Jakarta -

Bangunan Istana Garuda di Ibu Kota Nusantara (IKN) akan segera diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Gedung kantor presiden ini merupakan ikon di IKN dengan desain berbentuk burung garuda raksasa.

Wakil Menteri Pekerjaan Umum (PU) Diana Kusumastuti mengatakan, dalam 100 hari pertama masa jabatannya akan diresmikan sejumlah proyek infrastruktur. Salah satunya ialah Istana Garuda ini.

"Mungkin ada peresmian-peresmian yang sudah siap kita resmikan, kayak Istana Garuda," kata Diana, ditemui di Kementerian PU, Jakarta Selatan, Rabu (23/10/2024).

Selain Istana Garuda, Diana menambahkan, juga akan ada peresmian waduk, pasar, hingga stadion. Infrastruktur-infrastruktur tersebut saat ini telah rampung dan siap diresmikan.

"Juga ada waduk juga, kemudian ada pasar, kemudian juga ada stadion yang sudah siap mungkin nanti kita resmikan," ujarnya.

Namun saat ditanya lebih lanjut terkait waktu peresmiannya, Diana belum dapat menjawab. Meski begitu, ia memastikan peresmiannya akan dilakukan langsung oleh Prabowo.

"(Diresmikan oleh) Presiden (Prabowo) insyaallah. Ya nunggu, jangan nanya sama saya (waktunya), nanyanya sama presiden," kata dia.

Sebagai tambahan informasi, di IKN, total ada dua bangunan istana, antara lain Istana Negara dan Istana Garuda. Adapun bangunan Istana Negara baru diresmikan oleh Presiden 2014-2024 Joko Widodo (Jokowi) pada pertengahan bulan Oktober lalu.

Meski belum diresmikan secara seremonial, pada 12 Agustus lalu kedua bangunan ini telah rampung dan dipergunakan dalam mendukung Sidang Kabinet Paripurna perdana di IKN.

Istana Garuda berada di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN, tepatnya di belakang Istana Negara pada dataran lahan yang lebih tinggi. Garuda raksasa yang menjadi ikon gedung kantor presiden itu pun menjadi kulit luar bangunan gedung sehingga menambahkan kesan megah.

Berdasarkan catatan detikcom, Istana Garuda berdiri di atas tanah seluas 55,6 hektare (ha) dengan luas tapak 334.200 meter persegi. Istana ini memiliki berbagai bangunan lain, mulai dari lapangan upacara, bangunan kantor presiden, bangunan istana, bangunan kantor sekretariat presiden, hingga bangunan kantor staf khusus presiden.

Sementara itu, ikon Burung Garuda Raksasa sendiri dirancang dengan bentang sayap sepanjang 177 meter dan tinggi 77 meter. Garuda raksasa itu terdiri atas sejumlah 4.650 bilah garuda. Pemasangan bilah terakhir dan tertinggi atau topping off telah dilakukan Kementerian PUPR di Sayap Barat Selubung Garuda pada Minggu (21/7/2024) lalu.

Saksikan Live DetikPagi:

(kil/kil)

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri PPN/Kepala Bappenas Periode 2019—2024 Suharso Monoarfa memastikan bahwa delapan visi misi Presiden Prabowo Subianto yaitu Asta Cita akan masuk ke dalam RPJMN 2025—2029.

Suharso mengakui, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025—2029 memang belum sempat diresmikan oleh Presiden ke 7 RI Joko Widodo (Jokowi). Kendati demikian, dia menegaskan Presiden Prabowo Subianto akan segera mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) tentang RPJMN 2025—2029.

Dia menjelaskan, rancangan teknokratik RPJMN 2025—2029 seluruhnya disusun berdasarkan visi misi Prabowo-Gibran yang tercantum dalam dokumen Asta Cita yang menjadi janji kampanye dalam Pilpres 2024.

"Jadi Asta Cita Pak Prabowo itu sudah sejak awal [menjadi rujukan], sehingga sudah dijadikan mainstreaming di dalam RPJMN teknokratiknya Bappenas," ujar Suharso usai acara Serah Terima Jabatan Menteri PPN/Kepala Bappenas di Kantor Bappenas, Jakarta Pusat, Senin (21/10/2024).

Mantan ketua umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini menjelaskan, nantinya RPJMN akan menjadi rancangan kerja pemerintah (RKP). Oleh sebab itu, sambung Suharso, seharusnya RPJMN menjadi rujukan program kerja setiap kementerian/lembaga lima tahun ke depan.

Masalahnya, dia mengungkapkan selama ini kementerian/lembaga seakan punya visi misi sendiri-sendiri. Sejalan dengan itu, RKP yang sudah disusun Bappenas tidak secara maksimal dikerjakan kementerian/lembaga.

