Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengatakan tengah mempersiapkan kebijakan untuk industri tekstil. Hal ini dilakukan karena Indonesia tengah dibanjiri pakaian jadi impor.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu Febrio Nathan Kacaribu menjelaskan Kemenkeu akan melakukan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait untuk kebijakan perlindungan tersebut.

"Ini dikoordinasikan oleh Menko, bersama sama kita bisa langsung rumuskan agar industri lokal, pakaian jadi bisa dilindungi dari banyaknya barang impor yang memang cukup tinggi," kata dia dalam konferesi pers, APBN KiTa, Jumat (8/11/2024).

Febrio mengatakan selama ini pemerintah telah menindaklanjuti perlindungan untuk pelaku usaha dalam negeri dengan safeguard salah satunya berupa antidumping. Industri tekstil ini memang menjadi sektor yang menjadi perhatian.

"Ini salah satu sektor sangat penting mempekerjakan jutaan orang mulai dari hulu-hilir," jelasnya.

Terbaru, Komite Pengamanan Perdagngan Indonesia (KPPI) memulai perpanjangan tindakan pengamanan perdagangan terhadap impor barang pakaian dan aksesoris pakaian. Komoditas dimaksud berasal dari China, Bangladesh, Singapura, Vietnam, Turki, Kamboja, India, dan Maroko.

Ketua KPPI Franciska Simanjuntak mengungkapkan, penyelidikan tersebut didasarkan pada permohonan Asosiasi Pertekstilan Indonesa (API), API mengajukan penyelidikan perpanjangan TPP mewakili industri dalam negeri untuk 131 nomor Harmonized System (HS) delapan digit sesuai dengan Buku Tarif Kepabeanan Indonesia (BTKI) Tahun 2022.

Selain itu, keputusan penyelidikan perpanjangan tersebut juga didasarkan pada keputusan pemerintah berdasarkan kepentingan nasional yang menyepakati dimulainya penyelidikan perpanjangan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) produk pakaian dan aksesori pakaian.

"Dari bukti awal permohonan penyelidikan perpanjangan yang disampaikan, KPPI mengindikasikan bahwa masih terjadi kerugian serius atau ancaman kerugian serius yang dialami pemohon, serta belum optimalnya penyesuaian struktural yang baru mencapai 63 persen. Oleh karena itu, pemohon masih membutuhkan waktu tambahan untuk menyelesaikan program penyesuaian struktur," ujar Franciska, dalam keterangannya.

Menteri Pertanian Amran Sulaiman menegaskan pemerintah akan terus mengawal penyaluran pupuk subsidi bisa sampai ke para petani di daerah. Dia memberikan ultimatum bila ada distributor pupuk yang main-main di daerah akan segera dicopot.

Sebelumnya, dia mengaku baru saja mendapatkan banyak sekali keluhan dari para kepala desa soal pupuk subsidi yang belum disalurkan ke para petani. Padahal sejak Januari 2024, pupuk subsidi sudah disebar pemerintah ke daerah.

Kabarnya, dia mendengar ada beberapa distributor pupuk yang nakal dan mengakali penyaluran pupuk subsidi untuk mendapatkan keuntungan. Dari situ dia mengatakan akan mencabut izin distributor nakal tersebut.

"Bisa dibayangkan hari ini pupuknya belum sampai. Saya katakan tolong dievaluasi. Ada lagi mengatakan distributornya nakal. Saya katakan ganti, cabut izinnya. Harus dicabut dong. Ini mengorbankan rakyat kecil. Mengorbankan petani kita. Kasihan petani kita. Sudah modalnya pas-pasan, pupuknya dipersulit," tegas Amran di Kompleks Istana Kepresidenan, Kamis (7/11/2024) malam kemarin.

Dia menegaskan pesan Presiden Prabowo Subianto adalah agar pupuk subsidi bisa sampai langsung ke petani tanpa ada hambatan. Bila ada masalah di distributor dia meminta PT Pupuk untuk mengevaluasi, kalau perlu diganti bila ternyata terbukti bermain dengan pupuk subsidi.

"Bapak Presiden selalu sampaikan bagaimana langsung ke petani. Jangan dipersulit. Jangan ada yang bermain-main. Jangan dibuat ribet. Kalau ada distributor mempermainkan petani, sudah pasti kita cabut ini. Itu sudah pasti," kata Amran.

Pemerintah sendiri, Amran bilang sudah membuat agar pupuk subsidi bisa makin mudah diterima petani. Salah satunya dengan cara penggunaan KTP sebagai syarat pembelian pupuk subsidi, yang sebelumnya harus pakai kartu tani.

"Kami akan membuat sederhana. Bapak Presiden menyampaikan buat petani nyaman untuk berproduksi. Jadi kita sederhanakan. Yang pertama untuk pupuk adalah cukup menggunakan KTP. Gunakan KTP cukup," pungkas Amran.

