Tidak hanya untuk mewujudkan sektor industri yang berdaya saing, tapi juga industri yang menggunakan sebanyak-banyaknya produk lokal, sebanyak-banyaknya SDM lokal

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita melakukan pertemuan dengan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy guna membahas arah kebijakan industrialisasi, sehingga manufaktur menjadi sektor penggerak utama pemajuan ekonomi nasional.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2024

Menteri PPN/ Kepala Bappenas Rachmat Pambudy buka suara terkait pesan Presiden Prabowo Subianto yang menekankan agar tidak ada menteri di Kabinet Merah Putih yang membuat proyek mercusuar pada pemerintahannya.

Prabowo dalam sidang kabinet paripurna perdana itu juga meminta Rachmat untuk memastikan semua program dan kegiatan di semua kementerian dan lembaga punya kontribusi yang signifikan bagi rakyat.

"Nanti saja. Karena arahannya sangat internal dan terbatas," kata Rachmat singkat di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (23/10).

Prabowo sebelumnya meminta agar para menterinya tidak membuat proyek mercusuar pada pemerintahannya.

"Pelajari lagi semua proyek, jangan ada proyek yang mercusuar. Semua ditujukan kepada yang saya sampaikan di depan Majelis Permusyawaratan Rakyat, pada hari pelantikan saya," kata Prabowo dalam Sidang Kabinet perdana di Istana Negara, Jakarta, Rabu (23/10).

Dalam sidang itu, Prabowo menekankan Indonesia perlu swasembada pangan sebagai prioritas di tengah kondisi global yang tak menentu.

Ia juga menekankan Indonesia perlu melakukan swasembada energi. Kendati, ia bersyukur Indonesia memiliki sumber daya alam yang sangat besar sehingga tak boleh ragu untuk memanfaatkannya.

Presiden Prabowo Subianto meminta para menterinya di Kabinet Merah Putih untuk membentuk program kerja sesuai dengan arah kebijakan yang dia tentukan. Arah kebijakan itu disampaikan Prabowo dalam Pidato Pertamanya saat dilantik di MPR.

Prabowo meminta agar Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy memastikan semua kementerian punya kontribusi program yang signifikan, terukur, dan sinergis.

Orang nomor satu di Indonesia itu menegaskan jangan sampai ada proyek-proyek yang menjadi mercusuar dan tidak sejalan dengan arah kebijakan yang sudah ditetapkannya sebagai pemimpin negara.

"Pelajari lagi semua proyek, jangan ada proyek yang mercusuar. Semua ditujukan kepada yang saya sampaikan di depan Majelis Permusyawaratan Rakyat, pada hari pelantikan saya," tegas Prabowo saat membuka Sidang Kabinet Paripurna Perdana, di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (23/10/2024).

Lebih lanjut, Prabowo meminta agar jajaran menterinya segera menyiapkan program kerja masing-masing sesuai dengan arahan kebijakannya. Dia mengatakan sewaktu-waktu dirinya akan meminta laporan soal program yang dibentuk.

Purnawirawan Jenderal TNI itu juga menekankan semua program bisa dibentuk dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Dia ingin kabinetnya bisa bekerja dengan cepat.

"Saudara-saudara sekalian, saya kira dalam waktu dekat saudara akan segera menyiapkan program kerja masing-masing. saya beri kesempatan segera. Sewaktu-waktu akan saya panggil untuk koordinasi," tegas Prabowo.

Rachmat Pambudy bercerita kala dirinya ditawari Presiden Prabowo Subianto untuk menjabat menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/ kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dalam Kabinet Merah Putih 2024-2029.

Mulanya, Rachmat mengaku tak menduga akan ditawarkan jabatan tersebut dan menerima pendalaman pada saat masa transisi dari eks Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa di kabinet sebelumnya.

Sampai pada akhirnya ia dipanggil oleh Prabowo dan diminta untuk memilih jabatan yang disanggupi, antara memimpin kementerian atau memimpin badan lembaga.

"Tapi satu hal yang menarik, tiba-tiba suatu malam saya dipanggil dan pada waktu manggil itu tanggal 6 Agustus persisnya. Beliau (Prabowo) panggil, 'Pak Rachmat mau ke mana? Pilih badan atau pilih kementerian?'," cerita Rachmat saat menerima serah terima jabatan (sertijab) di Gedung Bappenas, Jakarta Pusat, Senin (21/10).

