Hampir sebulan Pusat Data Nasional diserang ransomware. Pemulihan server PDN sudah dilakukan oleh pemerintah. Akan tetapi, masyarakat tak kunjung mendapatkan kejelasan atas nasib data pribadi mereka yang terancam ransomware.

Anggota Komisi I DPR RI, Sukamta, menilai pemerintah belum memberi jawaban yang pasti terhadap data masyarakat apakah aman atau tidak.

"Sejak awal terjadinya serangan siber ke PDNS 2, saya mempertanyakan soal apakah telah terjadi kebocoran data pribadi. Rakyat berhak tahu atas data-data yang disimpan oleh lembaga Pemerintah yang bocor dan mana data yang aman," kata Sukamta, Senin (21/7).

Politikus PKS itu mengatakan, menjaga keamanan data pribadi masyarakat yang bersifat rahasia adalah tugas dan tanggung jawab pemerintah sepenuhnya.

"Jika betul-betul terjadi kebocoran data pribadi, maka harus disikapi dengan sangat serius. Ini tanggung jawab negara dalam hal menjamin hak keamanan warganya," katanya.

Sukamta meminta agar tidak hanya upaya pemulihan infrastruktur penyediaan layanan digital nasional pasca-serangan yang dioptimalkan: namun juga bagaimana memberikan perlindungan ekstra terhadap keamanan data pribadi masyarakat.

"Kita jangan hanya sibuk aspek keamanan siber dan pemulihannya pasca serangan ransomware. Kita jangan lupa aspek pelindungan data pribadinya," katanya.

Ia juga mengusulkan pemerintah terbuka kepada masyarakat tentang kebocoran data sesuai amanat UU RI Nomor 27 tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP).

Dalam Pasal 46 UU PDP disebutkan pihak pengelola data pribadi harus memberi tahu secara tertulis kepada para subjek data yang bocor dan kepada lembaga Pengawas Pelindungan Data Pribadi (PDP) dalam waktu 3x24 jam.

Hanya saja hingga saat ini lembaga itu belum dibentuk oleh pemerintah.

“Lembaganya memang belum ada, tapi kewajiban kepada para subjek data tetap harus dilakukan,” jelasnya.

Sebuah dokumen berisi kredensial username dan password untuk mengakses server PDNS pernah tersebar di internet, jauh sebelum server Pusat Data Nasional Sementar (PDNS) diserang Brain Cipher Ransomware. Terkait dokumen ini, ada yang menduga informasi itu dimanfaatkan untuk meretas PDNS yang diserang pada 20 Juni 2024, tetapi di lain pihak menganggap itu adalah dokumen pelatihan untuk suatu virtual machine.

Dokumen itu bertajuk “Dokumen Akses Layanan Pusat Data Nasional Sementara (Government Cloud)” tersebut diduga diunggah oleh ‘orang dalam’ di situs berbagi dokumen Scribd.

Dalam screenshot yang dibagikan oleh akun @kafiradikalis di media sosial X, dokumen diunggah pada 11 Oktober 2022 oleh seseorang berinisial DPA. “Kepada yang terhormat @meutya_hafid pimpinan Komisi 1 DPR, kami mendapatkan data telah nan luar biasa bahwa kebocoran PDN diduga kuat berasal dari orang dalam sejak 11 Oktober 2022,” tulis @kafiradikalis dalam sebuah cuitan di X (dulunya Twitter).

Sumber lain yang enggan disebut namanya, mengatakan kepada kumparan, bahwa itu adalah dokumen pelatihan untuk mengakses virtual machine, bukan untuk mengakses data center utama PDNS.

Adapun akun pengunggah berinisial DPA ini diduga merupakan karyawan Lintasarta. Ini terlihat dari foto profil yang juga tersebar di media sosial.

PT Aplikanusa Lintasarta sendiri adalah perusahaan penyedia solusi end-to-end di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (ICT), yang merupakan anak usaha dari grup Indosat. Jaringan Lintasarta disewa oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dalam penyelenggaraan PDNS, dengan infrastrukturnya dari TelkomSigma.

Indosat Ooredoo Hutchison (IOH) telah memberikan tanggapan terkait isu pegawai Lintasarta diduga turut menjadi penyebab server PNDS terenkripsi. SVP Head of Corporate Communications IOH, Steve Saerang, mengatakan oknum yang dikabarkan sudah bukan lagi karyawan Lintasarta.

“Kami menegaskan bahwa oknum yang diduga terkait dengan Pusat Data Nasional (PDN) sudah tidak memiliki hubungan dan/atau kontrak kerja dengan Lintasarta sejak Agustus 2021,” ujar Steve dalam rilis yang diterima kumparanTECH, Kamis (4/7).

Steve menambahkan, IOH Group bersama seluruh anak usahanya, termasuk Lintasarta, menjunjung integritas tinggi dan menjaga kepercayaan yang diberikan pelanggan dalam menjalankan pekerjaannya.

"Hal ini merupakan bagian dari penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik demi menjaga kualitas layanan dan pengalaman bagi seluruh pelanggannya," kata Steve.

