Keberadaan kelembagaan staf khusus (stafsus) presiden kembali menjadi perbincangan warganet di media sosial. Kegaduhan terbaru muncul setelah ada asisten staf khusus presiden yang mengumbar gaji yang diperoleh selama bekerja.

Yasmin Nur, mantan Asisten Stafsus Presiden, yang membuat kegaduhan itu telah menyampaikan permintaan maaf kepada publik atas unggahannya di akun media sosial X. Ia pun turut menyampaikan permintaan maaf pada Sekretariat Kabinet. Yasmin pun telah menutup akun media sosialnya sebagai bentuk pertanggungjawaban di dunia maya.

Kegaduhan yang ditimbulkan oleh Yasmin bermula saat dia mengomentari utas di media sosial yang mempersoalkan kualifikasinya sebagai analisis data. Yasmin mengaku sebagai Asisten Stafsus Presiden dengan gaji Rp 23 juta per bulan dan memiliki pembantu dengan gaji Rp 19,5 juta.

Yasmin dalam sebuah utas di akun media sosial X pribadi milikinya @yasminsakti pernah menyebut posisi Asisten Stafsus pribadi setara dengan jabatan struktural Eselon 2. Sementara dua Pembantu Asisten yang berada di bawahnya setara dengan Eselon 3.

Ketentuan mengenai besaran gaji di kelembagaan stafsus presiden tertulis dalam Peraturan Presiden (PP) Nomor 144 Tahun 2015 tentang Besaran Hak Keuangan Bagi Stafsus Presiden, Stafsus Wakil Presiden, Wakil Sekretaris Asisten Pribadi, Asisten, dan Pembantu Asisten.

Aturan yang ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 18 Desember 2015 ini mengatur pemberian hak keuangan setiap bulan kepada Stafsus Presiden, Stafsus Wakil Presiden, Wakil Sekretaris Asisten Pribadi, Asisten, dan Pembantu Asisten. Pasal 5 PP Nomor 144/2015 menuliskan pengertian hak keuangan pendapatan keseluruhan yang diterima dan sudah termasuk di dalamnya gaji dasar, tunjangan kinerja, dan pajak penghasilan.

Lampiran PP tersebut juga mengatur besaran masing-masing dari gaji bulanan jajaran kelembagaan stafsus presiden. Jabatan stafsus presiden memiliki gaji sebesar Rp 51 juta, Wakil sekretaris Pribadi Asisten Rp 36,5 juta, Asisten Rp 32,5 juta dan Pembantu Asisten Rp 19,5 juta.

Di sisi lain, ketentuan mengenai jabatan eselon I dan Eselon 2 tertulis dalam Pasal 131 Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). Jabatan Eselon I disetarakan dengan jabatan PNS pimpinan tinggi madya yang di antaranya meliputi sekretaris jenderal kementerian, sekretaris kementerian, direktur jenderal, inspektur jenderal, kepada badan, deputi, staf ahli menteri, kepala sekretariat presiden, hingga sekretaris daerah provinsi.

Pasal 131 UU ASN juga menjelaskan jabatan eselon II setara dengan jabatan tinggi pratama. Jabatan ini meliputi direktur, kepala biro, asisten deputi, sekretaris direktorat jenderal, kepala balai besar, dan kepada dinas/kepada badan provinsi.

Dalam menjalankan tugasnya, ASN eselon I dan eselon II diberikan gaji pokok dan sejumlah tunjangan yang tertulis dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 15 Tahun 2019 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil.

Daftar Gaji dan Tunjangan ASN eselon I dan II

Berbeda dengan asisten staf khusus dan pembantu asisten staf khusus, pejabat eselon I dan II di kementerian mendapatkan nominal gaji tersendiri. Besaran gaji eselon I atau golongan IV/e adalah Rp 3.593.100 sampai dengan Rp 5.901.200. Sementara, untuk pejabat eselon I golongan IV/d adalah sebesar Rp 3.447.200 sampai dengan Rp 5.661.700.

