Gaza: Sejumlah faksi Palestina di Jalur Gaza menegaskan kembali bahwa setiap kesepakatan gencatan senjata dengan Israel harus mencakup penghentian operasi militer dan pencabutan blokade.

“Tidak akan ada kesepakatan atau kesepakatan kecuali tuntutan rakyat kami dipenuhi, termasuk penghentian agresi, penarikan penuh Israel dari Gaza, pembukaan penyeberangan, pemutusan blokade, rekonstruksi, dan pertukaran tahanan yang serius,” kata faksi-faksi yang tidak disebutkan namanya itu dalam sebuah pernyataan yang dibagikan kelompok Hamas di Telegram dan dilansir Anadolu Agency, Minggu, 6 Oktober 2024.

Pernyataan tersebut menekankan bahwa hanya Palestina yang memiliki hak untuk menentukan masa depan Gaza pascaperang dan memperingatkan terhadap upaya eksternal untuk memaksakan pemerintahan alternatif, dengan mengatakan upaya tersebut akan dinilai sebagai tindakan pendudukan.
Meski ada upaya mediasi selama berbulan-bulan dan penyajian berbagai proposal untuk mengakhiri serangan terhadap Gaza dan pertukaran tahanan, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu terus memberlakukan persyaratan baru. Sebelumnya Menteri Pertahanan Yoav Gallant dan kepala Mossad David Barnea mengatakan bahwa kondisi tersebut dapat menghambat proses kesepakatan.

Kondisi tersebut meliputi kontrol berkelanjutan atas Philadelphi Corridor di sepanjang perbatasan Gaza-Mesir, penyeberangan Rafah di Gaza, dan pencegahan kembalinya militan Palestina ke Gaza utara -- melalui pemeriksaan terhadap para pengungsi yang kembali melalui koridor Netzarim.

Perang Israel-Hamas

Hamas bersikeras agar Israel menarik diri sepenuhnya dari Gaza dan penghentian total permusuhan sebagai prasyarat untuk menerima kesepakatan apa pun.

Israel telah melanjutkan serangan brutalnya di Gaza setelah serangan Hamas pada 7 Oktober lalu, meskipun ada resolusi Dewan Keamanan PBB yang menuntut gencatan senjata segera.

Lebih dari 41.800 korban telah tewas sejak saat itu, sebagian besar adalah wanita dan anak-anak, dan lebih dari 96.800 orang terluka, menurut otoritas kesehatan setempat.

Serangan Israel telah mengungsikan hampir seluruh penduduk wilayah tersebut di tengah blokade yang terus berlanjut yang telah menyebabkan kekurangan makanan, air bersih, dan obat-obatan.

Israel menghadapi kasus genosida di Mahkamah Internasional (ICJ) atas tindakannya di Gaza.

Baca juga: PBB Diminta Rekomendasikan Penggunaan Kekuatan Jika Israel Tak Hentikan Serangan


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(WIL)

Bisnis.com, JAKARTA - Perdana Menteri IsraelBenjamin Netanyahu mengecam Presiden Prancis Emmanuel Macron yang ingin menghentikan pengiriman senjata ke Israel sebagai upaya yang lebih luas untuk menemukan solusi politik.

MengutipReuters,Minggu (6/10/2024) Netanyahu mengungkapkan “malu kepada mereka,” termasuk Macron dan pemimpin Barat lainnya, yang menyerukan embargo senjata terhadap Israel. Netanyahu bahkan sesumbar akan mampu memenangkan konflik meski tanpa dukungan dari pemimpin Barat.

"Israel akan menang dengan atau tanpa dukungan mereka," terang Netanyahu dalam rekaman video yang dirilis oleh kantornya, Sabtu (5/10/2024).

Netanyahu juga menambahkan bahwa menyerukan embargo senjata adalah sebuah aib. Sebelumnya, Macron dalam wawancara dengan radio France Inter menyatakan bahwa prioritasnya adalah “untuk kembali ke solusi politik” dan agar senjata yang digunakan untuk berperang di Gaza dihentikan. Prancis kemudian tidak akan mengirimkan senjata apapun.

“Prioritas kami sekarang adalah menghindari eskalasi. Rakyat Lebanon tidak boleh dikorbankan, Lebanon, tidak bisa menjadi Gaza lainnya," tutur Macron.

