijing merespons pengajuan itu melalui nota diplomatik, meminta PBB untuk mempertimbangkan permohonan Filipina yang menurut mereka adalah pelanggaran serius atas kedaulatan dan yurisdiksi China di Laut China Selatan.

China mengklaim hampir seluruh perairan Laut China Selatan yang mereka tandai dengan sembilan garis putus-putus (nine-dash line). Klaim China ini tumpang tindih dengan klaim batas maritim beberapa negara Asia Tenggara seperti Malaysia, Filipina, dan Vietnam.

UNCLOS, yang telah diratifikasi oleh seluruh negara pengeklaim Laut China Selatan, termasuk China, menyebutkan bahwa negara kepulauan memiliki "hak kedaulatan untuk mengeksplorasi dan memanfaatkan sumber daya alam" di landas kontinen mereka.

Dengan mengajukan permohonan pengakuan PBB, pemerintah Filipina berharap mendapatkan keuntungan ekonomi.

"Dasar laut dan tanah di bawahnya... berpotensi memiliki sumber daya alam besar yang akan menguntungkan negara dan rakyat kami untuk beberapa generasi ke depan," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Filipina untuk urusan laut dan kemaritiman, Marshall Louis Alferez, pada 15 Juni lalu. "Hari ini, kami mengamankan masa depan kami."

Menurut lembaga riset Center for Strategic and International Studies (CSIS), Laut China Selatan diperkirakan memiliki cadangan gas alam hingga 190 triliun kaki kubik dan minyak bumi sebesar 11 miliar barel.

Waktu yang Tepat Bagi Manila

Pertanyaannya adalah, mengapa harus sekarang Filipina melayangkan permohonan ke PBB?

Pejabat Filipina mengatakan mereka telah menggodok nota diplomatik untuk PBB itu selama lebih dari satu setengah dekade, yang berarti sejak 2009 atau bahkan sebelum itu.

Itu adalah tahun ketika China mengajukan peta klaim sembilan garis putus-putus mereka ke PBB, sebagai respons atas pengajuan klaim bersama oleh Vietnam dan Malaysia atas landas kontinen di bagian selatan Laut China Selatan.

Langkah China itu memancing respons dari Filipina yang menegaskan bahwa mereka mengendalikan wilayah di Kelompok Pulau Kalayaan beserta seluruh sumber daya kelautannya.

Di tahun 2009 juga, Manila mengajukan klaim serupa kepada PBB untuk Benham Rise, dataran tinggi bawah laut di lepas pantai timur Filipina yang tidak terkait sengketa dengan China. Tiga tahun berselang, PBB baru memberikan pengakuan atas klaim itu.

Menurut para pengamat, keputusan Filipina untuk menyerahkannya kepada PBB sekarang bukanlah sebuah kebetulan.

Sumber: Reuters | Editor: Hasbi Maulana

KONTAN.CO.ID - Penjaga pantai China mengatakan atas dasar kemanusiaan mereka telah "mengizinkan" Filipina mengevakuasi orang yang jatuh sakit di kapal perang tua yang kandas di Second Thomas Shoal, yang terletak di perairan yang diklaim oleh kedua negara.

Penjaga Pantai China mengatakan dalam sebuah pernyataan Selasa malam bahwa mereka memantau dan memverifikasi seluruh operasi pada hari Minggu, yang menurut juru bicaranya dilakukan atas permintaan dari pihak terkait di Filipina.

Sebulan yang lalu, penjaga pantai Filipina menuduh pihak China menghalangi evakuasi medis dari kapal perang tersebut, menyebut tindakan itu "barbar dan tidak manusiawi".

Kementerian luar negeri China mengatakan pada hari yang sama bahwa China akan mengizinkan Filipina untuk mengirimkan pasokan dan mengevakuasi personel jika Manila memberi tahu Beijing sebelum melakukan misi.

Filipina memiliki tentara yang tinggal di kapal perang tua dan berkarat di Second Thomas Shoal, yang sengaja dikandaskan oleh Manila pada tahun 1999 untuk memperkuat klaim maritimnya.

Angkatan laut China beberapa kali bentrok dengan pasukan Filipina yang berusaha memasok kembali kapal yang kandas itu.

China mengklaim sebagian besar Laut China Selatan, jalur utama untuk perdagangan kapal senilai $3 triliun per tahun, sebagai wilayahnya sendiri.

Beijing menolak putusan 2016 oleh Pengadilan Arbitrase Permanen yang berbasis di Den Haag yang mengatakan klaim maritim ekspansifnya tidak memiliki dasar hukum.