"Kalau saya mau fair [adil] angkanya itu kira-kira sekitar 70% dari setiap RKP [yang diselesaikan kementerian/lembaga]. Ya sudah cukup bagus ya, tetapi mestinya kita bisa lebih dari itu," jelas Suharso.

Lebih lanjut, dia berpesan kepada penurusnya Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy agar tidak hanya menyusun RKP berdasarkan standar kenyaman yang ditetapkan oleh lembaga-lembaga internasional. Apalagi, Presiden Prabowo Subianto mencita-citakan pertumbuhan ekonomi hingga 8%.

Oleh sebab itu, Suharso mendorong agar berbagai program kerja perekonomian ke depannya lebih mengutamakan akselerasi daripada stabilitas. Dengan begitu, pertumbuhan ekonomi tidak hanya stagnan di kisaran angka 5% seperti 10 tahun belakangan.

"Kita harus berani lebih kreatif gitu kan. Harus mau keluar dari zona nyaman itu. Kalau tidak kita akan tetap tumbuh seperti sekarang ini 5%, saya kira itu [5%] tidak menjadi sulit. Tapi dengan program-program yang Pak Prabowo inginkan, itu mestinya bisa lebih baik lagi ke depan," katanya.

Sebagai informasi, dokumen Asta Cita mengungkapkan delapan buah misi Prabowo-Gibran untuk menuju Indonesia Emas 2045. Di antaranya, yaitu keberlanjutan hilirisasi hingga swasembada pangan.

Disebutkan, delapan misi tersebut berangkat dari sejumlah indikator capaian pemerintahan era Presiden Jokowi. Sejumlah target yang ingin dibidik Prabowo-Gibran seperti capaian nilai PDB nominal US$1,4 triliun, neraca dagang surplus US$54,4 miliar, tingkat inflasi 3,3 persen, dan lain-lain.

Berikut 8 Program Kerja Asta Cita Prabowo-Gibran

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM);
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur;
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas;
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan;
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba;
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy mengaku bahwa Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sangat mendukung penuh visi misi yang akan akan dikerjakan Presiden Prabowo Subianto.

Rachmat menjelaskan, dirinya sudah sempat bertemu dengan Sri Mulyani. Menurutnya, bendahara negara sudah menegaskan komitmennya untuk dukung setiap program kerja Prabowo yang akan dikoordinasikan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Pembangunan Nasional (Bappenas).

"Ibu Sri Mulyani benar-benar sangat mendukung apa yang akan kita [Bappenas] kerjakan, terutama apa yang akan dikerjakan presiden Bapak Prabowo Subianto," ujar Rachmat dalam cara Serah Terima Jabatan Menteri PPN/Kepala Bappenas di Kantor Bappenas, Jakarta Pusat, Senin (21/10/2024).

Oleh sebab itu, guru besar di Institut Pertanian Bogor (IPB) ini meyakini bisa mengemban tugas sebagai kepala PPN/kepala Bappenas. Apalagi, sambungnya, dukungan bukan hanya diberikan oleh bendahara negara namun juga para pejabat Bappenas lainnya.

Rachmat merangkum, tugas utama Bappenas ke depan adalah mengentaskan kemiskinan. Terkait itu, dia mengingatkan bahwa Bappenas sudah pernah menorehkan sejarah yang patut dibanggakan pada era Orde Baru.

"Tahun 70-an ketika Bappenas menorehkan tinta emas, kita menghadapi kemiskinan, persoalan lapangan kerja, kemudian persoalan-persoalan lain, yang sekarang kenapa bisa terjadi lagi? Jadi Pak Suharso [Menteri PPN/Kepala Bappenas 2019—2024], Bapak sudah meletakkan dasar-dasar untuk mengatasi persoalan kemiskinan," jelasnya.

Lebih lanjut, Rachmat mengakui bahwa Bappenas kerap memiliki permasalahan anggaran. Kendati demikian, dia meyakini permasalahan itu bisa diatasi karena Bappenas memiliki keunggulan dari sisi sumber daya manusianya.

Menurutnya, Bappenas merupakan markasnya para pemikir terbaik di Indonesia. Oleh sebab itu, Rachmat berharap Bappenas akan selalu mengeluarkan ide-ide dan gagasan yang bisa mengatasi berbagai tantangan kelembagaan.

"Jadi kalau ada persoalan di budgeting power [kekuatan anggaran] yang katanya kita dikurangi, tetapi dengan kemampuan intelektual power yang ada di sini, budgeting power itu hanya urusan waktu saja," katanya.

Bisnis.com, JAKARTA — Mantan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengungkapkan bahwa selama ini kementerian/lembaga memiliki program kerja sendiri-sendiri sehingga keinginan presiden tidak pernah selesai 100%.