"(Saya jawab), 'Pak, yang tugas yang dulu bagaimana?' (Prabowo jawab) 'Sudah tidak ada. Anda saya perintahkan menjadi pengganti Pak Suharso," lanjut dia.

Sejak kejadian itu, Rachmat mengaku segan untuk bertatap muka dengan Suharso. Sebab, ia mempelajari bahwa Bappenas memiliki sejarah yang sangat panjang, termasuk di bawah kepemimpinan Suharso.

Menurutnya, Bappenas sudah menorehkan catatan emas yang panjang sejak namanya masih Dewan Perancang Nasional (Depernas) yang digagas Presiden ke-1 RI Soekarno dan diketuai oleh Ir Djuanda pada 1952.

Rachmat menuturkan Bappenas tak hanya menorehkan catatan panjang untuk mengisi sejarah emas Indonesia, tetapi juga sejarah emas dunia. Sejarah emas itu, kata dia, ta hanya dikerjakan oleh Ir Djuanda, namun juga oleh setiap kepala dan pimpinan Bappenas.

"Saya terus terang benar-benar terkejut ketika Pak Prabowo bilang setelah tanggal 6 (Agustus), saya dipanggil lagi tanggal 10, 'Pak Rachmat, jangan lupa Anda di Bappenas'. Beliau langsung menyebut Prof Widjojo Nitisastro. Saya langsung pucat pak," ujar Rachmat.

Adapun Widjojo Nitisastro menjabat sebagai menteri negara perencanaan pembangunan nasional pada 1971-1973 dan kepala Bappenas pada 1973-1983. Rachmat mengatakan Widjojo bagaikan dewa.

"Beliaulah arsitek perjuangan Indonesia. Dan perjuangan yang panjang itu bukan hanya menorehkan tinta emas bagi Indonesia, pengentasan kemiskinan, pendidikan, sebagai bagian dari human capital, itu memberikan catatan yang panjang," kata Rachmat lebih lanjut.

Bisnis.com, JAKARTA — Mantan Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa meminta kepada penerusnya agar mempertahankan hingga memperkuat peran Bappenas dalam pembangunan Indonesia.

Suharso sendiri resmi digantikan oleh Rachmat Pambudy sebagai menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) periode 2024—2029.

"Saya ingin mengingatkan kepada para senior di Kementerian PPN/Bappenas, untuk memikirkan dengan baik lagi mengenai peran orkestrasi dari Bappenas ini, agar bisa dipertahankan, diperkuat, dan diteruskan," ujar Suharso dalam acara Serah Terima Jabatan Menteri PPN/Kepala Bappenas di Kantor Bappenas, Jakarta Pusat, Senin (21/10/2024).

Mantan ketua umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini menjelaskan, dirinya sudah berpengalaman kurang lebih 25 tahun di dunia politik anggaran. Setidaknya, Suharso mengaku sudah membantu pemerintah sejak Presiden ke 5 RI Megawati Soekarnoputri.

Selama itu, dia melihat banyak negara yang sudah mulai meninggal lembaga sejenis Kementerian PPN/Bappenas. Kendati demikian, Suharso meyakini peran Bappenas masih sangat penting untuk pembangunan Indonesia.

"Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional sesungguhnya dalam sebuah Undang-Undang sudah diletakkan sedemikian rupa tugas dan peranan utamanya yang kemudian disusul dengan Peraturan Pemerintah dan kemudian Perpres," katanya.

Sebagai informasi, peran dan tugas Bappenas menurut peraturan perundang-undangan yaitu menyusun ekonomi makro; menyusun tema, sasaran, arah kebijakan, dan prioritas pembangunan; mengkoordinasikan dan menyinkronkan pelaksanaan kebijakan perencanaan serta penganggaran; hingga menyiapkan sarana dan prasarana.

Sementara itu, Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy menyatakan lembaga yang dipimpinnya kini merupakan tempatnya para pemikir di Indonesia.

Menurutnya, meski anggaran pada tahun depan berkurang namun Bappenas memiliki kelebihan lain yaitu dari sisi pemikiran dan ide-ide.

"Dengan kemampuan intelektual power yang ada di sini, budgeting power itu hanya urusan waktu saja," kata Rachmat pada kesempatan yang sama.

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional /Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengungkap fokus pembangunan tahap 2 Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara pada 2025 mendatang.

