IDXChannel - Dalam pengelolaan pajak, nomor TIN (Tax Identification Number) atau Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) memegang peranan penting. Bagaimana cara cek nomor TIN pajak?

Nomor ini digunakan untuk identifikasi wajib pajak dalam berbagai transaksi pajak dan administrasi perpajakan. Bagi Anda yang perlu mengecek nomor TIN pajak, berikut adalah panduan lengkapnya.

Apa Itu Nomor TIN Pajak?

Nomor TIN Pajak adalah kode unik yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) kepada setiap wajib pajak di Indonesia. TIN ini berfungsi untuk memudahkan administrasi dan monitoring kewajiban perpajakan. Baik untuk individu, badan usaha, maupun entitas lain, nomor ini adalah identifikasi utama dalam sistem perpajakan.

Mengapa Perlu Cek Nomor TIN Pajak?

Cek nomor TIN pajak penting untuk berbagai keperluan, seperti:

1. Verifikasi Identitas
Menjamin bahwa nomor TIN yang digunakan valid dan terdaftar di DJP.

2. Transaksi Bisnis
Memastikan keabsahan NPWP mitra bisnis atau pelanggan.

3. Kepatuhan Pajak
Menghindari masalah administratif atau hukum terkait kewajiban pajak.

Cara Cek Nomor TIN Pajak

Berikut adalah langkah-langkah untuk mengecek nomor TIN pajak yang bisa Anda lakukan:

1. Kunjungi situs resmi DJP dengan melakukan akses situs resmi Direktorat Jenderal Pajak di djponline.pajak.go.id.

2. Pilih menu verifikasi NPWP di halaman utama, cari opsi atau menu untuk verifikasi NPWP atau nomor TIN pajak. Biasanya, ini bisa ditemukan di bagian layanan atau fitur terkait pajak.

3. Masukkan nomor TIN pajak yang ingin Anda verifikasi. Pastikan nomor yang dimasukkan benar dan sesuai dengan format yang berlaku.

4. Setelah memasukkan nomor, klik tombol untuk memulai proses verifikasi. Tunggu beberapa saat hingga hasil verifikasi ditampilkan.

5. Periksa hasil verifikasi. Nantinya akan menunjukkan status validitas nomor TIN. Jika valid, informasi terkait wajib pajak akan ditampilkan. Jika tidak valid, Anda mungkin perlu memeriksa kembali nomor atau menghubungi DJP untuk klarifikasi.

Mengecek nomor TIN pajak adalah langkah penting dalam memastikan keabsahan dan kepatuhan perpajakan. Dengan mengikuti panduan di atas, Anda dapat dengan mudah memverifikasi nomor TIN untuk berbagai keperluan administratif dan bisnis.

Selalu pastikan untuk melakukan pengecekan melalui saluran resmi untuk mendapatkan informasi yang akurat dan terkini.

(Shifa Nurhaliza Putri)

Reporter: Rashif Usman | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menerangkan sejumlah ketentuan terkait tata cara pelaporan Surat pemberitahuan tahunan (SPT) tahunan Pajak Penghasilan (PPh) setelah implementasi Coretax system.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat, Dwi Astuti mengatakan kewajiban pelaporan SPT Tahunan didasarkan pada ketentuan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 3 Ayat (1).

"Setiap Wajib Pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, dan jelas, dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan menandatangani serta menyampaikannya ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak," tulis pasal tersebut.

Dwi menjelaskan kewajiban tersebut didasarkan pada pemenuhan syarat subjektif yaitu apabila telah mencapai usia dewasa dan syarat objektif yaitu apabila sudah memiliki penghasilan, sesuai peraturan perundangan perpajakan yang berlaku.

Dalam rangka pelaksanaan ketentuan tersebut, pemerintah melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243 Tahun 2014 pasal 18 ayat 1 mengatur bahwa bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang penghasilan netto setahunnya kurang dari Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dikecualikan dari kewajiban melaporkan SPT Tahunan.

"Tujuan pengaturan mengenai pengecualian ini ialah untuk memberikan kemudahan bagi wajib pajak yang penghasilan netto setahunnya kurang dari PTKP, kesederhanaan tata kelola administrasi pajak, dan kepastian hukum bagi wajib pajak," kata Dwi dalam keterangan resminya, Rabu (24/7) malam.