Pernyataan itu Suharso sampaikan dalam acara Serah Terima Jabatan Menteri PPN/Kepala Bappenas di Kantor Bappenas, Jakarta Pusat pada Senin (21/10/2024).

Dia mengingatkan agar penerusnya Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy bisa memastikan agar rencana kerja pemerintah (RKP) bisa diselesaikan oleh semua kementerian/lembaga.

"Pengalaman saya, sorry to say [maaf harus mengatakannya], bahwa seluruh rencana kerja pemerintah tidak pernah 100% dilaksanakan, tidak pernah. Jadi itu ada style-nya [gayanya] sendiri, ada keinginan sendiri," kata Suharso.

Mantan ketua umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini menjelaskan, secara rata-rata setiap kementerian/lembaga hanya menyelesaikan 70% dari target RKP yang telah disusun Bappenas.

Suharso mengaku angka tersebut tidak terlalu buruk. Kendari demikian, sambungnya, seharusnya setiap kementerian/lembaga bisa berbuat lebih apabila fokus ke RKP yang telah diterapkan.

"Berulang kali Presiden Joko Widodo waktu itu mengatakan tidak ada visi misi kementerian, visi misi menteri, yang ada adalah visi misi presiden," ujarnya.

Apalagi, dia mengingatkan bahwa Presiden Prabowo Subianto memiliki target pertumbuhan ekonomi hingga 8%. Menurutnya, seluruh visi misi utama Prabowo yaitu Asta Cita sudah dimasukkan ke dalam rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Teknokratik 2025—2029.

Selama ini, lanjut Suharso, RPJMN Teknokratik selalu diturunkan menjadi RKP. Oleh sebab itu, RPJMN harus menjadi rujukan program kerja setiap kementerian/lembaga.

Sumber: Kompas.com | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Presiden Prabowo Subianto menunjuk Rachmat Pambudy sebagai Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).

Rahcmat akan menakhodai Bappenas yang sebelumnya dipimpin oleh Suharso Monoarfa, mantan Ketua Umum PPP.

“Profesor, Dr. Ir. Rachmat Pambudy, M.S., Menteri Perencanaan Pembangunan Nsional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional,” kata Prabowo di Istana Negara sebagaimana dikutip dari YouTube Sekretars Kabinet, Minggu (20/10/2024).

Rachmat merupakan akademisi IPB University yang fokus di bidang agribisnis.

Pria yang kini telah dikuhukuhkan sebagai guru besar bidang kewirausahaan IPB ini pernah bertugas di Kementerian Pertanian (Kementan).

Rachmat juga disebut aktif berograniasasi di Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI). Selain dunia pendidikan, Rachmat juga menggeluti dunia industri. Ia tercatat sebagai Komisaris Independen PT Nusantara Sawit Sejahtera Tbk.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Rachmat Pambudy Ditunjuk Prabowo Jadi Kepala Bappenas", Klik untuk baca: https://nasional.kompas.com/read/2024/10/20/22105661/rachmat-pambudy-ditunjuk-prabowo-jadi-kepala-bappenas.

Reporter: Shifa Nur Fadila | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas menyebutkan, industrialisasi akan menjadi salah satu faktor utama yang mendorong pertumbuhan ekonomi.

Deputi Bidang Ekonomi Kementerian PPN/Bappenas Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan, industrialisasi akan menjadi prioritas dalam beberapa tahun ke depan. Menurutnya industrialisasi menjadi tulang punggung bagi perekonomian nasional dalam jangka menengah Panjang.

"20 tahun ke depan kita harus tumbuh tinggi, rata-rata 6% artinya kita harus bisa mendorong produktivitas, peningkatan pertumbuhan onomi potensial dan yang berpeluang untuk meningkat tu adalah industrialisasi," jelasnya dalam Seminar Nasional, Rabu (16/10).

Amalia bilang, industrialisasi memiliki dampak besar bagi sektor-sektor ekonomi lainnya. Selain itu juga mendorong penciptanaan lapangan kerja lebih luas dan berkualitas. Hal itu karena lapangan kerja yang tercipta merupakan kategori tenaga kerja sektor formal.

"59% dari tenaga kerja kita bekerja sebagai pekerja informal, ini menyebabkan produktivitas di perekonomian kita yang rendah. Kita harus bisa mengalihkan, dari mana sektor yang informal ini bekerja ke sektor formal, sehingga lebih produktif dan berkualitas," ujarnya.

Menurut Amalia, hingga lima tahun ke depan Indonesia harus memiliki prioritas industrialisasi. Pertama hilirisasi SDA unggulan terdiri dari agro yaitu sawit dan kelapa, tambang yaitu nikel, tembaga, bauksit, timah serta sumber daya laut yaitu rumput laut.

