JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meminta tolong kepada seluruh kepala daerah dan jajaran instansi TNI-Polri hingga Kejaksaan Agung yang hadir dalam Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Daerah untuk menyukseskan program makan bergizi gratis.

“Saya minta tolong semua Bapak Ibu yang hadir di sini untuk mendukung program ini (makan bergizi gratis). Ini program yang sangat ditunggu-tunggu bahkan sebelum saya dilantik itu tiap hari orang nagih 'kapan makan siang gratis mas, kapan makan siang gratis mas’,” kata Gibran di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Kamis (7/11/2024).

“Jadi, sekali lagi Bapak Ibu ini mohon kerja samanya, semua yang ada di sini untuk menyukseskan program ini,” ujarnya kembali menegaskan.

Apalagi, menurut Gibran, Presiden Prabowo Subianto sudah berulang kali menegaskan bahwa program makan bergizi gratis adalah salah salah satu program strategis pemerintah.

Pasalnya, program makan bergizi gratis bakal menggerakkan perekonomian di daerah, terkait pengadaan sampai pada distribusinya.

"Pak Presiden Prabowo berkali-kali mengatakan program makan gratis ini sangat-sangat strategis. Ini petani lokal, ibu-ibu PKK, ibu-ibu rumah tangga semuanya akan terlibat dalam program ini,” katanya.

Selain itu, Gibran menyebut. program makan bergizi gratis tersebut mendapatkan respons positif berdasarkan kunjungannya memantau proses uji coba di beberapa daerah. Salah satunya di Palangkaraya.

“Kemarin terkahir saya (melihat) uji coba di Palangkaraya. Jadi, kita menguji coba di Palangkaraya dan saya kira tanggapan dari orang tua murid, murid, guru, komite sekolah ini luar biasa sekali,” ujarnya

Oleh karena itu, sekali lagi Gibran meminta dukungan pemerintah daerah dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis.

Sebagaimana diberitakan, program makan bergizi gratis akan resmi dimulai pada 2 Januari 2024.

Untuk tahun 2025, program ini mendapatkan alokasi anggaran Rp 71 triliun dan berada di bawah tanggung jawab Badan Gizi Nasional.

Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana dalam acara Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Daerah mengatakan bahwa bakal ada satuan pelayanan yang melaksanakan program makan bergizi gratis bakal di daerah-daerah.

“Satuan pelayanan akan memberikan pelayanan kepada 3.000 anak mulai dari PAUD sampai SMA (Sekolah Menengah Atas),” kata Dadan, Kamis.

Kemudian, menurut Dadan, satu unit pelayanan bakal mendapatkan anggaran sebesar Rp 9-11 miliar yang 85 persennya bakal digunakan untuk membeli bahan baku dari pertanian sekitar.

Oleh karenanya, dia menyakini bakal menggerakkan roda perekonomian di daerah.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana mengatakan bahwa anggaran untuk program makan bergizi gratis tahun 2025, sebesar Rp 71 triliun.

Dalam pemaparannya dalam Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Daerah di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Kamis (7/11/2024), Dadan menyebut, bakal ada satuan pelayanan yang melaksanakan program makan bergizi gratis bakal di daerah-daerah.

“Satuan pelayanan akan memberikan pelayanan kepada 3.000 anak mulai dari PAUD sampai SMA (Sekolah Menengah Atas),” kata Dadan, Kamis.

Kemudian, menurut Dadan, satu unit pelayanan bakal mendapatkan anggaran sebesar Rp 9-11 miliar yang 85 persennya bakal digunakan untuk membeli bahan baku dari pertanian sekitar.

Dia pun mencontohkan, Nusa Tenggara Timur (NTT) bakal mendapatkan alokasi anggaran sekitar Rp 8 triliun. Sebab, akan ada kurang lebih 749 titik pelayanan makan bergizi gratis di sana.

“Misalnya kepada daerah NTT akan ada kurang lebih 749 titik pelayanan dan uang yang akan mengalir ke NTT kurang lebih Rp 8 triliun,” ujar Dadan.

Dadan lantas menyebut bahwa besaran alokasi anggaran tersebut jauh lebih besar daripada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) NTT yang sebesar Rp 2 triliun.