Suharso menjelaskan, pembangunan IKN tahap 2 akan difokuskan untuk membentuk economic crowd di sekitar Nusantara. Oleh karena itu, pembangunan fasilitas-fasilitas pendukung ekonomi menjadi penting agar kebutuhan orang-orang yang tinggal di IKN terpenuhi dengan optimal.

Seiring dengan hal tersebut, Suharso mengatakan pembangunan IKN tahap 2 lebih banyak untuk pertokoan, kafe, atau mall. Selain itu, fasilitas publik seperti rumah sakit, sekolah-sekolah, tempat ibadah, dan ruang terbuka juga akan mulai dibangun pada tahap ini.

"Membuat economic crowd itu untuk membuat kota (IKN) harus betul-betul hidup, bukan hanya sebagai kota administrasi. Jadi, seperti yang anda lihat di Jakarta, apa saja (fasilitas) yang membuat masyarakat senang," kata Suharso saat ditemui di Menara Bappenas, Selasa (17/9/2024).

Untuk pembangunan IKN tahap 2, Suharso menekankan pentingnya peran investor swasta, baik dari dalam maupun luar negeri. Oleh karena itu, pemerintah akan terus mendorong inisiasi dari para pemilik modal swasta.

Suharso menambahkan, hingga saat ini sudah ada sekitar 80 investor swasta dari yang siap terlibat dalam pembangunan IKN tahap selanjutnya. Dari jumlah tersebut, Suharso menyebut jumlah pemilik dana swasta dari dalam negeri ada sekitar 40 investor.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali mendorong investor untuk menyuntikkan dana terhadap program andalannya yakni pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Bahkan, Jokowi menawarkan sebanyak 493 bidang tanah seluas 2-4 hektare (ha) di IKN kepada para investor. Dia menuturkan bahwa lahan tersebut siap diluncurkan dalam waktu dekat.

"Tadi pagi saya dilapori oleh bapak Kepala (Otorita) IKN dan pak Wakil Kepala (Otorita) IKN, sudah disiapkan 493 bidang seluas 2, 3 sampai 4 hektare yang akan kita launching untuk bisa investasi masuk lagi," kata Jokowi.

Orang nomor satu di Indonesia itu pun mengaku bahwa lahan yang telah dipersiapkan oleh Otorita IKN ini akan dirilis pada pekan depan.

JAKARTA, investor.id – Pemerintah kini fokus memperkuat kinerja ekspor. Konsistensi kinerja ekspor ini akan membantu menyokong perekonomian nasional, sekaligus menjaga stabilitas nilai tukar rupiah.

Khususnya untuk ekspor yang terkait dengan barang yang telah biasa diperdagangkan di pasar luar negeri atau telah biasa diekspor dan diimpor yang disebut sebagai tradable goods.

“Ekspor adalah jawabannya untuk menghasilkan mata uang dan ekspor dalam bentuk tradable goods,” tutur Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa dalam acara Investor Daily Roundtable di Hotel Mulia pada Selasa (13/8/2024).

Sektor tradable terdiri dari sektor primer seperti pertanian, kehutanan, perikanan, pertambangan dan penggalian, serta industri pengolahan atau manufaktur.

Sebaliknya, sektor non-tradable menghasilkan keluaran produk yang tidak dapat diperdagangkan di luar negeri seperti properti, transportasi, pergudangan, informasi, komunikasi, dan lain-lain.

Menurut Suharso, selama ini porsi ekspor tradable goods Indonesia masih di bawah 50% sehingga jumlah ekspor non-tradable goods lebih mendominasi. Kondisi tersebut mengganggu kelangsungan neraca transaksi berjalan (current account) Indonesia.

“Tradable goods hanya di bawah 50% dari total peredaran barang. Non-tradable goods mendominasi, akibatnya secara ekonomi konfigurasi dari produk kita kompleksitasnya rendah,” ungkapnya.

Jika pemerintah memiliki produk impor dalam jumlah besar, maka dikhawatirkan dapat mendorong kebutuhan akan dolar Amerika Serikat(AS) yang lebih besar. Kondisi tersebut bisa mempengaruhi nilai tukar rupiah dan menyebabkan kerentanan pertumbuhan ekonomi. Non-tradable goods juga berkaitan langsung dengan kebutuhan dolar AS.

