Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Perdagangan (Kemendag) memastikan harga pangan stabil menjelang hari raya Natal dan Tahun Baru 2025 (Nataru).

Mendag mengakui bahwa permintaan komoditas pangan menjelang Nataru bakal meningkat. Namun, dia memastikan bahwa kondisi stok pangan aman menjelang Nataru sehingga harganya diprediksi stabil.

Kendati begitu, dia menegaskan bhawa pemerintah pusat bersama pemerintah daerah, Satuan Tugas (Satgas) Pangan, bersama stakeholders terkait terus bergerak untuk memastikan agar tidak terjadi lonjakan harga pada momen pergantian tahun tersebut. Salah satunya, melalui rapat koordinasi.

“Kita selalu berkoordinasi,” kata Budi ketika ditemui di Taman Mini Indonesia Indah, Minggu (10/11/2024).

Lebih lanjut, Budi juga memastikan bahwa stok minyak goreng aman menjelang Nataru. Dia menyampaikan, meski kebutuhan meningkat, pasokan minyak goreng dalam negeri dipastikan aman.

“Pasokan tetap aman,” ujarnya.

Menyitir laman Panel Harga Badan Pangan Nasional (Bapanas), Minggu (10/11/2024) pukul 09.05 WIB, harga minyak goreng kemasan sederhana dipatok sebesar Rp18.230 per liter atau turun 0,33% dibanding hari sebelumnya. Harga minyak goreng curah juga terekam turun pagi ini sebesar 0,36% menjadi Rp16.700 per liter.

Sementara itu, harga beras premium turun 0,32% dari hari sebelumnya, menjadi Rp15.380 per kilogram dan harga beras SPHP turun tipis 0,08% menjadi Rp12.540 per kilogram. Harga beras medium masih berada di level Rp13.500 per kilogram.

Selanjutnya, harga cabai merah keriting pagi ini dipatok Rp27.710 per kilogram atau turun 1,60%, daging sapi murni turun 0,50% menjadi Rp134.100 per kilogram.

Penurunan harga juga terjadi pada produk unggas. Bapanas melaporkan, harga daging ayam turun 1% menjadi Rp35.750.034 kilogram dan telur ayam ras turun 0,14% menjadi Rp28.330 per kilogram.

Tepung terigu kemasan turun signifikan 2,13% menjadi Rp12.840 per kilogram.Harga garam halus beryodium tidak mengalami perubahan harga atau stabil di level Rp11.840 per kilogram.

Berbagai jenis ikan juga mengalami penurunan harga pagi ini. Tercatat harga ikan tongkol di tingkat pedagang eceran turun 1,23% menjadi Rp30.440 per kilogram dan ikan bandeng turun 1,33% menjadi Rp32.600 per kilogram.

Sementara itu, sejumlah komoditas pangan pagi ini tercatat naik. Harga ikan kembung naik signifikan 3,35% menjadi Rp37.910 per kilogram, dan jagung di tingkat peternak naik sebesar 0,34% menjadi Rp5.920 per kilogram.

Kemudian, Bapanas merekam harga gula konsumsi naik tipis 0,06% menjadi Rp17.940 per kilogram dan cabai rawit merah naik sebesar 1,42% menjadi Rp40.010 per kilogram.

Berbagai jenis bawang turut terkerek. Bapanas melaporkan, harga bawang putih bonggol naik 1,34% menjadi Rp40.910 per kilogram dan bawang merah naik 1,66% menjadi Rp35.610 per kilogram. Harga kedelai impor pagi ini naik signifikan 0,76% menjadi Rp10.650 per kilogram.

JAKARTA, KOMPAS.com - Perusahaan agrokimia PT Delta Giri Wacana (DGW Group) turut mendorong penguatan sektor pangan nasional, terutama di tengah tantangan krisis pangan global yang semakin mendesak.

Ketidakstabilan pasokan pangan, yang dipicu oleh perubahan iklim, ketergantungan pada impor, serta konflik geopolitik, semakin mengancam ketersediaan pangan di berbagai negara.

Data terbaru dari World Bank menunjukkan bahwa hingga September 2024, sebanyak 16 negara telah menerapkan 22 larangan ekspor pangan, dan 8 negara lainnya menerapkan tindakan pembatasan ekspor.