Rencana Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk memberlakukan kebijakan kemasan rokok polos tanpa identitas merek mendapat penolakan dari berbagai pihak di ekosistem pertembakauan. Kebijakan ini bertujuan menurunkan angka perokok aktif. Namun, pelaku dan pemangku kepentingan di industri hasil tembakau (IHT) menilai Kemenkes mengabaikan dampak negatif ekonomi yang akan muncul, terutama bagi jutaan tenaga kerja yang terlibat dan kontribusi IHT terhadap perekonomian negara.

Aturan kemasan rokok polos juga diprediksi akan mengurangi dampak ekonomi signifikan di Indonesia. Ini termasuk penurunan pendapatan negara dari cukai hasil tembakau, yang selama ini menjadi salah satu penyumbang terbesar dalam APBN, serta potensi meningkatnya peredaran rokok ilegal. Pada akhirnya, dampak negatif tersebut akan melemahkan target pertumbuhan ekonomi Presiden Prabowo Subianto.

Polemik lain yang muncul dari wacana aturan ini adalah sikap Kemenkes yang menutup ruang dialog dengan pihak-pihak terdampak. IHT selama ini menjadi salah satu pilar penting ekonomi nasional, memberikan lapangan kerja bagi banyak pekerja di berbagai sektor, mulai dari pertanian, manufaktur, hingga distribusi, ritel, dan industri kreatif. Tanpa diskusi yang melibatkan semua pemangku kepentingan, kebijakan ini dikhawatirkan akan gagal menangkap realitas di lapangan dan berujung pada dampak negatif yang masif.

Dalam acara detikcom Leaders Forum bertajuk "Mengejar Pertumbuhan Ekonomi 8%: Tantangan Industri Tembakau di Bawah Kebijakan Baru", Kepala Center of Industry, Trade and Investment di Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Andry Satrio Nugroho, memberikan gambaran dampak negatif tersebut.

"Apabila PP 28/2024 dan Rancangan Permenkes diberlakukan, maka akan ada dampak negatif hingga Rp 308 triliun pada perekonomian nasional. Dari sisi penerimaan saja akan ada Rp160,6 triliun yang bisa hilang. Itu setara dengan 7% dari penerimaan perpajakan. Dari sisi tenaga kerja yang kemungkinan akan terdampak itu ada 2,29 juta tenaga kerja," ujar Andry.

Andry menambahkan, aturan tersebut juga akan meningkatkan peredaran rokok ilegal di masyarakat. Aturan ini juga akan membuat pemerintah mengalami kesulitan dalam proses pengawasan dan identifikasi produk.

"Tanpa merek dan identitas yang jelas, produk ilegal akan lebih mudah menyerupai produk legal di pasaran. Produsen rokok ilegal tidak perlu lagi repot memikirkan desain kemasan yang kompleks," imbuhnya.

Dalam acara detikcom Leaders Forum tersebut, para pelaku dan pemangku kepentingan IHT, termasuk petani, tenaga kerja, dan pedagang, juga mengingatkan pemerintah bahwa kebijakan yang didorong Kemenkes ini harus mempertimbangkan kompleksitas dan skala ekosistem pertembakauan di Indonesia.

Para narasumber juga berpendapat perlu adanya tinjauan lebih dalam terkait dampak kebijakan kemasan rokok tanpa identitas merek serta ruang dialog yang terbuka dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Dengan demikian, keseimbangan antara kepentingan kesehatan masyarakat dan stabilitas ekonomi dapat terjaga.

Pemerintah diharapkan mengkaji ulang kebijakan penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek dengan lebih mendalam, menimbang potensi dampaknya bagi perekonomian. Peninjauan kebijakan ini diharapkan mampu menciptakan solusi yang seimbang, sehingga industri tembakau tetap dapat berkontribusi pada ekonomi di tengah upaya Pemerintah mengejar target pertumbuhan ekonomi 8%.

Detikcom Leaders Forum Arah Industri Tembakau dan Pengaturan Akses Anak

Detikcom Leaders Forum Arah Industri Tembakau dan Pengaturan Akses Anak

Serikat buruh berencana akan melapor kepada Presiden Prabowo Subianto apabila tidak dilibatkan pada pembahasan aturan Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) tentang pengamanan produk tembakau dan rokok elektronik. Kebijakan tersebut sebagai aturan pelaksana dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28/2024 tentang Kesehatan.

Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan dan Minuman Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FPS RTMM SPSI) Sudarto mengatakan pihaknya menolak RPMK tersebut apabila tidak dibahas bersama pihak-pihak yang terkena dampak. Selain itu, dia juga mengusulkan revisi PP 28/2024 tentang Kesehatan lantaran memicu industri hasil tembakau (IHT) yang semakin tertekan.