Sementara gaji eselon II setara dengan golongan tertinggi IV/d dan golongan terendah IV/c. Besaran gaji pejabat eselon II/c adalah Rp 3.307.400 sampai dengan Rp 5.431.900.

Adapun tunjangan lainnya seperti tunjangan kinerja, tunjangan jabatan, hingga tunjangan suami/istri dan anak. Tunjangan suami/istri tertulis dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji PNS.

Besaran Tunjangan Suami/Istri dan Anak ASN Eselon I dan II

Dalam Pasal 16 PP 99/1977, diatur bahwa ASN yang memiliki istri/suami berhak menerima tunjangan 5% dari gaji pokoknya. Selain itu, Pasal 16 PP 99/1977 juga mengatur besaran tunjangan anak sebesar 2% dari gaji pokok untuk setiap anak, maksimal berlaku untuk tiga orang anak.

Pejabat eselon I dan eselon II juga mendapat tunjangan jabatan sebagaimana tertulis dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 16 tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Struktural. Lampiran Perpres itu menguraikan pemberian tunjangan jabatan kepada pegawai eselon IA dan eselon IB masing-masing Rp 5.500.000 dan Rp 4.375.000. Sementara pegawai eselon IIA dan eselon IIB sejumlah Rp 3.250.000 dan Rp 2.025.000.

Besaran Tunjangan Makan dan Lembur ASN Eselon I dan II

Pemerintah juga mengatur tunjangan makan dan lembur pagi bara pejabat PNS golongan IV maupun Eselon I dan II. Mereka mendapatkan jatah uang makan Rp 41 ribu per hari, uang lembur Rp 25 ribu per hari, dan uang makan lembur Rp 41 ribu per hari.

Ketetapan tersebut diatur dalam Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019.

Besaran Tunjangan Kinerja (Tukin) ASN Eselon I dan II

Tukin bagi pejabat eselon di tiap kementerian dan lembaga punya besaran yang berbeda-beda. Sebagai contoh tunjangan kinerja tahunan pegawai Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan untuk eselon I berada di Rp 84.604.000 – Rp 117.375.000.

Sementara untuk pejabat eselon II dimulai dari Rp 56.780.000 sampai dengan Rp 81.904.000. Ketentuan besaran tukin itu mengacu pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 37 tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Ditjen Pajak.

Jumlah tukin di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) juga memiliki besaran berbeda. Lampiran Perpres Nomor 35 Tahun 2024 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian PUPR mengatur pejabat eselon I memperoleh tukin mulai Rp 24.100.000-Rp 41.550.000. Sementara itu, pejabat eselon II mendapat Rp 13.670.000 sampai dengan Rp 21.330.000.

Selain di lingkungan kementerian, pemerintah juga mengatur besaran tukin di instansi badan dan lembaga non kementerian. Satu di antaranya adalah Badan Narkotika Nasional (BNN). Lampiran Perpres Nomor 78 Tahun 2024 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan BNN menetapkan tukin untuk pejabat eselon I sejumlah Rp 19.280.000 sampai Rp 33.240.000.

Sementara untuk pejabat BNN eselon II mendapat tunjangan kinerja mulai dari Rp 10.936.000 hingga Rp 17.064.000.

JAKARTA - Perekonomian Indonesia menunjukkan kestabilan dan keberlanjutan di saat peringatan 79 tahun kemerdekaan. Presiden dalam pidato kenegaraan maupun pidato pengantar RAPBN dan Nota Keuangan 2025, menyatakan, pertumbuhan ekonomi Indonesia yang berada di atas level 5%, setelah dihantam pandemi Covid-19.

Hal itu menujukan ketangguhan Indonesia dibanding negara-negara lain di dunia. Di saat yang sama, Indonesia mampu memangkas kemiskinan ekstrem dari 6,1% populasi pada tahun 2014, menjadi tinggal 0,8% pada 2024.