SHUTTERSTOCK/ENCIERRO Ilustrasi pestisida.

Salah satu tantangan besar yang dihadapi Indonesia adalah kebutuhan bahan baku pestisida dan pupuk yang tinggi. Laporan Euromonitor mencatat bahwa nilai impor bahan baku pestisida di Indonesia meningkat sebesar 2,8 persen, mencapai Rp 8 triliun pada tahun 2023.

Kenaikan harga bahan baku ini disebabkan oleh gangguan rantai pasok dan peningkatan biaya produksi pasca pandemi Covid-19.

Sementara itu, impor bahan baku pupuk tumbuh sebesar 7,4 persen dengan nilai mencapai Rp 30,2 triliun pada tahun yang sama, juga terpengaruh oleh situasi global dan permintaan yang belum pulih sepenuhnya.

Dalam menghadapi tantangan ini, DGW Group telah mengambil langkah strategis untuk memperkuat posisi industri agro input nasional. Perusahaan ini membangun pabrik karbamasi dengan kapasitas awal produksi 3.300 ton per tahun, yang direncanakan meningkat menjadi 7.000 ton per tahun.

"Langkah ini bertujuan untuk mengurangi ketergantungan pada bahan baku impor dan memenuhi kebutuhan pasar domestik, serta membuka peluang untuk ekspor," tulis DGW Group dalam siaran pers seperti dikutip Senin (7/10/2024).

Selain itu, dukungan pemerintah juga terlihat dalam upaya mengurangi ketergantungan pada produk impor. Baru-baru ini, Presiden Joko Widodo meresmikan pabrik amonium nitrat untuk mengurangi ketergantungan impor yang mencapai 21 persen dari total kebutuhan industri.

DGW Group juga berkomitmen untuk meningkatkan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dalam produk-produk agro inputnya. (Editor: Noverius Laoli)

Artikel ini telah tayang di Kontan.co.id dengan judul: Langkah DGW Group Mendorong Penguatan Sektor Pangan Nasional

JAKARTA, KOMPAS.com - Perusahaan agrokimia PT Delta Giri Wacana (DGW Group) turut mendorong penguatan sektor pangan nasional, terutama di tengah tantangan krisis pangan global yang semakin mendesak.

Ketidakstabilan pasokan pangan, yang dipicu oleh perubahan iklim, ketergantungan pada impor, serta konflik geopolitik, semakin mengancam ketersediaan pangan di berbagai negara.

Data terbaru dari World Bank menunjukkan bahwa hingga September 2024, sebanyak 16 negara telah menerapkan 22 larangan ekspor pangan, dan 8 negara lainnya menerapkan tindakan pembatasan ekspor.

SHUTTERSTOCK/ENCIERRO Ilustrasi pestisida.

Salah satu tantangan besar yang dihadapi Indonesia adalah kebutuhan bahan baku pestisida dan pupuk yang tinggi. Laporan Euromonitor mencatat bahwa nilai impor bahan baku pestisida di Indonesia meningkat sebesar 2,8 persen, mencapai Rp 8 triliun pada tahun 2023.

Kenaikan harga bahan baku ini disebabkan oleh gangguan rantai pasok dan peningkatan biaya produksi pasca pandemi Covid-19.

Sementara itu, impor bahan baku pupuk tumbuh sebesar 7,4 persen dengan nilai mencapai Rp 30,2 triliun pada tahun yang sama, juga terpengaruh oleh situasi global dan permintaan yang belum pulih sepenuhnya.

Dalam menghadapi tantangan ini, DGW Group telah mengambil langkah strategis untuk memperkuat posisi industri agro input nasional. Perusahaan ini membangun pabrik karbamasi dengan kapasitas awal produksi 3.300 ton per tahun, yang direncanakan meningkat menjadi 7.000 ton per tahun.

"Langkah ini bertujuan untuk mengurangi ketergantungan pada bahan baku impor dan memenuhi kebutuhan pasar domestik, serta membuka peluang untuk ekspor," tulis DGW Group dalam siaran pers seperti dikutip Senin (7/10/2024).