“Jadi, APBD NTT hanya Rp 2 triliun, Badan Gizi Nasional akan mengirim uang ke NTT kurang lebih Rp 8 triliun atau empat kali lebih besar dari APBD-nya,” katanya.

Menurut Dadan, alokasi anggaran sebesar itu cukup untuk menggerakkan roda ekonomi di daerah sekitar. Sehingga, tidak hanya bertujuan meningkatkan kualitas anak bangsa tetapi juga menggerakkan roda ekonomi di daerah.

"Jadi, ini adalah roda ekonomi yang akan bergerak di lokasi-lokasi,” ujar Dadan.

Oleh karena itu, dia meminta kerja sama dari pemerintah daerah dan instansi terkait seperti TNI-Polri untuk menyukseskan program makan bergizi gratis di semua daerah.

Dalam kesempatan tersebut, Dadan juga mengungkapkan bahwa uji coba program makan bergizi gratis bakal dilakukan di seluruh Indonesia mulai bulan Desember 2024.

Namun, Dadan memaparkan bahwa uji coba serentak secara nasional tersebut bakal dilakukan di 100 titik yang tersebar dari Sabang di Aceh, sampai Merauke di Papua.

“Mulai bulan Desember (2024), kami akan lakukan uji coba di 100 titik di seluruh Indonesia,” katanya.

Sebagaimana diketahui, pemerintah rencananya secara resmi mulai menjalankan program makan bergizi gratis pada 2 Januari 2025.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana menyebut bahwa uji coba program makan bergizi gratis bakal dilakukan di seluruh Indonesia mulai bulan Desember 2024.

Namun, Dadan memaparkan bahwa uji coba serentak secara nasional tersebut bakal dilakukan di 100 titik yang tersebar dari Sabang di Aceh, sampai Merauke di Papua.

“Mulai bulan Desember (2024), kami akan lakukan uji coba di 100 titik di seluruh Indonesia,” kata Dadan dalam Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Daerah di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Kamis (7/11/2024).

Selain itu, dia mengatakan, bakal ada penambahan lokasi uji coba makan bergizi gratis di daerah Petamburan, Jakarta, dan Bogor, Jawa Barat pada bulan November ini.

Untuk itu, dia meminta kerja sama semua pihak untuk menyukseskan uji coba maupun pelaksanaan program makan bergizi gratis tersebut nantinya. Terutama, bantuan dari para kepala daerah hingga instansi lainnya, seperti TNI-Polri.

“Kepada pemerintah daerah termasuk instansi lain, kami mengajak untuk membantu kami menyiapkan infrastruktur. Tidak usah mengalokasikan uangnya untuk makan bergizi, mohon disiapkan infrastrukturnya nanti kami bayar biaya sewa untuk lahan bangunan dan lain-lain,” ujarnya.

Terkait anggaran, Dadan mengungkapkan, sudah ditetapkan sebesar Rp 71 triliun. Tetapi, dia menyebut bahwa anggaran tersebut kemungkinan bisa bertambah.

“Kemarin, setelah rapat sidang paripurna, saya di panggil untuk siap-siap ada kemungkinan bugdet itu akan bertambah pada bulan Agustus (2025),” katanya.

Lebih lanjut, Dadan menjelaskan bahwa nantinya program makan bergizi gratis akan dijalankan oleh satuan pelayanan yang akan berada di daerah-daerah.

Satu unit satuan pelayanan tersebut bakal melayani sekitar 3.000 anak mulai dari PAUD hingga siswa Sekolah Menengah Atas (SMA).

Kemudian, menurut Dadan, satu unit layanan bakal mendapatkan anggaran Rp 9-11 miliar per tahunnya untuk memberikan pelayanan makan bergizi gratis.

“Satu satuan pelayanan ini akan mengelola uang antara Rp 9-11 miliar per tahun
dan Ibu Bapak perlu ketahui 85 persen dari uang dikelola itu untuk membeli bahan baku dan bahan bakunya berasal dari pertanian,” ujarnya.

Oleh karenanya, Dadan menyebut, roda perekonomian di daerah juga akan berputar dengan adanya program makan bergizi gratis tersebut.

Sebagaimana diketahui, pemerintah rencananya secara resmi mulai menjalankan program makan bergizi gratis pada 2 Januari 2025.

