Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pangan Nasional (Bapanas) optimistis target 75% pengelolaan susut dan sisa pangan tercapai pada 2045.

Hal tersebut sesuai dengan Peta Jalan Pengelolaan Susut dan Sisa Pangan Dalam Mendukung Pencapaian Ketahanan Pangan Menuju Indonesia Emas 2045, yang memproyeksikan target pengelolaan susut dan sisa pangan sebesar 50% pada 2030 dan 75% tahun 2045 dapat dicapai melalui penerapan strategi dan skenario yang tepat guna.

Deputi Kerawanan Pangan dan Gizi Bapanas, Nyoto Suwignyo, mengatakan dalam membangun Indonesia sebagai negara maju, perlu memperhatikan aspek susut dan sisa pangan pula.

"Kita harus membangun negara yang maju tanpa food waste, karena sekarang yang terjadi, negara maju tapi food waste-nya besar. Kita dalam menyiapkan Indonesia sebuah negara maju, perlu berbeda. Itu yang sekarang sudah dimulai,” kata Nyoto dalam keterangan resminya, dikutip pada Minggu (29/9/2024).

Guna memperkuat penanganan susut dan sisa pangan, Bapanas mendorong adanya regulasi yang dapat menjadi dasar tata kelola susut dan sisa pangan yang berlaku di Indonesia.

Menurut Nyoto setelah ada peta jalan, harus ada regulasi yang mendasari. Oleh karena itu, pihaknya mempersiapkan draft rancangan peraturan presiden.

“Muatannya adalah bagaimana menyiapkan tata kelola yang baik terkait food loss and waste. Ini akan menjadi pedoman bagi pemerintah pusat dan daerah serta masyarakat. Ini akan efektif diterapkan nantinya, kami sangat optimis,” kata Nyoto.

Regulasi yang dapat menyentuh sampai masyarakat dinilainya cukup urgent, karena sektor rumah tangga berkontribusi besar dalam susut dan sisa pangan.

Menurut laporan Food Waste Index 2024, United Nations Environment Programme (UNEP) pada 2022, food waste secara global diperkirakan mencapai 1,05 miliar ton makanan yang tersebar di sektor ritel, jasa makanan, sampai rumah tangga.

Jumlah tersebut setara dengan rerata 132 kilogram per kapita per tahun, yang sebagian besarnya atau 59,85% bersumber dari sektor rumah tangga dengan rerata 79 kilogram per kapita per tahun.

"Ini memang terkait moralitas, moralitas pangan. Ini merupakan konsep bagaimana masyarakat menghargai pangan dan kemudian memaknainya dan memanfaatkan pangan dengan sebaik-baiknya secara bijak. Ini tentu akan ada efisiensi. Kalau efisiensi terkait tentunya pemborosan pangan akan berkurang dan mempengaruhi total konsumsi. Dengan itu memposisikan kemandirian dan kedaulatan pangan terus terjaga di Indonesia," kata Nyoto.

Kepala Bapanas, Arief Prasetyo Adi, menyampaikan pesan bahwa dengan perilaku penyelamatan pangan dan stop boros pangan akan berimplikasi pada stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

“Kami ingin terus mengajak seluruh pihak dan elemen masyarakat untuk turut berperan aktif dalam upaya gerakan penyelamatan pangan. Tentunya ini akan dapat memperkuat stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat demi mewujudkan Indonesia emas 2045," ungkap Arief.

Arief mengatakan Pemerintah akan terus mendorong kesadaran dan penciptaan wawasan dalam menerapkan perilaku stop boros pangan dan penyelamatan pangan dalam keseharian masyarakat. Terlebih ada estimasi peningkatan jumlah penduduk Indonesia yang bisa mencapai 319 juta jiwa pada 2045, sedangkan populasi penduduk itu linier dengan potensi susut dan sisa pangan.

“Jadi semangat gotong royong diperlukan untuk menangani hal ini. Mari kita ciptakan masa depan yang lebih berkelanjutan. Ayo selamatkan pangan. Stop boros pangan. Demi kita, demi bumi," tutup Arief.

Bisnis.com, JAKARTA - Badan Pangan Nasional (Bapanas) mengusulkan pembentukan penyusunan Peraturan Presiden (Perpres) terkait food loss and waste atau susut dan sisa pangan dan sampah makanan.

Sekretaris Utama Bapanas, Sarwo Edhy, menyampaikan, usulan ini muncul usai Komisi IV DPR RI dalam berbagai kesempatan kerap meminta pemerintah untuk segera membuat regulasi soal susut dan sisa pangan.

“Kami dari Badan Pangan Nasional sudah melakukan inisiasi yaitu mengajukan usulan untuk menyusun Peraturan Presiden,” kata Sarwo dalam agenda Peluncuran Metode Baku Perhitungan Susut Pangan dan Sisa Pangan, Selasa (24/9/2024).