Staf Khusus Presiden , Arif Budimanta menerangkan, kemampuan Indonesia dalam menggenjot laju pertumbuhan, berbarengan dengan adanya pemangkasan kemiskinan ekstrem, membuktikan bahwa pembangunan nasional berjalan dengan inklusif.

"Pembangunan nasional selama hampir 10 tahun ini jelas dirasakan oleh semua lapisan masyarakat. Ini yang kita cita-citakan bersama," ujar Arif, Jumat (16/8/2024).

Arif menjelaskan, penghapusan kemiskinan ekstrem merupakan prioritas Pemerintah, sejak rapat terbatas pada 4 Maret 2020. Presiden menginstruksikan seluruh Kementerian/Lembaga (K/L) bekerja bersama mengatasi persoalan tersebut. Upaya itu semakin efektif setelah terbitnya Instruksi Presiden No. 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.

Inpres itu ditindaklanjuti dengan sejumlah program pelaksanaan, termasuk dibentuknya Pelaksana Satuan Tugas Konvergensi Program, pengelolaan data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE), hingga terbitnya Instruksi Mendagri dalam proses pengawasan kinerja Kepala Daerah terkait percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.

Upaya gotong royong itu membuahkan hasil. Konvergensi program pemerintah pusat, pemda, BUMN, dan swasta mendorong kesuksesan kinerja percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem. Konvergensi program dilakukan di dalam ketiga strategi penghapusan kemiskinan ekstrem yakni pengurangan beban pengeluaran masyarakat, peningkatan pendapatan, dan pengurangan kantong-kantong kemiskinan.

?Alhasil, angka kemiskinan ekstrem dapat diturunkan secara akseleratif selama 10 tahun ini," ujar Arif.

Arif juga menegaskan, prestasi Indonesia ini juga membuktikan bahwa Pemerintah Republik Indonesia telah memenuhi komitmen global dalam Sustainable Development Goals (SDGs), yang menargetkan penghapusan kemiskinan ekstrem pada 2030. Bahkan, Indonesia bisa bekerja enam tahun lebih cepat dari target yang ditetapkan.

Menurut Staf Khusus Presiden Bidang Ekonomi ini, pemerintahan mengarahkan pembangunan bisa menyentuh seluruh lapisan masyarakat dan menempatkan rakyat sebagai penggerak sekaligus pusat pembangunan. "Kita serius membangun Indonesia dari pinggir, dari desa, dengan semangat Indonesia sentris," kata Arif.

Buktinya, tingkat pertumbuhan di wilayah Indonesia Timur seperti Papua dan Maluku bisa melebihi pertumbuhan nasional. Selain itu indikator pembangunan yang terkait langsung dengan hajat hidup rakyat banyak juga memperlihatkan kinerja yang baik.

Tingkat pengangguran terbuka juga berkurang dari 5,7% (2014) menjadi 4,8% (2024). "Inflasi relatif terkendali di kisaran 2-3%, keKka banyak negara mengalami lonjakan inflasi pasca Covid-19," tambah Arif.

Terbangun pula 366 ribu kilometer jalan desa serta 1,9 juta meter jembatan desa yang sangat mendukung kehidupan perekonomian perdesaan. Pemerintah membangun 2.700 kilometer jalan tol baru, 6.000 kilometer jalan nasional, 50 pelabuhan dan bandara baru, 43 bendungan, dan 1,1 juta hektare jaringan irigasi baru.

Tidak cuma urusan infrastruktur, pemerintah juga melakukan perlindungan bagi masyarakat lemah melalui anggaran Rp361 triliun per tahun untuk Kartu Indonesia Sehat bagi 92 juta peserta Jaminan Kesehatan Nasional.

