Jakarta: Erablue, merek ritel consumer electronics yang lahir dari kerja sama Erajaya Digital dari Indonesia dan Mobile World Group dari Vietnam, merayakan dua tahun beroperasi melayani kebutuhan consumer electronics untuk pelanggan setia di wilayah Jabodetabek dan Karawang.

Pencapaian ini dirayakan bersama melalui promo spesial dengan total hingga Rp800 juta berupa manfaat dan hadiah menarik bagi pelanggan setia. Joy Wahjudi, CEO Erajaya Digital mengklaim bahwa kehadiran Erablue menerima respon positif dan membanggakan dari konsumen.

“Dalam dua tahun terakhir, Erablue terus tumbuh sebagai merek ritel yang hadir di tengah masyarakat untuk melayani kebutuhan consumer electronics dengan pengalaman belanja yang positif dan layanan purnajual yang lengkap,” tutur Joy Wahyudi.
“Kami mengajak pelanggan setia untuk merayakan bersama milestone penting ini sekaligus menyambut pencapaian-pencapaian selanjutnya di masa mendatang,” ujarnya.

Hingga akhir Oktober 2024, Erablue telah mengoperasikan 80 gerai yang menawarkan produk consumer electronics dari berbagai kategori produk seperti alat perlengkapan rumah tangga, gadget, laptop, kulkas, mesin cuci hingga TV dari merek-merek ternama.

Erablue membuka gerai pertamanya di Ciledug, Tangerang, pada bulan November 2022. Kini merayakan hari jadinya yang genap dua tahun, Erablue menggelar banyak promo hingga tanggal 30 November 2024 dengan manfaat dan hadiah senilai total hingga Rp800 juta.

Tersedia Cashback Belanja dengan kesempatan untuk mendapatkan voucher cashback hingga bernilai Rp500.000 dengan belanja minimal Rp3 juta.

Erablue juga menggelar Undian Mingguan dengan hadiah voucher. Selain voucher cashback, pelanggan juga mendapatkan kupon undian memenangkan voucher belanja dengan total hadiah hingga Rp200 juta. Pengundian dilakukan setiap hari Jumat melalui akun Instagram Erablue.

Satu lagi adalah promo Akhir Pekan Pesta Ulang Tahun Erablue. Pada kesempatan dini tersedia penawaran mesin cuci dan air cooler dengan membayar Rp20.000 yang berlaku di 8 lokasi yakni Erablue Agus Salim, Erablue Jatiwaringin, Erablue Leuwiliang, Erablue Ciomas, Erablue Kresek, Erablue Raya Parung Ciputat, Erablue Raden Saleh dan Erablue Rengasdengklok.

Pelanggan setia yang berkunjung ke gerai Erablue bisa berinteraksi dengan produk secara langsung dan menikmati pilihan bertransaksi seperti cicilan 0% yang hadir berkat kerja sama dengan mitra bank serta layanan financing.

Erablue juga menawarkan layanan purna jual yang komprehensif berupa pengiriman dan pemasangan gratis, jaminan 1 tukar 1 untuk produk yang rusak, dan lainnya.

Pelanggan setia bisa memanfaatkan layanan instant delivery atau pengiriman produk dalam kurun waktu 6 jam setelah transaksi dengan harga mulai dari Rp100.000 untuk 10 kilometer pertama.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(MMI)

KOMPAS.com - Presiden Prabowo Subianto telah mengumumkan nama-nama menteri Kabinet Merah-Putih di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Minggu (20/10/2024) malam.

Salah satu nama yang disebut Prabowo adalah Widiyanti Putri Wardhana yang mengemban tugas sebagai Menteri Pariwisata.

Pemilik nama lengkap Widiyanti Putri Wardhana ini telah berkiprah luas dan aktif di dunia bisnis selama lebih dari tiga dekade.

• Mengenal Makna Motif Batik yang Dipakai Para Menteri Saat G20
• Menteri Pariwisata yang Ideal Itu Seperti Apa? Ini Kata Para Pelaku Pariwisata

Dilansir dari laman resmi Teladan Resources, sebelum menorehkan jejak yang mendalam di industri profesional, Widiyanti menuntut ilmu di Pepperdine University, Malibu, California, dan meraih gelar Bachelor of Arts di bidang Administrasi Bisnis pada tahun 1993.