Bisnis.com, JAKARTA - Kantor Komunikasi Kepresidenan mengungkap alokasi anggaran yang akan digunakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk mencapai swasembada pangan di 2028-2029.

Swasembada pangan sendiri merupakan salah satu program strategis Prabowo Subianto untuk memastikan ketahanan pangan demi kesejahteraan masyarakat. Untuk mencapai target tersebut, pemerintah mengalokasikan anggaran yang tidak sedikit yakni sebesar Rp146,25 triliun.

“Dengan alokasi anggaran yang sudah ditentukan ini, mari kita bangun optimisme dalam mencapai target, memperkuat kemandirian pangan nasional, dan mewujudkan Indonesia yang lebih mandiri dan sejahtera,” tulis Kantor Komunikasi Kepresidenan dalam unggahannya di instagram @pco.ri, dikutip Selasa (5/11/2024).

Dalam infografis yang dibagikan Kantor Komunikasi Kepresidenan, total anggaran senilai Rp146,25 triliun itu akan dialokasikan untuk Badan Gizi Nasional dan program pendukung lainnya.

Secara terperinci, anggaran senilai Rp15 triliun dialokasikan untuk program cetak sawah. Kemudian, Rp16,25 triliun diperuntukan untuk ketahanan pangan dari Dana Desa.

Untuk penyediaan pupuk untuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Pangan, pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp44 triliun, sedangkan untuk Badan Gizi Nasional Prabowo menggelontorkan sebesar Rp71 triliun.

Total anggaran yang disampaikan oleh Kantor Komunikasi Kepresidenan nyatanya sedikit berbeda dengan pernyataan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan.

Dalam catatan Bisnis, Zulhas mengungkap bahwa pemerintah memerlukan anggaran senilai Rp139,4 triliun pada 2025 untuk mencapai swasembada pangan. Anggaran ini tersebar di setiap instansi yang berada di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Pangan, yakni Kementerian Pertanian (Kementan), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), hingga kementerian/lembaga lainnya.

“Ternyata anggaran cukup besar di ketahanan pangan pada 2025 itu Rp139,4 triliun totalnya, tetapi tersebar,” kata Zulhas seusai rapat koordinasi bidang pangan di Kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta, Rabu (30/10/2024).

Dia menuturkan, dari total Rp139,4 triliun, sebesar Rp44 triliun akan digunakan untuk Pupuk Indonesia Holding Company dan Rp16,25 triliun untuk dana desa.

Anggaran juga diperuntukkan untuk membuat bendungan dan irigasi hingga penelitian bibit di Badan Riset dan Inovasi (BRIN). Kendati begitu, dia tidak menjabarkan nominal yang akan dialokasikan untuk program tersebut.

Dengan anggaran yang jumbo ini, Zulhas menyebut bahwa pihaknya akan melakukan koordinasi untuk mencapai swasembada pangan.

“Harus betul-betul bisa terintegrasi, terarah, sehingga target yang kita ingin capai, swasembada pangan itu betul-betul bisa kita realisasikan,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berkomitmen mendukung dan bekerja sama dengan stakeholders terkait, demi mewujudkan program-program prioritas Presiden Prabowo Subianto.

Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar mengatakan OJK melakukan berbagai simulasi skema pembiayaan untuk mendukung target Prabowo, yaitu antara lain program 3 juta rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) hingga program makan bergizi gratis.

"Yang kami antisipasi antara lain dengan berbagai simulasi, berbagai piloting skema-skema pembiayaan dan kredit untuk program-program kredit prioritas pemerintah baik itu terkait dengan ekonomi hijau, transisi enegri, maupun mendorong aktivitas lebih kuat lagi di bursa karbon maupun upaya prioritas pemerintah untuk membangun perumahan bagi MBR," kata Mahendra saat konferensi pers RDK Oktober 2024, dikutip Minggu (3/11/2024).

Tidak hanya itu, OJK juga berkomitmen mendukung Prabowo mewujudkan cita-cita besarnya menjadikan Indonesia swasembada pangan dan melanjutkan program hilirisasi yang sudah dirintis Jokowi.