Lalu, ada Rp113 triliun anggaran Kartu Indonesia Pintar yang telah digunakan untuk biaya pendidikan lebih dari 20 juta siswa per tahun, mulai SD sampai SMA/SMK di seluruh Indonesia. Selain itu sebanyak Rp225 triliun anggaran Program Keluarga Harapan telah dimanfaatkan untuk meningkatkan ekonomi sekitar 10 juta keluarga kurang mampu per tahun.

JAKARTA - Staf Khusus atau Stafsus Presiden , Diaz Hendropriyono mendorong isu bioekonomi yang diperankan Indonesia dapat dijadikan senjata untuk diplomasi regional dan global. Hal itu disampaikan Diaz saat menjadi narasumber 'Accelerating Circularity in Bioeconomy Industries yang diselenggarakan Bappenas Jumat 5 Juli 2024.

"Sekarang yang punya mimpi untuk menjadi global bioplastic hub di dunia itu Thailand. Indonesia harus punya visi itu. Berbicara sumber hayati kita banyak, alga, seaweed, singkong, tebu, sagu itu semua adalah bahan-bahan yang bisa kita gunakan untuk mendorong sektor bioplastik dan bioekonomi," kata Diaz dalam keterangannya, Selasa (9/7/2024).

"Artinya, ini bisa kita jadikan senjata diplomasi regional atau pun dunia. Anda mau jadi global bioplastic hub, kita yang punya semua bahannya. Ini jadi senjata diplomasi sangat kuat di masa depan, tergantung bagaimana pemerintahan berikutnya menyikapi," imbuhnya.

Dikatakan Diaz, potensi bioekonomi dunia ke depannya, Indonesia memiliki potensi hingga Rp3.374 triliun, yang artinya mencapai 15% dari PDB Indonesia. Hal ini diamini oleh setiap narasumber yang turut mengisi talkshow. Kekayaan alam Indonesia yang sudah melimpah harus diikuti pengelolaan yang berhati-hati.

Menurutnya, banyak yang menyuarakan dibutuhkannya kelembagaan satu atap dalam pengembangan bioekonomi di Indonesia. Hal ini sejalan dengan apa yang disarankan Diaz sebagai solusi tantangan bioekonomi nasional.

"Ketika bicara mengenai potensi bioekonomi, bilateral, multilateral, kita perlu satu reorganisasi yang bisa mengatur kolaborasi semua pihak yang terlibat, biar semua merasa diajak. Artinya ada satu pihak yang benar-benar bertanggung jawab untuk keberlangsungan lingkungan hidup Indonesia," ungkapnya.

"Di dalam buku saya, solusi dari ini semua adalah pembentukan kementerian baru, yang bernama Kementerian Ekologi Republik Indonesia. Jangan sampai ketika bicara sustainability issue jangan sampai kita tidak punya counter part yang jelas di dunia internasional," beber Diaz.

Circular Talks 7 di hari terakhir dalam rangkaian Green Economy Expo 2024 ini turut menghadirkan Direktur Konservasi Keanekaragaman Hayati Spesies & Genetik, KLHK Nunu Anugrah, Co-founder & CEO Greenhope Tommy Tjiptadjaja, Corporate Secretary PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk Tiur Simamora, Presiden Direktur Great Giant Foods Tommy Wattimena, dan Akademisi Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati Institut Teknologi Bandung Angga Dwiartama.

Kisruh beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) Staf Khusus Presiden Joko Widodo yakni Billy Mambrasar ramai dibahas di media sosial X. Billy dituding menggunakan beasiswa tersebut tidak sesuai ketentuan karena menunda studi hingga enam tahun.

Seorang warganet lain juga mempertanyakan gelar master yang diperoleh Billy di Universitas Harvard apakah menggunakan beasiswa LPDP. Namun Billy memberi klarifikasi bahwa dia mendapat beasiswa dari Tanoto Foundation

Di tengah kehebohan tersebut, saat ini LPDP sudah mencatatkan akumulasi dana abadi di bidang pendidikan mencapai Rp 154,1 triliun. Total dana abadi yang dikelola LPDP tersebut tercatat sejak 2010 hingga 31 Mei 2024.