Jauh sebelum server Pusat Data Nasional Sementar (PDNS) diserang Brain Cipher Ransomware, dokumen berisi kredensial berupa username dan password untuk mengakses server PDNS ternyata sudah tersebar di internet. Hal inilah yang diduga menjadi cikal bakal terjadinya serangan ransomware pada Kamis (20/6) lalu.

Dokumen bertuliskan “Dokumen Akses Layanan Pusat Data Nasional Sementara (Government Cloud)” tersebut diduga diunggah oleh ‘orang dalam’ di situs berbagi dokumen Scribd.

Dalam tangkapan layar yang dibagikan oleh akun @kafiradikalis di media sosial X, dokumen PDN itu diunggah pada 11 Oktober 2022 oleh seseorang berinisial DPA.

Beberapa data yang dibocorkan adalah akses virtual cloud dan akses virtual private network (VPN) PDN. Dalam dokumen terdapat username atas nama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan password yang digunakan untuk mengakses data-data kependudukan. Password tersebut tergolong mudah ditebak dan banyak digunakan, yakni “Admin#1234”.

“Kepada yang terhormat @meutya_hafid pimpinan Komisi 1 DPR, kami mendapatkan data telah nan luar biasa bahwa kebocoran PDN diduga kuat berasal dari orang dalam sejak 11 Oktober 2022,” tulis @kafiradikalis dalam sebuah cuitan di X (dulunya Twitter).

Adapun akun pengunggah berinisial DPA ini diduga merupakan karyawan Lintasarta. Ini terlihat dari foto profil yang juga tersebar di media sosial.

PT Aplikanusa Lintasarta sendiri adalah perusahaan penyedia solusi end-to-end di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (ICT), yang merupakan anak usaha dari grup Indosat. Jaringan Lintasarta disewa oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dalam penyelenggaraan PDNS, dengan infrastrukturnya dari TelkomSigma.

Indosat Ooredoo Hutchison (IOH) telah memberikan tanggapan terkait isu pegawai Lintasarta diduga turut menjadi penyebab server PNDS terenkripsi. SVP Head of Corporate Communications IOH, Steve Saerang, mengatakan oknum yang dikabarkan sudah bukan lagi karyawan Lintasarta.

“Kami menegaskan bahwa oknum yang diduga terkait dengan Pusat Data Nasional (PDN) sudah tidak memiliki hubungan dan/atau kontrak kerja dengan Lintasarta sejak Agustus 2021,” ujar Steve dalam rilis yang diterima kumparanTECH, Kamis (4/7).

Steve menambahkan, IOH Group bersama seluruh anak usahanya, termasuk Lintasarta, menjunjung integritas tinggi dan menjaga kepercayaan yang diberikan pelanggan dalam menjalankan pekerjaannya.

"Hal ini merupakan bagian dari penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik demi menjaga kualitas layanan dan pengalaman bagi seluruh pelanggannya," kata Steve.

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Hadi Tjahjanto memastikan peningkatan keamanan server Pusat Data Nasional (PDN) tengah ditingkatkan usai Ransomware.

Hadi mengatakan bahwa nantinya PDN yang merupakan pengganti Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 di Surabaya yang diretas bakal diberikan kemampuan pencadangan atau backup data berlapis.

"Pemerintah saat ini terus meningkatkan kemampuan PDN, pengganti PDNS 2 di Surabaya untuk bisa memiliki kemampuan backup berganda, backup berlapis, dengan pengamanan yang baik," ujarnya di Kemenkopolhukam, Jumat (5/7/2024).

Selain itu, Hadi juga menuturkan bahwa layanan PDNS 2 di Surabaya telah kembali normal per 1 Juli 2024. Dengan demikian, masyarakat saat ini bisa bisa menggunakan layanan PDNS tersebut.

"Pelayanan masyarakat yang menggunakan digital, per 1 Juli kemarin sudah berjalan normal. Pelayanan masyarakat sudah bisa dirasakan oleh masyarakat," tambahnya.

Sebagai informasi, gangguan server PDN disebabkan oleh serangan ransomware LockBit 3.02. LockBit bukanlah virus, melainkan salah satu grup peretas atau operator ransomware yang aktif sejak 2019 dan awalnya bernama ABCD.

Grup peretas itu sempat menginfeksi Bank Syariah Indonesia (BSI) dengan menggunakan Ransomware-as-a-Service (RaaS) yang merupakan warisan dari Lockbit dan Lockbit 2.0. LockBit, yaitu varian terbaru versi 3.0 atau juga dikenal dengan Lockbit Blackz.

Serangan tersebut memiliki kemampuan yang mampu menyesuaikan berbagai opsi selama kompilasi dan eksekusi muatan. LockBit 3.0 menggunakan pendekatan modular dan mengenkripsi muatan hingga eksekusi, yang menghadirkan hambatan signifikan untuk analisis dan deteksi malware.

Pada Selasa (2/7/2024), akun X atau Twitter @stealthmole_int mengunggah bahwa peretas Brain Cipher akan merilis kunci dekripsi PDNS 2 secara cuma-cuma.

Benar saja, pada Rabu (3/7/2024) Brain Chiper menetapi janjinya. Mereka menyertakan tautan kunci dan petunjuk untuk membuka kunci eknripsi PDNS yang diserang ransomware.