Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir buka suara terkait rencana pemerintah mengubah subsidi KRL yang saat ini berbentuk PSO atau pengurangan tarif menjadi berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK).

Menurut Erick, ia belum mendapatkan informasi detail mengenai rencana perubahan skema subsidi untuk KRL ini, baik dari kementerian teknis maupun dari Kereta Api Indonesia (KAI) sebagai perusahaan yang mendapat penugasan.

"Kalau memang ada kebijakan seperti itu, ya saya rasa harus duduk bersama," ujarnya ditemui di DPR RI, Senin (2/9).

Ia mengatakan sampai saat ini belum ada koordinasi dan pembahasan dengan Kementerian Perhubungan maupun Kementerian Keuangan. Bahkan rapat bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengenai isu ini belum dilakukan.

"Kami belum, belum (duduk bersama). Kan biasanya ada ratasnya dan biasanya, kan kami mengikut. Sepertinya (batu usulan), saya nggak tahu, soalnya saya baca di media juga," imbuhnya.

Namun, ia memastikan akan mendukung kebijakan apapun yang ditetapkan pemerintah. Sebab, sebagai instansi yang membawahi perusahaan pelat merah, tugasnya adalah menjalankan kebijakan yang ditugaskan pemerintah.

"Dan saya selalu mendukung kebijakan apapun yang diambil pemerintah, karena kami kan bagian dari pemerintah. Jadi kita tidak pernah bilang salah dan benar," jelasnya.

Erick menekankan hal yang sama berlaku untuk subsidi lainnya, seperti bahan bakar minyak (BBM) yang ditugaskan kepada PT Pertamina (Persero). Semua BUMN dinilai hanya mengikuti kebijakan yang diambil oleh pemerintah.

"Kami kan BUMN itu bukan kementerian yang mengambil policy atau kebijakan, bukan saya lempar problem ya, kita mengikuti kebijakan," pungkas Erick.

Sebelumnya, pemerintah berencana mengubah skema pemberian subsidi untuk KRL Jabodetabek yang saat ini berbasis pengurangan tarif menjadi berbasis NIK mulai tahun depan. Wacana ini tertuang dalam Buku II Nota Keuangan RAPBN 2025 yang telah diserahkan pemerintah ke DPR untuk dibahas bersama.

Dalam dokumen tersebut ditetapkan anggaran belanja subsidi PSO untuk PT Kereta Api Indonesia (KAI) sebesar Rp4,79 triliun. Tujuannya untuk mendukung perbaikan kualitas dan inovasi pelayanan kelas ekonomi bagi angkutan kereta api, termasuk KRL Jabodetabek.

Beberapa perbaikan yang dilakukan yakni mengubah sistem pemberian subsidi untuk tahun depan.

"Penerapan tiket elektronik berbasis NIK kepada pengguna transportasi KRL Jabodetabek," tulis Buku Nota II dan RAPBN 2025.

Komunitas pengguna kereta rel listrik (KRL) yang tergabung dalam KRLMania menolak rencana pemberian subsidi KRL Jabodetabek menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) mulai tahun depan.

Adapun wacana subsidi berdasarkan NIK itu tertuang dalam Buku II Nota Keuangan RAPBN 2025 yang telah diserahkan pemerintah ke DPR untuk dibahas bersama.

Pengurus KRLMania Nurcahyo menilai penerapan subsidi tarif berbasis NIK tidak akan menghasilkan kebijakan yang adil dan tepat sasaran.

Ia menegaskan bahwa konsep KRL adalah sebagai layanan transportasi publik seharusnya tidak didasarkan pada kemampuan ekonomi atau domisili penggunanya.

Pasalnya, konsep subsidi transportasi publik berbeda dengan konsep bantuan sosial yang didasarkan pada kemampuan ekonomi.

Menurutnya, kebijakan subsidi berbasis NIK berisiko mengubah prinsip transportasi publik yang inklusif dan terbuka untuk semua kalangan.

"Oleh karena itu, KRLMania menolak usulan subsidi berbasis NIK karena bertentangan dengan esensi dari layanan publik," ungkap Nurcahyo melalui keterangan resmi, Jumat (30/8).