Selain itu, dukungan pemerintah juga terlihat dalam upaya mengurangi ketergantungan pada produk impor. Baru-baru ini, Presiden Joko Widodo meresmikan pabrik amonium nitrat untuk mengurangi ketergantungan impor yang mencapai 21 persen dari total kebutuhan industri.

DGW Group juga berkomitmen untuk meningkatkan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dalam produk-produk agro inputnya. (Editor: Noverius Laoli)

Artikel ini telah tayang di Kontan.co.id dengan judul: Langkah DGW Group Mendorong Penguatan Sektor Pangan Nasional

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pangan Nasional (Bapanas) optimistis target 75% pengelolaan susut dan sisa pangan tercapai pada 2045.

Hal tersebut sesuai dengan Peta Jalan Pengelolaan Susut dan Sisa Pangan Dalam Mendukung Pencapaian Ketahanan Pangan Menuju Indonesia Emas 2045, yang memproyeksikan target pengelolaan susut dan sisa pangan sebesar 50% pada 2030 dan 75% tahun 2045 dapat dicapai melalui penerapan strategi dan skenario yang tepat guna.

Deputi Kerawanan Pangan dan Gizi Bapanas, Nyoto Suwignyo, mengatakan dalam membangun Indonesia sebagai negara maju, perlu memperhatikan aspek susut dan sisa pangan pula.

"Kita harus membangun negara yang maju tanpa food waste, karena sekarang yang terjadi, negara maju tapi food waste-nya besar. Kita dalam menyiapkan Indonesia sebuah negara maju, perlu berbeda. Itu yang sekarang sudah dimulai,” kata Nyoto dalam keterangan resminya, dikutip pada Minggu (29/9/2024).

Guna memperkuat penanganan susut dan sisa pangan, Bapanas mendorong adanya regulasi yang dapat menjadi dasar tata kelola susut dan sisa pangan yang berlaku di Indonesia.

Menurut Nyoto setelah ada peta jalan, harus ada regulasi yang mendasari. Oleh karena itu, pihaknya mempersiapkan draft rancangan peraturan presiden.

“Muatannya adalah bagaimana menyiapkan tata kelola yang baik terkait food loss and waste. Ini akan menjadi pedoman bagi pemerintah pusat dan daerah serta masyarakat. Ini akan efektif diterapkan nantinya, kami sangat optimis,” kata Nyoto.

Regulasi yang dapat menyentuh sampai masyarakat dinilainya cukup urgent, karena sektor rumah tangga berkontribusi besar dalam susut dan sisa pangan.

Menurut laporan Food Waste Index 2024, United Nations Environment Programme (UNEP) pada 2022, food waste secara global diperkirakan mencapai 1,05 miliar ton makanan yang tersebar di sektor ritel, jasa makanan, sampai rumah tangga.

Jumlah tersebut setara dengan rerata 132 kilogram per kapita per tahun, yang sebagian besarnya atau 59,85% bersumber dari sektor rumah tangga dengan rerata 79 kilogram per kapita per tahun.

"Ini memang terkait moralitas, moralitas pangan. Ini merupakan konsep bagaimana masyarakat menghargai pangan dan kemudian memaknainya dan memanfaatkan pangan dengan sebaik-baiknya secara bijak. Ini tentu akan ada efisiensi. Kalau efisiensi terkait tentunya pemborosan pangan akan berkurang dan mempengaruhi total konsumsi. Dengan itu memposisikan kemandirian dan kedaulatan pangan terus terjaga di Indonesia," kata Nyoto.

Kepala Bapanas, Arief Prasetyo Adi, menyampaikan pesan bahwa dengan perilaku penyelamatan pangan dan stop boros pangan akan berimplikasi pada stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

“Kami ingin terus mengajak seluruh pihak dan elemen masyarakat untuk turut berperan aktif dalam upaya gerakan penyelamatan pangan. Tentunya ini akan dapat memperkuat stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat demi mewujudkan Indonesia emas 2045," ungkap Arief.

Arief mengatakan Pemerintah akan terus mendorong kesadaran dan penciptaan wawasan dalam menerapkan perilaku stop boros pangan dan penyelamatan pangan dalam keseharian masyarakat. Terlebih ada estimasi peningkatan jumlah penduduk Indonesia yang bisa mencapai 319 juta jiwa pada 2045, sedangkan populasi penduduk itu linier dengan potensi susut dan sisa pangan.