Kedua, industri padat karya yang terdiri dari makanan dan minuman, tekstil dan produk tekstil serta alas kaki. Ketiga pengembangan industri dasar berupa kimia dan logam dasar.

Keempat industri padat teknologi inovasi yang terdiri dari kosmetik dan farmasi, semikonduktor, mesih, KLBB dan dirgantara. Terakhir adalah jasa indsutri.

"Mengapa kita harus menempuh hilirisasi? Karena kalau kita harus masuk langsung bersaing dengan industri yang sudah settle di pasar global, berat bagi kita," ungkapnya.

Jakarta -

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan (PPN/Bappenas) menyampaikan sejumlah lokasi pengembangan industri prioritas dalam lima tahun ke depan atau di era pemerintahan Prabowo Subianto. Rencana tersebut tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045.

Deputi Bidang Ekonomi Bappenas Amalia Adininggar Widyasanti melihat Indonesia perlu memprioritaskan sektor-sektor apa saja yang perlu dikembangkan. Langkah ini sebagai jalan untuk membuat Indonesia menjadi negara industri sehingga dapat mengerek pertumbuhan ekonomi Indonesia.

"Pada saat itu, mari kita lakukan kebijakan yang lebih terfokus, selecting priorities. Untuk, kita bisa tahu dan menghasilkan intervensi-intervensi pemerintah itu jadi lebih targeted," kata Amalia dalam acara Seminar Nasional di Hotel Morrisey, Jakarta Pusat, Rabu (16/10/2024).

Selain hilirisasi, ada beberapa industri yang akan dikembangkan dalam lima tahun ke depan, yakni jasa industri, industri padat karya, industri dasar, dan industri padat teknologi inovasi.

Amalia menjelaskan untuk menjadi negara yang berhasil melakukan industriliasiasi, perlu mendorong dua sektor industri dasar, yakni industri kimia dan industri logam. Menurutnya, kedua industri inilah yang menjadi pondasi untuk menciptakan struktur industri yang kokoh.

"Berikutnya adalah industri padat karya. Ini nggak boleh kita tinggalkan, karena makanan minuman kita punya pasar yang besar, dan juga sekarang share dari industri makanan minuman cukup besar. Tekstil dan produk tekstil, kita lebih ke arah yang lebih sustainable. Jadi, dan supaya agak lebih beradaptasi dengan permintaan global," jelasnya.

Sementara, untuk industri teknologi ada tiga hal yang perlu didorong, yakni sektor dirgantara, semi konduktor, dan mesin perlengkapan.

"Ini lokasi pengembangan industri prioritas di dalam rancangan awal RPJPN 2025-2029. Karena kita juga harus tahu di mana itu bisa dikembangkan. Kita ingin menciptakan domestic chain yang ada di dalam negeri kita. Bukan lagi hanya global climate. Indonesia negara pulau-pulau begini harus menjadi ekonomi yang ter-integrasi bukan yang ter-dis-integrasi," imbuh dia.

Berdasarkan data yang dipaparkan ada beberapa koridor ekonomi yang tersebar di wilayah Indonesia, mulai dari Sumatera hingga Papua. Misalnya, di Koridor Ekonomi Papua yang berbasis industri kimia dasar dan agro dengan produk tembaga.

Di Pulau Bali dan Nusa Tenggara difokuskan untuk pintu gerbang kawasan ekonomi kreatif Nusantara. Di Pulau Sulawesi akan berbasis sumber daya alam dengan produk yang difokuskan kelapa, kakao, rumput laut, dan nikel.

Sementara untuk di Pulau Kalimantan akan menjadi Superhub Ekonomi Nusantara dengan industri sawit, bauksit, nikel, hingga teknologi berbasis inovasi. Kemudian di Pulau Jawa akan menjadi industri jasa bernilai tinggi dan industri berbasis inovasi, riset, dan teknologi. Sementara di Pulau Sumatera difokuskan industri berbasis sumber daya alam dan ekonomi biru dengan industri logam dasar, karet, industri barang konsumen, kelapa hingga kimia dasar.

"Ekonomi yang ada wilayah Kalimantan Sumatera dan Jawa ini harus ada konektif atau keterikatan ekonomi satu sama lain sehingga kita bisa menciptakan domestic value chain. Makanya kalau kita bisa mencari menjadikan domestic value chain, itu yang diharapkan di dalam RPJPN adalah bangsa Indonesia akan punya kekuatan ekonomi yang baik, yang besar. Nanti cita-cita kita ke depan, 20 tahun ke depan, kita bisa menjadi ekonomi powerhouse dari kekuatan bangsa domestik dan keterkaitan ekonomi antar wilayah kita dengan karakteristik dan keunikan masing-masing yang punya potensi yang berbeda-beda," imbuhnya.