Ia berpendapat kebijakan yang lebih baik adalah memperkuat aksesibilitas dan keberlanjutan layanan KRL untuk seluruh masyarakat tanpa terkecuali.

Nurcahyo menuturkan jika pemerintah merasa perlu memberikan tarif khusus untuk kelompok tertentu, KRLMania merekomendasikan agar rujukan tarif khusus tersebut didasarkan pada Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian.

Ia menilai UU tersebut telah memberikan pedoman yang jelas bahwa tarif khusus dapat diberikan kepada kelompok pelajar, lansia, dan penyandang disabilitas.

"Ini adalah kebijakan yang lebih adil dan terukur karena langsung menyasar kelompok yang rentan atau membutuhkan bantuan tarif tanpa mendiskriminasi pengguna lainnya," imbuh Nurcahyo.

Selain itu, KRLMania menekankan bahwa wacana penerapan subsidi berbasis NIK jangan sampai digunakan sebagai alasan untuk menutupi rencana kenaikan tarif KRL yang telah menjadi perhatian serius bagi masyarakat.

Nurcahyo mengatakan pengguna KRL telah memberikan kontribusi besar dalam mendukung keberlangsungan layanan ini selama bertahun-tahun.

"Kami menolak setiap upaya untuk menaikkan tarif KRL sebelum ada perbaikan yang signifikan dalam hal layanan operasional dan infrastruktur," ucapnya.

Ia menambahkan bahwa saat ini masih banyak permasalahan yang harus diatasi oleh pihak operator KRL. Ini termasuk keterlambatan, kepadatan penumpang, dan kurangnya perawatan fasilitas umum seperti eskalator, lift, serta tempat duduk di stasiun dan dalam kereta.

Nurcahyo juga berpendapat kenaikan tarif tanpa diiringi dengan perbaikan layanan yang nyata hanya akan membebani masyarakat, terutama mereka yang setiap hari mengandalkan KRL sebagai moda transportasi utama.

"Oleh karena itu, KRLMania dengan tegas menolak rencana kenaikan tarif KRL sampai ada perbaikan yang jelas dan dirasakan oleh seluruh pengguna," tegas Nurcahyo.

"Kami juga mengimbau pemerintah dan pihak terkait untuk lebih transparan dalam menyusun kebijakan terkait subsidi dan tarif KRL, dengan melibatkan partisipasi masyarakat secara aktif dalam proses pengambilan keputusan," sambungnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Rencana subsidi kereta rel listrik (KRL) berbasis nomor induk kependudukan alias NIK menuai protes keras dari para komuter. Subsidi yang ada dinilai salah sasaran sehingga akan diseleksi melalui profil dalam NIK, padahal subsidi transportasi umum mestinya berorientasi pelayanan publik.

Rencana perubahan skema subsidi KRL menjadi berbasis NIK itu tercantum dalam Buku II Nota Keuangan beserta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025, yakni dalam Bab 3 mengenai Belanja Negara.

Subsidi KRL menjadi bagian dari subsidi untuk kewajiban pelayanan publik atau Public Service Obligation (PSO). Setiap tahunnya pemerintah menganggarkan subsidi PSO kepada sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang memiliki fungsi layanan publik, salah satunya PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI.

Pada 2025, pemerintah menganggarkan subsidi PSO Rp4,79 triliun kepada PT KAI yang akan digunakan untuk sejumlah layanan, yakni kereta api (KA) ekonomi jarak jauh, sedang, dan dekat; KA ekonomi lebaran; KRD ekonomi; LRT Jabodebek; serta KRL Jabodetabek dan Yogyakarta.

PT KAI menggunakan dana subsidi tersebut untuk mengoperasikan kereta-kereta jarak jauh hingga dekat, kereta ekonomi lebaran, KRD ekonomi, dan LRT Jabodebek.

Adapun, KRL Jabodetabek dan Yogyakarta dioperasikan oleh PT Kereta Commuter Indonesia atau KAI Commuter. Subsidi PSO digunakan oleh KAI Commuter untuk operasional KRL tersebut.