“Dengan kebutuhan mata uang dolar, maka kalau current account terpukul kita tidak bisa menghasilkan dolar lebih baik. Kemudian BI harus mengumpulkan dolar untuk cadangan devisa. Oleh karena itu, penting untuk bisa keluar dari tekanan tersebut,” jelas Suharso Monoarfa.

Upaya menghasilkan produk barang yang termasuk dalam tradable goods dilakukan melalui kebijakan hilirisasi. Selama ini ekspor Indonesia masih terbatas pada produk-produk komoditas yang diolah lebih lanjut.

Dengan adanya hilirisasi, kata dia, maka akan ada pengolahan lebih lanjut dari produk ekspor sehingga memberikan nilai tambah lebih optimal.

“Hilirisasi adalah kata lain membuat produk unggulan kita menjadi barang kompleks yang didalamnya terkandung fungsi lain dengan nilai tambah baru,” ucapnya.

Lebih lanjut Suharso mengungkapkan, saat ini ekspor masih terbatas pada pengolahan dengan nilai tambah yang belum optimal. Dalam hal ini diperlukan pengelolaan komoditas dari tingkat menengah ke level yang lebih tinggi.

“Struktur ini harus diperbaiki karena hulu in the middle penting kita olah, karena di situlah tempat terbentuknya nilai tambah yang besar. Di hulu kita punya CPO (Crude Palm Oil) di hilir kita banyak industri kecil tetapi di tengah kosong. Sedangkan produk di bawahnya kita harus impor. Begitu kita impor, maka nilai CPO tidak terkait langsung,” tutur Suharso.

Editor: Grace El Dora (graceldora@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden (Wapres) KH Ma’ruf Amin memberikan arahan agar kelembagaan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) semakin diperkuat. Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas bersama Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa pun langsung melakukan pembahasan terkait strategi dan progres penguatan kelembagaan KNEKS di Jakarta, Kamis (4/7/2024).

“Hari ini dengan Pak Menteri PPN/Kepala Bappenas membahas komprehensif penguatan dan penajaman fungsi kelembagaan KNEKS. Ini tentu erat kaitannya untuk memperkuat ketahanan ekonomi nasional,” ujar Menteri Anas usai pertemuan dengan Menteri PPN/Kepala Bappenas dalam keterangan tertulis dikutip Jumat (5/7/2024).

Anas mengungkapkan, pada akhir April 2024 lalu, Wapres menyampaikan beberapa arahan dan masukan terhadap penataan kelembagaan KNEKS. Pemerintah berharap agar hasil dari penataan kelembagaan ini memperkuat pemerintah dalam memajukan ekosistem ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia.

“Ini menjadi atensi bagi pemerintah, karena penguatan kelembagaan KNEKS ini sebagai salah satu bagian ikhtiar menjadikan Indonesia sebagai pusat ekonomi syariah dunia,” tutur Anas.

Menurut Peraturan Presiden Nomor 28/2020 tentang Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) adalah lembaga nonstruktural yang bersifat independen dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya. KNEKS mempunyai tugas mempercepat, memperluas dan memajukan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah dalam rangka memperkuat ketahanan ekonomi nasional.

Anas menambahkan, Kementerian PANRB telah melakukan koordinasi dengan beberapa kementerian dan lembaga terkait penguatan kelembagaan KNEKS. Kementerian PANRB berharap KNEKS semakin kuat dan birokrasinya mudah dan cepat.

Sebagai informasi, tujuan awal dibentuknya KNEKS adalah untuk melakukan koordinasi dan percepatan program ekonomi dan keuangan syariah lintas sektor sesuai dokumen masterplan yang ditetapkan. Pencanangan ini dilakukan dengan cita-cita memposisikan Indonesia sebagai salah satu pelaku utama dan hub ekonomi syariah dunia

Pada kesempatan yang sama, Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menyatakan siap mendukung penguatan lembaga ekonomi Syariah di Indonesia. "Selama ini kita sudah punya lembaga ekonomi syariah, cuma kita ingin tingkatkan peranannya. Karena ekonomi Syariah juga memberikan kontribusi yang besar,” ujar Suharso.

Menurutnya, keberadaan KNEKS memiliki potensi yang besar dalam menunjang ketahanan ekonomi nasional. “Kita telah belajar di beberapa negara-negara yang justru mayoritas bukan negara-negara penduduk Muslim, tetapi mereka punya praktik-praktik terbaik dalam hal ekonomi syariah. Kita ingin hal seperti itu terjadi di Indonesia,” tuturnya.