Simak Video: Memanfaatkan AI Generatif untuk Industri Periklanan dan Bisnis

[Gambas:Video 20detik]

(rrd/rrd)

Jakarta -

Presiden terpilih Prabowo Subianto mempunyai target pertumbuhan ekonomi sebesar 8%. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan (PPN/Bappenas) mengungkapkan sejumlah rencana Prabowo untuk mencapai target tersebut.

Mulanya, Deputi Bidang Ekonomi Bappenas Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan pihaknya telah menyusun rencana target pertumbuhan ekonomi dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045. Dalam RPJPN tersebut, pihaknya juga rencana pertumbuhan ekonomi untuk mencapai Indonesia Emas 2045.

Dia menyebut untuk mencapai Indonesia Emas, pertumbuhan ekonomi Indonesia rata-rata minimal harus 6%. Pihaknya telah menyampaikan hal ini ke tim transisi Prabowo. Dia bilang, Prabowo ingin melakukan percepatan di tahun ketiga dan keempat pemerintahannya.

"Ya ini, ini kemudian kita tambahkan, untuk membuat transisi. Kemudian ada skenario kedua, di mana ini masukkan dari timnya Pak Prabowo mengatakan, ingin ada percepatan di tahun ketiga dan keempat. Skenario kedua, ingin percepatan 8-8,3%, kemudian di tahun keempat sebesar 7,8%, sehingga rata-rata, selama 5 tahun itu, beliau (Prabowo) mengharapkan ada sekitar 7,7%," kata Amalia dalam acara Seminar Nasional di Hotel Morrisey, Jakarta Pusat, Rabu (16/10/2024).

Dia menyebut untuk mencapai hal tersebut pihaknya telah menyiapkan rencana jangka pendek dan jangka panjang. Untuk jangka pendeknya, dia menjelaskan program makan bergizi gratis (MBG) yang masif nantinya dapat mengerek pertumbuhan ekonomi. Sebab, dia menilai MBG dapat menyerap produk-produk masyarakat setempat sehingga memicu permintaan agregat.

Sementara jangka panjangnya, dia menekankan pentingnya mendorong sektor potensial yang memicu peningkatan produktivitas hingga menciptakan multiplier efek, salah satunya dengan industrialisasi. Meski begitu, dia juga menyebut sektor ekonomi biru dan ekonomi kreatif juga berpotensi mengerek pertumbuhan ekonomi. Namun, dia melihat sektor industriliasiasi mempunyai potensi yang besar.

"Jadi ini cerita-ceritanya, kenapa industrialization itu penting? Karena kita mau industri itu menjadi anchor dan backbone untuk pertumbuhan ekonomi kita dalam jangka pendek dan panjang. Meningkatkan produktivitas, satu. Karena kedua, menciptakan multiplier effect. Ketiga, menciptakan lapangan pekerjaan yang berkualitas. Karena kita tidak mau informality ini, terus berlangsung di dalam ekonomi kita," terangnya.

Namun, kontribusi sektor industri terus menurun. Untuk itu, salah satu cara untuk mendorong pertumbuhan industrialisasi dengan berfokus pada sektor prioritas. Dengan begitu, pemerintah dapat mengintervensi lebih fokus dan jelas. Dia menyebut langkah ini telah berhasil diterapkan di negara-negara lain.

"Oleh sebab itu, apa prioritas kita industri yang kedepan? Kita pilihkan di prioritas untuk 5 tahun ke depan. Artinya, sebagai kebijakan 5 tahun ke depan, kita inginkan hilirisasi, kemudian industri padat karya, pengembangan industri dasar, industri padat teknologi inovasi," imbuh dia.

Simak: BI Rate 6%: Pertahankan Stabilitas, Perkuat Pertumbuhan Ekonomi

[Gambas:Video 20detik]

(rrd/rrd)

JAKARTA - PT Sonar Nusantara Utama, pemimpin penyedia teknologi survei di Indonesia melakukan penandatanganan kontrak kerjasama dengan Persatuan Insinyur Indonesia (PII) . Penandatanganan kontrak dengan PII ini diwakilkan oleh Bambang Goeritno, M.Sc., MIPA., IPU., APEC Eng., selaku Sekretaris Jenderal PII.

Kedua belah pihak berkomitmen untuk mendorong inovasi dan pengembangan kompetensi insinyur di bidang geospasial yang sangat penting bagi pembangunan nasional . Inisiatif utama dari kerjasama ini adalah agar PT Sonar Nusantara Utama dapat terlibat dalam program pelatihan dan sertifikasi oleh PII.

PT Sonar Nusantara Utama berharap bahwa dengan memperkenalkan PII kepada mahasiswa, mereka dapat memahami lebih dalam tentang peran dan tujuan organisasi profesi insinyur di Indonesia, serta bagaimana mereka dapat berkontribusi di masa depan.