"Kami akan menolak RPMK yang tidak dibahas bersama seluruh pihak-pihak yang berdampak," katanya dalam acara detikcom Leaders Forum 'Mengejar Pertumbuhan Ekonomi 8%: Tantangan Industri Tembakau di Bawah Kebijakan Baru' di Auditorium Menara Bank Mega, Jakarta Selatan, Selasa (5/11/2024).

Sudarto menjelaskan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) telah berjanji kepada pihaknya akan dilibatkan dalam pembahasan pengetatan aturan tembakau. Kesepakatan tersebut terjadi usai ribuan buruh melakukan aksi unjuk rasa di depan Gedung Kemenkes pada 10 Oktober lalu.

Saat ditanya lebih lanjut mengenai kapan akan terjadi pembahasan mengenai aturan tersebut, Sudarto bilang pihaknya sudah menanyakan kembali terkait hal itu. Dia bilang, pihak Kemenkes berusaha menepati janjinya.

"Jadi kalau Kemenkes kan sebetulnya sudah membuat kesepakatan dengan kami, kami akan diundang atau diberikan ruang untuk menyampaikan aspirasi. Sebelumnya, kami juga sudah tanya sih, masih dijanjikan juga sih, cuma memang harus jaga-jaga. Kalau pemerintah tidak punya etikat baik, ya jangan salahkan kami," terangnya.

Meski begitu, pihaknya telah menyiapkan sejumlah upaya apabila Kemenkes ingkar janji, seperti mendatangi Istana hingga melapor ke Prabowo. Hal tersebut dilakukan karena menyangkut hajat hidup orang banyak.

"Oh iya, kami akan laporkan (ke Prabowo), kalau memang benar-benar Kemenkes tidak punya etikat baik. Jadi, jangan kan ke Kementerian kalau memang sudah waktunya harus ke istana, ya kita juga sampaikan ke istana," terangnya.

Dia menjelaskan industri hasil tembakau (IHT) menyerap tenaga kerja yang begitu besar. Sebagian besar tenaga kerja di IHT melibatkan ibu rumah tangga dengan pendidikan yang rendah.

Dia menilai apabila industri tersebut tertekan bisa menyebabkan gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK). Untuk itu, dia menilai tidak mudah ada industri pengganti yang dapat menyerap tenaga kerja perempuan yang berpendidikan rendah.

"Jadi industri tembakau ini memberi ruang loh kepada kaum wanita. Pendidikan terbatas itu kadang-kadang bukan karena mereka belum mulai sekolah, karena akses mendapatkan pendidikan juga gak gampang di negara ini. Nah, itu sangat ramah untuk mereka, dan itulah lapangan kerja industri tembakau. Makanya, nggak mudah kalaupun ada industri pengganti mereka untuk bisa direkrut, mereka mendapat kesejahteraan yang sama seperti IHT, nggak mudah," jelas dia.

Kejahatan siber (cybercrime) yang memanfaatkan teknologi mulai dari perangkat hingga jaringan internet masih marak terjadi. Pelaku kejahatan siber pun umumnya menjalankan modus operandinya dengan memanfaatkan data korban yang bersifat privasi.

Ada banyak tindak kejahatan siber yang terjadi, namun yang paling sering terjadi adalah peretasan. Ini merupakan upaya pelaku kejahatan siber untuk masuk meretas sistem, mencuri data pribadi, dan data keuangan. Dampaknya, sudah pasti bukan hanya data pribadi yang diambil oknum, namun kerugian finansial pun berpotensi dapat terjadi.

Berkaitan dengan hal tersebut, Direktur Digital dan Teknologi Informasi BRI Arga M. Nugraha menegaskan bahwa keamanan data yang pada akhirnya berujung pada keamanan dana nasabah, menjadi fokus utama BRI.

"Kami menanggapi hal ini dengan sangat-sangat serius untuk mengamankan data dan dana nasabah BRI. Tentu saja kami memiliki acuan framework yang umum untuk cyber security. Jika memang ada hal buruk yang terjadi, kami telah siapkan serangkaian alat dan prosedur baku, kami bisa menjamin seluruh data nasabah kami tetap aman," ujar Arga dalam keterangan tertulis, Senin (4/11/2024).

Arga juga menjelaskan, pengamanan BRI secara internal dilakukan secara berulang. Misalnya, BRI melakukan freight monitoring. BRI juga memiliki Security Operation Center (SOC) yang beroperasi 24/7 untuk memonitor berbagai ancaman siber. BRI juga melakukan audit dan asesmen yang rutin dengan pihak ketiga dan partner.

"Selain itu kami juga memastikan keamanan dari sisi manusia (human resource) yang dapat terjadi krusial. Dari sisi insan brilian, kami bangun awareness dan kehati-hatiannya. Hal yang sama juga kami lakukan kepada nasabah kami untuk melakukan kehati-hatian," katanya.