Setelah menyelesaikan pendidikannya, Widiyanti terjun ke dunia bisnis dengan penuh dedikasi. Ia mengawali kariernya di PT Teladan Prima Agro, di mana ia dipercaya sebagai Komisaris sejak tahun 2021, setelah sebelumnya menjabat sebagai Direktur dari tahun 2012 hingga 2021.

Selain itu,Widiyanti juga telah menduduki jabatan sebagai Komisaris di berbagai anak usaha PT Teladan Prima Agro sejak tahun 2013, menunjukkan betapa konsistennya beliau dalam dunia usaha.

Tidak hanya sukses dalam karier bisnis, ia berperan aktif di berbagai organisasi nirlaba. Widiyanti menduduki jabatan Sekretaris Jenderal di Yayasan Jantung Indonesia (YJI) untuk periode 2018–2024.

Sebagai Ketua Yayasan Teladan Utama dan Dewan Pengawas Yayasan Kawula Madani, Widiyanti juga memberikan kontribusi besar dalam berbagai inisiatif sosial yang bertujuan untuk membantu masyarakat luas.

Lihat postingan ini di Instagram

Sebuah kiriman dibagikan oleh Kompas.com (@kompascom)

IDXChannel - Pemerintah diminta memberikan proteksi atau perlindungan sementara kepada BBN Airlines Indonesia yang telah resmi beroperasi di Tanah Air.

Pengamat Penerbangan sekaligus Analis Independen Bisnis Penerbangan Nasional, Gatot Rahardjo mengatakan, perlindungan khusus tersebut bertujuan untuk memproteksi maskapai baru agar mampu bersaing terlebih dahulu dengan maskapai yang sudah lama beroperasi di Indonesia.

"Seharusnya untuk maskapai baru ada perlindungan dalam waktu tertentu agar bisa berkembang dan kemudian baru dilepas," kata Gatot saat dihubungi MNC Portal, Rabu (2/10).

Sebab menurutnya, jika BBN Airlines memilih rute-rute penerbangan gemuk alias punya permintaan tinggi, maka konsekuensinya harus bersaing dengan pemain-pemain lama. Rute gemuk ini memiliki permintaan tinggi, namun hukum pasar yang terjadi adalah harga tiket cenderung lebih rendah.

Sedangkan untuk rute-rute yang kurang gemuk, persaingan antar maskapai tidak terlalu ketat karena maskapai tidak banyak masuk. Namun di satu sisi, bisa mengendalikan harga tiket yang relatif lebih tinggi.

"Perlindungan misalnya dalam hal slot penerbangan diberikan waktu yang baik dalam jangka waktu tertentu dan dilindungi dari persaingan yang kurang sehat," kata Gatot.

Sementara itu, Juru Bicara Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Adita Irawati mengatakan, sejauh ini, tidak ada pembahasan terkait pemberian perlindungan terhadap maskapai baru, seperti BBN Airlines. Pengoperasian maskapai tersebut sepenuhnya akan diserahkan kepada mekanisme pasar.

"Tidak ada proteksi untuk pemain yang baru, karena kalau yang bersangkutan (BBN Airlines) ini mencari rute-rute gemuk, atau rute yang sudah dioperasikan atau demand tinggi, itu tidak ada proteksi di situ," kata Adita kepada MNC Portal.

BBN Airlines melayani rute penerbangan dari Jakarta-Surabaya sebanyak tujuh kali per minggu. Kemudian, Jakarta-Balikpapan tujuh kali per minggu. Serta, Jakarta-Denpasar sebanyak tujuh kali per minggu mulai 2 Oktober 2024. Semua penerbangan dibuka dari Bandara Soekarno Hatta, Cengkareng.

"Memang kita harus menciptakan iklim bisnis yang harus bisa berkompetisi dengan sehat. Tentu kita melakukan pengawasan terhadap berbagai hal. Paling utama adalah soal harga tiket, ini kita atur dalam koridor TBA atau TBB, dan maskapai boleh saja menerapkan sampai di batas atas, ini sesuai mekanisme pasar," tutur Adita.

(Fiki Ariyanti)

Bisnis.com, JAKARTA — Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) PertaLife menargetkan kelolaan dana pensiun di akhir 2024 ini mencapai Rp6,7 triliun. Sampai Agustus 2024, dana pensiun di bawah payung PT Pertamina (Persero) itu telah mengelola Rp5,6 triliun.