Adapun, Prancis bukan sebagai penyedia senjata utama bagi Israel. Menurut laporan ekspor senjata tahunan kementerian pertahanan tahun lalu, Prancis mengirimkan peralatan militer senilai 30 juta euro atau sekitar Rp516 miliar.

Komentar Macron tersebut juga muncul bersamaan dengan kunjungan Menteri Luar Negeri Prancis Jean-Noel Barrot selama empat hari ke Timur Tengah, yang dijadwalkan berakhir pada Senin (7/10) di Israel.

REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON— Sekitar 400 demonstran berkumpul pada Selasa dan menolak meninggalkan gedung Kongres dalam aksi protes terhadap kedatangan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu di Amerika Serikat.

Mereka juga menolak pemerintahan Biden yang memasok senjata ke Israel untuk operasi militernya di Gaza, kata kelompok advokasi Yahudi Amerika Jewish Voice for Peace.

"Sekitar 400 Yahudi Amerika menandai kedatangan Netanyahu dengan menolak meninggalkan Kongres sampai pemerintah kita mendengarkan kehendak rakyat dan BERHENTI MEMBEKALI SENJATA ISRAEL!" kata kelompok advokasi tersebut dalam sebuah ancaman yang diunggah di platform media sosial X.

Unggahan tersebut menyertakan gambar ratusan pengunjuk rasa yang duduk di lantai gedung Capitol dengan spanduk bertuliskan "Yahudi kepada Biden: Berhenti Memperlengkapi Senjata Israel," "Segera Gencatan Senjata," dan "Biarkan Gaza Hidup."

"Sehari sebelum Perdana Menteri Israel Netanyahu berpidato di hadapan sidang gabungan Kongres dan beberapa hari sebelum pertemuannya dengan Presiden Joe Biden, kami di sini untuk menuntut embargo senjata SEKARANG. Kami menolak pajak kami terus digunakan untuk mendanai genosida," kata kelompok advokasi tersebut.

Netanyahu tiba di Washington pada Senin untuk mengadakan serangkaian pertemuan, termasuk dengan Biden pada Kamis dan lawannya Donald Trump pada Jumat, serta untuk berpidato di hadapan sidang gabungan Kongres pada Rabu malam.

Pada Juni lalu dilaporkan, Amerika Serikat telah mengirimkan lebih dari 10 ribu bom dan rudal kepada Israel sejak operasi militer mulai dilancarkan di Gaza Oktober lalu, ungkap kantor berita Reuters dengan mengutip dua pejabat Amerika Serikat.

Pemberitaan itu mengatakan pengiriman senjata tersebut termasuk sedikitnya 14 ribu MK-84 yang masing-masing seberat 2.000 pon (925 kg) dan 6.500 bom MK-82 seberat 500 pon (230 kg).

Kiriman itu juga mencakup 3.000 rudal udara-ke-darat berpemandu presisi Hellfire, 1.000 bom penghancur bunker, serta 2.600 bom berdiameter kecil yang dijatuhkan dari udara.

Amerika Serikat belum melakukan perubahan signifikan apa pun yang akan membatasi tingkat dukungan militer Amerika Serikat kepada Israel, kata laporan itu.

Pentagon alias markas besar Departemen Pertahanan Amerika Serikat belum menanggapi permintaan komentar Sputnik mengenai masalah ini.

Sebelumnya pada Rabu...

Sebelumnya pada Rabu (26/6/2024), seorang pejabat Amerika Serikat mengatakan kepada wartawan bahwa pemerintah negara adidaya itu telah mengirim senjata ke Israel senilai 6,5 miliar dolar AS (Rp106,27 triliun).

Pemerintahan Biden saat ini hanya menahan satu kelompok pengiriman bom seberat 2.000 pon, yang diminta Israel.

Amerika Serikat dikabarkan saat ini sedang meninjau permintaan tersebut di tengah kekhawatiran bahwa Israel akan menggunakannya di wilayah padat penduduk di Rafah.

Namun menurut laporan tersebut, Amerika Serikat diperkirakan akan segera mencabut penundaan pengiriman bom jenis seberat 500 pon yang juga telah ditahan itu.