Di Tengah Maraknya Cyber Crime, BRImo Kuat dan Aman

Arga menjelaskan, BRImo adalah aplikasi super app dengan lebih dari 37,4 juta pengguna nasabah aktif. Angka yang besar itu, kata Arga, menjadi daya tarik bagi para penjahat siber untuk melakukan serangkaian tindak kejahatan mereka.

Meski demikian, BRImo dapat dikatakan berada dalam posisi yang cukup kuat dalam menghadapi ancaman cybercrime. Dengan investasi yang besar dalam teknologi keamanan dan upaya edukasi yang berkelanjutan, BRImo telah berhasil menjaga kepercayaan nasabah.

"Hal inilah yang terus kami perkuat untuk menjaga data dan dana nasabah. Ada banyak hal yang kami lakukan untuk mengamankan aplikasi ini. Dengan aplikasi yang ditanamkan di HP, ada serangkaian pengamanan bagaimana kami menggunakan enkripsi untuk menjamin aplikasi ini lebih aman digunakan nasabah," kata Arga.

Selain pengamanan spesifik di BRImo, BRI juga melakukan pengamanan di system back end. BRI menggandeng security researchers dan institusi infosec yang bonafit dan profesional yang memiliki pengalaman dan latar belakang keamanan siber yang kuat.

Arga menyatakan bahwa pengamanan dilakukan secara komprehensif dan menyeluruh mulai dari sisi jaringan, server, hingga pusat data, serta melalui pemantauan.

"Namun bagian utamanya, kami meng-encourage user, jangan sampai hal yang dianggap sederhana, justru berbalik menyerang. Jadi misalnya jangan pernah sekali-kali menyerahkan username, password, dan OTP kepada orang lain, bahkan pihak yang mengaku sebagai BRI sekalipun," ujar Arga.

Menurut Arga, keamanan siber adalah perjuangan yang terus menerus. Oleh karena itu, BRI akan terus berinovasi dan meningkatkan sistem keamanannya untuk memastikan bahwa data dan dana nasabah tetap aman.

Arga menambahkan bahwa masyarakat juga harus ikut proaktif memerangi cybercrime, dengan melakukan beberapa tips berikut ini:

• Jangan pernah membagikan informasi pribadi seperti username, password, atau OTP kepada siapapun
• Hati-hati dengan pesan atau email yang mencurigakan yang mengatasnamakan BRI
• Gunakan koneksi internet yang aman saat mengakses BRImo
• Aktifkan fitur keamanan tambahan yang disediakan oleh BRImo
• Lakukan verifikasi dua faktor (2FA) untuk setiap transaksi penting
• Perbarui aplikasi BRImo secara berkala
• Laporkan segera jika menemukan aktivitas mencurigakan.

Arga menjelaskan bahwa prinsip kehati-hatian nasabah dan praktik keamanan sangat penting, seperti menghindari penginstalan APK sembarangan dan game gratisan.

"Kami coba mengamankan sejauh yang kami bisa, tapi device nasabah itu kan sifatnya personal. Jadi kerahasiaan itu menjadi komitmen dua belah pihak, kami nggak bisa menjaga keamanan ini tanpa awareness dari nasabah, dinamika ini yang harus dijaga bersama," ujar Arga.

Pesisir utara DKI Jakarta dalam ancaman bahaya, bahkan ada sebagian wilayahnya yang telah berada di bawah permukaan air laut. Hal ini menyebabkan banjir rob hingga penurunan muka tanah.

Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan, banyak pekerjaan rumah (PR) yang perlu diselesaikannya untuk mengatasi permasalahan ini. Hal pertama yang menjadi perhatiannya tentang penurunan muka tanah atau land subsidence.

Penurunan muka tanah menurutnya terjadi karena banyak masyarakat yang menggunakan air tanah. Oleh karena itu, pihaknya berupaya menambah sumber air dari Bendungan Jatiluhur agar penggunaan air tanah diminimalisir.

"Kita menambah pasokan air dari Jatiluhur, dari beberapa bendungan baru yang ada di sekitar, Karian misalnya. Ujung-ujungnya adalah, at the end of the point kita akan minta pada seluruh masyarakat DKI untuk tidak mengambil air tanah," kata Dody saat meninjau Tanggul Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara, Senin (4/11/2024).

Kementerian PU juga berupaya untuk meningkatkan pengelolaan limbah melalui sejumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAM). Untuk mendorong sistem air minum dan sanitasi bagi masyarakat yang lebih baik, Dody mengatakan, pihaknya akan mendorong pembangunan jaringan perpipaan.

