Jakarta: Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Kementerian PPN/Bappenas tengah mematangkan program Sinergi dan Kolaborasi untuk Akselerasi Layanan Dasar (SKALA). Program ini dicanangkan guna percepatan pembangunan daerah.

"Kami sangat mengapresiasi terkait perluasan program SKALA ini. Melalui program ini kami sangat berharap layanan dasar di daerah dapat menjadi lebih cepat" ujar Kepala BSKDN Yusharto Huntoyungo saat memberi tanggapan dalam kegiatan Rapat Pertemuan Komite Teknis Program SKALA periode 2024-2025 di Aula Frans Seda DJPPR Kemenkeu, Rabu, 7 Agustus 2024.

Dia menjelaskan program SKALA pada dasarnya bertujuan mendukung pengurangan kemiskinan dan ketimpangan di Indonesia melalui peningkatan ketersediaan layanan dasar bagi masyarakat miskin dan rentan di daerah tertinggal. Program ini juga berperan mendukung pemerintah daerah (pemda) memperkuat perencanaan berbasis bukti demi terwujudnya pembangunan berkelanjutan.
"Kami membutuhkan SKALA untuk mendukung percepatan layanan dasar di daerah. Kami yakin kolaborasi yang kuat dapat menjadi kunci keberhasilan program ini," terang dia.

Baca Juga: Kemendagri Dorong Efektivitas Pengelolaan Barang Milik Daerah

Dalam penerapan program SKALA tersebut, BSKDN diberi kepercayaan untuk mengawal dua fokus pembahasan mengenai penguatan perencanaan daerah guna penerapan dan pemenuhan layanan dasar yang inklusif. Sementara itu, fokus lainnya mengenai penguatan komite pimpinan daerah dalam penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan peningkatan kualitas belanja daerah.

Yusharto mengatakan, melalui program SKALA, pihaknya berharap dapat melakukan kerja sama proses adopsi inovasi dengan strategi replikasi inovasi yang ada di BSKDN kepada daerah yang menjadi lokasi kerja SKALA. Dari kerja sama ini diharapkan ada peningkatan kapasitas aparatur BSKDN maupun pemda yang melaksanakan fungsi riset dan pemanfaatan inovasi.

"Kami harap melalui program SKALA, seperti yang sudah disebutkan di sini untuk mencatat kapasitas dari para pejabat fungsional analis kebijakan untuk bisa menghasilkan berbagai informasi yang ada," ujar dia.

(AZF)

Kabupaten Lebak, Banten berhasil menurunkan prevalensi stunting dari 35,5% pada akhir 2023 menjadi 4,06% pada akhir Juni lalu, berdasarkan sistem pendataan terbaru oleh Kemenkes. Pj. Bupati Lebak Iwan Kurniawan mengungkapkan, sukses ini diraih berkat strategi intervensi gizi spesifik serta intervensi gizi sensitif.
Hal itu diungkapkan Iwan dalam acara Gebyar Kolaborasi Lebak Atasi Stunting, Inflasi dan Kemiskinan Ekstrem (Gebyar KLASIK) Tahun 2024, yang diselenggarakan secara serentak di 6 Kecamatan, yaitu Kecamatan Warunggunung, Kalanganyar, Cileles, Curugbitung, Cikulur, dan Sajira, Kamis (25/7/2024).

Kegiatan ini diselenggarakan bersama Kemendagri, Bappenas dan Pemerintah Kabupaten Lebak, dengan dukungan dari SKALA, Program Kemitraan Australia-Indonesia untuk akselerasi layanan dasar.
Iwan menambahkan, 18 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada di Kabupaten Lebak juga turun tangan membantu penanganan stunting. Selain sukses menurunkan stunting, kata Iwan, Kabupaten Lebak juga berhasil menurunkan angka inflasi dari 4,14% pada Januari 2024 menjadi 1,37% pada Juni 2024.
“Pemkab Lebak telah mengambil langkah-langkah strategis untuk mengendalikan laju inflasi dengan mengimplementasikan strategi keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi serta komunikasi dan koordinasi yang efektif. Langkah tersebut ternyata mampu mengendalikan laju inflasi,” jelas Iwan.
Menurut Iwan, acara Gebyar KLASIK merupakan salah satu upaya Pemkab Lebak dalam melakukan kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi serta pemerintah daerah dalam menangani masalah stunting, inflasi dan juga kemiskinan.

Perencana Ahli Madya Kementerian PPN/Bappenas Dinar Dana Kharisma mengatakan, pemerintah pusat dan daerah berkolaborasi dalam acara Gebyar KLASIK dalam rangka menurunkan stunting, inflasi, dan juga kemisikinan.
Kata dia, Bappenas juga mengapresiasi inisiatif yang digagas oleh Pj. Bupati Lebak, dengan melibatkan pihak swasta dalam ajang Gebyar KLASIK ini, hingga mengasilkan kolaborasi multi-pihak.
“Ini merupakan kolaborasi pertama yang melibatkan pemerintah pusat, daerah dan juga swasta serta mitra-mitra Pembangunan dalam melakukan upaya pengentasan stunting, kemiskinan dan juga menurunkan laju inflasi. Karena tiga hal tersebut tidak bisa hanya dilakukan oleh pemerintah tapi harus melibatkan banyak pihak,” kata Dinar.
Dinar berharap pelaksanaan Gebyar KLASIK ini bisa menjadi titik awal bagi pemkab Lebak dalam mengembangkan kebijakan yang lebih baik serta menggunakan data dalam pengambilan kebijakan yang inklusif.

