JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan, terjadi penumpukan jumlah calon kelas menengah (aspiring middle class) setelah jumlah kelas menengah (middle class) mengalami penurunan.

Hal itu disebabkan bertambahnya jumlah calon kelas menengah yang berasal dari kelas menengah yang turun kelas dan warga kelas bawah yang naik kelas. Muhadjir juga menyebut kondisi ini didukung angka kemiskinan yang turun.

"Angka kemiskinan kita juga turun. Itu berarti ada (warga) miskin yang naik ke aspiring middle class. Kemudian angka kemiskinan ekstrem kita juga sudah mendekati 0 (persen). 0,8 ya. Berarti juga ada miskin ekstrem yang sekarang juga naik (naik kelas)," jelas Muhadjir di Plaza BPJS Ketenagakerjaan, Kamis (12/9/2024).

"Nah ini, terjadi penumpukan yaitu semacam bottle neck di kelas aspiring middle class," katanya.

Dalam kesempatan itu, Muhadjir juga menjelaskan soal jumlah kelas menengah yang berkurang sebagaimana yang dicatat oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

Ia menyebut, pengurangan terjadi karena mereka mengalami penurunan status menjadi golongan calon kelas menengah dan bukan naik menjadi golongan menengah ke atas.

Hal itu dinilai membuat masyarakat yang sebelumnya berstatus kelas menengah kini berubah menjadi calon kelas menengah.

Adapun berdasarkan data BPS, jumlah penduduk tergolong kelas menengah pada 2024 mencapai 47,85 juta jiwa. Jumlah masyarakat kelas menengah itu tercatat turun dari tahun 2023 yang mencapai 48,27 juta jiwa.

Diketahui, jumlah masyarakat kelas menengah tercatat terus menurun setiap tahunnya sejak 2019.

Jumlah penduduk kelas menengah mencapai 57,33 juta jiwa (21,45 persen) pada 2019, lalu 53,83 juta jiwa (19,82 persen) pada 2021, 49,51 juta jiwa (18,06 persen) pada 2022, 48,27 juta jiwa (17,44 persen) pada 2023, dan 47,85 juta jiwa (17,13 persen) pada 2024.

JAKARTA, investor.id – Segmen calon kelas menengah dan kelas menengah mengambil peran besar menopang pertumbuhan ekonomi nasional dan mencapai Indonesia Emas 2045. Sebaliknya, mengabaikan segmen ini bisa menimbulkan risiko politik yang signifikan.

Hal tersebut diungkapkan Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM FEB UI) dalam Seri Analisis Makroekonomi: Indonesia Economic Outlook Triwulan-III 2024, baru-baru ini.

Gabungan calon kelas menengah dan kelas menengah merupakan 72,2% dari populasi dan berkontribusi terhadap 82,3% konsumsi rumah tangga nasional. Praktis, kelompok-kelompok ini mendominasi pertumbuhan konsumsi rumah tangga dalam PDB.

“Untuk mencapai tujuan ambisius untuk menjadi negara maju pada tahun 2045, kebijakan harus berfokus membantu calon kelas menengah untuk bertransisi ke status kelas menengah dan mempertahankan daya beli kelas menengah saat ini,” ungkap LPEM FEB UI dalam laporan tersebut, dikutip pada Kamis (8/8/2024).

Oleh karena itu, ada sejumlah rekomendasi kebijakan yang dapat digulirkan pemerintah untuk mendukung calon kelas menengah dan kelas menengah, khususnya untuk menjaga daya beli. Pertama, investasi dalam pendidikan dan pelatihan kejuruan diperlukan untuk transisi ini.

Membekali individu dengan keahlian yang diperlukan untuk mengakses pekerjaan dengan produktivitas yang lebih tinggi (misalnya, jasa dengan nilai tambah tinggi dan manufaktur) meningkatkan potensi penghasilan mereka yang pada gilirannya akan meningkatkan kesejahteraan ekonomi secara keseluruhan.