"Targetnya itu kita harus berkolaborasi dengan pemda, karena pemerintah kota dan provinsi yang punya area. Jadi kita persiapkan kapasitas air untuk memasukkan ke kota, kemudian bekerja sama dengan pemda setempat, membangun jaringan-jaringan ke seluruh rumahnya," ujarnya.

Selain itu, kerja sama juga akan didorong dengan pihak swasta. Hal ini mengingat proyek-proyek ini membutuhkan dana yang besar sehingga tidak bisa hanya mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Intinya semua stakeholders harus terlibat. Ini tugas negara, negara hadir, pemerintah hadir tentu, pemerintah pusat, kementerian PU termasuk Kemenko infrastruktur ini akan hadir," kata Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), di lokasi yang sama.

AHY mengatakan, Muara Baru juga termasuk daerah yang mengalami penurunan muka tanah atau land subsidence paling parah, setiap tahunnya bisa mencapai 10 cm. Dengan demikian, 10 tahun bisa mencapai 1 meter. Oleh karena itulah, Tanggul Pantai Muara Baru dibangun.

"Tingginya permukaan air ini sudah lebih tinggi dibandingkan rumah-rumah yang di sana. Jadi bayangkan kalau tidak ada tanggul ini sangat berbahaya dan keselamatan masyarakat kita benar-benar dalam ancaman," ujarnya.

Tanggul ini dibangun sejak 2014-2024 dengan biaya Rp 1,12 triliun. Proyek setinggi 4,8 meter ini memiliki panjang keseluruhan 2,38 km, melindungi kawasan pesisir utara Jakarta yang berbentuk tanjung. Menurutnya, keberadaan tanggul ini bisa menyelamatkan lebih dari 20 ribu keluarga.

"Dengan pembuatan tanggul 4,8 meter dari permukaan air laut. Ini bisa menyelamatkan atau melindungi 20 ribu lebih kepala keluarga. Dan luasan yang terdampak itu kurang lebih 160-an atau 170-an hektare," kata dia.

Partai Buruh bersama Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mengatakan 5 juta buruh yang bekerja untuk 15.000 pabrik di seluruh wilayah Indonesia akan melakukan aksi mogok nasional minimal selama dua hari antara 19 November-24 Desember 2024. Aksi ini rencananya dapat diperpanjang jika permintaan para buruh tidak dipenuhi.

"Mogok nasional ini diperkirakan diikuti 5 juta buruh, direncanakan 5 juta buruh di 15 ribu pabrik sekurang-kurangnya," kata Presiden Partai Buruh dan KSPI, Said Iqbal dalam konferensi pers yang dilakukan secara online, Senin (4/11/2024).

"Sekurang-kurangnya di 15 ribu pabrik di seluruh wilayah Indonesia stop produksi. Sekali lagi produksi stop, pelayanan jasa-jasa yang mengikuti
pemogokkan itu instruksinya stop. Produksi berhenti pada waktu mogok nasional diperkirakan 5 juta buruh bergabung," jelasnya lagi.

Dalam hal ini buruh meminta kepada pemerintah untuk tidak menggunakan formula dalam Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan dalam perhitungan kenaikan upah minimum 2025.

Permintaan ini dilakukan seiring putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengabulkan sebagian permohonan Partai Buruh terkait judicial review Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Hal itu membuat 21 pasal di dalamnya diubah termasuk soal pengupahan.

"Sikap resmi partai buruh dan serikat-serikat buruh berkenaan dengan kenaikan upah minimum 2025, mematuhi semua keputusan, saya ulangi, mematuhi semua keputusan Mahkamah Konstitusi yaitu 21 norma hukum atau 21 pasal-pasal di dalam UU Cipta Kerja oleh Mahkamah Konstitusi sudah dinyatakan bertentangan dengan undang-undang dasar 1945 dan tidak punya kekuatan hukum kecuali dimaknai lain," terangnya.

"Dengan demikian norma-norma hukum yang sudah dicabut tadi, aturan turunannya juga tidak berlaku. Khusus pengupahan aturan turunannya adalah Peraturan Pemerintah nomor 51 tahun 2023, tidak berlaku," jelas Said.

Terkait hal itu, serikat buruh dengan tegas tetap meminta kenaikan upah minimum 2025 sebesar 8-10%. Sedangkan bagi perusahaan yang sekiranya tidak mampu untuk meningkatkan upah minimum pegawainya 8-10%, menurut Said perihal ini dapat dibicarakan lebih jauh bersama serikat buruh terkait.

"Berkenaan dengan upah minimum, oleh karena itu KSPI dalam sikap resminya juga meminta kenaikan upah minimum tetap 8% sampai 10%. Untuk perusahaan yang tidak mampu nanti kita diskusikan," tegasnya.

"Kenaikan upah 8-10% untuk perusahaan yang tidak mampu maka kita akan mendiskusikan formulanya (perhitungan kenaikan upah), dan kita buat syarat-syarat tidak mampu perusahaan itu. Misal merugi 2 tahun berturut-turut yang dibuktikan dengan akuntan publik," ucap Said lagi.