“Jadi semangat gotong royong diperlukan untuk menangani hal ini. Mari kita ciptakan masa depan yang lebih berkelanjutan. Ayo selamatkan pangan. Stop boros pangan. Demi kita, demi bumi," tutup Arief.

Bisnis.com, JAKARTA - Badan Pangan Nasional (Bapanas) mengusulkan pembentukan penyusunan Peraturan Presiden (Perpres) terkait food loss and waste atau susut dan sisa pangan dan sampah makanan.

Sekretaris Utama Bapanas, Sarwo Edhy, menyampaikan, usulan ini muncul usai Komisi IV DPR RI dalam berbagai kesempatan kerap meminta pemerintah untuk segera membuat regulasi soal susut dan sisa pangan.

“Kami dari Badan Pangan Nasional sudah melakukan inisiasi yaitu mengajukan usulan untuk menyusun Peraturan Presiden,” kata Sarwo dalam agenda Peluncuran Metode Baku Perhitungan Susut Pangan dan Sisa Pangan, Selasa (24/9/2024).

Sarwo mengharapkan, penyusunan aturan susut dan sisa pangan dapat mulai berjalan tahun ini dan terbit dalam enam bulan ke depan.

“Mudah-mudahan tahun ini bisa berproses dan dalam enam bulan ke depan mudah-mudahan bisa kita terbitkan,” ujarnya.

Diakui Sarwo, usulan ini memang belum dibahas bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi). Usulan tersebut juga belum dibahas bersama dengan pemerintahan baru.

Sebagai langkah awal, Sarwo menyebut pihaknya telah mengusulkan izin prakarsa ke Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno. Nantinya, Mensesneg akan memberikan nota dinas ke Presiden untuk kemudian disetujui.

Setelah mendapat persetujuan dari Presiden, Bapanas akan melakukan penyusunan aturan, melalui harmonisasi antar kementerian/lembaga. Seiring berjalannya penyusunan Perpres, Bapanas juga akan memenuhi permintaan DPR RI untuk menyusun Undang-undang susut dan sisa pangan.

Dia menuturkan, isu susut dan sisa pangan telah menjadi isu yang mendesak sehingga memerlukan perhatian serius dari berbagai pihak. Mengingat, kondisi ini terjadi di sepanjang rantai pasokan pangan dan berkontribusi pada berkurangnya ketersediaan pangan, meningkatkan emisi gas rumah kaca, hingga memicu kerugian ekonomi yang sangat besar.

Pemerintah menilai, tantangan ini perlu segera diatasi sebagai upaya pemenuhan ketahanan pangan nasional, di tengah beragam tantangan nasional. Dengan begitu, kecukupan pangan untuk memenuhi pangan sekitar 280 juta jiwa penduduk Indonesia dapat terpenuhi dan secara bertahap mengurangi impor pangan.

“Dan kita harus menjadi negara yang berdaulat untuk mempertahankan ketahanan pangan melalui kemandirian dan kedaulatan pangan,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAAKARTA - “Food is national security. Food is economy. It is em­­­­ploy­­ment, energy, history. Food is everything.” Demikian kutipan dari Jose Andres, seorang aktivis kemanusiaan sekaligus koki dan pengusaha restoran dari Amerika Serikat.

Dalam konteks Indonesia, ketahanan pangan adalah hal penting karena dengan populasi lebih dari 270 juta jiwa, permintaan pangan terus meningkat dan memberikan tekanan besar pada sektor pertanian.

Menjaga ketahanan pangan akan membantu mempertahankan mata pencaharian masyarakat pedesaan, mendorong stabilitas ekonomi, dan menurunkan kemiskinan. Ketahanan pangan juga sangat penting untuk mencegah malnutrisi yang merupakan masalah serius di Indonesia, terutama bagi anak-anak dan kelompok rentan.

Namun, Indonesia sangat rentan terhadap dampak perubahan iklim, seperti perubahan pola curah hujan dan cuaca ekstrem, yang mengancam hasil pertanian dan pasokan pangan.

