Reporter: Avanty Nurdiana | Editor: Avanty Nurdiana

KONTAN.CO.ID - KUALA LUMPUR. Malaysia akan memangkas subsidi bensin untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan membantu mengurangi defisit fiskal. Pada Jumat (18/10), Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim juga mengumumkan rencana belanja tahunan terbesarnya.

"Pemerintah akan mengakhiri bantuan menyeluruh untuk bensin RON95 yang banyak digunakan mulai pertengahan tahun 2025," kata Anwar dalam presentasi anggarannya di depan parlemen. Hal ini merupakan bagian dari rencana Malaysia mengurangi subsidi dan bantuan sosial untuk tahun kedua berturut-turut sebesar 14,4% menjadi 52,6 miliar ringgit setara dengan US$ 12,2 miliar.

“Tidak dapat disangkal bahwa orang asing dan 15% konsumen super kaya menikmati 40% subsidi RON95 senilai 8 miliar ringgit," imbuh Anwar dikutip Bloomberg.

Langkah-langkah tersebut memungkinkan Anwar menargetkan kesenjangan anggaran yang lebih kecil menjadi 3,8% dari produk domestik bruto, dari 4,3% pada tahun ini.

Anwar yang juga menjabat sebagai Menteri Keuangan mengatakan, pemerintah akan memperluas cakupan pajak penjualan dan jasa mulai Mei tahun depan. Pajak tersebut berlaku untuk barang-barang non-esensial seperti barang impor premium dan akan diperluas untuk mencakup jasa komersial penghasilan juga akan dikenakan pajak mulai tahun 2025.

Ringgit Malaysia, yang merupakan mata uang dengan kinerja terbaik di pasar negara berkembang tahun ini, mempertahankan kenaikan sebelumnya dan diperdagangkan pada 4,3060 per dolar. Imbal hasil obligasi 10 tahun yang dijadikan patokan stabil di 3,79%.

“Anggaran tersebut telah mencapai titik yang tepat dalam upaya memperluas basis pajak dan mengurangi subsidi RON95 untuk mencapai target defisit di tahun depan,” kata Lavanya Venkateswaran, ekonom di Oversea-Chinese Banking Corp. di Singapura.

Pertumbuhan ekonomi diperkirakan meningkat menjadi 4,5% hingga 5,5% pada tahun depan, dari perkiraan yang direvisi sebesar 4,8% hingga 5,3% pada tahun 2024. Ini karena membaiknya perdagangan global dan kuatnya konsumsi domestik. Menurut laporan ekonomi yang dirilis pada Jumat proyeksi tersebut sebagian besar melebihi ekspansi sebesar 4,6% yang diperkirakan oleh para analis yang disurvei oleh Bloomberg.

Rasio utang terhadap PDB Malaysia diperkirakan akan tetap berada di kisaran 64% pada akhir tahun ini dan tahun 2025. Pemerintahan Anwar telah mengatakan pada tahun 2023 Malaysia ingin mengurangi utang publik hingga 60% PDB dalam jangka waktu lima tahun.

Anwar mengandalkan reformasi dan ketahanan ekonominya untuk menghadapi Malaysia melalui badai geopolitik dan pasar apa pun serta memastikan umur panjangnya setelah pergantian pemimpin sejak tahun 2018.

Pemerintah akan meningkatkan belanja sebesar 3,3% pada tahun 2025 menjadi 421 miliar ringgit untuk memperhitungkan belanja operasional yang lebih tinggi, termasuk gaji pegawai negeri dan tunjangan pensiun.

Menurut laporan tersebut, beberapa tekanan inflasi yang meningkat dapat muncul dari langkah-langkah kebijakan. Pemerintah berencana untuk menerapkan tingkat upah minimum yang baru sementara pegawai negeri akan melihat kenaikan gaji yang akan dilakukan secara bertahap 3,5% pada tahun 2025, dari kisaran proyeksi yang diturunkan sebesar 1,5% menjadi 2,5% pada tahun ini.

"Pemberian uang tunai untuk masyarakat miskin Malaysia akan meningkat menjadi 13 miliar ringgit dari 10 miliar ringgit tahun ini," kata Anwar.

Perdana menteri berencana untuk meningkatkan alokasi untuk pembangunan transportasi dan perumahan tahun depan, setelah menguranginya pada tahun 2024. Proyek baru termasuk pembangunan jembatan dan jalan di Sarawak di pulau Kalimantan, jalur tambahan untuk sebagian jalan raya utama di negara bagian Johor selatan dan perumahan umum.

Pemerintah juga akan membentuk dana fasilitasi infrastruktur untuk zona ekonomi khusus lintas batas dengan Singapura yang berlokasi di Johor, dan akan menyisihkan dana untuk pengembangan Silver Valley Technology Park 1 di negara bagian Perak bagian utara. "Keduanya bertujuan untuk menarik perhatian investasi dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi regional," menurut laporan kementerian keuangan.

Mengutip Bloomberg, poin-poin penting lainnya dari pidato anggaran Anwar diantaranya sebagai berikut:

• Malaysia akan memperkenalkan kerangka insentif investasi mulai kuartal III tahun 2025
• Pemerintah berencana mengenakan pajak sebesar 2% atas pendapatan dividen yang melebihi 100.000 ringgit dari tahun penilaian 2025
• Sebagai produsen minyak sawit terbesar kedua di dunia, Malaysia berencana untuk meningkatkan ambang batas keuntungan yang harus dibayar oleh perusahaan minyak sawit untuk membayar pajak rejeki nomplok
• Pajak karbon akan dikenakan pada industri besi, baja, dan energi pada tahun 2026
• Pemerintah akan menaikkan upah minimum menjadi 1.700 ringgit dari 1.500 ringgit mulai 1 Februari
• Pemerintah berencana mewajibkan pekerja asing untuk berkontribusi pada Employee Provident Fund, yang merupakan dana pensiun negara terbesar di negara ini
• Cukai minuman manis akan dinaikkan secara bertahap mulai 1 Januari