Israel dilaporkan akan membutuhkan bom-bom itu jika terjadi konflik yang lebih dalam dengan Hizbullah di perbatasannya sebelah utara dengan Lebanon.

Padahal, Israel menjatuhkan 70 ribu ton bom di Jalur Gaza sejak Oktober tahun lalu, atau jauh melampaui gabungan jumlah bom yang digunakan di Dresden, Hamburg, dan London selama Perang Dunia II.

"Diperkirakan Israel telah menjatuhkan lebih dari 70 ribu ton bahan peledak di Jalur Gaza sebagai tambahan atas operasi buldosernya, yang mengakibatkan hancurnya semua bangunan pada jarak hingga satu kilometer di timur dan utara jalur tersebut untuk menciptakan apa yang disebut zona penyangga," kata Euro-Med Human Rights Monitor, awal Juli lalu.

Selama Perang Dunia II berlangsung, Jerman mengebom London dengan menjatuhkan sekitar 18.300 ton bom antara tahun 1940 dan 1941, menurut berbagai perkiraan, termasuk arsip dari New York Times.

Sekutu menjatuhkan 8.500 ton bom di Hamburg pada musim panas 1943, kata Hendrik Althoff, seorang peneliti di Departemen Sejarah di Universitas Hamburg. Sekutu juga menggunakan 3.900 ton bom di Dresden pada Februari 1945, menurut catatan sejarah.

REPUBLIKA.CO.ID, MOSKOW -- Keluarga sandera Israel yang ditahan di jalur Gaza, berbaris menuju Yerusalem bersama ribuan orang lainnya, demikian lapor surat kabar Haaretz Israel pada Sabtu (13/7/2024).

Keluarga sandera dan ribuan warga lainnya itu akan memprotes dugaan rencana Perdana Menteri Benjamin Netanyahu untuk menggagalkan kemungkinan kesepakatan gencatan senjata dan pengembalian sandera.

Pawai yang dimulai di Tel Aviv ini sudah memasuki hari keempat. Para pengunjuk rasa berencana mencapai Yerusalem pada malam hari dan mengadakan aksi di depan kantor Netanyahu, lapor surat kabar tersebut.

Salah seorang pengunjuk rasa, ibu dari sandera Matan Zangauker, mengklaim bahwa Netanyahu menghalangi kesepakatan dengan mengajukan tuntutan dan amandemen baru, seperti yang dikutip dalam laporan tersebut.

Einav Zangauker mengatakan para pengunjuk rasa menuntut agar semua pertimbangan pribadi dan politik disisihkan dan para sandera dipulangkan. Mereka menyerukan kepada semua warga Israel untuk bergabung dalam pawai tersebut.

Pada 7 Oktober 2023, kelompok Hamas melancarkan serangan roket besar-besaran terhadap Israel dan melanggar perbatasan, menyerang baik lingkungan sipil maupun pangkalan militer. Hampir 1.200 orang di Israel tewas dan sekitar 240 lainnya diculik selama serangan tersebut.

Israel melancarkan serangan balasan, memerintahkan blokade total Gaza, dan memulai serangan darat ke wilayah Palestina untuk menghilangkan pejuang Hamas dan menyelamatkan para sandera. Diperkirakan sebanyak 120 sandera masih ditahan oleh Hamas di Gaza dan 43 sandera lainnya meninggal dalam penawanan.

Lebih dari 38.100 orang telah tewas dan lebih dari 87.900 lainnya terluka di Jalur Gaza akibat operasi militer Israel, kata pihak berwenang Gaza.

REPUBLIKA.CO.ID, TELAVIV — Mantan Perdana Menteri Israel Ehud Olmert telah menyerukan penggulingan pemerintahan pendudukan saat ini yang dipimpin oleh Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Ia menekankan, desakan untuk mengakhiri perang di Gaza. Olmert pun mencatat bahwa Hamas berhasil bertahan setelah sembilan bulan berperang.

Olmert sebelumnya mengkritik keputusan untuk mengevakuasi pemukiman di wilayah utara Palestina yang diduduki. Dia bahkan menggambarkannya sebagai 'histeria' dan mengaitkannya dengan kepanikan dalam pemerintahan Netanyahu.

