Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) masih menggantung penandatanganan Keputusan Presiden (Keppres) terkait dengan pemindahan status ibu kota dari Jakarta ke IKN Nusantara. Di sisi lain, kesiapan IKN juga masih menanti kejelasan isu kabinet gemuk Prabowo Subianto.

Jokowi membuka opsi, Keppres tersebut bisa diteken di ujung periodenya atau ditandatangani Presiden terpilih Prabowo pada 2025. Pertimbangannya adalah melihat situasi kesiapan pembangunan infrastuktur utama di IKN.

Adapun, untuk menyambut pejabat negara dari Jakarta saat ibu kota pindah, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) jauh hari membangun rumah menteri dan kantor kementerian di IKN, jumlahnya masing-masing adalah 36 rumah tapak menteri dan 4 gedung Kementerian Koordinator (Kemenko) yang masing-masing punya 4 tower.

Jumlah itu mengacu pada komposisi Kabinet Indonesia Maju 2019-2024, dengan total 4 menteri koordinator dan 30 menteri bidang, sesuai Surat Keputusan Presiden No. 113/P/2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Maju Periode Tahun 2019-2024.

Masalahnya, postur kabinet di era Prabowo-Gibran kemungkinan akan menggemuk. Senin (9/9/2024) lalu, Badan Legislasi (Baleg) DPR dan pemerintah sama-sama sepakat batas jumlah kementerian dihapus. Melalui Revisi Undang-Undang (RUU) Kementerian Negara, kini jumlah kementerian menjadi tak terbatas atau mengacu pada kebutuhan Prabowo.

Dengan begitu, maka 36 rumah tapak menteri dan 4 Kantor Kemenko di IKN jelas tak cukup bila Prabowo memutuskan menambah jumlah kementerian.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengaku belum ada komunikasi dengan Prabowo soal kapasitas rumah menteri dan kantor kementerian di IKN bila jumlahnya tak sesuai rencana awal. Pihaknya tak menutup kemungkinan bila harus dibangun lagi tower Kemenko baru.

"Mungkin ya, tetapi kita selesaikan dulu yang 4 Menko ini. Nanti diatur di situ. Termasuk rumah jabatan menteri baru 34, kalau itu lebih dari 34 ya harus dicari," kata Basuki saat ditemui di Kementerian PUPR, Jakarta, Sabtu (21/9/2024).

Pemerintah juga sebelumnya menargetkan pemindahan Aparatur Sipil Negara (ASN) ke IKN pada September 2024. Hal itu sekadar jadi rencana gagal. Meskipun urusan pemindahan ASN ada di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Basuki hanya komentar satu hal.

"Kami di PUPR, itu soal kesiapan kantor [kementerian] dan hunian yang menentukan pemindahan," kata Basuki.

Adapun, untuk progres pembangunan Kantor Kemenko di IKN setidaknya hingga Agutus 2024 untuk Kemenko 1, Kemenko 3, dan Kemenko 4 sudah di atas 80%. Basuki mengargetkan setidaknya pembangunannya akan selesai di akhir September ini atau awal Oktober nanti.

Sementara untuk rumah menteri, dari 36 unit yang dibangun sampai Agustus 2024 lalu sebanyak 14 unit sudah selesai, di mana 4 di antaranya sudah lengkap dengan perabotan.

Pada kesempatan lain, Juru Bicara Kementerian PUPR Endra S. Atmawidjaja juga mengatakan tidak menutup kemungkinan untuk membangun rumah menteri baru di IKN bila ada penambahan kementerian. Bila itu harus dilakukan, Endra memastikan pasokan lahan di IKN tersedia.

“Kalau misalnya ada pemecahan kementerian. Oh iya, nanti ditambah lagi rumahnya,” kata Endra saat ditemui di Kantor Kementerian PUPR, umat (12/7/2024).

Sebelumnya, Presiden Jokowi meminta semua pihak tidak terburu-buru agar Keppres pemindahan ibu kota segera diteken. Dia bilang Keppres bisa diteken di periodenya bila pembangunan di IKN terlihat secara positif.