"Kemudian untuk langkah-langkah dalam mendorong ketahanan pangan, food security dan rencana untuk melaksanakan makan bergizi gratis. Begitu juga halnya dengan upaya untuk meningkatkan kualitas dan cakupan porgram hilirisasi," kata Mahendra.

Khusus bagi pembiayaan ke segmen usaha kecil, mikro dan menengah (UMKM), Mahendra mengatakan OJK meminta perbankan dan juga perusahaan modal ventura, lembaga keuangan mikro dan lembaga keuangan lainnya (PMVL) untuk menyusun strategi peningkatan kualitas dan kuantitas penyaluran kredit kepada UMKM.

"Antara lain yaitu dengan memperluas jangkauan sumber dana pemanfaatan teknologi informasi serta mengambil lagkah strategis untuk mendukung kebijakan pemerintah sehingga peningkatan kualitas UMKM dapat dilakukan dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian, tata keola dan manajemen risiko," pungkasnya.

Bisnis.com, BATAM — Program Presiden terpilih Prabowo Subianto, yakni makan bergizi gratis untuk pelajar ternyata akan menggunakan dana APBD yang cukup besar, yakni mencapai Rp65 miliar untuk wilayah Batam.

Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Batam Muhammad Mustofa mengatakan program makan berguzi gratis bisa dinikmati para pelajar dari sekolah tingkat PAUD, SD, SMP yang terdata di Dinas Pendidikan (Disdik) Batam.

"Makan siang gratis ini berdasarkan surat dari Kementerian Dalam Negeri [Kemendagri] yang diterima DPRD Batam, di mana setiap daerah wajib memberikan dana pendamping sebesar 10% dari kebutuhan," katanya Jumat (25/10/2024).

Mustofa kemudian menjelaskan kebutuhan makan siang gratis secara di Kepulauan Riau (Kepri) mencapai Rp650 miliar, dan secara aturan setiap daerah diminta dana pendamping sekitar 10%, atau Rp65 miliar.

"Dana ini berasal dari Pendapatan Asli Daerah [PAD] Batam, bukan potongan dari dinas-dinas. Jika ada kekurangan nanti, maka akan diambil dari APBN melalui Dana Alokasi Khusus [DAK] atau Dana Alokasi Umum [DAU]," ungkapnya.

Sementara itu Penjabat Sementara (PJs) Wali Kota Batam, Andi Agung mengatakan anggaran program makan siang gratis akan berasal dari dua sumber, yakni APBD dan APBN.

"Untuk petunjuk teknis seperti apa belum ada aturannya," katanya.

Ia menilai dengan adanya program makan siang gratis akan mendongkrak perekonomian. Terutama untuk UMKM. "Yang menyediakan nanti mungkin para UMKM. Tapi memang harus terjamin gizi dan kebersihannya," ujarnya. (K65)

Bisnis.com, JAKARTA — Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mengungkapkan, program unggulan presiden terpilih Prabowo Subianto yaitu makan bergizi gratis (MBG) akan menghabiskan anggaran sekitar Rp1,2 triliun per harinya, apabila sudah beroperasi secara penuh.

Dadan menjelaskan target penerima manfaat program MBG mencapai 82,9 juta jiwa. Jika target tersebut sudah terpenuhi maka anggaran bisa mencapai sekitar Rp400 triliun per tahun atau mencapai Rp1,2 triliun per harinya.

"Kalau ini jalan, MBG spending [belanja] harian Rp1,2 triliun. Ini uang yang tidak sedikit," ujar Dadan dalam acara BNI Investor Daily Summit 2024 di JCC, Jakarta Pusat, Selasa (8/10/2024).

Lebih rinci, dia mengatakan 75% dari Rp1,2 triliun atau sekitar Rp800 miliar akan digunakan untuk intervensi makan gratis untuk anak-anak sekolah. Lalu, 85% dari Rp800 miliar tersebut untuk membeli bahan baku makan bergizi gratis sehingga uangnya akan langsung beredar ke masyarakat.

Pengajar di Institut Pertanian Bogor ini menjelaskan, angka-angka tersebut didapat usai Badan Gizi Nasional melakukan percontohan. Ketika melayani 3.000 anak sekolah, dibutuhkan setidak 200 kilogram (kg) beras, 350 kg ayam, 3.000 butir telur, 350 kg sayur, dan 6.000 liter susu per harinya.