Kemudian Said menyebut aksi mogok nasional ini akan diawali dengan pengiriman surat resmi dari sejumlah serikat buruh yang tergabung dalam KSPI maupun Partai Buruh seperti FSPMI (Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia), SPN (Serikat Pekerja Nasional), FSPTSK (Federasi Serikat Pekerja Tekstil, Sandang dan Kulit) dan serikat buruh lainnya kepada Kementerian dan Lembaga terkait.

"Jadi yang mengorganisir mogok nasional adalah serikat buruh, bukan partai buruh. Karena partai buruh dalam undang-undang nggak boleh mengorganisir pemogokan. Jadi yang akan mengorganisir pemogokan yang kita namakan mogok nasional adalah serikat buruh," jelas Said.

"Partai buruh hanya mendukung secara politik, akan menginstruksikan seluruh jajaran partai buruh di 38 Provinsi, 393 Kabupaten-Kota untuk mendukung pemogokan yang dilakukan oleh serikat-serikat buruh," paparnya lagi.

Selanjutnya para buruh akan memulai rangkaian aksi mogok nasional dengan melakukan unjuk rasa pada 6-7 November 2024 di depan Kantor Kementerian Ketenagakerjaan dan Kementerian Koordinator bidang Perekonomian. Namun untuk aksi unjuk rasa awal ini hanya diikuti oleh sejumlah serikat buruh saja.

"Sebelum mogok nasional, aksi akan digelar di Kementerian Ketenagakerjaan tanggal 6 November. Serikat pekerja SPN akan aksi Rabu, 6 November 2024. Ribuan (buruh anggota) SPN se-Jawa Barat, Banten, DKI ke Kemenaker," katanya.

"Nanti hari Kamis-nya tanggal 7 (November 2024), ada FSPMI ke Kemnaker dan Menko Perekonomian. Terus bergelombang ke dua menteri ini, Menaker Menko Perekonomian, dan BPS, dan tentu Istana nanti. Kalau secara nasional ke Istana," pungkas Said.

Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) menyampaikan sejumlah dampak buruk imbas beberapa Pasal dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 dan Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) terhadap perekonomian negara jika benar diterapkan.

Sejumlah pasal 'bermasalah' yang dimaksud ini mencakup aturan kemasan rokok polos tanpa merek, jarak larangan penjualan, dan pembatasan iklan.

Kepala Center of Industry, Trade and Investment INDEF, Andry Satrio Nugroho, mengatakan sejumlah dampak yang dimaksud mulai dari hilangnya potensi ekonomi Rp 308 triliun dan penerimaan pajak Rp 160,6 triliun.

Di luar itu, sejumlah pasal bermasalah ini juga diproyeksikan dapat menggerus pasar tenaga kerja RI atau berpotensi terjadinya PHK massal. Secara keseluruhan 2.293.957 orang atau 1,6% dari total penduduk bekerja diperkirakan akan terdampak PP dan RPMK tersebut.

Secara khusus, untuk aturan penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek dapat berimbas terhadap 1.221.424 pekerja. Sebab dengan berlakunya aturan kemasan rokok tanpa merek ini dapat meningkatkan peredaran rokok ilegal dalam negeri yang secara langsung membatasi pertumbuhan produsen rokok legal.

"Kemasan polos mendorong downtrading hingga switching ke rokok illegal lebih cepat, berdampak pada permintaan produk legal sebesar 42,09%," terangnya kepada detikcom, seperti ditulisSabtu (2/11/2024).

Kemudian untuk aturan terkait larangan berjualan 200 m dari satuan pendidikan formal berdampak pada 33,08% dari total ritel. Sehingga aturan ini akan berdampak terhadap 734.799 pekerja.

Sedangkan untuk aturan Pembatasan iklan rokok dapat menurunkan permintaan jasa periklanan hingga 15%. Sehingga kehadiran aturan ini dapat mempengaruhi 337.735 pekerja.

"Jika tiga skenario (kemasan rokok polos, pembatasan penjualan, dan larangan iklan) dijalankan maka akan ada potensi 2,3 juta orang yang pekerjaannya terdampak atau 1,6% dari total penduduk bekerja," ungkapnya.

Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) menolak sejumlah pasal terkait aturan penjualan produk tembakau dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 28 Tahun 2024 dan Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK). Salah satunya aturan mengenai penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek.

Sekretaris Jenderal APPSI, Mujiburrohman, mengatakan rencana aturan tersebut dapat menyuburkan peredaran rokok murah ilegal di tengah masyarakat. Hal ini dikhawatirkan dapat menurunkan jumlah penjualan rokok legal para pedagang pasar.