Pelaksana Tugas Pengurus Business & Quality Asurance DPLK PertaLife, Deny Kurniawan mengatakan tahun 2025 nanti dana pensiun yang dikelola DPLK PertaLife ditargetkan bisa menyentuh angka dua digit.

"Kalau tadi komite memberikan target tahun depan kemungkinan kita bisa dapat di Rp10 triliun sampai Rp12 triliun," kata Deny, dikutip pada Minggu (22/9/2024).

Deny menjelaskan, saat ini terdapat Rp6,8 triliun Past Service Liability (PSL) yang berada di rekening PT Pertamina (Persero). Dana tersebut milik pekerja yang direkrut langsung oleh Pertamina namun belum menyetorkan dananya ke DPLK PertaLife.

"Yang di kita baru PSL pekerja perbantuan. Di Pertamina ada dua, ada funding PSL pekerja perbantuan dan PSL pekerja direct hired Pertamina. Ini yang PSL direct hired Pertamina [Rp6,8 triliun] agar masuk ke DPLK PertaLife," kata Deny.

Adapun strategi yang dilakukan PertaLife untuk mencapai target dana pensiun tersebut antara lain adalah dengan meluncurkan virtual akun DPLK PertaLife. Deny menjelaskan, virtual akun tersebut bisa digunakan peserta DPLK PertaLife untuk membayar iuran sukarela secara online.

Kedua, sambungnya, DPLK PertaLife juga sedang menyiapkan revisi peraturan perusahaan yang mengatur perluasan manfaat dana pensiun untuk manfaat kesehatan, manfaat ibadah, hingga manfaat pendidikan.

"Ini kita dorong untuk kita ubah agar peraturan kita dapat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Mudah-mudahan di Q1-2025 nanti sudah bisa disetujui OJK," kata Deny.

IDXChannel - Biaya admin QRIS ditanggung siapa? QRIS memungkinkan pengguna untuk melakukan pembayaran dengan menggunakan metode QR code atau kode barcode. Dengan demikian, proses pembayaran setiap transaksi menjadi lebih mudah.

Pembeli juga tak harus melakukan kontak langsung dengan pedagang untuk membayar dengan uang. Untuk biaya admin atau biaya layanan pedagang tidak boleh membebankannya ke konsumen atau pembeli.

Dilansir dari berbagai sumber pada Senin (16/9/2024), IDX Channel telah merangkum biaya admin QRIS ditanggung siapa, sebagai berikut.

Biaya Admin QRIS Ditanggung Siapa?

Bank Indonesia menyatakan, biaya layanan Merchant Discount Rate (MDR) QRIS sebesar 0,3 persen tidak boleh dikenakan kepada pembeli, alias biaya itu ditanggung oleh pedagang. Hal ini merespons, karena masih adanya pedagang yang membebankan biaya itu kepada pembeli.

BI menetapkan tarif MDR sebesar 0,3 persen sejak 1 Juli 2023. Sebelumnya, tarif untuk MDR sebesar 0 persen. BI menegaskan penetapan tarif ini bertujuan untuk menjaga keberlanjutan penyelenggaraan layanan transaksi pembayaran untuk masyarakat, khususnya untuk mengcover biaya yang timbul.

Biaya MDR ditetapkan untuk mengganti investasi dan biaya operasional yang telah dikeluarkan oleh pihak-pihak yang terlibat di dalam penyelenggaraan transaksi QRIS yaitu Penyedia Jasa pembayaran, Lembaga Switching, Lembaga Servis dan Lembaga Standar guna menjaga kualitas dan sustainabilitas penyelenggaraan layanan QRIS. BI tidak memperoleh porsi pendapatan dari MDR QRIS.

Itulah informasi terkait biaya QRIS ditanggung siapa yang bisa Anda simak, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk selalu terus update berita terkini Anda seputar bisnis dan ekonomi hanya di IDX Channel.

Bisnis.com, JAKARTA — Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) bakal menentukan nasib Anies Baswedan dalam kontestasi Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada DKI Jakarta usai Muktamar partai yang berlangsung akhir pekan depan, 24—25 Agustus 2024 di Bali.

Wakil Sekretaris Jenderal PKB, Syaiful Huda menegaskan PKB belum memutuskan untuk mendukung Anies Baswedan di Pilkada DKI Jakarta 2024. Menurutnya, keputusan itu bakal diambil setelah PKB menggelar Muktamar pekan depan di Bali.

