ekBis#1

50 Juta Pekerja RI Hanya Dibayar Rp 500 Ribu Per Minggu

Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasioal/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas), Suharso Manoarfa membeberkan kondisi ketenagakerjaan Indonesia yang masih belum produktif.

Suharso menuturkan jumlah pekerja rakyat Indonesia sebetulnya sudah mencapai 142 juta orang atau jika dibandingkan dengan rasio ketergantungan sudah mencapai 1:1 terhadap jumlah penduduk yang saat ini mencapai 282 juta jiwa. Namun, dari total itu, sebanyak 50 juta pekerja Indonesia masih dibayar dibawah rata-rata yakni Rp 500.000 per minggu dengan total jam kerja yang juga terbatas dibawah 20 jam.

"50 juta pekerja ini rata-rata kerja dibawah 20 jam per minggu dan dibayarnya hanya 500 ribu," kata Suharso dalam diskusi 15th Kompas 100 CEO Forum dipantau secara daring, Jum'at (11/10).

Menurutnya kondisi ini juga berkorelasi dengan angka Incremental Capital Output Ratio (ICOR) Indonesia tertinggi di level 6. Sementara, pemerintah berambisi untuk menurunkan angka ICOR guna mengejar pertumbuhan ekonomi diatas 5%.

Sebagai informasi, ICOR menggambarkan besarnya tambahan kapital (investasi) baru yang dibutuhkan untuk menaikkan satu unit output dalam mendukung pencapaian pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional. Nilai ICOR diperoleh dengan membandingkan besarnya tambahan kapital dengan tambahan output.

Semakin besar nilai koefisien ICOR, maka semakin tidak efisien perekonomian pada periode waktu tertentu. Berlaku juga sebaliknya.

Suharoso megatakan meningkatkan produktivitas pekerja bisa menjadi kunci untuk menurunkan tingkat ICOR.

Dalam kesempatan itu, suharso juga mengajak dunia usaha untuk turut melakukan pemetaan jenis pekerjaan dari sektor mana untuk mengatasi masalah tersebut.

"Apakah bisa pekerjaan yang rata-rata 20 jam bisa naik 30 jam agar memperoleh gaji lebih besar, atau kerjaan kurang 20 jam dengan kualitas yang lebih baik dan mereka dibayar 4 juta per minggu," ungkap Suharso.

"Yang tau ini ibu bapak bapak CEO, dimana, di jenis kerjaan apa, di level mana, sektor apa, ketertarikan apa pekerjaan itu ada. itu menurunkan saya perlu dijawab. Sehingga kita bisa menurunkan ICOR kita," tambahnya.

Konsistensi Kinerja Ekspor untuk Sokong Perekonomian Nasional

JAKARTA, investor.id – Pemerintah kini fokus memperkuat kinerja ekspor. Konsistensi kinerja ekspor ini akan membantu menyokong perekonomian nasional, sekaligus menjaga stabilitas nilai tukar rupiah.

Khususnya untuk ekspor yang terkait dengan barang yang telah biasa diperdagangkan di pasar luar negeri atau telah biasa diekspor dan diimpor yang disebut sebagai tradable goods.

“Ekspor adalah jawabannya untuk menghasilkan mata uang dan ekspor dalam bentuk tradable goods,” tutur Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa dalam acara Investor Daily Roundtable di Hotel Mulia pada Selasa (13/8/2024).

Sektor tradable terdiri dari sektor primer seperti pertanian, kehutanan, perikanan, pertambangan dan penggalian, serta industri pengolahan atau manufaktur.

Sebaliknya, sektor non-tradable menghasilkan keluaran produk yang tidak dapat diperdagangkan di luar negeri seperti properti, transportasi, pergudangan, informasi, komunikasi, dan lain-lain.

Menurut Suharso, selama ini porsi ekspor tradable goods Indonesia masih di bawah 50% sehingga jumlah ekspor non-tradable goods lebih mendominasi. Kondisi tersebut mengganggu kelangsungan neraca transaksi berjalan (current account) Indonesia.

“Tradable goods hanya di bawah 50% dari total peredaran barang. Non-tradable goods mendominasi, akibatnya secara ekonomi konfigurasi dari produk kita kompleksitasnya rendah,” ungkapnya.

Jika pemerintah memiliki produk impor dalam jumlah besar, maka dikhawatirkan dapat mendorong kebutuhan akan dolar Amerika Serikat(AS) yang lebih besar. Kondisi tersebut bisa mempengaruhi nilai tukar rupiah dan menyebabkan kerentanan pertumbuhan ekonomi. Non-tradable goods juga berkaitan langsung dengan kebutuhan dolar AS.

“Dengan kebutuhan mata uang dolar, maka kalau current account terpukul kita tidak bisa menghasilkan dolar lebih baik. Kemudian BI harus mengumpulkan dolar untuk cadangan devisa. Oleh karena itu, penting untuk bisa keluar dari tekanan tersebut,” jelas Suharso Monoarfa.

Upaya menghasilkan produk barang yang termasuk dalam tradable goods dilakukan melalui kebijakan hilirisasi. Selama ini ekspor Indonesia masih terbatas pada produk-produk komoditas yang diolah lebih lanjut.

Dengan adanya hilirisasi, kata dia, maka akan ada pengolahan lebih lanjut dari produk ekspor sehingga memberikan nilai tambah lebih optimal.

“Hilirisasi adalah kata lain membuat produk unggulan kita menjadi barang kompleks yang didalamnya terkandung fungsi lain dengan nilai tambah baru,” ucapnya.

Lebih lanjut Suharso mengungkapkan, saat ini ekspor masih terbatas pada pengolahan dengan nilai tambah yang belum optimal. Dalam hal ini diperlukan pengelolaan komoditas dari tingkat menengah ke level yang lebih tinggi.

“Struktur ini harus diperbaiki karena hulu in the middle penting kita olah, karena di situlah tempat terbentuknya nilai tambah yang besar. Di hulu kita punya CPO (Crude Palm Oil) di hilir kita banyak industri kecil tetapi di tengah kosong. Sedangkan produk di bawahnya kita harus impor. Begitu kita impor, maka nilai CPO tidak terkait langsung,” tutur Suharso.

Editor: Grace El Dora (graceldora@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

50 Juta Pekerja RI Hanya Dibayar Rp 500 Ribu Per Minggu

Konsistensi Kinerja Ekspor untuk Sokong Perekonomian Nasional

Suharso Pastikan Program Prabowo-Gibran Diakomodasi APBN 2025

Suharso Jamin Anggaran Makan Bergizi Gratis Rp 15-20 Ribu per Porsi