Bisnis.com, BALIKPAPAN – Berubahnya status Bandara Nusantara di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara dari VIP menjadi komersial menjadi sorotan berbagai pihak, utamanya karena sudah ada dua bandara terdekat yang ada di Kalimantan Timur.

Sebelumnya, pemerintah mengklaim tidak akan mengganggu keberlangsungan bandara Balikpapan dan Samarinda dalam melayani penerbangan komersial. Meskipun berjarak dekat, yakni sekitar 24 kilometer dari IKN, pemerintah menjamin bahwa aktivitas tidak akan terganggu.

Pengamat ekonomi dari Universitas Mulawarman, Purwadi menyatakan perubahan status bandara dari VIP ke komersial bisa mempengaruhi Bandara Balikpapan atau Samarinda secara tidak langsung. "Jika bandara IKN baru dijadikan komersial, orang akan memilih antara bandara baru, Balikpapan, atau Samarinda. Jumlah penduduk Kaltim itu terbatas dan yang masuk menurun, kecuali saat musim liburan seperti Lebaran," ujarnya, Senin (21/10/2024).

Dia menyebutkan, perubahan status tersebut ditinjau dari perspektif ekonomi bisa membuat kompetisi yang tidak sehat terjadi hingga memaksa salah satu bandara menjadi sepi atau mati.

“Kita masih ingat perdebatan (saat pembangunan awal) antara Samarinda dan Balikpapan, bahkan Tenggarong sempat berencana membangun bandara. Untungnya, rencana bandara di Tenggarong tidak jadi," ujarnya.

Selain itu, Purwadi menyoroti isu terkait rencana penyerahan pengelolaan Bandara IKN ke pihak asing dengan skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU).

"Bandara adalah moda transportasi vital. Jika dikelola asing, ada risiko data privasi dan keamanan kita terekspos, terutama mengingat lokasinya dekat ibu kota negara,” tegasnya.

Purwadi menekankan pentingnya perencanaan yang komprehensif dan matang terkait pembangunan infrastruktur transportasi.

"Perencanaan harus komprehensif, termasuk sumber dana pemeliharaan. Selama ini, perencanaan sering parsial, Dimana bangun dulu, pikirkan pemeliharaan belakangan yang akhirnya membebani konsumen dengan harga mahal dan pajak naik," tegasnya.

Selain itu, dia turut menyebutkan maskapai penerbangan juga mempertimbangkan biaya operasional yang tinggi di Kaltim, termasuk biaya avtur dan perawatan pesawat.

Sementara itu, Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman (SAMS) Sepinggan di Balikpapan, Kalimantan Timur, terus berupaya memperkuat posisinya sebagai hub utama bagi Ibu Kota Negara (IKN) yang baru.

General Manager Bandara SAMS Sepinggan Iwan Novi Hantoro, mengungkapkan beberapa strategi yang telah dan akan dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut.

"Kami berkomitmen untuk terus meningkatkan dan memperbaiki fasilitas serta layanan di Bandara SAMS Sepinggan. Selain itu, kami juga aktif berkomunikasi dan bekerja sama dengan maskapai penerbangan untuk mengembangkan rute-rute baru dari dan ke Balikpapan," ungkapnya.

Namun, potensi dampak dari status IKN sebagai bandara komersial masih menjadi tanda tanya besar. Iwan mengakui bahwa hingga saat ini belum ada informasi lebih lanjut mengenai hal tersebut. "Jika IKN menjadi bandara komersial, ada kemungkinan rute penerbangan akan terbagi," katanya.

Senada, Kepala UPBU Kelas I APT Pranoto Samarinda Maeka Rindra Hariyanto turut berkomitmen untuk terus memperbaiki dan meningkatkan pelayanan bagi pengguna jasa bandar udara. Hal ini dilakukan agar dapat memberikan layanan terbaik serta berusaha menambah rute potensial dari dan ke Samarinda.

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi angkat bicara terkait rencana perubahan status Bandara VVIP di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara yang awalnya hanya untuk melayani tamu-tamu kenegaraan.

Menhub Budi Karya mengonfirmasi pemerintah tengah membahas rencana pembukaan pelayanan Bandara IKN untuk masyarakat umum, tidak hanya untuk VIP atau VVIP. Dia menuturkan, rencana ini dibahas mengingat potensi utilisasi bandara yang akan lebih maksimal jika dapat dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

"Kita sedang membahas ini, supaya distribusi pergerakan itu lebih merata. Kedua, secara ekonomis, utilisasi daripada bandara itu lebih maksimal," kata Budi Karya di Jakarta pada Kamis (1/8/2024).

Budi Karya menuturkan, Bandara IKN juga memiliki potensi untuk melayani penerbangan internasional, seperti dari kawasan Eropa. Hal tersebut dimungkinkan karena spesifikasi landasan pacu (runway) Bandara IKN yang lebih panjang dibandingkan bandara lain di daerah Kalimantan.

Dia menuturkan, panjang runway Bandara IKN mencapai 3.000 meter yang memungkinkan bandara tersebut menampung pesawat berbadan lebar seperti Boeing B777 yang umumnya melayani penerbangan jarak jauh.

"Kalau (panjang runway) 3.000 meter itu kan bisa melayani B777 mendarat di bandara IKN, jadi penerbangan dari IKN sampai ke Eropa bisa langsung. Runway di Balikpapan 2.400 meter itu bisa melayani yang durasi terbangnya paling berkisar 6-8 jam, kalau IKN ini bisa belasan jam," kata Budi Karya.

Adapun, dia menuturkan pemerintah saat ini tengah mengkaji revisi peraturan yang mengatur status Bandara IKN tersebut. Namun, dirinya tidak memperinci target realisasi perubahan ketentuan ini.

Sebagai informasi, nama Bandara VVIP IKN telah termuat dalam Perpres nomor 31 Tahun 2023 tentang Percepatan Pembangunan dan Pengoperasian Bandar Udara Very very Important Person.

Dalam beleid tersebut, dijelaskan bahwa bandara itu mulanya bakal digunakan hanya sebatas melayani kepentingan pemerintahan di IKN.

Sebelumnya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengungkap Bandara VVIP di Ibu Kota Nusantara (IKN) yang saat ini tengah dibangun bakal berubah nama.

Juru Bicara Kementerian PUPR, Endra S. Atmawidjaja, menjelaskan bahwa perubahan nama tersebut diperuntukkan guna menghapus kesan eksklusivitas sarana infrastruktur tersebut.

"Pertama, kalau bandara sudah tidak ada sebutan VVIP lagi, berubah jadi bandara IKN. Seperti kemarin Kantor Presiden ganti nama jadi Istana Garuda. Bandara VVIP itu bukan dimaksudkan bandara eksklusif, tapi itu bandara yang paling dekat ke IKN," jelasnya.