?Kerjasama ini merupakan langkah strategis bagi kami untuk tidak hanya mengembangkan industri survei di Indonesia, tetapi juga untuk membekali generasi insinyur muda dengan pengetahuan dan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan industri saat ini,? ujar CEO PT Sonar Nusantara Utama, Esha Etlin Saratoga.

Sebagai bagian dari kemitraan ini, PII juga telah berpartisipasi sebagai salah satu narasumber talkshow dalam acara Leica Innovate Asia Tour - Balikpapan 2024 yang diselenggarakan oleh PT Sonar Nusantara Utama dan Leica Geosystems pada 11 September 2024 lalu. Dari PII di wakilkan oleh Ir. Habibie Razak, FIEAust., EngExec., IntPE(Aus), selaku Direktur Eksekutif PII.

Dalam acara ini PII membicarakan terkait pengembangan kemampuan sumber daya manusia dalam mengoptimalisasikan perkembangan teknologi geospasial, yang diharapkan menjadi platform untuk berbagi inovasi terkini dalam teknologi survei dan memperkuat hubungan antara industri, sumber daya manusia, dan akademisi.

Ke depannya, PT Sonar Nusantara Utama berharap agar kerjasama ini dapat berkembang lebih jauh, mencakup berbagai kegiatan pengembangan kerjasama asosiasi dengan segmen industri lainnya, serta menciptakan sinergi yang saling menguntungkan dalam berbagai kondisi.

?Kami melihat banyak potensi dalam kemitraan ini dan berharap dapat terus bekerja sama dengan PII untuk memajukan sektor teknik dan teknologi survei di Indonesia,? tambah Esha.

Kerjasama ini merupakan bagian dari komitmen PT Sonar Nusantara Utama untuk terus mendorong inovasi dan pengembangan teknologi dalam negeri, serta memperkuat ekosistem industri survei di Indonesia.

BOGOR, KOMPAS.com - Wakil Presiden (Wapres) RI Ma’ruf Amin mengharapkan agar pemerintahan yang akan datang, yang dipimpin oleh Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, dapat melanjutkan pembangunan yang telah dilakukan sebelumnya.

Harapan ini disampaikan Wapres saat ditanya wartawan mengenai saran untuk pemerintahan baru yang akan dimulai pada 20 Oktober mendatang.

“Kita berharap bahwa pemerintah yang akan datang itu tidak mulai dari awal semuanya. Apalagi semboyannya Pak Prabowo kan melanjutkan,” ungkap Wapres saat ditemui usai acara Groundbreaking Pondok Pesantren Darul Amin dan Masjid Mambaul Khair di Rawa Gede, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Minggu (13/10/2024).

Ma’ruf menuturkan, pemerintah saat ini telah membangun fondasi atau pilar pembangunan nasional dari berbagai aspek, termasuk ekonomi, infrastruktur, dan pembangunan manusia.

Oleh karena itu, ia berharap agar pemerintahan selanjutnya dapat melanjutkan program-program yang sudah berjalan.

“Itu kan sudah ada tonggak-tonggak yang sudah dibangun, baik dari segi ekonomi, infrastruktur, maupun sumber daya manusia,” jelas Wapres.

Selain itu, Ma’ruf juga berharap agar pemerintahan yang baru dapat bergerak lebih cepat dalam melaksanakan pembangunan nasional.

“Menurut saya ke depan, apabila tidak terjadi situasi yang tidak diinginkan dan kondisinya baik, itu akan lebih cepat bergerak, dan itu yang saya harapkan,” tambahnya.

Wapres juga menekankan pentingnya situasi yang kondusif bagi pemerintahan baru.

Ia berpendapat bahwa stabilitas politik dan keamanan akan mempermudah pemerintahan selanjutnya untuk bekerja secara maksimal.

“Bahwa stabilitas politik dan keadaan ini harus aman-aman saja. Kalau tidak aman, maka tidak bisa berjalan dengan baik,” kata Ma’ruf.

Jakarta -

Indonesia menargetkan untuk mencapai status negara berpenghasilan tinggi di tahun 2036-2038 sesuai visi Indonesia Emas 2045. Untuk mencapai hal tersebut, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Suharso Monoarfa menyebut sejumlah caranya.

Suharso mengatakan pihaknya optimis Indonesia dapat lepas dari middle income trap atau jebakan negara pendapatan menengah. Sebab, dia sudah menggandeng pakar-pakar dari universitas terbaik dunia dalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2045.

"Kita melakukan suatu analisa, kita juga bekerja sama dengan universitas-universitas terbaik di dunia, dengan Harvard kita melakukan dynastic growth sedemikian rupa. Apakah kita ini pada rel yang benar atau tidak, pas atau tidak, karena kita harus juga melakukan komparasi dengan negara-negara yang lain. Kenapa misalnya pertanyaan besar lama sekali kita middle income trap," kata Suharso dalam acara CEO Forum yang disiarkan secara daring, Jumat (11/10/2024).