Urbanisasi yang pesat juga menyebabkan perubahan pola konsumsi pangan dan peningkatan permintaan di perkotaan, sehingga diperlukan sistem distribusi pangan yang efektif. Degradasi lahan dan deforestasi menjadi sebab bahwa resiko ketahanan pangan di masa mendatang perlu ditangani secara serius.

Koperasi berperan penting dalam mengatasi tantangan ketahanan pangan melalui berbagai strategi. Koperasi dapat meningkatkan produktivitas pertanian dengan memberikan akses kepada petani terhadap input berkualitas seperti benih dan pupuk premium, serta layanan keuangan untuk investasi pada metode dan praktik pertanian berkelanjutan.

Koperasi membantu pemasaran bersama, menegosiasikan harga yang lebih baik, dan memperluas akses pasar, sehingga meningkatkan pendapatan petani dan menjamin pasokan pangan yang stabil.

Koperasi mendirikan tempat pengumpulan, fasilitas penyimpanan, dan jaringan transportasi untuk meminimalkan kerugian pasca panen. Koperasi memperkuat ketahanan terhadap bencana alam dan guncangan ekonomi, serta mendorong kohesi sosial dan solidaritas.

Untuk mengatasi masalah ketahanan pangan di Indonesia, skema koperasi multi pihak di bidang pertanian dapat dibentuk dengan melibatkan berbagai anggota yang memiliki peran berbeda tetapi saling mendukung.

Koperasi ini akan terdiri atas anggota petani yang bertugas menanam padi, anggota pengemasan yang mengelola karung beras, anggota distributor yang bertugas mengantarkan produk ke pasar, anggota penyedia pupuk, anggota penyedia alat pertanian, anggota pemasaran yang mempromosikan produk, serta anggota konsumen yang memberikan umpan balik dan mendukung produk melalui pembelian.

Modal koperasi berasal dari semua anggota, dan keuntungan dibagi secara adil kepada setiap anggota sesuai dengan kontribusi mereka. Anggota koperasi dalam divisi distributor berperan penting dalam menggantikan tengkulak yang sering mempermainkan harga di tingkat konsumen dan petani, sehingga memastikan harga yang adil bagi kedua belah pihak.

Dalam struktur ini, petani fokus pada produksi padi dengan menggunakan input berkualitas tinggi seperti pupuk dan alat pertanian yang disediakan oleh anggota koperasi lainnya.

Setelah panen, beras dikemas oleh anggota yang bertanggung jawab atas pengemasan, memastikan kualitas dan keamanan produk. Distributor kemudian mengelola logistik untuk mendistribusikan beras ke pasar secara efisien dan tepat waktu. Dengan proses distribusi yang dikelola secara mandiri akan menggantikan peran tengkulak dalam melakukan permainan harga.

Tim pemasaran mempromosikan produk baik melalui platform digital maupun toko fisik, menjangkau konsumen yang lebih luas. Layanan purna jual konsumen memberikan dukungan dan umpan balik yang penting untuk mempertahankan kualitas dan meningkatkan kepuasan pelanggan.

Koperasi ini bersifat egaliter dengan pengambilan keputusan strategis dilakukan melalui rapat anggota, memastikan bahwa setiap suara dihargai dan setiap keputusan mencerminkan kepentingan semua anggota.

Dengan pendekatan ini, koperasi multi-pihak tidak hanya meningkatkan produktivitas dan pendapatan petani, tetapi juga menciptakan sistem pertanian yang lebih berkelanjutan dan efisien, mengurangi dampak lingkungan, dan memastikan stabilitas harga di pasar.

Potensi pertanian Indonesia begitu besar karena dikaruniai tanah yang subur dan terdiri dari banyak varietas tanaman juga ditambah dengan jumlah tenaga kerja yang melimpah pada usia produktif dan juga sikap masyarakat Indonesia yang suka bergotong royong memungkinkan untuk dibentuk koperasi multi pihak pada bidang pertanian untuk mendukung ketahanan pangan nasional.

Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan tentang Koperasi Multi Pihak dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Koperasi dan UKM No. 8/2021. Maka seharusnya para pemangku kepentingan, seperti koperasi petani, koperasi pedagang dan komponen lainya harusnya berinisiatif dalam membentuk koperasi multi pihak pertanian.