Belum lagi diperlukan sekitar 30.000 satuan pelayanan di seluruh Indonesia. Oleh sebab itu, Dadan menyatakan program MBG membutuhkan dana dan sumber daya yang besar.

"Jadi ini sebetulnya merupakan tantangan tersendiri dan peluang tersendiri bagi pengusaha, termasuk UMKM," katanya.

Ditemui usai acara, Dadan menjelaskan program MBG akan dimulai sejak Januari 2025. Kendati demikian, penerapannya akan dilaksanakan secara bertahap.

"3 juta anak dulu [target penerimaan manfaat pada Januari]. Nanti naik ke 6 juta di April. Nanti di Juli baru 15 juta," ungkapnya.

Dia menjelaskan, MBG hanya diberikan sekali perharinya—bukan dua kali seperti info yang belakangan beredar. Dia menjelaskan, siswa PAUD akan diberi MBG pada pukul 08.00, siswa SD pada pukul 10.00, dan siswa SMP—SMA pada pukul 12.00.

JAKARTA, investor.id – Pemerintah akan menggelontorkan anggaran sebesar Rp 800 miliar per hari untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) saat program tersebut berjalan. Program Makan Bergizi Gratis merupakan salah satu program hasil terbaik cepat (PHTC) atau quick win dari Presiden Terpilih Prabowo Subianto.

“Badan Gizi Nasional akan membelanjakan Rp 1,2 triliun untuk investasi SDM (Sumber Daya Manusia) masa depan. Rp 800 miliar dari Rp 1,2 triliun itu untuk intervensi makan bergizi,” ucap Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana dalam acara BNI Investor Daily Summit di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta, pada Selasa (8/10/2024).

Dadan mengatakan anggaran Rp 800 miliar itu akan digunakan untuk membeli bahan baku dan produk pertanian. Pihaknya yakin belanja tersebut akan memberikan efek pengganda ke perekonomian lantaran turut program tersebut akan menyerap produk lokal dan melibatkan UMKM lokal.

“Spending untuk intervensi untuk beli produk-produk pertanian bahan baku karena kami masak setiap hari untuk juga dideliver ke ibu hamil jadi kami akan spending dalam jumlah uang besar,” tutur Dadan.

Dalam satu tahun, pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 71 triliun untuk program Makan Bergizi Gratis. Program tersebut akan dijalankan oleh Badan Gizi Nasional.

Implementasi program Makan Bergizi Gratis akan dilakukan dalam bentuk pemberian makan siang kepada ibu hamil, ibu menyusui, balita serta peserta didik di seluruh jenjang pendidikan, antara lain prasekolah, pendidikan dasar, pendidikan menengah, baik umum, kejuruan, maupun keagamaan.

“Rp 71 triliun untuk satu tahun. Dari awal kita gunakan untuk intervensi 3 juta anak dulu, nanti naik ke 6 juta di April, nanti pada bulan Juli baru 15 juta,” tutur Dadan.

Editor: Prisma Ardianto (ardiantoprisma@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

KEDIRI, investor.id - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kediri, Jawa Timur, memulai uji coba program makan bergizi gratis bagi para pelajar. Uji coba dilakukan selama tiga hari berturut-turut, dari Selasa  (17/9/2024) hingga Kamis (19/9/2024).

Uji coba pemberian tambahan makanan bergizi gratis ini ditujukan untuk 3.000 pelajar di sekolah setingkat kelompok bermain (KB), Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), hingga SMA/SMK.

Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana mengatakan, pemberian tambahan makan bergizi gratis bagi anak sekolah ini sebagai bentuk turunan dari program Presiden terpilih Prabowo Subianto.

"Ini bagian komitmen dari Pemerintah Kabupaten Kediri, bahwa kami harus menjalankan program yang ada di pemerintah pusat," kata bupati muda yang akrab disapa Mas Dhito, saat meninjau pelaksanaan uji coba program makan bergizi gratis bagi para pelajar di SMK Negeri 1 Purwoasri, Selasa (17/9/2024).