Dia pun membandingkan dengan China yang akan naik kelas menjadi negara dengan pendapatan tertinggi tahun depan. Dia menyebut saat ini pendapatan per kapita China hampir menyentuh batas ambang negara pendapat tertinggi US$ 14.000.

"China sebentar lagi dia akan graduate, karena threshold-nya untuk tahun depan sekitar US$ 14 ribu. Sekarang threshold untuk high income country itu kira-kira sekitar US$ 14.040. Sekarang kita di angka U$ 5.000-an. Pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa seperti itu? Apakah kita mampu untuk melakukan itu? Saya berani mengatakan secara dynastic growth yang kita lakukan kita seharusnya mampu," jelasnya.

Dia menjelaskan salah satu cara untuk terlepas dari middle income trap dengan cara menurunkan angka Incremental Capital Output Ratio (ICOR). Saat ini, angka ICOR Indonesia tertinggi di level 6. Dengan angka tersebut, pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa mencapai 5%.

Apabila angka Icore Indonesia bisa diturunkan di level 5, pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa mencapai 6%. Sebagai informasi, ICOR menggambarkan besarnya tambahan kapital (investasi) baru yang dibutuhkan untuk menaikkan satu unit output dalam mendukung pencapaian pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional. Nilai ICOR diperoleh dengan membandingkan besarnya tambahan kapital dengan tambahan output.

Semakin besar nilai koefisien ICOR, maka semakin tidak efisien perekonomian pada periode waktu tertentu. Berlaku juga sebaliknya.

"Maka pertanyaannya besarnya bagaimana kita menurunkan ICOR. Itu soal efisiensi dipimpin oleh Pak Luhut kita lakukan digitalisasi birokrasi dan seterusnya, tapi itu tidak bisa hanya dilakukan di tingkat nasional tapi yang harus ditingkatkan dikerjakan sampai di tingkat yang paling bawah karena itu harus dirasakan dan juga mendapatkan respon dari publik, dari para CEO," terangnya.

Dia juga menyoroti banyaknya pekerja Indonesia yang rata-rata kerja 20 jam per minggu, dibayar hanya Rp 500.000-an. Padahal idealnya, harus dibayar dengan Rp 2.250.000 per minggu dengan durasi jam kerja yang sama.

"50 juta pekerja itu ke bawah, kira-kira kerjanya di bawah 20 jam per minggu dan dibayar hanya Rp 500.000-an pertanyaannya untuk menjawab potensi tadi itu sekaligus menurunkan ICOR meningkatkan penduduk produktivitas itu, adalah apakah ada pekerjaan yang 20 jam rata-rata naik jadi 30 jam yang diperoleh akan jauh lebih besar atau dibayar 20 jam, tapi kualitas pekerjaannya itu membuat mereka dibayar Rp 4 juta per minggu akan beda," jelasnya.

(rrd/rrd)

Jakarta -

Jumlah komisi di DPR RI dikabarkan bakal bertambah dari sebelumnya 11 menjadi 13. Masing-masing komisi bakal bekerja dengan mitra Kementerian/Lembaga yang ditentukan.

Dalam dokumen formulir pilihan komisi salah satu fraksi kepada anggotanya seperti dilansir dari detikNews, Kamis (10/10/2024), ada t13 komisi di DPR periode 2019-2024. Beberapa mitra komisi masih sama seperti periode lalu, tapi ada juga mitra kerja yang digeser ke komisi baru.

Misalnya, Kementerian ESDM yang sebelumnya bermitra dengan Komisi VII DPR RI lalu digeser ke Komisi XII DPR RI. Dalam formulir tersebut juga tercantum beberapa nomenklatur kementerian baru.

Misalnya Kementerian Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Kebudayaan, Kementerian Pekerjaan Umum, hingga Kementerian Perumahan Rakyat.

Meski demikian, bocoran ini bersifat sementara. DPR RI menyatakan susunan komisi serta AKD mereka belum rampung dan baru akan diumumkan 14 Oktober.