Sebab selama ini menurutnya para pedagang sudah mengalami penurunan omzet yang diperkirakan salah satunya terjadi karena ada peralihan pembelian rokok konvensional ke rokok ilegal.

"Secara umum, rokok itu ada peralihan ke rokok murah yang kita tahu sendiri tidak ada cukainya dan lain sebagainya (rokok ilegal). Nah itu kita khawatir juga akan ancaman itu dan lain sebagainya," kata Mujiburrohman kepada detikcom, Jumat (1/11/2024).

"Jadi pendapatan mereka (pedagang pasar) memang merosot, nah apakah karena orang yang mengkonsumsi atau ada peralihan (ke rokok ilegal) itu," tambahnya.

Namun Mujiburrohman sendiri tidak tahu persis berapa penurunan omzet yang dialami para pedagang karena sangat bervariasi dan pihaknya tidak memiliki kemampuan untuk mensurvei itu.

"Dia (pedagang) selama ini menikmati dari jualan rokok seperti biasanya kemudian ada peralihan itu (pindah ke rokok ilegal) ya kan itu mengurangi pendapatan," ucap Mujiburrohman.

"Jadi memang pedagang punya kekhawatiran akan mempengaruhi (omzet penjualan). Cuman kan ini belum terjadi gitu loh, jadi ya mereka sebatas masih 'waduh-waduh gimana' aja. Kalau apakah itu berpengaruh nggak ya nanti, karena pedagang itu tidak punya analisa dari sisi itu kan. Kalau misalnya peneliti atau pengamat itu kan kemudian dia survei pasar dan lain sebagainya ada parameter kalau pedagang kan nggak punya kemampuan itu," terangnya lagi.

Karena kekhawatiran penurunan omzet inilah para pedagang pasar, khususnya mereka yang turut berjualan rokok, menolak keberadaan aturan terkait penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek tadi.

"Ya keberatan (akan aturan tersebut). Karena khawatir itu, tapi sekali lagi bahwa itu juga pedagang yang jual rokok. Karena kalau di pasar itu kan sekian persen kan jual rokok," katanya.

Hashim Djojohadikusumo bertemu Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Kamis (31/10/2024). Keduanya bertemu di kantor AHY dan membahas proyek tanggul laut raksasa atau giant sea wall.

Hashim menjelaskan, Presiden Prabowo Subianto bakal menggarap proyek yang berlokasi di utara Pulau Jawa itu. Menurutnya tanggul laut raksasa telah direncanakan sejak tahun 1994 namun tak kunjung berjalan.

"Program ini program lama, ini sudah dihitung pada tahun 1994, berarti 30 tahun yang lalu. Tapi sampai sekarang belum jalan," ujar Hashim di Kantor AHY di Jakarta Pusat, Kamis (31/10/2024).

Hashim menyebut proyek yang membentang dari pesisir Banten sampai ke Jawa Timur ini harus segera dimulai. Pasalnya ada ancaman sawah-sawah di utara Pulau Jawa akan tenggelam.

Adapun proyek tersebut kemungkinan memakan waktu pengerjaan 20 tahun dan dilaksanakan oleh dua sampai tiga presiden.

"Program Pak Prabowo adalah kita bikin tanggul laut raksasa dari Banten sampai ke Jawa Timur. Program ini mungkin memakan waktu 20 tahun. Mungkin dua atau tiga presiden yang melaksanakan. Tapi harus mulai sekarang," terang adik kandung Presiden Prabowo Subianto ini.

"Kalau tidak mulai sekarang, sawah-sawah di pantai utara akan tenggelam, bisa berapa juta hektare kita hilang. Ini semacam emergency, harus segera karena ini memerlukan waktu yang cukup lama," tegasnya.

Menurut Hashim saat ini sudah ada konsultan yang menyusun program tanggul laut raksasa untuk merealisasikan program tersebut. Tanggul laut raksasa dibangun untuk menyelamatkan pantai utara Pulau Jawa dari ancaman tenggelam.

"Pertama di Jakarta, teluk Jakarta. Kan permukaan tanah kita kan lagi ambles, kita sudah mengetahuinya. Permukaan laut meningkat karena perubahan iklim. Nah, kita harus selamatkan pantai utara Pulau Jawa. Karena di situ adalah sumber beras, sumber pangan nasional itu di pantai utara, di Pulau Jawa. Ini di luar Sumatera," beber Hashim.

Ditemui di kesempatan lain, AHY menyebut proyek tersebut cukup penting, terlebih ada 40 kilometer lebih muka tanah yang semakin turun.

"Pak Presiden juga menyampaikan dalam berbagai kesempatan kita harus memastikan bahwa masyarakat kita, terutama yang rentan terhadap bahaya abrasi di Jakarta misalnya, pantai utara Jakarta dari Tangerang sampai Bekasi itu kurang lebih ada 40 sekian kilometer itu tanahnya kan semakin turun," katanya di Kementerian PPN/Bappenas, Jakarta Pusat, Kamis (31/10/2024).