Sarwo mengharapkan, penyusunan aturan susut dan sisa pangan dapat mulai berjalan tahun ini dan terbit dalam enam bulan ke depan.

“Mudah-mudahan tahun ini bisa berproses dan dalam enam bulan ke depan mudah-mudahan bisa kita terbitkan,” ujarnya.

Diakui Sarwo, usulan ini memang belum dibahas bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi). Usulan tersebut juga belum dibahas bersama dengan pemerintahan baru.

Sebagai langkah awal, Sarwo menyebut pihaknya telah mengusulkan izin prakarsa ke Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno. Nantinya, Mensesneg akan memberikan nota dinas ke Presiden untuk kemudian disetujui.

Setelah mendapat persetujuan dari Presiden, Bapanas akan melakukan penyusunan aturan, melalui harmonisasi antar kementerian/lembaga. Seiring berjalannya penyusunan Perpres, Bapanas juga akan memenuhi permintaan DPR RI untuk menyusun Undang-undang susut dan sisa pangan.

Dia menuturkan, isu susut dan sisa pangan telah menjadi isu yang mendesak sehingga memerlukan perhatian serius dari berbagai pihak. Mengingat, kondisi ini terjadi di sepanjang rantai pasokan pangan dan berkontribusi pada berkurangnya ketersediaan pangan, meningkatkan emisi gas rumah kaca, hingga memicu kerugian ekonomi yang sangat besar.

Pemerintah menilai, tantangan ini perlu segera diatasi sebagai upaya pemenuhan ketahanan pangan nasional, di tengah beragam tantangan nasional. Dengan begitu, kecukupan pangan untuk memenuhi pangan sekitar 280 juta jiwa penduduk Indonesia dapat terpenuhi dan secara bertahap mengurangi impor pangan.

“Dan kita harus menjadi negara yang berdaulat untuk mempertahankan ketahanan pangan melalui kemandirian dan kedaulatan pangan,” pungkasnya.

IDXChannel - Badan Pangan Nasional (Bapanas) terus mendorong rancangan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Susut dan Sisa Pangan (SSP). Langkah ini diambil sebagai aksi penyelamatan pangan.

"Penyusunan rancangan Perpres SSP ini terus bergulir dan hari ini kita melakukan finalisasi rancangan untuk segera berproses sesuai mekanisme yang ada, tentu dengan melibatkan seluruh unsur atau stakeholder pangan," kata Direktur Kewaspadaan Pangan dan Gizi Bapanas, Nita Yulianis, Kamis (11/7/2024).

Dia berharap rancangan Perpres bisa menghadirkan suatu pengaturan yang representatif untuk mendorong upaya penyelamatan pangan.

"Kita sudah tujuh kali melakukan Focus Group Discussion yang mengundang berbagai stakeholder, para pakar di bidang pangan dan gizi, kementerian dan lembaga, asosiasi hingga organisasi kemasyarakatan kita libatkan, sehingga rancangan Perpres ini tentunya menghadirkan suatu pengaturan yang representatif untuk mendorong upaya penyelamatan pangan," kata dia.

Selaras dengan penyusunan regulasi SSP ini, pemerintah melalui Bappenas juga telah meluncurkan Peta Jalan Pengelolaan Susut dan Sisa Pangan dalam Mendukung Pencapaian Ketahanan Pangan Menuju Indonesia Emas 2045. Dalam peta jalan tersebut ditargetkan pengurangan SSP hingga 75 persen pada tahun 2045.

Dalam peta jalan tersebut dijelaskan bahwa susut pangan merupakan penurunan kuantitas pangan yang terjadi pada proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas, mengemas kembali, dan/atau mengubah bentuk pangan.

Sedangkan sisa pangan merupakan pangan layak dan aman untuk dikonsumsi manusia yang berpotensi terbuang menjadi sampah makanan pada tahap distribusi dan konsumsi.

"Yang juga penting untuk dipahami bersama adalah bahwa susut dan sisa pangan itu bukan limbah. Jadi sisa pangan itu adalah makanan yang masih bisa dimakan, namun tidak bisa dikonsumsi karena faktor tertentu. Misalnya, makanan yang tersisa karena tidak habis terjual. Sisa pangan ini masih layak konsumsi dan dalam kondisi aman untuk dimakan," kata Nita.

Kepala Bapanas, Arief Prasetyo Adi dalam kesempatan terpisah mengatakan, rancangan Perpres ini akan memberikan progres positif terhadap upaya bersama mengurangi susut dan sisa pangan.

"Tentunya proses ini kita terus dorong untuk menghadirkan satu regulasi terkait pengurangan susut dan sisa pangan," kata dia.

"Dengan Perpres ini kita harapkan seluruh stakeholder terkait dapat berkontribusi lebih baik. Food waste harus kita tekan, karena berdampak pada ketahanan pangan, bahkan lingkungan dan ekonomi kita," katanya.

(NIY)