Pemerintah ternyata memberikan sejumlah catatan perbaikan dalam pemberian PSO 2025, yakni:

1. Penerapan tiket elektronik berbasis NIK kepada pengguna transportasi KRL Jabodetabek
2. Pelaksanaan penilaian kepuasan pelanggan dengan mekanisme survei indeks kepuasan masyarakat (IKM) pada KA penugasan PSO
3. Mekanisme pengurangan pemberian subsidi pada KA penugasan PSO melalui skema perhitungan pendapatan non tiket (non core)
4. Melakukan pelaksanaan verifikasi berbasis biaya pada penyelenggaraan KA PSO.

Poin pertama itu mendapat sorotan tajam, karena pengguna KRL akan mendapatkan tarif yang berbeda, bergantung kepada subsidi yang mereka terima berdasarkan profil NIK. Padahal, dalam Nota Keuangan, pemerintah sendiri yang menjelaskan bahwa pemberian subsidi bertujuan untuk menjamin pelayanan yang terjangkau bagi publik.

"Pemerintah mengalokasikan anggaran untuk Subsidi PSO kepada masyarakat melalui BUMN yang mendapatkan penugasan untuk menjamin pelayanan produk atau jasa yang lebih terjangkau bagi masyarakat," dikutip dari Buku II Nota Keuangan-RAPBN 2025 pada Jumat (30/8/2024).

Berapa Anggaran Subsidi KRL?

Buku II Nota Keuangan dan RAPBN 2025 tidak memuat secara rinci anggaran subsidi PSO untuk KRL Jabodetabek. Dokumen itu hanya mengulas subsidi PSO secara keseluruhan, yang akan digunakan oleh PT KAI dan KAI Commuter.

Berdasarkan outlook tahun anggaran 2024, subsidi PSO diperkirakan mencapai Rp7,88 triliun. Jumlahnya meningkat dari subsidi PSO tahun anggaran 2023 senilai Rp5,09 triliun.

Subsidi PSO mengalami peningkatan rata-rata 2,4% per tahun pada periode 2020—2023, dari Rp4,74 triliun pada 2020 hingga Rp5,09 triliun tahun lalu.

"Faktor yang memengaruhi kenaikan anggaran Subsidi PSO dalam periode 2020—2024 antara lain peningkatan anggaran Subsidi PSO PT KAI terutama untuk mendukung LRT Jabodebek," dikutip dari Buku II Nota Keuangan-RAPBN 2025.

Apabila menilik laporan keuangan KAI Commuter, data realisasi anggaran PSO untuk KRL baru tersedia sampai 2022. Laporan keuangan tahun anggaran 2023 belum tersedia di situs resmi perusahaan.

Berdasarkan data itu, anggaran subsidi KRL Jabodetabek pada 2022 mencapai Rp1,41 triliun. Sejak 2018 hingga 2022, subsidi PSO untuk KRL Jabodetabek setiap tahunnya berada di kisaran Rp1,13 triliun—1,63 triliun.

Sebagai perbandingan, alokasi anggaran subsidi kendaraan listrik mencapai Rp9,2 triliun hanya pada 2024. Harga kendaraan listrik terbilang tinggi dan hanya masyarakat mampu yang bisa membelinya, sehingga subsidi kendaraan listrik dinikmati mereka, bukan masyarakat miskin dan rentan.

Perbandingan lainnya, anggaran Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara selama tiga tahun pembangunan telah mencapai Rp72,3 triliun, yang terdiri dari realisasi 2022 senilai Rp5,5 triliun, realisasi 2023 senilai Rp27 triliun, dan alokasi 2024 senilai Rp39,8 triliun.

Dalam tiga tahun terakhir yang dilaporkan KAI Commuter, yakni 2020—2022, total penggunaan anggaran subsidi KRL mencapai Rp4,2 triliun. Jumlahnya setara 5,8% dari total anggaran IKN pada tiga tahun terakhir.

Kemenhub: Subsidi KRL Berbasis NIK Masih Wacana

Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan (DJKA Kemenhub) buka suara, bahwa tarif KRL Jabodetabek tidak akan berubah dalam waktu dekat meskipun pemerintah merencanakan perubahan subsidi KRL berbasis NIK.