Kedua, memastikan keamanan ekonomi bagi calon kelas menengah dan kelas menengah selama masa-masa sulit sangat penting untuk menjaga daya beli mereka, terutama selama periode pengangguran atau transisi pekerjaan. Untuk memenuhi kebutuhan ini, pemerintah Indonesia perlu memperluas program-program bantuan sosial, termasuk tunjangan pengangguran, cuti berbayar, dan cuti melahirkan.

Ketiga, menangani isu pekerja informal juga merupakan hal yang penting. Lebih dari separuh pekerja calon kelas menengah dan pekerja kelas menengah memiliki pekerjaan informal. Mendorong formalisasi pekerjaan melalui keringanan pajak, subsidi, dan insentif keuangan lainnya dapat membantu bisnis memformalkan tenaga kerja mereka.

Keempat, mengatasi akses rumah layak huni juga penting karena masalah ini semakin memburuk baik bagi calon kelas menengah maupun kelas menengah. Kebijakan harus berfokus pada peningkatan akses terhadap perumahan yang terjangkau melalui subsidi, pinjaman berbunga rendah, dan pengembangan proyek-proyek perumahan yang terjangkau.

“Langkah-langkah kebijakan ini tidak hanya penting bagi pertumbuhan ekonomi tetapi juga bagi stabilitas politik. Mengabaikan calon kelas menengah dan kelas menengah akan menimbulkan risiko politik yang signifikan,” ungkap LPEM FEB UI melalui laporan tersebut.

Contoh di Negara Lain

Kelompok-kelompok ini mewakili sebagian besar pemilih, sehingga ketidakpuasan mereka dapat menyebabkan pergeseran elektoral yang besar. Fenomena ini salah satunya terlihat dalam pemilihan Presiden AS 2020 ketika banyak pemilih kelas menengah yang tidak senang dengan kebijakan ekonomi dan pandemi, yang kemudian mengalihkan dukungan mereka dari Trump ke Biden.

Lebih jauh lagi, kegagalan untuk mengatasi ketimpangan dalam konteks pertumbuhan dan pembangunan ekonomi dapat menyebabkan keresahan sosial. Utamanya jika kelas menengah, yang jumlahnya banyak dan berpendidikan, menghadapi kondisi ekonomi yang buruk.

“Tidak seperti kelompok yang lebih miskin dan lebih rentan, kelas menengah lebih cenderung menyuarakan keresahan mereka ketika situasi ekonomi mereka memburuk,” demikian seperti dilaporkan LPEM FEB UI.

Meningkatnya ketimpangan dan frustasi kelas menengah atas stagnasi telah menyebabkan tuntutan untuk reformasi sistemik di Chili. Kerusuhan serupa telah diamati di Perancis, di mana gerakan “Yelllow Vest” muncul sebagai respons terhadap ketimpangan ekonomi yang dirasakan dan ketidakpuasan terhadap kebijakan pemerintah.

Sementara di Brasil, protes tahun 2013 sebagian besar didorong oleh kelas menengah, menuntut layanan publik yang lebih baik dan memprotes korupsi pemerintah serta mismanajemen.

Oleh karena itu, untuk menerapkan kebijakan-kebijakan ini secara efektif, praktik kelembagaan yang kuat sangatlah penting. Berdasarkan survei Bank Dunia tahun 2019, calon kelas menengah dan kelas menengah di Indonesia memandang pemberantasan korupsi sebagai salah satu isu terpenting yang harus diselesaikan.

“Lembaga-lembaga yang kuat dapat memastikan adanya transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam pelaksanaan kebijakan dan membantu memerangi korupsi yang dapat merusak efektivitas kebijakan. Praktik-praktik ini menumbuhkan rasa saling percaya antara pemerintah dan masyarakat yang sangat penting untuk keberhasilan penerapan kebijakan-kebijakan yang mendukung kelas menengah,” demikian jelas LPEM FEB UI dalam laporan tersebut.

Editor: Prisma Ardianto (redaksi@b-universe.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News