Dalam sebuah wawancara dengan Israel Channel 12 yang dikutip Al-Mayadeen, Olmert menggambarkan pemerintahan saat ini sebagai pemerintahan yang tidak tahu apa yang harus dilakukan dan tidak mampu membuat keputusan. Ia menekankan bahwa pemerintahan beroperasi tanpa perencanaan atau persiapan strategis. Pemerintahan Israel disebut tidak memiliki pemahaman yang jelas mengenai tujuan-tujuan yang diperlukan untuk mengakhiri perang.

Dua hari sebelumnya, situs berita Mako Israel melaporkan bahwa konflik antara Netanyahu dan Gallant hanyalah salah satu dari sekian banyak konflik yang dialami perdana menteri dengan anggota koalisinya yang berkuasa.

Laman tersebut mengungkapkan bahwa Menteri Kepolisian Itamar Ben-Gvir mengancam Netanyahu bahwa ia "akan ditinggalkan sendirian" jika tidak diikutsertakan dalam diskusi krusial mengenai gencatan senjata dan kesepakatan pertukaran tahanan.Ben-Gvir mengatakan dalam sebuah sesi kabinet, "Saya tahu pertemuan yang sebenarnya akan segera diadakan setelah kita."

"Kami di sini sebagai hiasan, dan setelah kami selesai - Anda dan Gallant akan duduk bersama para kepala badan keamanan dan menyelesaikan semuanya," tambahnya.

Kegagalan Israel mendorong kembalinya pembicaraan gencatan senjata

Dalam konteks terkait, Wall Street Journal menulis bahwa pergeseran dalam perhitungan medan perang Israel telah membuat para analis menyimpulkan bahwa militer Israel dan lembaga keamanan mendorong pemerintah Israel yang dipimpin Netanyahu untuk menyelesaikan kesepakatan dengan pihak Perlawanan Palestina.

"Waktu terus berlalu dan semua pihak menyadari bahwa waktu tidak berpihak kepada mereka, terutama pihak Israel," kata Ofer Shelah, mantan anggota parlemen Israel dan analis militer dari Institut Studi Keamanan Nasional Israel (INSS), seperti dikutip oleh WSJ.

Pembicaraan dengan atmosfer positif seputar pembicaraan gencatan senjata dan kesepakatan pertukaran tawanan di Jalur Gaza, yang didorong oleh umpan balik yang disampaikan oleh Hamas baru-baru ini kepada para mediator, telah menjadi pusat perhatian dalam diskusi mengenai perang Israel yang sedang berlangsung di Gaza.

Namun, umpan balik positif dari Hamas bukanlah satu-satunya faktor yang mempengaruhi kembalinya pembicaraan gencatan senjata. Diplomasi tersebut telah bersikap positif dan fleksibel selama proses negosiasi yang dimediasi.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA— Perang Israel yang sedang berlangsung di Gaza, yang kini memasuki bulan ke-10, telah ditandai dengan jatuhnya sipil yang parah dan kehancuran yang meluas, yang secara signifikan dipicu oleh senjata Barat.

Jerman, sebagai pemasok senjata terbesar kedua ke Israel setelah Amerika Serikat, memainkan peran utama dalam memperburuk krisis.

Meskipun ada kecaman global dan seruan untuk mengakhiri penjualan senjata, Jerman, bersama Amerika Serikat, Italia dan Inggris, terus menjadi pemasok utama peralatan militer yang mengintensifkan kekerasan dan penderitaan di Gaza.

Senjata-senjata ini telah digunakan untuk membunuh lebih dari 38 ribu warga Palestinadi Gaza, dan menghancurkan hampir seluruh daerah kantong yang terkepung, di mana Israel juga memberlakukan blokade yang melumpuhkan pasokan makanan, air, obat-obatan, dan semua kebutuhan kemanusiaan.

Negara-negara Barat, khususnya Amerika Serikat, Jerman, Italia, dan Inggris, tidak menghiraukan seruan dari para pejabat tinggi kemanusiaan dan para ahli di semua bidang, terus mendorong maju dengan pasokan militer ke Israel meskipun ada kemungkinan besar mereka bersalah karena membantu dan bersekongkol dalam genosida.