Dhito yang datang bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Kediri mengecek langsung terkait paket makanan yang disajikan. Ia memastikan paket makanan yang disajikan seperti nasi beserta lauk nuget ayam, telur, buah, sayuran dan susu telah memenuhi kualitas rasa dan keamanan.

Dhito mengaku ada sejumlah evaluasi selama peninjauan uji coba program makan bergizi gratis bagi para pelajar. Seperti halnya di SMK Negeri 1 Purwoasri, paket makanan program makan gratis ini mencapai Rp 22.000 per porsi. 

Padahal, ideal anggaran paket makanan dalam program tersebut tidak boleh melebihi Rp 20.000 per porsi. Menurut dia, pihak sekolah beralasan kelebihan anggaran itu terjadi karena pengaruh harga penggunaan kemasan.

Ia menyebut, ketika program itu mulai efektif dijalankan pihak sekolah akan mengganti kemasan tanpa mengubah kualitas gizi dari paket makanan yang diberikan. "Jadi makanannya, gizinya tetap sama hanya kemasan makanannya yang kita ganti supaya harganya masuk Rp20 ribu, " pungkasnya.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Bisnis.com, JAKARTA - Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka bakal segera memulai masa pemerintahannya dalam hitungan hari ke depan. Sejumlah program seperti makan siang gratis hingga pembangunan IKN pun mendapat sorotan. Bagaimana pemerintahan baru akan menjalankan kebijakan tersebut?

Untuk diketahui, program makan siang gratis atau yang kini disebut dengan Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan salah satu program andalan Presiden Terpilih Prabowo Subianto.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) menyampaikan bahwa pengelolaan dan diseminasi informasi tematik dari program Makan Bergizi Gratis yang dicanangkan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka akan memanfaatkan opsi teknologi baru, salah satunya kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI).

Perlu diketahui, Kemenkominfo mendapatkan tambahan anggaran pada 2025 senilai Rp10 miliar yang akan dialokasikan untuk pengelolaan dan diseminasi informasi tematik makan bergizi.Tambahan anggaran itu merupakan usulan dari Badan Anggaran (Banggar) DPR.

Dengan demikian, secara keseluruhan, Kemenkominfo memiliki total anggaran senilai Rp15 miliar untuk melakukan sosialisasi program makan bergizi.

Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Kemenkominfo, Prabunindya Revta Revolusi, mengatakan bahwa sosialisasi makan bergizi gratis akan diinformasikan dengan cara baru agar diterima dengan baik oleh masyarakat.

“Salah satu tugas kami sekarang itu bisa memprofilkan bentuk komunikasi yang baru ke publik, melihat ke depan ruang informasi sudah berubah,” kata Prabu di agenda Ngopi Bareng di Gedung Kemenkominfo, Jakarta, Jumat (13/9/2024).

Prabu menuturkan bahwa anggaran yang besar ini menunjukkan keseriusan dari Kemenkominfo untuk memastikan agar program makan bergizi bisa diterima dan dipahami dengan baik oleh publik.

“Karena menjadi salah satu program prioritas pemerintahan Prabowo-Gibran ke depan,” ungkapnya.

Skenarionya, program makan bergizi gratis ini akan disosialisasikan melalui berbagai macam metode agar informasi tersebut tersampaikan dengan baik ke masyarakat. Penyebaran informasi ini nantinya akan disesuaikan dengan profil masyarakat, baik melalui media mainstream hingga media sosial.

Menurutnya melalui media mainstream merupakan salah satu cara untuk lebih banyak menjangkau masyarakat terkait sosialisasi informasi program makan bergizi gratis pemerintahan Prabowo—Gibran.

“Lewat media sosial, tentunya, karena profil masyarakat kita juga sekarang hampir 210 juta orang yang mengakses sosial media. Jadi itu juga merupakan cara yang efektif,” ungkapnya.

Selain itu, pengelolaan dan diseminasi informasi tematik dari program makan bergizi juga akan dilakukan secara langsung atau offline melalui penyuluh informasi di daerah. Sebab, pemerintahan harus menjangkau warga yang tidak mengakses media mainstream dan media sosial.

“Informasi ini [makan bergizi gratis] semangatnya adalah bagaimana informasi di pusat dan di daerah terluar atau 3T juga sama nilainya. Nah itu kita lakukan dengan berbagai macam cara,” ujarnya.