"Terdiri dari dana abadi pendidikan Rp 126,1 triliun, dana abadi penelitian Rp 12,99 triliun, dan dana abadi perguruan tinggi Rp 10 triliun, dan dana abadi kebudayaan Rp 5 triliun,” kata Andin dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi XI DPR RI di Jakarta pada Selasa (11/6).

Andin menambahkan, bahwa akumulasi asset under management (AUM) hingga 31 Mei 2024 mencapai Rp 158,33 triliun. Sementara surplus yang menjadi re-investasi sebesar Rp 4,2 triliun atau 2,67% dari total AUM.

Dia memastikan, total AUM tersebut diinvestasikan ke beberapa instrumen antara lain deposito dengan porsi 31,94% atau sebesar Rp 50,57 triliun. Begitu juga melalui obligasi negara dengan porsi 62,96% atau sebesar Rp 99,68 triliun serta obligasi korporasi dengan porsi 1,72% atau sebesar Rp 2,72 triliun.

Penempatan Obligasi Korporasi

Penempatan obligasi korporasi mayoritas merupakan entitas Badan Usaha Milik Negara (BUMN) seperti PT Pupuk Indonesia, PT Angkasa Pura II, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

Selain itu, ditempatkan pada entitas PT Semen Indonesia (Persero) Tbk, PT Sarana Multigriya Finansial (Persero), PT PLN (Persero), PT Waskita Karya (Persero) Tbk, PT Kereta Api Indonesia (KAI) (Persero), dan seterusnya.

"Untuk deposito, ini ada 21 bank mitra yang sehat dan dia harus ada surat dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK)," kata Andin.

Andin menjelaskan penempatan deposito tersebut melalui proses lelang, di mana dalam sebulan bisa dua atau tiga kali. Deposito ini bersifat jangka pendek karena kebutuhan LPDP secara bulanannya cukup tinggi sehingga perlu dana jangka pendek.

Jumlah Penerima Beasiswa LDPD

Jumlah penerima program beasiswa LPDP mencapai 45.577 orang dari tahun 2013 hingga akhir Mei 2024. Kemudian penerima beasiswa kolaborasi (degree dan non-degree) Kemendikbudristek mencapai 536.427 orang dan penerima beasiswa kolaborasi Kemenag sebanyak 40.905 orang.

Untuk program riset, terdapat 2.954 proyek riset yang didanai termasuk di dalamnya riset kolaborasi dengan Kemendikbudristek dan BRIN. Kemudian, jumlah proyek riset yang sudah selesai dan menghasilkan manfaat luaran tercatat sebanyak 983 proyek.

Selain itu, LPDP mencatat jumlah pendanaan proyek riset yang sudah tanda tangan kontrak akumulasinya mencapai Rp 2,7 triliun. Realisasi pendanaan ini menunjukkan bahwa jumlah pendaftar LPDP meningkat dari tahun ke tahun.

Pada tahun 2023, jumlah pendaftar LPDP tercatat sebanyak 33.337 orang. Pada pendaftaran seleksi tahap pertama tahun 2024, tercatat 20.210 orang mendaftar program beasiswa tersebut.

Pihaknya juga masih akan meneruskan program beasiswa serta layanan riset, perguruan tinggi, dan kebudayaan pada tahun 2025. Pagu belanja pada tahun anggaran 2025 ditetapkan sebesar Rp3.934 triliun, dengan target pendapatan sebesar Rp 10.667 miliar.

“Semuanya itu akan kita tingkatkan, baik kualitas maupun kualitas pelaksananya, termasuk menjalin kerja sama dengan berbagai lembaga pengelola dana di tingkat dunia yang saat ini sudah mulai berkembang,” kata Andin.