Berikut ini bocoran sementara mitra kerja 13 komisi di DPR:

Komisi I
Pertahanan, Luar Negeri, dan Informatika
1. Kementerian Luar Negeri
2. Kementerian Pertahanan
3. Kementerian Komunikasi dan Informatika
4. Panglima TNI/Mabes TNI-AD, TNI-AL, TNI-AU
5. Badan Intelijen Negara (BIN)
6. Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)
7. Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas)
8. Badan Keamanan Laut (Bakamla)
9. Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas)
10. Dewan Pers
11. Komisi Penyiaran Indonesia (KPI)
12. Komisi Informasi Pusat (KIP_
13. Lembaga Sensor Film (LSF)

Komisi II
Pemerintahan Dalam Negeri, Pertanahan, dan Pemberdayaan Aparatur
1. Kementerian Dalam Negeri
2. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
3. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
4. Komisi Pemilihan Umum (KPU)
5. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum RI (DKPP)
6. Badan Pengawas Pemilu RI (Bawaslu)
7. Ombudsman Republik Indonesia (ORI)
9. Lembaga Administrasi Negara (LAN RI)
10. ANRI
11. Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN)
12. Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN)
13. Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP)

Komisi III
Penegakan Hukum
1. Kejaksaan Agung
2. Kepolisian Negara Republik Indonesia
3. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
4. Sekretariat Jenderal Mahkamah Agung
5. Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi
6. Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial
7. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)
8. Badan Narkotika Nasional (BNN)

Komisi IV
Pertanian, Kehutanan dan Kelautan
1. Kementerian Pertanian
2. Kementerian Kehutanan
3. Kementerian Kelautan dan Perikanan
4. Badan Urusan Logistik (Bulog)
5. Badan Restorasi Gambut (BRGM)
6. Badan Pangan Nasional (Bapanas)
7. Badan Karantina Indonesia

Komisi V
Infrastruktur dan Perhubungan
1. Kementerian Pekerjaan Umum
2. Kementerian Perumahan Rakyat
3. Kementerian Perhubungan
4. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal
5. Kementerian Transmigrasi
6. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG)
7. Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas)

Komisi VI
Perdagangan, Kawasan Perdagangan dan Pengawasan Persaingan Usaha
1. Kementerian Perdagangan
2. Kementerian BUMN
3. Kementerian Koperasi
4. Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN)
5. Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU)
6. Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam)
7. Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS)
8. Dewan Koperasi (DEKOPIN)

Komisi VII
Perindustrian, UMKM, Ekonomi Kreatif, Pariwisata dan Sarana Publikasi
1. Kementerian Perindustrian
2. Kementerian Pariwisata
3. Keneterian Ekonomi Kreatif/Barekraf
4. Kementerian UMKM
5. Badan Standarisasi Nasional (BSN)
6. Lembaga Penyiaran Publik RRI
7. Lembaga Penyiaran Publik TVRI
8. Perum Lembaga Kantor Berita Nasional Antara

Komisi VIII
Agama, sosial, dan Perempuan dan Anak
1. Kementerian Agama
2. Kementerian Sosial
3. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
4. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)
5. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)
6. Badan Amil Zakat Nasional (Baznas)
7. Badan Wakaf Indonesia (BWI)
8. Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH)

Komisi IX
Kesehatan, Ketenagakerjaan, dan Jaminan Sosial
1. Kementerian Kesehatan
2. Kementerian Ketenagakerjaan
3. Kementerian Kependudukan & Pembangunan Keluarga
4. Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia/BPNP2TKI
5. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)
6. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan)
7. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (PBJS Ketenagakerjaan)
8. Badan Gizi Nasional

Komisi X
Pendidikan, Olahraga, dan Riset
1. Kementerian Pendidikan, Riset dan Teknologi
2. Kementerian Pendidikan Tinggi
3. Kementerian Kebudayaan
4. Kementerian Pemuda dan Olahraga
5. Perpustakaan Nasional (Perpusnas)
6. Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)
7. Badan Pusat Statistik (BPS)

Komisi XI
Keuangan, Perencanaan Pembangunan Nasional, Menoter, Sektor Jasa Keuangan
1. Kementerian Keuangan
2. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
3. Bank Indonesia (BI)
4. Otoritas Jasa Keuangan (OJK): Perbankan dan Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)
5. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP)
6. Sekretariat Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
7. Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)
8. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
9. Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPIE)
10. BUMN (PMN, Privatisasi)

Komisi XII
Energi & Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup dan Investasi
1. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
2. Kementerian Lingkungan Hidup
3. Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal
4. Badan pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas)
5. Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas)
6. Dewan Energi Nasional (DEN)
7. Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Bapetan)
8. Badan Informasi Geospasial (BIG)

Komisi XIII
Hukum dan HAM
1. Kementerian Hukum
2. Kementerian HAM
3. Kementerian Sekretariat Negara
4. Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan
5. Komnas HAM
6. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)
7. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT)
8. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP)
9. Sekretariat Jenderal DPR
10. Sekretariat Jenderal DPD
11. Sekretariat Jenderal MPR
12. Sekretariat Kabinet
13. Kantor Staf Presiden (KSP)

Badan Anggaran
1. Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan
2. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
3. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
4. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (terkait Pembahasan RKA/KL)
5. Kementerian Koordinator Bidang Kemasyarakatan

(ily/rrd)