Dwi menyampaikan pernyataan pada artikel di tautan https://pajak.go.id/id/reformdjp/coretax-spt yang berbunyi 'Wajib Pajak Orang Pribadi yang memenuhi syarat tidak perlu menyampaikan SPT Tahunan PPh' adalah Wajib Pajak yang dimaksud dalam ketentuan pasal 18 ayat (1) PMK 243 Tahun 2014.

Sementara itu, Dwi juga menjelaskan yang dimaksud dengan pernyataan pada artikel di tautan https://pajak.go.id/id/reformdjp/coretax-spt yang berbunyi 'Bukti potong atau pungut yang diterbitkan oleh Pemotong/Pemungut dapat dimanfaatkan langsung pada pengisian SPT Tahunan PPh melalui prefill secara otomatis' tidak meniadakan kewajiban pelaporan SPT Tahunan, tetapi merupakan metode pengisian yang memberi kemudahan bagi wajib pajak dalam mengisi SPT Tahunan secara elektronik.

Selain itu, berkenaan dengan prepopulated, Dwi menjelaskan bahwa prepopulated bukan merupakan cara baru pelaporan SPT Tahunan.

Menurutnya, prepopulated merupakan metode pengisian dalam memberikan kemudahan bagi wajib pajak dalam pengisian SPT Tahunan, di mana data pemotongan dan/ atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga (pemungut pajak) secara otomatis tersaji dalam konsep SPT Tahunan Wajib Pajak yang diisi secara elektronik (e-filing).

"Berdasar data yang telah tersaji tersebut, Wajib Pajak tinggal mengkonfirmasi kebenarannya. Dengan demikian, pengisian SPT Tahunan bisa dilakukan dengan lebih cepat, mudah, dan akurat," tutupnya.

Reporter: Rashif Usman | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) masih mematangkan Pembaruan Sistem Administrasi Perpajakan (PSIAP) atau core taxsystem. Sistem pajak canggih tersebut juga akan diikuti dengan berbagai kemudahan pelayanan perpajakan.

Salah satunya adalah terkait penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh). Melalui core tax system, maka pengisian SPT Tahunan akan jauh lebih mudah lantaran akan dilakukan dengan sistem prepopulated.

Perlu diketahui, prepopulated merupakan sistem penyediaan data oleh pihak berwenang pajak berdasarkan data yang telah ada sebelumnya.

Pengamat Pajak Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Fajry Akbar sistem prepopulated akan memberikan kemudahan bagi wajib pajak. Ia menjelaskan secara teori dan literatur yang ada, kemudahan administrasi akan meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak.

"Oleh karena itu, kami harapkan jika kemudahan yang diberikan oleh sistem prepopulated ini akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Lebih lanjut, sistem prepopulated juga akan meminimalisir kekeliruan wajib pajak dalam mengisi SPT," kata Fajry kepada Kontan, Rabu (24/7).

Sayangnya, Ia belum dapat mengkuantifikasi besaran persentase peningkatan. Yang terang, Fajry optimistis jika sistem ini akan mampu mendorong peningkatan kepatuhan wajib pajak.

Fajry menjelaskan bagi praktisi pajak, sistem prepopulated sebetulnya sudah dikenal dan diterapkan secara bertahap di beberapa aplikasi milik DJP seperti di e-faktur dan SPT PPh Unifikasi, meskipun baru sekadar menarik data atas aktivitas pemotongan/pemungutan pajak.

"Dari penerapan itu kami melihat ada kemudahan, yaitu kemudahan dalam bentuk pengawasan baik bagi WP maupun bagi fiskus, kemudahan dalam mengkroscek nilai transaksi, jenis pajak dan besaran pajaknya," ujarnya.

Dirinya mengatakan bahwa ke depannya sistem core tax atau prepopulated data akan diperluas dan didetailkan agar penyampaian SPT semakin sederhana.

Nantinya wajib pajak tak perlu lagi harus meminta bukti potong secara manual untuk memastikan pajak yang dipungut apakah sudah disetorkan oleh pemungut.

"Namun semua informasi yang diperlukan telah tersedia otomatis di dalam akun wajib pajak," ucapnya.

Fajry menuturkan, apabila prepopulated sudah diterapkan saat pelaporan SPT tahun depan, wajib pajak tinggal melakukan konfirmasi terkait pajak yang telah dipotong oleh pemotong pajak serta kesesuaian data dan informasi yang disediakan oleh DJP.