Lebih lanjut Dinar menjelaskan bahwa data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) dengan menggunakan aplikasi SEPAKAT sudah bisa digunakan oleh Pemkab Lebak dalam menghadapi tiga permasalahan utama yaitu stunting, inflasi, dan kemiskinan.

Kolaborasi antara ilmuwan dengan pengambil kebijakan merupakan hal yang penting dalam menghadapi tantangan global khususnya perubahan iklim. Konferensi Internasional Indonesian Regional Science Action (IRSA) 2024 menjadi ajang bagi ilmuwan dan pembuat kebijakan untuk menghadirkan kemajuan penelitian terkini dalam upaya mengatasi krisis iklim di Indonesia.

Konferensi Internasional IRSA 2024 juga menghadirkan program SKALA , Kemitraan Pemerintah Australia dan Indonesia untuk akselerasi layanan dasar.

Program SKALA mendukung pelaksanaan Konferensi Internasional IRSA 2024 yang secara khusus menyelenggarakan sesi pararel terkait manajemen keuangan publik, penggunaan data untuk tata kelola, dan penyediaan layanan dasar yang iInklusif.

Dalam upaya untuk memperkuat tata kelola data di tingkat pemerintah daerah, khususnya di Maluku, diadakan sesi diskusi yang menggabungkan berbagai pemangku kepentingan.

Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Maliki, mengatakan Indonesia kini tengah melaksanakan Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek), yakni sebuah sistem pendataan kependudukan yang dapat menjadi aacuan peningkatan kualitas pelayanan bagi masyarakat Indonesia.

Menurut Maliki, data yang mencakup seluruh penduduk menjadi bekal utama bagi pemerintah pusat, daerah, bahkan swasta untuk dapat menjangkau seluruh masyarakat tanpa terkecuali. Penggunaan data yang akurat dan komprehensif juga bisa sebagai dasar, kebijakan, serta membuat program-program yang dirancang dapat menjadi lebih efektif dan efisien.
“Apa yang bisa kita lakukan adalah bagaimana sebenarnya salah satunya menggunakan data dengan baik. Dengan adanya desentralisasi berarti bukan hanya pemerintah pusat, tetapi juga pemerintah daerah ini juga harus betul-betul tahu datanya seperti apa. Kita kasih data tentunya harus lebih akurat, tetapi dalam yang lebih penting lagi adalah setelah memegang data bagaimana harus bisa dimutakhirkan, harus bisa lebih up to date, harus bisa lebih akurat,” kata Maliki di acara Konferensi Internasional Indonesian Regional Science Action (IRSA) 2024 di Maluku, Ambon, Senin (15/7/2024).

Meskipun data merupakan aset berharga, Maliki mengungkapkan bahwa tantangan signifikan masih ada. Karena itu diperlukan kolaborasi lintas-sektor dalam membangun ekosistem data yang lebih tangguh dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

“Jadi ini yang kami harus yakinkan kalau pemerintah daerah sudah punya data, harusnya mereka punya kemampuan nanti untuk melakukan pemutakhiran dan juga validasi. Keamanan data pribadi ini juga harus kita pegang, kemudian koordinasi antar sektor dan juga nanti meningkatkan kapasitas SDM untuk kembali lagi ke pemerintah daerah,” ujar Maliki.

Rektor Universitas Pattimura, Fredy Leiwakabessy menekankan pentingnya data dalam mendukung pembangunan lokal serta penelitian di tingkat daerah. Fredy mengatakan, data bukan hanya merupakan instrumen untuk mengidentifikasi tantangan yang dihadapi, tetapi juga krusial dalam meningkatkan tata kelola data pemerintah daerah.

Menurut dia, evaluasi yang tepat terhadap data akan membantu meningkatkan kualitas keputusan yang diambil pemerintah daerah. Data yang akurat, lanjutnya, menjadi dasar yang kuat bagi pengambilan keputusan yang efektif dan strategis, serta mempermudah perencanaan yang terukur dan tepat sasaran.

"Dari sisi metodologi kita tentu perlu data yang akurat, reliable, dan didasarkan pada problem yang ingin kita selesaikan. Untuk itu, kita perlu memiliki indikator-indikator yang jelas, variabel-variabel yang terdefinisi dengan baik, dan metodologi yang tepat untuk mengambil data," ujar Fredy.

Menurut dia, instrumen-instrumen yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan dalam pengumpulan data menjadi hal yang mendasar. Fredy juga menyoroti dalam pengalaman akademis dan praktisnya, data memiliki tiga aspek penting: eksplorasi, penjelasan, dan eksploitasi.

"Kepentingan data terletak pada kemampuannya untuk mengeksplorasi dan menjelaskan fenomena, serta mengeksploitasi potensi yang terkandung di dalamnya. Dalam konteks pembangunan lokal, peran data sangat penting dalam mencari solusi yang tepat untuk tantangan yang dihadapi," tambah Fredy.

Pada kesempatan tersebut, Astrid Kartika, Unit Lead Decentralisation and Government DFAT, Kedutaan Australia Jakarta mengatakan beberapa program kerja sama Australia dan Indonesia termasuk diantaranya Program SKALA, dapat membantu menjembatani permasalahan ini dan memastikan bahwasanya data itu betul-betul menjadi sumber dari berbagai macam keputusan yang diambil di Indonesia.