Direktur Jenderal Perkeretaapian Kemenhub Risal Wasal mengatakan bahwa skema penetapan tarif KRL Jabodetabek berbasis NIK belum akan segera diberlakukan. Meskipun demikian, Risal menyampaikan bahwa rencana tersebut merupakan bagian dari upaya DJKA dalam melakukan penyesuaian tarif KRL Jabodetabek dengan subsidi yang lebih tepat sasaran.

"Guna memastikan agar skema tarif ini betul-betul tepat sasaran, saat ini kami masih terus melakukan pembahasan dengan pihak-pihak terkait. Nantinya skema ini akan diberlakukan secara bertahap, dan akan dilakukan sosialisasi kepada masyarakat sebelum ditetapkan," ujarnya dalam keterangan resmi.

DJKA juga akan membuka diskusi publik dengan akademisi dan perwakilan masyarakat untuk memastikan skema tarif yang akan diberlakukan tidak memberatkan pengguna jasa layanan KRL Jabodetabek.

Diskusi publik ini akan dilakukan setelah skema pentarifan selesai dibahas secara internal, dan merupakan bagian dari sosialisasi kepada masyarakat. (Artha Adventy)

Bisnis.com, JAKARTA — Rencana subsidi kereta rel listrik (KRL) berbasis nomor induk kependudukan alias NIK menuai protes keras dari para komuter. Subsidi yang ada dinilai salah sasaran sehingga akan diseleksi melalui profil dalam NIK, padahal subsidi transportasi umum mestinya berorientasi pelayanan publik.

Rencana perubahan skema subsidi KRL menjadi berbasis NIK itu tercantum dalam Buku II Nota Keuangan beserta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025, yakni dalam Bab 3 mengenai Belanja Negara.

Subsidi KRL menjadi bagian dari subsidi untuk kewajiban pelayanan publik atau Public Service Obligation (PSO). Setiap tahunnya pemerintah menganggarkan subsidi PSO kepada sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang memiliki fungsi layanan publik, salah satunya PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI.

Pada 2025, pemerintah menganggarkan subsidi PSO Rp4,79 triliun kepada PT KAI yang akan digunakan untuk sejumlah layanan, yakni kereta api (KA) ekonomi jarak jauh, sedang, dan dekat; KA ekonomi lebaran; KRD ekonomi; LRT Jabodebek; serta KRL Jabodetabek dan Yogyakarta.

PT KAI menggunakan dana subsidi tersebut untuk mengoperasikan kereta-kereta jarak jauh hingga dekat, kereta ekonomi lebaran, KRD ekonomi, dan LRT Jabodebek.

Adapun, KRL Jabodetabek dan Yogyakarta dioperasikan oleh PT Kereta Commuter Indonesia atau KAI Commuter. Subsidi PSO digunakan oleh KAI Commuter untuk operasional KRL tersebut.

Pemerintah ternyata memberikan sejumlah catatan perbaikan dalam pemberian PSO 2025, yakni:

1. Penerapan tiket elektronik berbasis NIK kepada pengguna transportasi KRL Jabodetabek
2. Pelaksanaan penilaian kepuasan pelanggan dengan mekanisme survei indeks kepuasan masyarakat (IKM) pada KA penugasan PSO
3. Mekanisme pengurangan pemberian subsidi pada KA penugasan PSO melalui skema perhitungan pendapatan non tiket (non core)
4. Melakukan pelaksanaan verifikasi berbasis biaya pada penyelenggaraan KA PSO.

Poin pertama itu mendapat sorotan tajam, karena pengguna KRL akan mendapatkan tarif yang berbeda, bergantung kepada subsidi yang mereka terima berdasarkan profil NIK. Padahal, dalam Nota Keuangan, pemerintah sendiri yang menjelaskan bahwa pemberian subsidi bertujuan untuk menjamin pelayanan yang terjangkau bagi publik.

"Pemerintah mengalokasikan anggaran untuk Subsidi PSO kepada masyarakat melalui BUMN yang mendapatkan penugasan untuk menjamin pelayanan produk atau jasa yang lebih terjangkau bagi masyarakat," dikutip dari Buku II Nota Keuangan-RAPBN 2025 pada Jumat (30/8/2024).