Kisruh beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) Staf Khusus Presiden Joko Widodo, Billy Mambrasar ramai dibahas di media sosial X beberapa hari belakangan. Billy dituding menggunakan beasiswa tersebut tidak sesuai ketentuan.

Seorang warganet mempertanyakan berapa lama penundaan beasiswa LPDP yang didapatkan Billy. Sebab, Billy dinyatakan lulus seleksi beasiswa LPDP untuk jenjang pendidikan doktor atau S3 pada 2017.

Kemudian mengikuti persiapan keberangkatan (PK) pada 2018 dan setahun kemudian dilantik menjadi stafsus presiden. Warganet tersebut menyebut bahwa penerima beasiswa dapat menunda studi satu hingga dua tahun dengan memenuhi sejumlah ketentuan.

Namun Billy dikabarkan mengajukan penundaan beasiswa hingga kuliah kembali pada Februari 2023. Warganet ini bahkan menghitung penundaan masa studi Billy hingga enam tahun.

Pihak LPDP melalui akun X nya, kemudian mengklarifikasi soal penundaan beasiswa Billy. Lembaga ini menjelaskan bahwa proses izin penundaan studi, dapat menggunakan ruang dan kewenangan diskresi yang ketat dan terbatas.

"LPDP memberikan izin penundaan studi atas dasar tugas yang melekat kepada Billy sebagai Stafsus pada masa bakti 2019-2024," tulis LPDP.

Adapun diskresi yang ketat dan terbatas ini diberikan melalui proses pertimbangan matang dan arahan pimpinan, agar dapat memberikan ruang bagi orang-orang yang layak dan meminimalisir adanya oknum yang berpotensi memanfaatkan celah pendundaan studi.

Perlu diketahui pula, kata LPDP, pada tahun 2020 terjadi pandemi Covid-19. LPDP kemudian memberikan diskresi dengan memberikan perpanjangan masa pencarian Letter of Admission (LoA) dan penundaan studi selama 18 bulan, di mana ketentuan ini berlaku secara umum.

Menurut pihak LPDP, selama masa penundaan tersebut, yang bersangkutan juga tidak mendapatkan dana beasiswa LPDP dalam bentuk apa pun. Penyaluran beasiswa dilakukan Billy saat memulai studi pada 2023.

"Untuk kegiatan studi S2 Billy, dalam masa izin penundaan studi tersebut, belum diatur secara spesifik sehingga belum bisa dinyatakan sebagai pelanggaran," kata LPDP.

Mempertanyakan Beasiswa Billy di Harvard

Seorang warganet lain juga mempertanyakan gelar S3 Billy yang diperoleh di Universitas Harvard apakah menggunakan beasiswa LPDP. Sambil mengunggah poster acara bertajuk Serba-Serbi Kuliah di Luar Negeri, di mana terpasang poto Billy di bagian kiri.

"Ternyata yang kiri [Billy], tapi ini master ketiga dan kabarnya pakai LPDP? Sudah ganti aturan atau bagimana? Bukannya, kalau sudah pernah master, tidak memenuhi syarat lagi," kata warganet tersebut.

Billy pun merepons unggahan warganet tersebut. Dia memberi klarifikasi, bahwa berdasarkan Curriculum Vitae (CV) dan LinkedIn, dirinya memeroleh beasiswa dari Tanoto Foundation selama periode Juni 2023 sampai Agustus 2022.

"Saya harap sister, dapat melakukan klarifikasi dengan fakta yang benar. Mengingat, tuduhan ini seolah menunjuk saya tidak taat aturan dan SOP beasiswa. Saya patuh dan taat aturan, ketika diterima di Harvard, saya berjuang cari beasiswa lain," ujarnya.

"Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas simpang siur berita yang melibatkan LPDP. Sekali lagi, saya tegaskan master saya di Harvard diperoleh dengan beasiswa lain, bukan LPDP," ucapnya.