Selain infrastruktur utama, Jokowi ingin memastikan kesiapan fasilitas pendukung termasuk sumber daya manusia (SDM) dan ekosistem yang akan berjalan di sana. Hal itu menjadi pertimbangan dasar, apakah Keppres pemindahan ibu kota akan dia tanda tangani atau dilakukan Prabowo pada 2025 nanti.

“Pindahan rumah aja ruwetnya kaya gitu, ini pindah ibu kota jadi semua harus dihitung. Kotanya siap betul, ekosistem sudah terbangun, kalau itu sudah siap, juga ada pedukung lainya, logistik seperti apa, sekolah untuk anak anak, nanti di sana siap engga, rumah sakitnya siap engga, semuanya, tidak hanya urusan kita pindahan, kalau hanya [pindah] orangnya aja enak, hanya bawa baju,” kata Jokowi, Rabu (18/9/2024).

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengaku membutuhkan investor untuk menjadikan Jakarta sebagai kota global.

Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah (PPKUKM) DKI, Elisabeth Ratu Rante Allo menjelaskan bahwa upaya transformasi selepas Jakarta tak berstatus sebagai ibu kota itu juga diliputi beragam tantangan.

“Contohnya infrastruktur, banjir, permukiman. Itu kan tentu butuh kapital ya untuk mengakselerasi hal-hal tersebut,” katanya kepada wartawan usai sosialisasi JITEX 2024 di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (17/7/2024).

Menurutnya, pembangunan Jakarta ke depan tak bisa hanya mengandalkan alokasi anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) maupun peran pemerintah daerah semata.

Ratu, sapaan akrabnya, menggarisbawahi peran penting dari pemangku kebijakan lainnya (multi-stakeholder) untuk mewujudkan Jakarta sebagai kota global yang kompetitif.

Oleh karena itu, pihaknya melakukan sejumlah langkah, salah satunya melalui penyelenggaraan Jakarta International Investment, Trade, Tourism, & SME Expo (JITEX) 2024.

Pergelaran tersebut diklaim akan menjadi wadah bagi para investor untuk mengeksplorasi peluang bisnis dan penanaman modal di Jakarta.

“Melalui business forum, kami ingin supaya potensi-potensi yang dimiliki oleh DKI Jakarta ini disampaikan ke para investor dan buyer, apa yang mereka minati di Jakarta,” pungkas Ratu.

Sebelumnya, Sekretaris Daerah (Sekda) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Joko Agus Setyono mengatakan bahwa dana sebesar Rp600 triliun dibutuhkan agar Jakarta bertransformasi menjadi kota global ketika kelak resmi melepas status sebagai ibu kota negara.

Hal itu dia sampaikan dalam acara sosialisasi Undang-undang (UU) No. 2/2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta (DKJ) bersama dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

“Kalau Jakarta dituntut menjadi kota global, tentunya memerlukan anggaran yang cukup besar. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta telah mengkalkulasi atau menghitung, sebenarnya kebutuhan kita untuk bisa setara dengan kota-kota global lainnya di dunia membutuhkan anggaran sekitar Rp600 triliun,” katanya, dikutip dari YouTube Pemprov DKI Jakarta, Rabu (10/7/2024).

Joko menjelaskan, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta saat ini berkisar pada angka Rp80 triliun sampai dengan Rp84 triliun. Jumlah tersebut telah dibagi menjadi beberapa komponen seperti belanja bantuan sosial yang mencapai hampir 30% serta belanja pegawai yang mencapai 34% dari total anggaran.

Sementara itu, dia menyebut bahwa komponen belanja modal tengah diupayakan agar meningkat menjadi 19%. Targetnya ialah 40%, sebagaimana ketentuan dalam UU No.1/2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

“Gap antara kebutuhan anggaran Rp600 triliun kita topang dengan anggaran belanja modal yang sekarang ini hanya sekitar 19%, masih jauh dari apa yang harus kita siapkan,” sambungnya.