Berapa Anggaran Subsidi KRL?

Buku II Nota Keuangan dan RAPBN 2025 tidak memuat secara rinci anggaran subsidi PSO untuk KRL Jabodetabek. Dokumen itu hanya mengulas subsidi PSO secara keseluruhan, yang akan digunakan oleh PT KAI dan KAI Commuter.

Berdasarkan outlook tahun anggaran 2024, subsidi PSO diperkirakan mencapai Rp7,88 triliun. Jumlahnya meningkat dari subsidi PSO tahun anggaran 2023 senilai Rp5,09 triliun.

Subsidi PSO mengalami peningkatan rata-rata 2,4% per tahun pada periode 2020—2023, dari Rp4,74 triliun pada 2020 hingga Rp5,09 triliun tahun lalu.

"Faktor yang memengaruhi kenaikan anggaran Subsidi PSO dalam periode 2020—2024 antara lain peningkatan anggaran Subsidi PSO PT KAI terutama untuk mendukung LRT Jabodebek," dikutip dari Buku II Nota Keuangan-RAPBN 2025.

Apabila menilik laporan keuangan KAI Commuter, data realisasi anggaran PSO untuk KRL baru tersedia sampai 2022. Laporan keuangan tahun anggaran 2023 belum tersedia di situs resmi perusahaan.

Berdasarkan data itu, anggaran subsidi KRL Jabodetabek pada 2022 mencapai Rp1,41 triliun. Sejak 2018 hingga 2022, subsidi PSO untuk KRL Jabodetabek setiap tahunnya berada di kisaran Rp1,13 triliun—1,63 triliun.

Sebagai perbandingan, alokasi anggaran subsidi kendaraan listrik mencapai Rp9,2 triliun hanya pada 2024. Harga kendaraan listrik terbilang tinggi dan hanya masyarakat mampu yang bisa membelinya, sehingga subsidi kendaraan listrik dinikmati mereka, bukan masyarakat miskin dan rentan.

Perbandingan lainnya, anggaran Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara selama tiga tahun pembangunan telah mencapai Rp72,3 triliun, yang terdiri dari realisasi 2022 senilai Rp5,5 triliun, realisasi 2023 senilai Rp27 triliun, dan alokasi 2024 senilai Rp39,8 triliun.

Dalam tiga tahun terakhir yang dilaporkan KAI Commuter, yakni 2020—2022, total penggunaan anggaran subsidi KRL mencapai Rp4,2 triliun. Jumlahnya setara 5,8% dari total anggaran IKN pada tiga tahun terakhir.

Kemenhub: Subsidi KRL Berbasis NIK Masih Wacana

Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan (DJKA Kemenhub) buka suara, bahwa tarif KRL Jabodetabek tidak akan berubah dalam waktu dekat meskipun pemerintah merencanakan perubahan subsidi KRL berbasis NIK.

Direktur Jenderal Perkeretaapian Kemenhub Risal Wasal mengatakan bahwa skema penetapan tarif KRL Jabodetabek berbasis NIK belum akan segera diberlakukan. Meskipun demikian, Risal menyampaikan bahwa rencana tersebut merupakan bagian dari upaya DJKA dalam melakukan penyesuaian tarif KRL Jabodetabek dengan subsidi yang lebih tepat sasaran.

"Guna memastikan agar skema tarif ini betul-betul tepat sasaran, saat ini kami masih terus melakukan pembahasan dengan pihak-pihak terkait. Nantinya skema ini akan diberlakukan secara bertahap, dan akan dilakukan sosialisasi kepada masyarakat sebelum ditetapkan," ujarnya dalam keterangan resmi.

DJKA juga akan membuka diskusi publik dengan akademisi dan perwakilan masyarakat untuk memastikan skema tarif yang akan diberlakukan tidak memberatkan pengguna jasa layanan KRL Jabodetabek.

Diskusi publik ini akan dilakukan setelah skema pentarifan selesai dibahas secara internal, dan merupakan bagian dari sosialisasi kepada masyarakat. (Artha Adventy)