Sebagai contoh, pada April lalu, Dewan Hak Asasi Manusia PBB menyetujui embargo senjata terhadap Israel, dengan 28 negara memberikan suara setuju, enam negara menentang, dan 13 abstain.

Di antara mereka yang menentang proposal tersebut adalah Amerika Serikat dan Jerman, yang merupakan dua sumber senjata utama Israel.

Berikut ini adalah rincian senjata dan dukungan militer yang diberikan negara-negara ini kepada Israel:

Pertama, Amerika Serikat...

Pada kuartal terakhir 2023, Italia mengekspor senjata dan amunisi ke Israel senilai 2,1 juta Euro (2,27 juta dolar AS), demikian menurut media Italia.

"Pada Desember saja, di tengah-tengah pengeboman yang dilakukan oleh tentara dan angkatan udara Israel di Jalur Gaza, dengan konsekuensi bencana bagi penduduk sipil, ekspor Italia mencapai 1,3 juta Euro, dengan demikian menandai puncak periode tersebut (dibandingkan dengan 233.025 Euro pada bulan Oktober dan 584.511 pada bulan November)," demikian yang dilaporkan oleh majalah berita Italia, Altreconomia.

Menurut Institut Statistik Nasional Italia (ISTAT), sebagian besar dari ekspor ini berkaitan dengan kategori-kategori seperti senapan, senapan pegas, dan senjata-senjata serupa yang menggunakan udara atau gas bertekanan.

Sementara itu, 430 ribu Euro (465 ribu dolar AS) yang cukup besar dikaitkan dengan suku cadang dan aksesori untuk beragam senjata api, termasuk senapan mesin, revolver, pistol, dan perangkat lainnya.

Keempat, Inggris

Menteri Luar Negeri Inggris, David Cameron, mengumumkan pada April lalu bahwa Inggris tidak akan menghentikan penjualan senjata ke Israel setelah melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap panduan hukum terbaru di tengah krisis kemanusiaan yang sedang berlangsung di Gaza.

Perusahaan-perusahaan Inggris seperti BAE Systems tetap terlibat dalam memasok senjata ke Israel, termasuk komponen-komponen untuk jet-jet tempur F-15, F-16, dan F-35, demikian dilaporkan oleh lembaga yang berbasis di London, Action on Armed Violence.

Inggris memasok sekitar 15 persen komponen pesawat pengebom siluman F-35 yang saat ini digunakan di Gaza, menurut Human Rights Watch.

Selain itu, ada 28 lisensi peralatan militer Inggris yang masih aktif dan 28 lisensi peralatan militer Inggris yang masih tertunda yang dapat digunakan oleh Israel di Gaza.

Namun, Menteri Pertahanan Inggris, Grant Shapps, mengklaim bahwa ekspor pertahanan Inggris ke Israel "relatif kecil," dengan total 42 juta poundsterling (53,5 juta dolar AS) pada tahun 2022.

Menurut data dari Campaign Against Arms Trade (CAAT), Inggris telah mengesahkan ekspor senjata senilai 560 juta poundsterling ke Israel sejak 2008.

"Ini tidak menangkap skala penuh ekspor militer Inggris ke Israel karena banyak lisensi ekspor senjata ke Israel bersifat 'terbuka' dan tidak ada batasan jumlah ekspor berlisensi atau nilainya; dan banyak lisensi yang ditujukan untuk Amerika Serikat, untuk dimasukkan ke dalam sistem senjata yang lebih besar untuk selanjutnya diekspor ke Israel," demikian laporan CAAT.

"Ekspor yang paling mudah dilacak dari Inggris ke Israel adalah komponen untuk jet tempur F-35 dan F-16 - keduanya digunakan oleh IDF (Angkatan Darat Israel) di Gaza," tambahnya.

CAAT mengatakan, dalam laporan lainnya, bahwa industri pertahanan Inggris memasok 15 persen komponen yang digunakan dalam pesawat tempur siluman F-35, yang saat ini digunakan dalam pengeboman Gaza.

Menurut perkiraan CAAT, nilai komponen yang dipasok oleh Inggris setidaknya mencapai 336 juta poundsterling sejak 2016.

Sumber: middleeastmonitor