AHY juga menyinggung bahaya banjir rob yang menghantui masyarakat di pesisir utara pulau Jawa. Oleh karena itu selain penting secara lingkungan, proyek tanggul laut raksasa juga penting untuk menjaga keamanan masyarakat.

"Kita tahu dan bahaya banjir, abrasi tadi juga selalu menghantui masyarakat di pesisir utara sebetulnya kalau ditarik lebih jauh lagi ya Pantura sampai dengan wilayah Jawa Tengah sana," tutupnya.

Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi memperingatkan para pelaku koperasi untuk agar tidak melakukan tindakan melanggar hukum. Hal ini mengingat dalam sejarahnya kerap ada oknum-oknum nakal yang mendatangkan kerugian di koperasi.

Budi mengatakan, tujuan Utama koperasi adalah meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Koperasi juga kental akan asas tolong menolong dan gotong-royong. Dengan demikian, menurutnya koperasi harus untung.

"Karena koperasi kan tujuannya kan meningkatkan kesejahteraan anggota. Kalau koperasinya rugi gimana? Iya kan? Tetapi yang nggak boleh saya bilang tiga, jangan nipu, fiktif, mark up!," kata Budi Arie, di Kantor Koperasi, Kuningan, Jakarta, Kamis (31/10/2024).

Budi mengatakan, koperasi merupakan alat yang baik untuk mengorganisasikan masyarakat serta meningkatkan kesejahteraan. Namun demikian, masih saja kerap ada oknum yang memanfaatkan koperasi untuk kepentingan sendiri.

Padahal menurut Budi, kepercayaan atau trust menjadi satu hal paling utama dalam bisnis. Akibatnya, kerugian koperasi pun akan berimbas kepada para anggotanya dan menimbulkan masalah baru,

"Kita tidak bisa pungkiri banyak apa oknum-oknum mengurus koperasi, yang menggunakan koperasi sehingga membuat koperasi kehilangan kepercayaan di publik," ujarnya.

Selaras dengan itu, pihaknya berencana untuk melakukan serangkaian penataan industri koperasi dengan berfokus pada tiga hal Utama, antara lain digitalisasi koperasi, rebranding, dan tata Kelola.

"Rebranding kooperasi, kooperasi ini harus bisa diminati kembali oleh masyarakat Indonesia. Karena menurut data cuma 29 juta masyarakat Indonesia berkoperasi. Kalau 1 orang dua anggota, di bawah 10% masyarakat Indonesia menjadi anggota kooperasi," kata dia.

Lihat Video: Dipanggil Prabowo, Waketum Gerindra Ferry Juliantono Bahas soal Koperasi

[Gambas:Video 20detik]

Hashim Djojohadikusumo menekankan pentingnya pembangunan proyek tanggul laut raksasa di utara Pulau Jawa. Menurut Adik Presiden Prabowo Subianto itu, pembangunan tanggul laut merupakan respons atas terjadinya perubahan iklim.

Saat ini terjadi fenomena naiknya permukaan air laut hingga amblasnya permukaan tanah di pesisir Jakarta. Oleh karena itu Hashim menegaskan perlu dilakukan upaya penyelamatan.

"Pertama di Jakarta, teluk Jakarta. Kan permukaan tanah kita kan lagi ambles, kita sudah mengetahuinya. Permukaan laut meningkat karena perubahan iklim. Nah, kita harus selamatkan pantai utara Pulau Jawa. Karena di situ adalah sumber beras, sumber pangan nasional itu di pantai utara, di Pulau Jawa. Ini di luar Sumatera," ujar Hashim di Kantor Kementerian Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Kamis (31/10/2024).

Jika tanggul laut tidak dibangun ada ancaman sawah-sawah di utara Pulau Jawa akan lenyap. Hashim menyatakan proyek tersebut harus segera dibangun untuk mencegah hal itu terjadi.

"Kalau tidak mulai sekarang, sawah-sawah di pantai utara akan tenggelam, bisa berapa juta hektar kita hilang. Ini semacam emergency, harus segera karena ini memerlukan waktu yang cukup lama," tegasnya.

Perkiraannya, tanggul yang membentang dari Provinsi Banten hingga Jawa Timur itu membutuhkan waktu pengerjaan sekitar 20 tahun. Proyek tersebut juga diperkirakan akan dilaksanakan oleh dua hingga tiga presiden.

"Program Pak Prabowo adalah kita bikin tanggul laut raksasa dari Banten sampai ke Jawa Timur. Program ini mungkin memakan waktu 20 tahun. Mungkin dua atau tiga presiden yang melaksanakan. Tapi harus mulai sekarang," tutup Hashim.