Kisruh beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) Staf Khusus Presiden Joko Widodo, Billy Mambrasar ramai dibahas di media sosial X beberapa hari belakangan. Billy dituding menggunakan beasiswa tersebut tidak sesuai ketentuan.

Seorang warganet mempertanyakan berapa lama penundaan beasiswa LPDP yang didapatkan Billy. Sebab, Billy dinyatakan lulus seleksi beasiswa LPDP pada untuk jenjang pendidikan doktor atau S3 pada 2017.

Kemudian mengikuti persiapan keberangkatan (PK) pada 2018 dan setahun kemudian dilantik menjadi stafsus presiden. Warganet tersebut menyebut bahwa penerima beasiswa dapat menunda studi satu hingga dua tahun.

Namun Billy dikabarkan mengajukan penundaan beasiswa hingga kuliah kembali pada Februari 2023. Warganet ini bahkan menghitung masa penundaan studi mencapai hingga enam tahun.

Pihak LPDP melalui akun X nya, kemudian mengklarifikasi soal penundaan beasiswa Billy. Lembaga ini menjelaskan bahwa proses izin penundaan studi, dapat menggunakan ruang dan kewenangan diskresi yang ketat dan terbatas.

"LPDP memberikan izin penundaan studi atas dasar tugas yang melekat kepada Billy sebagai Stafsus pada masa bakti 2019-2024," tulis LPDP.

Adapun diskresi yang ketat dan terbatas ini diberikan melalui proses pertimbangan matang dan arahan pimpinan, agar dapat memberikan ruang bagi orang-orang yang layak dan meminimalisir adanya oknum yang berpotensi memanfaatkan celah pendundaan studi.

Perlu diketahui pula, kata LPDP, pada tahun 2020 terjadi pandemi Covid-19. LPDP kemudian memberikan diskresi dengan memberikan perpanjangan masa pencarian Letter of Admission (LoA) dan penundaan studi selama 18 bulan, di mana ketentuan ini berlaku secara umum.

Menurut pihak LPDP, selama masa penundaan tersebut, yang bersangkutan juga tidak mendapatkan dana beasiswa LPDP dalam bentuk apa pun. Penyaluran beasiswa dilakukan Billy saat memulai studi pada 2023.

"Untuk kegiatan studi S2 Billy, dalam masa izin penundaan studi tersebut, belum diatur secara spesifik sehingga belum bisa dinyatakan sebagai pelanggaran," kata LPDP.

Mempertanyakan Beasiswa Billy di Harvard

Seorang warganet lain juga mempertanyakan gelar S3 Billy yang diperoleh di Universitas Harvard apakah menggunakan beasiswa LPDP. Sambil mengunggah poster acara bertajuk Serba-Serbi Kuliah di Luar Negeri, di mana terpasang poto Billy di bagian kiri.

"Ternyata yang kiri [Billy], tapi ini master ketiga dan kabarnya pakai LPDP? Sudah ganti aturan atau bagimana? Bukannya, kalau sudah pernah master, tidak memenuhi syarat lagi," kata warganet tersebut.

Billy pun merepons unggahan warganet tersebut. Dia memberi klarifikasi, bahwa berdasarkan Curriculum Vitae (CV) dan LinkedIn, dirinya memeroleh beasiswa dari Tanoto Foundation selama periode Juni 2023 sampai Agustus 2022.

"Saya harap sister, dapat melakukan klarifikasi dengan fakta yang benar. Mengingat, tuduhan ini seolah menunjuk saya tidak taat aturan dan SOP beasiswa. Saya patuh dan taat aturan, ketika diterima di Harvard, saya berjuang cari beasiswa lain," ujarnya.

"Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas simpang siur berita yang melibatkan LPDP. Sekali lagi, saya tegaskan master saya di Harvard diperoleh dengan beasiswa lain, bukan LPDP," ucapnya.