"Nah, itu belum tahu, yang jelas kami belum menentukan sikap sehingga bisa sebelum muktamar atau sesudah muktamar, kita tunggu saja," tuturnya di Jakarta, Jumat (16/8/2024).

Dia menegaskan bahwa PKB tidak akan tinggal diam melihat Ridwan Kamil maju melawan kotak kosong di Pilkada Jakarta nanti.

Menurutnya, pernyataan Ridwan Kamil merupakan pertanda agar partai di luar Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus ikut menyiapkan lawan terbaiknya.

"Artinya apa yang disampaikan Ridwan Kamil perlu diapresiasi oleh partai-partai, tak terkecuali PKB," katanya.

Dia mengaku bahwa PKB sampai saat ini masih belum berkoalisi dengan KIM Plus, tetapi PKB sudah lama bekerja sama dengan Partai Gerindra.

"Memang PKB sudah kerjasama sama Pak Prabowo dan Gerindra," ujarnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan mendalami peluang membuka penyidikan baru menyangkut dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice dalam kasus dugaan suap eks kader PDI-P Harun Masiku.

Informasi ini disampaikan Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto setelah penyidik selesai memeriksa mantan kader PDI-P Saiful Bahri, Dona Berisa.

Saiful merupakan salah satu terpidana dalam perkara suap Harun Masiku.

"Penyidik mendalami terkait dengan pengetahuan kebedaraan HM (Harun Masiku) dan peluang untuk membuka penyidikan baru terkait dengan dugaan obstruction of justice," kata Tessa dalam keterangannya kepada wartawan, Kamis (18/7/2024).

Adapun Saiful merupakan terpidana yang terlibat dalam penyuapan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan pada 2019 bersama Harun.

Kasus suap Harun Masiku berawal saat tim KPK menggelar operasi tangkap tangan pada 8 Januari 2020.

Dari hasil operasi, tim KPK menangkap delapan orang dan menetapkan empat orang sebagai tersangka.

Keempat tersangka adalah Komisioner KPU Wahyu Setiawan, eks Anggota Bawaslu Agustiani Tio Fridelina, kader PDIP Saeful Bahri, dan Harun Masiku.

Namun, saat itu Harun lolos dari penangkapan. Tim penyidik KPK terakhir kali mendeteksi keberadaan Harun di sekitar Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK), Jakarta Selatan.

Harun hingga kini masih berstatus buronan dan masuk DPO.

Harun, diduga menyuap Wahyu dan Agustiani untuk memuluskan langkahnya menjadi anggota DPR melalui pergantian antar waktu (PAW).

Saat ini, pencarian Harun Masiku sudah memasuki tahun keempat.

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan siap menghadapi berbagai laporan yang ditujukan bagi penyidik yang memburu eks kader PDI Perjuangan (PDI-P) Harun Masiku.

Pihak PDI-P diketahui berkali-kali melaporkan Kepala Satuan Tugas (Kasatgas) yang memburu Harun, AKBP Rossa Purbo Bekti ke sejumlah lembaga, termasuk Komnas HAM dan Polri.

"Pada prinsipnya KPK siap untuk menghadapi laporan-laporan yang ditujukan bagi penyidik KPK," kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto saat ditemui wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Kamis (11/7/2024).

Meski demikian, sampai saat ini KPK belum memutuskan apakah akan menerjunkan Tim Biro Hukum untuk mendampingi Rossa dan koleganya yang dilaporkan ke banyak lembaga.

"Itu nanti akan dinilai, apakah memang diperlukan, untuk menerjunkan Biro Hukum," ujar Tessa.

Meski menghormati pihak PDI-P yang melaporkan Rossa ke banyak pihak, Tessa menyebut perbuatan itu mengganggu rencana penyidikan.

Sebab, Satgas yabg menangani kasus Harun telah menetapkan sejumlah agenda. Namun, beberapa dari mereka harus menghadiri panggilan pemeriksaan.

"Tentunya mengganggu rencana penyidikan yang sudah dibuat, karena yang bersangkutan harus memenuhi panggilan-panggilan tersebut," tutur Tessa.