Sebelumnya, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi mengatakan bahwa dengan kucuran dana itu pihaknya akan membantu sosialisasi program makanan bergizi milik Prabowo—Gibran untuk tahun anggaran 2025.

Menurut Budi, perlu adanya sosialisasi dengan memberikan informasi program makan bergizi. “Kan perlu sosialisasi. Sosialisasi untuk memberikan awareness kepada masyarakat tentang betapa pentingnya program makanan bergizi untuk anak-anak kita,” jelasnya.

Bahkan, Budi menyebut bahwa program makanan bergizi yang diinisiasi Prabowo—Gibran merupakan program yang sangat bagus. “Supaya tidak terjadi gap yang jauh dari sumber daya manusia Indonesia, terutama untuk daerah-daerah tertinggal dan terluar Indonesia,” terangnya.

Mengacu informasi Banggar DPR yang diterima Kemenkominfo pada Selasa, 10 September 2024 terdapat penambahan alokasi anggaran sebesar Rp10 miliar untuk Kemenkominfo, sehingga pagu alokasi anggaran Kemenkominfo menjadi Rp7,73 triliun.

“Diusulkan penambahan tersebut dialokasikan untuk pengelolaan dan diseminasi informasi tematik makan bergizi,” sambung Budi.

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengalokasikan Rp722,6 triliun untuk anggaran pendidikan di 2025. Anggaran ini salah satunya akan dimanfaatkan untuk menjalankan program unggulan Presiden Terpilih Prabowo Subianto yaitu makan bergizi gratis.

Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim menyampaikan, anggaran pendidikan memang akan digunakan untuk menjalankan program makan bergizi gratis.

Kendati begitu, dia tidak dapat memerinci lebih lanjut pos mana yang akan diambil untuk melaksanakan program tersebut. Pasalnya, kata Nadiem, hal tersebut akan diatur oleh pemerintahan mendatang.

“Itu harus ditanya ke pemerintahan berikutnya pemecahannya bagaimana,” kata Nadiem saat ditemui di Kantor DJP, Jumat (16/8/2024).

Dalam Konferensi Pers RAPBN 2025, Nadiem menyampaikan bahwa anggaran pendidikan dialokasikan sebesar Rp722,6 triliun untuk 2025. Anggaran ini kata dia, tentunya akan dialokasikan untuk beberapa program prioritas pemerintah mendatang yaitu peningkatan gizi anak sekolah, renovasi sekolah, dan pengembangan sekolah unggulan

“Itu akan didistribusi ke beberapa kementerian,” ungkapnya.

Dia menuturkan, alokasi dari Kemendikbudristek sekitar 11,5% dari total pagu anggaran Rp83,19 triliun. Untuk pagu anggaran Kemendikbudristek sendiri lanjut dia, akan berfokus pada peningkatan kualitas layanan pendidikan yang meliputi pemenuhan kebutuhan guru dan tenaga kependidikan, serta peningkatan kualitas kesejahteraan dan para pendidik.

Kedua, adalah untuk peningkatan layanan akses pendidikan, dengan program flagship terbesar yakni program Indonesia Pintar dan beasiswa afirmasi untuk anak-anak di 3T (tertinggal, terdepan, terluas).

Ketiga untuk peningkatan kualitas relevansi dan daya saing pendidikan tinggi, keempat peningkatan kualitas pendidikan vokasi, dan kelima kemajuan kebudayaan, bahasa, dan sastra.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati sebelumnya mengatakan bahwa anggaran program makan bergizi gratis sebesar Rp71 triliun masuk dalam anggaran pendidikan.

“Untuk program prioritas presiden terpilih makanan bergizi gratis, yang Rp71 triliun sudah ada di sini,” ungkap Sri Mulyani dalam Konferensi Pers RAPBN 2025 di Kantor DJP Kemenkeu, Jumat (16/8/2024).

Selanjutnya, lanjutnya, pengaturan anggaran program makan bergizi gratis akan dijelaskan lebih lanjut oleh tim program tersebut dan terus disempurnakan. Dengan begitu, program ini tidak hanya berdampak positif bagi anak sekolah di Tanah air tetapi juga memberikan multiplier ekonomi di tingkat lokal.