Namun, Tessa menegaskan KPK tetap akan berjalan. Ketika penyidik yang dilaporkan dipanggil untuk menjalani pemeriksaan, agenda penyidikan Harun dikerjakan anggota Satgas lainnya.

"Satgas dan tim yang lain tetap akan terus mengerjakan, penyidikan tersangka HM. (Harun Masiku) termasuk mencari keberadaan tersangka HM," ujar Tessa.

Adapun Rossa berkali-kali dilaporkan ke Dewan Pengawas (Dewas) KPK, Komnas HAM, Bareskrim Polri, Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri, hingga digugaat ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Laporan dilayangkan oleh Pengacara Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P, Hasto Kristiyanto dan stafnya, Kusnadi.

Mereka tidak terima Kusnadi digeledah penyidik ketika mendampingi Hasto menjalani pemeriksaan 10 Juni lalu.

Penyidik kemudian menyita satu handphone Kusnadi dan kartu ATM serta dua handphone dan buku catatan Hasto.

Kasus suap Harun Masiku berawal saat tim KPK menggelar operasi tangkap tangan pada 8 Januari 2020.

Dari hasil operasi, tim KPK menangkap delapan orang dan menetapkan empat orang sebagai tersangka.

Keempat tersangka adalah Komisioner KPU Wahyu Setiawan, eks Anggota Bawaslu Agustiani Tio Fridelina, kader PDIP Saeful Bahri, dan Harun Masiku.

Namun, saat itu Harun lolos dari penangkapan. Tim penyidik KPK terakhir kali mendeteksi keberadaan Harun di sekitar Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK), Jakarta Selatan.

Harun hingga kini masih berstatus buronan dan masuk DPO.

Harun, diduga menyuap Wahyu dan Agustiani untuk memuluskan langkahnya menjadi anggota DPR melalui pergantian antar waktu (PAW).

Saat ini, pencarian Harun Masiku sudah memasuki tahun keempat.

Sebanyak 112 rekening Bank Jago yang sudah terblokir dibobol oleh pegawainya yang berinisial IA (33). Pelaku telah ditangkap oleh polisi dan ditahan di Rutan Polda Metro Jaya.

Dirreskrimsus Polda Metro Jaya, Kombes Ade Safri Simanjuntak, mengatakan ratusan rekening tersebut diblokir karena diindikasi menerima aliran dana hasil tindak pidana. Rekening itu diblokir atas permintaan dari aparat penegak hukum.

"Akun rekening nasabah bank jago yang telah diblokir berdasarkan permintaan APH (Aparat Penegak Hukum) karena terindikasi menerima aliran dana hasil tindak pidana," kata dia melalui keterangan yang diterima, Rabu (10/7).

Hal senada dikatakan Corporate Communication PT Bank Jago Tbk, Marchelo. Menurut dia, ratusan rekening itu diblokir karena terindikasi menerima aliran uang tindak pidana. Maka dari itu, pihaknya melakukan pemblokiran.

"Rekening yang diblokir merupakan rekening yang terindikasi fraud, bisa berupa penipuan, pencucian uang, pendanaan terorisme sehingga kita melakukan blokir terhadap rekening tersebut," ucap dia.

Pelaku membobol ratusan rekening yang telah diblokir tersebut dengan cara terlebih dahulu memerintahkan bagian agent command center untuk mengajukan permintaan membuka blokir rekening.

Pelaku ini memiliki kewenangan untuk meminta bagian agent command center untuk membuka blokir rekening. Pelaku bekerja ini sebagai staf contact center specialist.

Lalu, bagian agent command center menuruti permintaan pelaku untuk buka blokir rekening itu.

Total, terdapat 112 rekening yang sudah disetujui oleh pelaku untuk dibuka blokirnya. Setelah rekening yang diblokir terbuka, pelaku memindahkan uang yang tersimpan di rekening tersebut ke rekening lain yang telah disiapkan.

Pelaku ditangkap di wilayah Ciputat Timur, Tangerang Selatan, pada Kamis (4/7). Pelaku pun sudah ditahan di Polda Metro Jaya. Dalam kasus itu, polisi turut mengamankan sejumlah barang bukti salah satunya ponsel yang dipakai oleh pelaku.

Akibat perbuatannya, IA disangkakan Pasal 30 ayat 1 juncto Pasal 46 ayat 1 dan atau Pasal 32 ayat 1 juncto Pasal 48 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan atau Pasal 81 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana dan atau Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.